Jumat, 19 Desember 2014   |   Sabtu, 26 Shafar 1436 H
Pengunjung Online : 1.371
Hari ini : 10.058
Kemarin : 15.192
Minggu kemarin : 186.674
Bulan kemarin : 631.927
Anda pengunjung ke 97.473.643
Sejak 01 Muharam 1428
( 20 Januari 2007 )
IMAGE GALLERY
AGENDA
  • Belum ada data - dalam proses

 

Sejarah Melayu

Kesultanan Banjar

Cap Kesultanan Banjar

Kesultanan Banjar merupakan sebuah kesultanan yang terletak di daerah yang sekarang kita kenal dengan nama Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pengaruh dari Kesultanan Demak, suku Melayu, Banjar, dan Dayak menyatu dalam sebuah kesultanan yang pernah berdiri di nusantara selama 379 tahun (1526-1905) ini.

1. Sejarah

Kesultanan Banjar adalah nama lain dari Kerajaan Banjarmasin atau Kerajaan Banjar (M. Suriansyah Ideham et al. [eds.], 2003). Kesultanan Banjar yang berkembang sampai abad ke-19 merupakan sebuah kerajaan Islam merdeka dengan nation atau bangsa Banjar sebagai bangsa dari Kesultanan Banjar.

Urang Banjar (orang Banjar) adalah nama untuk penduduk yang mendiami daerah yang sekarang menjadi Provinsi Kalimantan Selatan, meskipun penduduk Kalimantan Selatan itu bukan seluruhnya etnis Banjar asli (A. Gazali Usman, 1989:1). Setidak-tidaknya, yang disebut sebagai Urang Banjar terdiri dari etnis Melayu sebagai etnis yang dominan kemudian, ditambah unsur Dayak Bukit, Ngaju, dan Maanyan.

Kata “Banjar” berasal dari kata “Banjarmasin”. Banjarmasin adalah sebuah kampung di muara sungai Kuwin, anak sungai Barito. Muara Kuwin terletak di antara Pulau Kembang dan Pulau Alalak. Banjarmasin berasal dari dua kata, “Banjar” yang berarti kampung dan “Masih” yang berasal dari nama kepala suku Melayu yang oleh suku Dayak Ngaju disebut Oloh Masih yang maksudnya adalah Orang Melayu. Disebut Oloh Masih karena kepala sukunya bernama Patih Masih. Dengan demikian, Patih Masih berarti Patihnya Orang Melayu (Usman, 1996:22).

Pada perkembangan kemudian, nama Banjarmasih berubah menjadi Banjarmasin. Perubahan ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Catatan resmi dari Belanda pada tahun 1664 Masehi masih menyebut kata Banjarmasih. Tetapi pada tahun 1733 M, nama daerah ini telah berubah menjadi Banjermasig dan menjadi Banjarmasin pada tahun 1845 M (Usman, 1996:23).

Sejarah nama Banjarmasin berawal dari berdirinya Kesultanan Banjar. Sebelum berdirinya Kesultanan Banjar, terlebih dahulu telah berdiri Negara Daha (Kerajaan Daha) di Muara Hulak (Ideham et al., 2007:19). Kerajaan Daha merupakan sebuah kerajaan lanjutan dari Negara Dipa (Kerajaan Dipa). Cikal bakal Kesultanan Banjarmasin berawal dari suksesi perebutan tahta raja di Kerajaan Daha. Perebutan tahta terjadi antara Raden Samudera dan Pangeran Tumenggung.

Menurut M. Suriansyah Ideham et al., Raden Samudera merupakan cucu dari Raden Sukarama, penguasa Kerajaan Daha. Sebelum Raden Sukarama wafat, beliau telah mewasiatkan tahta Kerajaan Daha untuk diserahkan kepada Raden Samudera. Tanpa disadari, wasiat ini menimbulkan bibit konflik karena salah satu anak dari Raden Sukarama yang bernama Pangeran Tumenggung diam-diam tidak sependapat dengan wasiat. sang ayah. Setelah Raden Sukarama meninggal, Pangeran Tumenggung merebut tahta dan mengakibatkan Raden Samudera terusir dari istana Kerajan Daha (Ideham et al., 2007:19).

Sebagai pihak yang kalah, Raden Samudera terpaksa menyingkir ke luar dari istana Kerajaan Daha menuju ke hilir sungai Barito. Di sana Raden Samudera mendapat perlindungan dari komunitas suku Melayu yang dipimpin oleh Patih Masih (Ideham et al., 2007:19). Dalam komunitas suku Melayu tersebut, Raden Samudera diangkat sebagai raja. Atas usulan Patih Masih, Raden Samudera diminta untuk mencari dukungan ke Jawadwipa, yaitu ke Kesultanan Demak.

A.A. Cense (dikutip dalam Ideham et al., 2003), menjelaskan bahwa ketika Pangeran Samudera berperang melawan pamannya, Pangeran Tumenggung raja Negara Daha, Pangeran Samudera menghadapi bahaya yang berat, yaitu kelaparan di kalangan pengikutnya. Atas usul Patih Masih, Pangeran Samudera meminta bantuan pada Kesultanan Demak yang saat itu merupakan kesultanan terkuat di pantai utara Jawa. Patih Balit diutus menghadap Sultan Demak dengan disertai 400 pengiring dan 10 buah kapal. Patih Balit menghadap Sultan Trenggono, penguasa di Kesultanan Demak, dengan membawa sepucuk surat dari Pangeran Samudera (Ideham et al., 2003).

Permintaan Raden Samudera dikabulkan oleh Sultan Trenggono, dengan syarat bahwa Raden Samudera beserta para pengikutnya harus memeluk agama Islam. Selain itu, jika nantinya berdiri kerajaan di bawah kekuasaan Raden Samudera, maka agama Islam harus dijadikan sebagai agama negara. Raden Samudera menyanggupi syarat dari Sultan Trenggono.

Demak mengirim pasukan di bawah pimpinan Khatib Dayan untuk menyerbu Kerajaan Daha. Gabungan kekuatan antara Raden Samudera, Patih Masih dan komunitas suku Melayu, beberapa komunitas dari suku Dayak, serta pasukan dari Demak berhasil menggulingkan tahta Pangeran Tumenggung. Kerajaan Daha akhirnya takluk dan berada di bawah kekuasaan Raden Samudera. Dikarenakan masih mempunyai ikatan kekerabatan, Pangeran Tumenggung tidak dibunuh melainkan diperintahkan untuk berkuasa di Batang Alai (Ideham et al. [eds.], 2003)  

Syarat dari Kesultanan Demak dipenuhi oleh Raden Samudera dengan mengubah agama negara yang sebelumnya Hindu menjadi Islam. Selain itu, nama Raden Samudera juga berganti menjadi Sultan Suriansyah (Suryanallah). Status kerajaan berubah menjadi Kesultanan Banjar karena pengaruh Islam sedangkan nama rakyatnya disebut sebagai Urang Banjar (Orang Banjar). Sultan Suriansyah menjadikan tempat yang sekarang kita kenal dengan nama Banjarmasin sebagai ibukota kesultanan sekaligus sebagai bandar dagang. Perubahan status kerajaan dan sistem pemerintahan dari Kerajaan Daha menjadi Kesultanan Banjar secara langsung membuat suatu pergeseran politik, dari kerajaan di pedalaman (Muara Hulak) yang bersifat agraris menjadi kesultanan dengan corak maritim (Ideham et al., 2007:19-20).

Akhirnya, pada tanggal 24 September 1526, berdirilah kesultanan baru di Banjarmasin dengan nama Kesultanan Banjar (Ideham et al. [eds.], 2003). Sultan pertama dari Kesultanan Banjar bergelar Sultan Suriansyah.


Regalia Kesultanan Banjar

a. Masuknya Pengaruh Kolonial

Banjarmasin sebagai ibukota Kesultanan Banjar mulai berkembang menjadi bandar perdagangan yang besar. Para pedagang dari berbagai suku datang ke Banjarmasin untuk mencari berbagai barang dagangan seperti lada hitam, rotan, damar, emas, intan, madu, dan kulit binatang (Ideham, 2007:20). Khusus lada hitam, komoditi yang satu ini saat itu menjadi primadona dalam perdagangan internasional.

Selain berfungsi sebagai bandar perdagangan, penduduk di Banjarmasin (Orang Banjar) juga banyak yang berstatus sebagai pedagang. Mereka juga melakukan perdagangan sampai ke Pulau Jawa, tepatnya ke pelabuhan Bantam (Banten). Lewat perdagangan tersebut, informasi tentang bandar perdagangan di Banjarmasin sampai ke telinga orang Belanda.

Kontak awal antara para pedagang Banjar dengan Belanda terjadi sekitar tahun 1596 M, ketika Orang Banjar berdagang ke Banten (Ideham, 2007:21). Dari sinilah Belanda tahu bahwa di Banjarmasin terdapat komoditi lada hitam yang mempunyai nilai ekonomi tinggi di pasaran internasional. Pertemuan dengan para pedagang Banjar tersebut kemudian berlanjut dengan pengiriman ekspedisi oleh Belanda ke Kesultanan Banjar pada tahun 1603 M di bawah pimpinan Admiral van Wouwijck (Ideham, 2007:21).

Tujuan pengiriman ekspedisi tersebut adalah untuk menjalin hubungan perdagangan antara Belanda dan Sultan Mustain Billah. Pada tanggal 14 Februari 1606, Belanda kembali mengirimkan ekspedisi ke Kesultanan Banjar, tetapi ekspedisi kedua ini gagal karena semua orang Belanda yang turut dalam ekspedisi kali ini dibunuh oleh Orang Banjar (Ideham, 2007:21).

Terbunuhnya orang-orang Belanda oleh Orang Banjar membuat Belanda semakin berambisi untuk memaksakan hubungan dagang, bahkan jika perlu menguasai Kesultanan Banjar. Maka dikirimlah ekspedisi ketiga pada tahun 1612 M. Menurut Irwin (dikutip dalam Ideham, 2007:21), ekspedisi kali ini diperkuat dengan pengiriman kapal perang, yaitu de Hzewind, de Brack, de Halve Maan, dan Klein van de Veer. Akibat serbuan Belanda, Sultan Mustain Billah terpaksa memindahkan pusat pemerintahan ke Martapura.

Upaya Belanda untuk menjalin hubungan dagang dengan Kesultanan Banjar lewat ekspedisi pada tahun 1612 tidak sepenuhnya berhasil. Sekitar tahun 1635, Belanda memaksa Sultan Ratu Agung bin Marhum Penembahan yang bergelar Sultan Inayatullah (1620 – 1637 M) untuk menandatangani perjanjian monopoli lada hitam dengan harga yang ditetapkan oleh Belanda. Perjanjian tersebut tidak berjalan lancar karena pada tahun 1638 orang-orang Belanda dibunuh dan kapal-kapal perangnya ditenggelamkan oleh Orang Banjar (Ideham, 2007:21).

b. Pengaruh Belanda di Kesultanan Banjar

Sulitnya menjalin hubungan dengan Kesultanan Banjar membuat Belanda bersiasat untuk menunggu tanpa mengurangi gairahnya untuk menguasai perdagangan lada hitam di Kesultanan Banjar. Siasat Belanda ini menemukan waktu yang tepat ketika terjadi suksesi kepemimpinan (perebutan tahta) di Kesultanan Banjar, antara Pangeran Muhammad Aminullah, anak dari Sultan Kuning dengan Hamidullah, adik dari Sultan Kuning (Ideham, 2007:21).

Perebutan tahta diawali ketika Sultan Kuning wafat pada tahun 1734 M dengan meninggalkan seorang putera yang masih berusia sekitar 5 tahun yang bernama Muhammad Aminullah (Helius Sjamsuddin, 2001:21). Sebagai pengampu tahta sementara, ditunjuk adik Sultan Kuning bernama Hamidullah, yang setelah diangkat, bergelar Sultan Tamjidillah I.

Setelah Muhammad Aminullah dewasa dan meminta tahta Kesultanan Banjar, ternyata Sultan Tamjidillah I tidak memberikan hak tersebut kepada Muhammad Aminullah. Muhammad Aminullah bahkan hanya diberikan jabatan mangkubumi dan dikawinkan dengan puteri sulung Sultan Tamjidillah I.

Belanda yang sejak awal berniat untuk menanamkan pengaruh di Kesultanan Banjar melihat peluang untuk mendekati salah satu pihak dalam perebutan tahta. Belanda akhirnya mendekati Sultan Tamjidillah I. Berkat bantuan dari Belanda, Muhammad Aminullah terus dipojokkan dengan cara “ditahan” di istana. Tetapi pada tahun 1753 M, Muhammad Aminullah berhasil melarikan diri ke Tabanio, suatu daerah yang terletak di Tanah Laut, ujung selatan dari Kalimantan Selatan yang menghadap ke barat laut Jawa (Sjamsuddin, 2001:21).

Di tempat tersebut, Muhammad Aminullah berkomplot dengan beberapa bajak laut dan membangun markas perlawanan dengan tujuan awal mengacaukan jalur perdagangan dari dan menuju ke Kesultanan Banjar. Sebagai balasan atas jasanya dalam mendesak Muhammad Aminullah untuk keluar dari istana, Belanda memaksa Sultan Tamjidillah I untuk menandatangani perjanjian perdagangan lada hitam pada tahun 1747 M dan izin untuk mendirikan kota di Tabanio (Ideham, 2007:21).

Belanda yang telah menanamkan pengaruh di Kesultanan Banjar, melalui siasat politiknya, juga menjalin hubungan dengan Muhamamad Aminullah yang telah bergabung dengan komplotan bajak laut di Tabanio. Belanda melihat kekuatan kelompok Muhammad Aminullah untuk memotong jalur perdagangan di Kesultanan Banjar mempunyai akibat yang cukup besar. Salah satu rencana Belanda untuk menguasai perekonomian lada hitam bisa menjadi kacau jika terus menerus mendapat gangguan dari Muhammad Aminullah. Inilah alasan Belanda untuk mendekati Muhammad Aminullah. Belanda bahkan menawarkan bantuan kepada Muhammad Aminullah untuk kembali meminta haknya sebagai pewaris tahta di Kesultanan Banjar.

Sikap Belanda dengan memihak kedua kubu dibuktikan ketika Belanda yang diwakili oleh J.A. Paraficini membuat surat perjanjian dengan Sultan Tamjidillah I pada tanggal 20 Oktober 1756. Seminggu kemudian, tepatnya pada tanggal 27 Oktober 1756, Paraficini juga membuat perjanjian dengan Muhammad Aminullah di Tabanio (Kayutangi, Tatas) (Sjamsuddin, 2001:22). Dalam pernyataannya, Paraficini menjanjikan kepada Sultan Tamjidillah bahwa Belanda akan cenderung memberikan dukungan (bantuan) kepada Sultan Tamjidillah I. Tetapi pada kesempatan lain, Paraficini juga memberikan pernyataan yang sama kepada Muhammad Aminullah.

Siasat Belanda yang didasari oleh kekhawatiran atas kekuatan Muhammad Aminullah, ternyata menemukan jawaban. Dengan laskar yang sangat besar, Muhammad Aminullah menyerang Sultan Tamjidillah I pada tanggal 2 Agustus 1759. Atas dasar serangan inilah, Sultan Tamjidillah terpaksa menyerahkan tahta Kesultanan Banjar kepada Muhammad Aminullah yang akhirnya ditabalkan sebagai sultan pada tanggal 3 Agustus 1759 (Sjamsuddin, 2001:23).     

Masa pemerintahan Sultan Muhammad Aminullah berlangsung sangat singkat karena pada tanggal 16 Januari 1971 beliau meninggal dunia. Sebagaimana halnya dengan ayahnya, Sultan Kuning, di akhir hayatnya Sultan Muhammad Aminullah juga meninggalkan dua orang putera yang masih kecil, bernama Pangeran Abdullah dan Pangeran Amir (Sjamsuddin, 2001:23). Dengan alasan belum cukup umur untuk mengampu jabatan sultan, maka jabatan wali sultan di Kesultanan Banjar untuk sementara diserahkan kepada Pangeran Nata Dilaga, anak Sultan Tamjidillah I, yang bergelar Sultan Tahmidillah II (Ideham et al. [eds.], 2003)[1].

Seperti ayahnya, Sultan Tahmidillah II juga memutuskan secara sepihak dengan menyatakan bahwa pengganti dirinya kelak sebagai sultan di Kesultanan Banjar bukan Pangeran Abdullah maupun Pangeran Amir, melainkan puteranya yang bernama Sulaiman (Suleman) Saidullah. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sultan Tahmidillah II selepas sembahyang Jumat pada bulan Januari 1767 (Sjamsuddin, 2001:25). Dengan pernyataan tersebut, maka peluang bagi Pangeran Abdullah maupun Pangeran Amir untuk menduduki tahta di Kesultanan Banjar praktis telah tertutup.

Pada usia sekitar 18 tahun (1772 M), bersama seorang Belanda bernama W.A. Palm, Pangeran Abdullah berencana untuk merebut kembali tahta Kesultanan Banjar. Perencanaan tersebut ternyata memerlukan waktu yang cukup lama sampai akhirnya siap untuk dijalankan. Akan tetapi rencana penyerbuan ke Kesultanan Banjar ternyata telah tercium oleh Sultan Tahmidillah II. Dengan berpura-pura mengundang jamuan makan malam, Pangeran Abdullah diracun, dicekik, dan dibunuh oleh kaki-tangan Sultan Tahmidillah II. Kejadian ini berlangsung pada tanggal 16 Maret 1776 (Sjamsuddin, 2001:26).

Pembunuhan terhadap Pangeran Abdullah ternyata berimbas langsung terhadap Pangeran Amir. Atas dasar kebijakan agar tidak mengobarkan “pemberontakan” serupa, Sultan Tahmidillah II memaksa “secara halus” kepada Pangeran Amir untuk meninggalkan Kesultanan Banjar (Banjarmasin). Pada tahun 1782 M, Pangeran Amir meninggalkan Banjarmasin menuju ke daerah yang bernama Pasir. Di daerah tersebut terdapat paman beliau, seorang keturunan Bugis bernama Arung Turawe (Torawe). Arung Torawe adalah saudara dari ibu Pangeran Amir yang merupakan seorang puteri berdarah Bugis (Sjamsuddin, 2001:28).

Pangeran Amir menyusun kekuatan di Pasir dengan Arung Turawe untuk merebut tahta di Kesultanan Banjar. Rencana untuk menyerang Kesultanan Banjar akhirnya dilaksanakan pada bulan Oktober 1785 M. Pasukan Pangeran Amir dan Arung Turawe yang terdiri dari sekurangnya 60 kapal mendarat di Tabanio dan mulai merebut benteng-benteng yang termasuk ke dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Banjar (Sjamsuddin, 2001:30-31).

Di sisi lain, kekuatan Kesultanan Banjar mulai bertambah karena mendapat bantuan dari Belanda. Gabungan kekuatan antara Sultan Tahmidillah II dan Belanda pada akhirnya berhasil mematahkan perlawanan yang dilakukan oleh orang-orang Bugis dan Pangeran Amir dalam suatu perang pada tanggal 14 Maret 1786 (Sjamsuddin, 2001:35). Pangeran Amir akhirnya ditangkap dan diasingkan ke Ceylon (Srilanka) pada tahun 1789 M (Sjamsuddin, 2001:41).

Setelah perang, Belanda meminta sejumlah kompensasi kepada Sultan Tahmidillah II berupa lada, emas, permata (intan), serta izin untuk mendirikan kantor di Tabanio, Hulu sungai, Pulau Kaget, dan Tatas. Perjanjian antara Kesultanan Banjar yang diwakili oleh Sultan Tahmidillah II dan Belanda yang diwakili oleh Kapten Christoffel Hoffman ditandatangani pada tanggal 13 Agustus 1787 (Sjamsuddin, 2001:36).

Dalam perjanjian pada tanggal 13 Agustus 1787, salah satu poin penting yang menunjukkan bahwa Belanda telah menanamkan pengaruh yang kuat di Kesultanan Banjar adalah pengalihan kedaulatan atas Kesultanan Banjar kepada Belanda dan penyerahan bagian-bagian penting dari Kesultanan Banjar yang kemudian menjadi wilayah Belanda. Daerah tersebut, menurut Pasal 6 perjanjian 13 Agustus 1787, membentang dari pantai Timur Kalimantan ke barat, termasuk Pasir, Pulau Laut, Tabanio, Mendawai, Sampit, Pembuang, dan Kota Waringin dengan lingkungan sekitar dan daerah taklukannya, serta sebagian dari desa Tatas (Sjamsuddin, 2001:38).

Pada tahun 1801 M, Sultan Tahmidillah II meninggal dunia (Sjamsuddin, 2001: 41). Sebagai pengganti kedudukan Sultan Tahmidillah II, pada tahun 1801, putera beliau bernama Sulaiman (Suleman) Saidullah ditabalkan sebagai sultan di Kesultanan Banjar dengan gelar Sultan Suleman Almutamidullah bin Sultan Tahmidillah II (1801 – 1825) (Ideham et al. [eds.], 2003).


Istana Kesultanan Banjar pada tahun 1843 M

Tampak dalam gambar, sebuah istana yang dikelilingi oleh pagar kayu, pintu gerbang yang bisa dibuka-tutup berupa jembatan kecil di belakang pendapa besar, dan menara pengawas di tengah lapangan rumput.

Pada tahun 1825 M, Sultan Suleman mengundurkan diri sebagai sultan dan digantikan oleh puteranya yang bergelar Sultan Adam Al Wasik Billah (1825-1857). Pada masa pemerintahan Sultan Adam Al Wasik Billah, dikeluarkan suatu undang-undang negara pada tahun 1835 M yang dikenal sebagai Undang-undang Sultan Adam (Ideham et al. [eds.], 2003). Di dalam Undang-undang tersebut, terlihat sangat jelas bahwa sumber hukum di dalam Kesultanan Banjar bersumberkan pada hukum Islam. Oleh karena itulah kerajaan Banjar disebut sebagai kerajaan Islam dan Urang Banjar dikenal sebagai orang yang beragama Islam.

c. Masa Perlawanan terhadap Belanda

Akar permasalahan perlawanan terhadap Belanda dimulai dari perebutan tahta. Perebutan ini diawali dari meninggalnya putera mahkota Kesultanan Banjar, Sultan Muda Abdurrahman, pada tahun 1852 M. Meninggalnya putera mahkota meninggalkan bibit-bibit perpecahan di Kesultanan Banjar.

Pihak-pihak yang bertikai terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu pertama, Pangeran Tamjidillah yang mempunyai kedekatan dengan Belanda. Beliau adalah anak dari hasil perkawinan antara Sultan Muda Abdurrahman dengan seorang selir bernama Nyai Besar Aminah. Kedua, Pangeran Hidayatullah yang mempunyai kedekatan dengan rakyat di Kesultanan Banjar. Beliau adalah anak dari hasil perkawinan kedua antara Sultan Muda Abdurrahman dengan Permaisuri Ratu Siti, puteri Mangkubumi Nata. Perkawinan pertama Sultan Muda Abdurrahman dengan Permaisuri Ratu Antasari, saudara perempuan Pangeran Antasari, tidak menghasilkan putera. Ketiga, Pangeran Prabu Anom, adik dari Sultan Muda Abdurrahman yang mempunyai kedekatan dengan birokrasi istana.

Dari ketiga kelompok tersebut, Pangeran Tamjidillah mempunyai kedudukan yang menguntungkan karena kedekatannya dengan Belanda. Hal ini dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Pangeran Tamjidillah untuk menguatkan posisinya dalam menduduki jabatan sebagai sultan. Di sisi lain, Belanda juga mempunyai kepentingan di Kesultanan Banjar. Dengan diangkatnya Pangeran Tamjidillah sebagai sultan, maka secara langsung kepentingan dan pengaruh Belanda di Kesultanan Banjar akan terjamin.

Sikap Belanda dibuktikan dengan mengangkat secara sepihak Pangeran Tamjidillah sebagai putera mahkota pada tanggal 8 Agustus 1852. Sementara itu, pada tanggal 9 Oktober 1856, Pangeran Hidayatullah diangkat sebagai mangkubumi.

Menurut A. Ghazali Usman (dikutip dalam Ideham, et al. [eds.], 2003), pada tanggal 1 November 1857, Sultan Adam Al Wasik Billah meninggal dunia. Pada tanggal 3 November 1857, secara sepihak, Belanda mengangkat Pangeran Tamjidillah sebagai sultan di Kesultanan Banjar dengan gelar Sultan Tamjidillah II. Di sisi lain, untuk menghindari perebutan tahta, Belanda menangkap Pangeran Anom dan membuangnya ke Jawa (Ideham et al. [eds.], 2003).

Terpilihnya Sultan Tamjidillah II tidak secara langsung bisa meredakan ketegangan seputar perebutan tahta. Kedekatan sultan dengan Belanda diartikan sebagai keberpihakan secara total Kesultanan Banjar kepada kekuasaan Belanda. Selain itu, Sultan Tamjidillah II merupakan anak dari seorang selir yang, menurut tradisi Kesultanan Banjar, tidak berhak untuk diangkat sebagai putera mahkota, terlebih lagi menjadi sultan. Hal inilah yang menimbulkan perpecahan di antara pihak sultan, birokrasi istana (khususnya Pangeran Hidayatullah), dan rakyat. Gesekan seputar ketidakpuasan pengangkatan sultan baru akhirnya menimbulkan beberapa gerakan Muning, yaitu gerakan sosial masyarakat tani yang kemudian menjadi motor dalam Perang Banjar (1859-1905).

Pangeran Hidayatullah yang merupakan pewaris tahta yang sah, secara bertahap berusaha merebut pengaruh dari bangsawan, pemimpin daerah di wilayah Kesultanan Banjar, dan rakyat. Dukungan dari kaum bangsawan datang dari orang-orang seperti Nyai Ratu Komala Sari, isteri almarhum Sultan Adam Al Wasik Billah, dan tiga orang puteri beliau, Ratu Kasuma Negara, Ratu Aminah, dan Ratu Keramat, serta Pangeran Antasari. Dukungan dari pemimpin daerah datang dari Panembahan Muda Datu Aling, pemimpin Gerakan Muning di daerah Muning, dan Jalil, pemimpin daerah Banua Lima.

Besarnya dukungan terhadap Pangeran Hidayatullah membuat Sultan Tamjidillah II merasa terdesak. Beliau kurang mendapatkan dukungan dari Belanda karena Belanda menganggap bahwa sengketa perebutan tahta di kalangan para bangsawan di Kesultanan Banjar adalah persoalan internal yang tidak secara langsung berpengaruh terhadap kepentingan Belanda. Akhirnya, karena dilanda ketakutan akan pecahnya kudeta terhadap dirinya, Sultan Tamjidillah II melarikan diri ke Banjarmsin pada bulan April 1859 (Sjamsuddin, 2001:146).

Setelah larinya Sultan Tamjidillah II, praktis terjadi kekosongan pemerintahan di Kesultanan Banjar. Untuk mengantisipasinya, Belanda mengambil alih secara langsung pemerintahan Kesultanan Banjar dan meletakkannya di bawah pemerintahan seorang residen yang bernama Residen von Bertheim.

Sepeninggal Sultan Tamjidillah II, musuh utama gerakan Muning, kini perlawanan beralih pada Belanda selaku “dalang” dalam sengketa di Kesultanan Banjar. Dukungan kepada Pangeran Hidayatullah kini lebih ditujukan untuk menghantam Belanda agar angkat kaki dari wilayah Kesultanan Banjar. Belanda yang awalnya tidak terlalu peduli dengan masalah internal Kesultanan Banjar, kini tidak mempunyai pilihan lain karena berhadapan secara langsung dengan kekuatan yang digalang oleh Pangeran Hidayatullah.

Nama Pangeran Antasari mulai dikenal karena perseleisihan ini. Pangeran Antasari dipercaya oleh Pangeran Hidayatullah untuk menjadi penghubung antara istana, pemimpin pergerakan di daerah, dan rakyat. Beliau menghimpun dan menggerakkan para pemimpin daerah beserta pengikutnya, mulai dari Muning, Benua Lima, Tanah Dusun, sampai Pasir. Bisa disimpulkan bahwa otak perlawanan pada Perang Banjar adalah Pangeran Antasari, meskipun pucuk pimpinan tertinggi yang diakui oleh rakyat Kesultanan Banjar kala itu adalah Pangeran Hidayatullah. Keterangan ini merujuk pada pernyataan Residen von Bertheim yang menjuluki Pangeran Antasari sebagai “Pemimpin Pemberontakan”, jauh hari sebelum pertempuran pertama dalam Perang Banjar meletus pada tanggal 28 April 1859 (Sjamsuddin, 2001:115).

Pada tanggal 28 April 1859, terjadi serangan pertama yang dipimpin langsung oleh Pangeran Antasari. Dengan kekuatan sekitar 300 orang, Pangeran Antasari memimpin penyerbuan ke benteng Belanda di Pangaron (Syamsiar Seman, 2003:2-3). Setelah pertempuran pertama, beberapa pertempuran lain kemudian meletus, antara lain, pertempuran di benteng Gunung Lawak pada tanggal 29 September 1859, pertempuran di kubu pertahanan Munggu Tayur pada bulan Desember 1859, penenggelaman kapal Onrust di sungai Barito oleh Tumenggung Surapati, seorang tokoh dari suku Dayak Siang, pada tanggal 26 Desember 1859, dan pertempuran di Amawang pada tanggal 31 Maret 1860 (Sjamsuddin, 2001:198-202).

Pada tanggal 28 Januari 1862, Pangeran Hidayatullah menyerah kepada Belanda dengan alasan kesehatan. Tetapi karena Belanda bermaksud untuk membuang Pangeran Hidayatullah ke Jawa, maka beliau akhirnya melarikan diri. Hanya berselang satu bulan, tepatnya pada tanggal 28 Februari 1962, Pangeran Hidayatullah kembali menyerah kepada Belanda. Akhirnya, pada tanggal 3 Maret 1862, dengan menggunakan kapal api Bali, Pangeran Hidayatullah dan keluarga dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Beliau meninggal di tempat pembuangan pada tahun 1904 (Sjamsuddin, 2001:192-193).

Setelah pembuangan Pangeran Hidayatullah, pemimpin tertinggi perlawanan dalam Perang Banjar diambil alih oleh Pangeran Antasari. Pada tanggal 14 Maret 1962, Pangeran Antasari diangkat sebagai pimpinan tertinggi di Kesultanan Banjar (Sultan Banjar). Beliau menyandang gelar Panembahan Amir Oeddin Khalifatul Mukminin. Upacara penabalan beliau dilakukan di hadapan para kepala suku Dayak dan adipati (gubernur) penguasa wilayah Tanah Dusun Atas, Kapuas, dan Kahayan, yaitu Kiai Adipati Jaya Raja (Sjamsuddin, 2001:215-216).

Dirunut dari garis keturunan, ayah Pangeran Antasari adalah Pangeran Masohut (Mas‘ud) bin Pangeran Amir bin Muhammad Aminullah bin Sultan Kuning (Sjamsuddin, 2001:27), sehingga jika dilihat dari garis keturunan, sebenarnya Pangeran Antasari adalah pewaris tahta Kesultanan Banjar yang sah, sebelum terjadinya “pengusiran” atas pewaris tahta Kesultanan Banjar yang sah, Muhammad Aminullah, oleh Pangeran Tamjidillah yang bergelar Sultan Tamjidillah I. Akan tetapi kedudukan Pangeran Antasari sebagai pemimpin tertinggi yang diakui oleh rakyat di Kesultanan Banjar ternyata tidak berlangsung lama. Pada tanggal 11 Oktober 1862, Pangeran Antasari dikabarkan telah meninggal dunia karena penyakit cacar dan dimakamkan di Desa Bayan Bengok, di hulu sungai Teweh (Sjamsuddin, 2001:219).

Beliau tidak pernah tertangkap dan tidak pernah menyerah kepada Belanda. Oleh karenanya foto Pangeran Antasari sulit ditemukan. Gambar yang dikenal sekarang merupakan ilustrasi dari ciri-ciri beliau yang dihimpun dari berbagai data dan divisualkan. Salah satunya adalah karya dari sebuah tim yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur Kdh. Tkt. I Kalsel No. 0375 Tahun 1994 tanggal 28 Desember 1994. Lukisan tersebut sekarang ditempatkan di Museum Nasional, Jakarta (Seman, 2003:47). Atas kegigihannya dalam melawan Belanda, Pangeran Antasari ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Presiden RI Nomor 06/TK/Tahun 1968 tanggal 27 Maret 1968 (Seman, 2003:7).


Pangeran Antasari bergelar Panembahan Amir Oeddin Khalifatul Mu‘mina

Gambar di atas adalah visualisasi dari sebuah tim yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur Kdh. Tkt. I Kalsel No. 0375 Tahun 1994 tanggal 28 Desember 1994

Pengganti Pangeran Antasari adalah puteranya yang bernama Muhammad Seman. Di mata rakyat, beliau merupakan sultan Kesultanan Banjar terakhir yang mendapatkan tugas utama untuk menggantikan sang ayah dalam menjaga nyala api perlawanan dalam Perang Banjar. Perlawanan Muhammad Seman terpaksa harus terhenti karena beliau meninggal dunia dalam suatu pertempuran melawan Belanda di sungai Manawing pada tahun 1905. Beliau dimakamkan di puncak gunung di Puruk Cahu (Ideham et al. [eds.], 2003).

Dengan meninggalnya Muhammad Seman, berarti riwayat Kesultanan Banjar juga telah berakhir. Setelah Perang Banjar (1859-1905), Belanda membuat beberapa keputusan, antara lain Kesultananan Banjar dihapuskan dan seluruh bekas daerah Kesultanan Banjar dimasukkan ke dalam tatanan baru Residentie Zuider en Ooster Afdeeling van Borneo (Ideham et al. [eds.], 2003). Dengan demikian berakhirlah riwayat Kesultanan Banjar yang telah berlangsung selama 379 tahun (1526-1905).

2. Silsilah

Berikut ini adalah silsilah para sultan di Kesultanan Banjar. Silsilah para sultan tersebut dirangkum dari beberapa sumber, yaitu Rosyadi et al. (1993, Hikayat Banjar dan Kotaringin), M. Suriansyah Ideham et al. (eds.) (2003, Sejarah Banjar), dan Helius Sjamsuddin (2001, Pegustian dan Temenggung: Akar sosial, politik, etnis, dan dinasti). Berikut ini adalah silsilah para sultan di Kesultanan Banjar:

  1. Pangeran Samudera (1526 – 1545 M) yang kemudian bergelar Sultan Suriansyah, raja pertama yang memeluk agama Islam
  2. Sultan Rahmatillah (1545 – 1570 M)
  3. Sultan Hidayatillah (1570 – 1595 M)
  4. Sultan Musta‘in Billah atau Marhum Panembahan (1595 – 1620 M) yang dikenal sebagai Pangeran Kacil. Sultan inilah yang memindahkan keraton ke Kayutangi Martapura karena keraton di Kuwin hancur diserang Belanda pada tahun 1612 M.
  5. Ratu Agung bin Marhum Penembahan yang bergelar Sultan Inayatillah (1620 – 1637 M)
  6. Ratu Anum bergelar Sultan Sai‘dullah (1637 – 1642 M)
  7. Adipati Halid (Pangeran Tapesana) (1642 – 1660 M) memegang jabatan sebagai Wali Sultan karena anak Sultan Saidullah, Amirullah Bagus Kesuma, belum dewasa
  8. Amirullah Bagus Kesuma (1660 – 1663 M). Pada tahun 1663 M, Pangeran Adipati Anum (Pangeran Suriansyah) merebut kekuasaan dan memindahkan pusat pemerintahan ke Banjarmasin, sekitar Sungai Pangeran sekarang, sementara pemerintahan di Martapura dipegang kembali oleh Adipati Tuha sampai tahun 1666 M.
  9. Pangeran Adipati Anum (1663 – 1679 M). Beliau naik tahta pada tahun 1663 M setelah merebut kekuasaan dari Amirullah Bagus Kesuma dan memindahkan keraton ke Banjarmasin dan bergelar Sultan Agung
  10. Sultan Tahmidillah I (1679-1700 M)
  11. Sultan Hamidillah bergelar Sultan Kuning (1700 – 1734 M)
  12. Pangeran Tamjid bin Sultan Amirullah Bagus Kesuma bergelar Sultan Tamjidillah I (1734 – 1759 M). Beliau naik tahta untuk menggantikan Pangeran Muhammad Aminullah, anak Sultan Kuning yang belum dewasa.
  13. Pangeran Muhammad Aliuddin Aminullah bin Sultan Kuning (1759 – 1761 M)
  14. Pangeran Nata Dilaga (1761 – 1801 M). Beliau naik tahta sebagai wali putera Sultan Muhammad Aliuddin yang belum dewasa dan memegang pemerintahan dengan gelar Sultan Tahmidillah II.
  15. Sultan Suleman Almutamidullah bin Sultan Tahmidillah II (1801 – 1825)
  16. Sultan Adam Al Wasik Billah bin Sultan Suleman (1825 – 1857)
  17. Pangeran Tamjidillah II (1857 – 1859)
  18. Pangeran Antasari yang bergelar Panembahan Amir Oeddin Khalifatul Mu‘mina (1859-1862)
  19. Sultan Muhammad Seman (1862 – 1905)

3. Sistem Pemerintahan

Sejak awal didirikan, Kesultanan Banjar telah menjalin ikatan dengan Kesultanan Demak di Jawa. Hubungan tersebut merupakan salah satu sikap politik yang diambil oleh Pangeran Samudera untuk menghadapi berbagai ancaman, misalnya dari penguasa di daerah pedalaman Kalimantan Selatan (Soemargono et al., 1992:11). Selain itu, sikap untuk menempatkan agama Islam sebagai agama negara juga berfungsi sebagai cara untuk mempermudah Kesultanan Banjar dalam menjalin hubungan dengan berbagai kerajaan Islam di nusantara (Soemargono et al., 1992:11).


Pakaian kebesaran Sultan Banjar

Tampak dalam gambar, seorang sultan memakai kain kebesaran berenda emas, memakai ikat kepala, dan alas kaki untuk membedakan dengan para pengiringnya yang tidak beralas kaki. Sultan memegang keris pusaka dari emas, sedangkan para pengiringnya membawa benda-benda kesukaan sultan seperti kinangan, tempat air, dan payung kebesaran Kesultanan Banjar. Di sebelah sultan tampak seorang pengurus kuda yang siap melayani sultan.

Menurut Rosyadi et al., (1993), sistem pemerintahan di Kesultanan Banjar tampaknya memiliki kemiripan dengan sistem pemerintahan dalam kerajaan-kerajaan di Jawa, di mana kraton (istana) merupakan miniatur kosmos dengan raja (sultan) sebagai inti. Pemimpin pemerintahan di Kesultanan Banjar adalah raja atau sultan. Di bawahnya terdapat Mangkubumi yang mempunyai pengaruh kekuasaan yang sangat besar karena biasanya adalah saudara raja atau sultan, mertua, dan paman (1993:159).

Mangkubumi mempunyai wewenang dalam masalah administrasi negara untuk mengurusi seluruh wilayah negara dan menentukan keputusan terakhir tentang seseorang yang dijatuhi hukuman mati. Di samping itu, Mangkubumi juga mempunyai wewenang atas hak penyitaan segala harta benda milik orang yang dijatuhi hukuman. Wewenang seperti ini berlaku sampai permulaan abad ke-17 (Ideham et al. [eds.], 2003).

Dalam menjalankan tugasnya, Mangkubumi didampingi oleh beberapa menteri (deputi). Menurut Rosyadi et al., (1993), hanya ada dua jabatan yang langsung berada di bawah Mangkubumi, yaitu penganan dan pengiwa. Di bawah penganan dan pengiwa, terdapat empat orang jaksa. Di bawah jaksa, terdapat empat orang menteri bumi. Sementara itu, di bawah menteri bumi, terdapat empat puluh menteri sikap (1993:159).

Akan tetapi, menurut Ideham et al. (eds.) (2003), selain terdapat penganan dan pengiwa, di bawah jabatan Mangkubumi juga terdapat gampiran atau gumpiran dan panumping yang jabatannya setara dengan penganan dan pengiwa. Keempat orang tersebut mempunyai wewenang sebagai jaksa dan hakim, tetapi keputusan akhir harus selalu didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku saat itu yang terhimpun dalam sebuah kodifikasi hukum yang disebut Kutara. Kutara merupakan pedoman hukum yang dipakai di Kesultanan Banjar, yang disusun oleh Aria Taranggana ketika beliau menjabat sebagai Mangkubumi. Aria Taranggana adalah Mangkubumi ketika Pangeran Tumenggung masih memegang tampuk kekuasaan di Kerajaan Daha dan Kesultanan Banjar belum terbentuk (Ideham et al. [eds.], 2003).

Sistem pemerintahan Kesultanan Banjar juga mengatur tentang bandar perdagangan di Banjarmasin. Untuk mengatur bandar perdagangan, sultan mengangkat seorang kepala pelabuhan yang bertugas sebagai kepala bea cukai dengan jabatan yang disebut Kiai Palabuhan (Ideham et al. [eds.], 2003). Jabatan Kiai Palabuhan tidak sama dengan syahbandar. Kiai Palabuhan mempunyai tugas hanya sebatas memungut bea cukai dan menjadi orang yang bertanggung jawab sepenuhnya di bandar Banjarmasin. Sementara itu, Syahbandar bisa berfungsi sebagai wakil sultan dalam kegiatan perdagangan dengan pedagang-pedagang dari luar negeri. Dalam hal ini, jabatan syahbandar lebih tinggi daripada Kiai Palabuhan karena syahbandar memainkan fungsi yang sangat besar sebagai duta Kesultanan Banjar.

Menurut Amir Hasan Kiai Bondan (dikutip dalam Ideham et al. [eds.], 2003), ketika Kesultanan Banjar diperintah oleh  Sultan Adam Al Wasik Billah pada permulaan abad ke-19, terjadi perubahan sistem pemerintahan. Perubahan tersebut menghasilkan beberapa jabatan yang meliputi:

  1. Mufti atau hakim tertinggi yang bertugas sebagai pengawas pengadilan umum
  2. Qadi atau kepala urusan hukum agama Islam
  3. Penghulu atau hakim rendah
  4. Lurah yang bertugas secara langsung sebagai pembantu Lalawangan (atau kepala distrik. Kedudukan Lalawangan sama seperti kepala distrik pada masa penjajahan Belanda) dan mengamati pekerajaan beberapa orang Pambakal (Kepala Kampung). Dalam menjalankan tugasnya, Lurah  dibantu oleh khalifah, bilal, dan kaum
  5. Pambakal atau kepala kampung yang menguasai beberapa anak kampung
  6. Mantri merupakan jabatan atau gelar kehormatan yang diberikan bagi orang-orang terkemuka dan berjasa. Jabatan Mantri setara dengan kepala desa dalam wilayah yang sama dengan Lalawangan.
  7. Tatulia Kampung atau orang terkemuka di kampung
  8. Panakawan atau orang yang menjadi suruhan sultan dan diberikan kebebasan dari segala macam pajak dan kewajiban (Ideham et al. [eds.], 2003)

4. Wilayah Kekuasaan

Ketika diperintah oleh Pangeran Samudera, wilayah kekuasaan Kesultanan Banjar meliputi wilayah kekuasaaan yang dulu pernah menjadi daerah taklukan Negara Daha, hingga meliputi sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan (Soemargono et al., 1992:11). Pada abad ke 17- pertengahan 18, wilayah kekuasaan Kesultanan Banjar meliputi Kerajaan Berau, Kutai, Pasir, Dayak Besar, Sampit, Kotawarigin, dan Lawai (Ideham et al. [eds.], 2003).

Menurut M. Idwar Saleh (1978:18) (dikutip dalam Ideham et al. [eds.], 2003), pada tahun 1845, diadakan perjanjian antara Belanda dan Kesultanan Banjar yang kala itu diperintah oleh Sultan Adam Al Wasik Billah bin Sultan Suleman (1825 – 1857). Perjanjian tersebut secara tegas membagi wilayah Kesultanan Banjar menjadi 4 bagian yang disebutkan di bawah ini.

  1. Daerah Banjarmasin terletak di sebelah kanan sungai Martapura sampai dengan sungai Kalayan, kemudian pinggir sebelah kanan sungai Kuwin dan sepanjang sungai Barito. Di daerah ini, terletak istana Kesultanan Banjar yang telah hancur karena serangan Belanda pada tahun 1612.
  2. Daerah Martapura meliputi daerah Sungai Riam Kanan dan Sungai Riam Kiwa.
  3. Daerah Banua Ampat yang meliputi daerah Banua Halat, Banua Gadung, Parigi, dan Lawahan-Tambaruntung. Di daerah Lawahan ini, mengalir sungai Muning.
  4. Daerah Banua Lima yang meliputi daerah-daerah Negara, Amuntai, Alabio, Kalua dan sungai Banar (Ideham et al. [eds.], 2003).

Dilihat dari pembagian tersebut, wilayah kekuasaan Kesultanan Banjar telah mengalami penyempitan dan hanya memerintah secara langsung di wilayah sebelah kanan sungai Martapura sampai dengan sungai Kalayan, kemudian pinggir sebelah kanan sungai Kuwin dan sepanjang sungai Barito. 

(Tunggul Tauladan/ker/01/02-2010)

Referensi

  • A. Gazali Usman, 1988. “Pangeran Hidayatullah”, dalam Kalimantan Scientie, No. 17, Tahun VII, Banjarmasin:4 dalam M. Suriansyah Ideham et al. (eds.), 2003. Sejarah Banjar. Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan. Tersedia di: salwanto.blogspot.com/e-books http://salwanto.blogspot.com diunduh pada tanggal 8 Februari 2010. 
  • A. Gazali Usman, 1989. Urang Banjar dalam sejarah. Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press.
  • A. Ghazali Usman, 1996. Integrasi nasional suatu pendekatan budaya daerah Kalimantan Selatan. Banjarmasin: Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai Budaya Daerah Kalimantan Selatan.
  • Amir Hasan Kiai Bondan, 1953. Suluh sedjarah Kalimantan. Banjarmasin: Fadjar dalam M. Suriansyah Ideham et al. (eds.), 2003. Sejarah Banjar. Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan. Tersedia di:  salwanto.blogspot.com/e-books http://salwanto.blogspot.com diunduh pada tanggal 8 Februari 2010.
  • Helius Sjamsuddin, 2001. Pegustian dan Temenggung: Akar sosial, politik, etnis, dan dinasti. Jakarta: Balai Pustaka.
  • M. Idwar Saleh, “Pepper trade and the rulling class of Banjarmasin in the seventeenth century”, Makalah pada Seminar Dutch – Indonesian Historical Conference, Leiden, 1978:18 dalam M. Suriansyah Ideham et al. (eds.), 2003. Sejarah Banjar. Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan. Tersedia di:  salwanto.blogspot.com/e-books http://salwanto.blogspot.com diunduh pada tanggal 8 Februari 2010.
  • M. Suriansyah Ideham et al. (eds.), 2003. Sejarah Banjar. Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan. Tersedia di:  salwanto.blogspot.com/e-books http://salwanto.blogspot.com diunduh pada tanggal 8 Februari 2010.
  • M. Suriansyah Ideham et al., 2007. Urang Banjar dan kebudayaannya. Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pustaka Banua.
  • Rosyadi et al., 1993. Hikayat Banjar dan Kotaringin. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
  • Soemargono et al., 1992. Profil Provinsi Republik Indonesia: Kalimantan Selatan. Jakarta: Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara
  • Syamsiar Seman, 2003. Pangeran Antasari dan meletusnya Perang Banjar. Banjarmasin:Lembaga Studi Sejarah Perjuangan dan Kepahlawanan Kalimantan Selatan.

Sumber Foto

  • M. Suriansyah Ideham et al., 2007. Urang Banjar dan kebudayaannya. Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pustaka Banua.
  • Syamsiar Seman, 2003. Pangeran Antasari dan meletusnya Perang Banjar. Banjarmasin:Lembaga Studi Sejarah Perjuangan dan Kepahlawanan Kalimantan Selatan.
  • Koleksi litograf C.W. Mieling dalam “Pameran Seni Grafis Borneo 1843” pada tanggal 2-10 Feberuari 2010 di Bentara Budaya Yogyakarta (BBY), Jalan Suroto No.2 Kotabaru, Yogyakarta.

 

[1] Menurut Helius Sjamsuddin, gelar bagi Pangeran Nata Dilaga adalah Panembahan Kaharuddin Halilullah. Kemudian pada bulan Oktober 1962, beliau mengganti gelar menjadi Akamuddin Saidullah atau Amirul Mu‘minin Abdullah (Sjamsuddin, 2001:25).

 
Dibaca : 33.607 kali.