Saturday, 21 November 2026 |Saturday, 10 Jum. Akhir 1448 H
Visiteurs en ligne : 0
aujourd hui
:
26.140
Hier
:
104.679
La semaine dernière,
:
821.392
Le mois dernier
:
11.429.130
Vous êtes le visiteur numéro 105.216.314 Sejak 01 Muharam 1428 ( 20 Januari 2007 )
AGENDA
No data available
News
03 juni 2010 02:16
Jalan Panjang Warisan Bawah Air
Jakarta - Tingginya potensi peninggalan budaya bawah air di Indonesia, membuat UNESCO menggelar lokakarya bertajuk 'The Unesco Convention on Protection of the Underwater Cultural Heritage untuk Membangun Jati Diri Bangsa'. Karena sejak tahun 2001, konvensi itu baru diratifikasi 31 negara dan negara satu-satunya di Asia yang meratifikasi hanya Kamboja.
Indonesia sudah sejak tiga tahun terakhir membicarakan Konvensi UNESCO tentang Peninggalan Warisan Dunia Bawah Air tersebut dan pada lokakarya Rabu (2/6/2010), terungkap masih jauh jalan menuju ratifikasi. Sementara UNESCO berharap Indonesia ikut meratifikasi Konvensi UNESCO.
"UNESCO berharap ada penjelasan dan klarifikasi tentang sikap Indonesia terhadap kemungkinan meratifikasi konvensi ditinjau dari undang-undang yang berlaku di Indonesia," kata Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Arief Rachman.
Direktur dan Perwakilan Kantor UESCO Jakarta, Hubert Gijzen , mengatakan, Konvensi UNESCO berupaya meingkatkan kepedulian masyarakat umum terhadap warisan bawah air dan pentingnya pelestarian atasnya. Oleh karena itu, banyak negara anggota menjadi semakin tertarik melindungi warisan budaya bawah air.
"Semakin banyak negara anggota yang meratifikasi Konvensi ini, semakin sistem kerjasama antarbangsa dapat bekerja efektif melindungi warisan budaya bawah air. Memperoleh perlindungan hukum yang pantas," katanya.
Menurut Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Hari Untoro Dradjat, Indonesia memerlukan kajian mendalam atas isi Konvensi dan annexnya untuk mengetahui manfaat dan konsekuensi yang harus diterima jika meratifikasi Konvensi tersebut.
"Ratifikasi Konvensi Warisan Budaya Bawa Air ini memerlukan persiapan antara lain; peraturan perundang-undangan, sumberdaya manusia, kelembagaan, infrastruktur, dan pendanaan yang memadai," katanya.
Lokakarya membahas Konvensi sudah yang ketiga kalinya dilakukan. Berdasatkan hal itu, Hari Untoro berharap rencana kajian Konvensi yang terkoordinatif tentang pengelolaan peninggalan bawah air ini dapat memperjelas arah pengelolaan ke depan, dengan menyeleksi situs warisan budaya bawah air yang penting dikonservasi secara in-situ sebagai prioritas utama.
Akan tetapi yang pasti, kata Kepala Unit Budaya Kantor UNESCO Jakarta, Masanori Nagaoka, Konvensi melarang eksploitasi komersial terhadap situs-situs bawah air. Sebab, warisan budaya bawah air bukan harta karun melainkan warisan budaya untuk kemanusiaan. Perusahaan-perusahaan komersial seringkali tidak melakukan penelitian ilmiah dan dokumentasi yang dapat diakses oleh para arkeolog, sejarawan, dan ahli konservasi. Hal itu menimbulkan kemungkinan terjadinya kerugian, kerusakan, dan tersebarnya benda-benda terkait.
"Dalam hal ini, Konvensi tahun 2001 mengimbau negara-negara untuk mengambil tindakan melawan perdagangan gelap benda budaya yang diambil dari laut," tandasnya.
Arkeolog Supraktino Rahardjo memberikan gambaran pro dan kontra terhadap ratifikasi. Kemudian apa konsekuensi ratifikasi ditunda dan atau ratifikasi dilaksanakan segera.
Solusi yang paling efektif adalah ratifikasi dilaksanakan segera, dengan konsekuensi menghentikan segala bentuk perizinan lama dan baru untuk melakukan eksplorasi warisan budaya bawah air. Pemerintah mengembalikan kepada investor segala biaya yang sudah dikeluarkan dalam rangka perizinan.
"Perlu dipersiapkan cetak biru tentang pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya bawah air yang melibatkan lembaga-lembaga terkait. Perlu segera menyiapkan lembaga-lembaga baru yang bersifat menunjang (Balai Pelatihan, Museum Maritim)," paparnya.
Selain itu, menurut Supraktino, perlu perencanaan pengembangan SDM secara terintegrasi di bidang pelestarian dan penelitian warisan budaya bawah air dan memberdayakan lembaga pengamanan situs-situs secara terintegrasi. Undang-undang nasional perlu disesuaikan dengan tuntutan Konvensi UNESCO 2001 tersebut. (Yurnaldi)