Saturday, 21 November 2026 |Saturday, 10 Jum. Akhir 1448 H
Visiteurs en ligne : 2.533
aujourd hui
:
54.920
Hier
:
95.893
La semaine dernière,
:
821.392
Le mois dernier
:
11.429.130
Vous êtes le visiteur numéro 105.216.314 Sejak 01 Muharam 1428 ( 20 Januari 2007 )
AGENDA
No data available
News
14 mei 2010 04:35
Problem Migran Menunggu Kebijakan dan Penguasa yang Adil
Diskusi Bulanan Pusat Studi Sosial Asia Tenggara (PSSAT) UGM
www.pssat.ugm.ac.id
Yogyakarta, Melayuonline.com - Dua hari yang lalu, tepatnya tanggal 13 Mei 2010, Pusat Studi Sosial Asia Tenggara (PSSAT), Universitas Gadjah Mada (UGM), menyelenggarakan diskusi bulanan dengan tema “Dinamika Migrasi di Asia Tenggara”.
Diskusi tersebut menghadirkan pembicara Riza Noer Arfani, dosen di jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UGM dan tim peneliti dari PSSAT, yaitu Najib Khailani dan Realisa D. Masardi. Diskusi ini berlangsung di gedung Lantai 2, Sayap Timur, Gedung PAU Sosial UGM, ruang kuliah 202 S2 HAM dan Demokrasi di Asia Tenggara, Jl. Teknika Utara, Barek, Sleman. Diskusi diawali dengan pembentangan kertas kerja (makalah) oleh masing-masing pembicara dan dilanjutkan dengan diskusi.
Diskusi yang dihadiri oleh kurang lebih 15 orang itu berlangsung dengan santai dan komunakatif. Riza Noer Arfani dalam makalahnya menyampaikan bahwa migrasi adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih tempat yang berupa arus masuk dan keluar manusia. Isu-isu migrasi lintas batas di Asia Tenggara mengemuka sejak memasuki dasawarsa 1990-an dengan ragam dan dimensi persoalan yang semakin kompleks. Hal ini berpengaruh terhadap isu-isu berubahnya pola hubungan internasional di kawasan Asia Tenggara.
Isu-isu migrasi lintas batas tersebut meliputi tenaga kerja, pelintas batas atau pengungsi, penyelundupan atau kejahatan transnasional (seperti perdagangan senjata, manusia, obat bius, narkotika), dan perompakan di laut atau terorisme internasional yang beroperasi di daerah perbatasan. Kasus-kasus ini semakin kompleks karena, sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan, ternyata melibatkan banyak pihak, antara lain negara dengan negara, masyarakat dan budayanya, keluarga dan relasi kerja, serta agen penyalur tenaga kerja. Kasus migran ini semakin sulit diselesaikan karena tiga hal, yaitu terjadi secara berkelanjutan, didukung oleh kebijakan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu, dan adanya relasi yang saling menjaga dan menguatkan.
Sementara itu, peneliti PSSAT yang dalam hal ini diwakili oleh Najib Khailani dan Realisa D. Masardi, yang pernah meneliti kasus migran yang terjadi di beberapa suku di Tahiland, Myanmar, dan Vietnam, menyatakan bahwa gelombang migrasi di Asia Tenggara dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu pencari suaka, etnik minoritas, dan pekerja migran.
Para migran pencari suaka biasanya muncul sebagai akibat dari konflik dan peperangan seperti yang terjadi pada orang-orang Myanmar yang mencari suaka ke Australia dan menjadikan Indonesia sebagai transit. Contoh lain adalah migran dari Afghanistan, Iran, Irak, Pakistan, Srilanka, Bangladesh, dan Cina.
Para migran kategori etnik minoritas biasanya muncul sebagai akibat dari adanya represi oleh negara, misalnya yang terjadi pada etnik Rohingnya. Etnik yang berasal dari Pesisir Arakan Barat, Myanmar, ini sejak tahun 1982 telah mengalami diskriminasi dari negara. Diskriminasi itu berupa larangan untuk memiliki tanah, harus meminta izin kalau menikah atau bepergian, dan tidak boleh mempraktekkan keyakinan Islam mereka. Hal yang hampir sama juga terjadi pada etnik Karen dari Myanmar yang bermigrasi ke Thailand dan Laos atau etnik Hmong dari Cina yang bermigarsi ke wilayah Vietnam, Laos, Thailand, dan Burma.
Kategori pekerja migran biasanya berlatar belakang kemiskinan dan ekonomi. Untuk kategori ini, pekerja Indonesia yang bekerja di Malaysia dan mengalami kekerasan merupakan contoh nyata bagaimana ekonomi yang tidak merata menjadi problem Indonesia yang menimbulkan migrasi para TKI.
Dalam sesi diskusi, muncul berbagai pertanyaan dan komentar yang menarik dari para audiens, di antaranya adalah bahwa khusus Indonesia, peran negara terhadap peliknya berbagai masalah yang melingkupi masalah kaum migran merupakan sesuatu yang tidak dapat ditutupi. Negara dengan kekuasaan dan aparatusnya dianggap bertanggung jawab karena negara diduga sengaja membuat masalah migran ini tidak kunjung usai. Antara menteri tenaga kerja dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dianggap saling tarik-menarik kepentingan terhadap uang yang dibawa TKI saat baru pulang dari luar negeri. Belum lagi ditambah kepentingan yang dimiliki oleh pihak bandara, aparat kepolisian, bea cukai, dan calo.
Peserta diskusi lain menyatakan, warga di wilayah perbatasan antara Sulawesi dan Filipina sebenarnya tidak pernah mengalami masalah ketika mereka melintasi wilayah Filipina untuk berdagang atau membeli kebutuhan hidup. Di antara warga Sulawesi dan Filipina bahkan sudah terjalin rasa saling mempercayai. Dalam konteks ini, karut marut masalah migran sebenarnya datang dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap keberadaaan migran ini, bukan dari kaum migran.
Namun, terlepas dari pro dan kontra yang ada tentang problem migran, pembatasan manusia agar tidak pergi atau keluar dari daerahnya sendiri adalah sia-sia. Ketika kebutuhan hidup warga negara tidak terpenuhi di negaranya, mereka akan selalu mencari celah untuk mengubah kondisi tersebut. Oleh karena itu, di Indonesia, diperlukan sebuah sistem kebijakan yang adil terhadap TKI dan penguasa yang mendahulukan rakyatnya daripada partai dan pribadinya. Dengan sistem yang adil dan penguasa yang bijak, TKI tidak akan menjadi problem karena setiap orang dapat bekerja di mana saja.