Friday, 20 November 2026 |Friday, 9 Jum. Akhir 1448 H
Visiteurs en ligne : 0
aujourd hui
:
10.660
Hier
:
95.893
La semaine dernière,
:
821.392
Le mois dernier
:
11.429.130
Vous êtes le visiteur numéro 105.216.314 Sejak 01 Muharam 1428 ( 20 Januari 2007 )
AGENDA
No data available
News
08 sepember 2007 01:59
Presiden Susilo BY Gelar Rakor Bahas `Illegal Logging` di Riau
Jakarta- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla (JK) akhirnya benar-benar turun tangan untuk menyelesaikan kasus penanganan illegal logging di Provinsi Riau yang telah menimbulkan persepsi yang berbeda, khususnya antara pihak Kepolisian RI dan Departemen Kehutanan (Dephut).
Untuk mencari solusi agar kasus ini tidak terus menggelinding tanpa akhir yang jelas, Presiden dan Wapres menggelar Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Kepresidenan, Komplek Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/9) sore. Nampak hadir pada kesempatan itu semua pihak terkait, antara lain Menko Polhukam Widodo AS, Menko Perekonomian Boediono, Menhut MS Kaban, Menperin Fahmi Idris, Kapolri Jenderal (Pol) Sutanto dan Gubernur Riau HM Rusli Zainal.
Pertemuan yang baru selesai hampir pukul 18.00 WIB, menyimpulkan perlunya dibentuk Tim Gabungan untuk mencari data yang valid dan penyelesaian yang komprehensif terkait penanganan illegal logging di Riau. Tim langsung diketuai oleh Menko Polhukam dengan Wakil Ketua Menko Perekonomian dan masuk sebagai anggota semua menteri dan pejabat terkait. “Tim ini juga dibentuk untuk menyamakan persepi dalam penanganan illegal logging (pembalakan liar, red),” tegas Menko Polhukam Widodo AS saat jumpa pers usai acara.
Menko Polhukam juga memastikan bahwa Tim Gabungan ini akan segera bekerja agar masalah illegal logging di Riau yang sudah menjadi sorotan nasional, bahkan internasional, penanganannya tidak membawa dampak negatif bagi dunia investasi dan perekonomian bangsa secara umum. “Kita akan segera bekerja,” ucapnya seraya menambahkan bahwa hasilnya nanti juga akan dilaporkan kepada Presiden dan Wapres.
Selain dibentuk Tim Gabungan, Rakor Terbatas juga menyimpulkan perlu adanya jaminan bagi semua perusahaan untuk tetap berjalan sebagaimana mestinya. Bagi perusahaan yang tidak terlibat kasus illegal logging, harus tetap berjalan tanpa perlu merasa takut. Begitu pula dengan perusahaan yang manajemennya sedang tersangkut kasus illegal logging, harus pula tetap berjalan dan jangan sampai menutup perusahaannya. “Bagi perusahaan yang manajemennya sedang dalam penyelidikan, harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Harus ada jaminan karena ini menyangkut investasi dan perekonomian bangsa,” tegasnya lagi.
Menyangkut banyaknya kayu sebagai bahan baku yang kini disita pihak Polda Riau, Menko Polhukam menegaskan Presiden SBY telah memerintahkan agar segera dimanfaatkan, karena bila disita dalam jangka waktu yang lama, kayu-kayu tersebut bisa rusak sehingga juga sangat merugikan. “Presiden meminta agar bahan baku (kayu-kayu yang disita, red) itu segera dimanfaatkan sesuai aturan yang berlaku,” ucap Widodo menirukan permintaan Presiden.
Dalam pada itu, Gubri mengaku sangat apresiatif atas inisiatif Presiden dan Wapres dalam menyelesaikan masalah illegal logging di Riau. “Saya melihat kemauan politik yang sangat kuat dari Presiden untuk menyelesaikan masalah ini. Presiden tidak ingin masalah ini berlarut-larut. Harus ada penyelesaian yang komprehensif,” terangnya.
Penyamaan persepsi dalam penanganan illegal logging di Riau, tegas Rusli, sangat penting. Apalagi bagi dunia investasi yang perlu kepastian. Bila kasus illegal logging di Riau ini tidak segera ada penanganan yang baik, tidak saja akan merugikan Riau, tapi juga Indonesia. “Karena begitu banyak pihak yang akan dirugikan, termasuk investor akan merasa adanya ketidakpastian hukum di Indonesia,” tegasnya.
Gubri menegaskan bahwa penanganan illegal logging dengan bertumpu pada penyelesaian hukum harus dijunjung tinggi. Namun persamaan persepsi dalam penegakan hukum tentu suatu keharusan. “Kita junjung tinggi hukum. Apalagi Presiden sendiri sudah mengeluarkan Inpres No 4/2005 terkait penanganan illegal logging. Tapi agar ada kepastian hukum, mari kita samakan persepsi,” ucapnya.
Rakor terbatas ini juga merupakan kelanjutan dari kunjungan Kapolri, Jaksa Agung, Jampidsus dan Kabareskim Mabes Polri ke Riau, Selasa (4/9) lalu untuk melihat langsung kasus ilelgal logging di Riau, antara lain di Kabupaten Pelalawan, Rokanhilir dan Indragiri Hilir. Pada pemberitaan sebelumnya, Riau Pos juga menyebutkan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan ikut dalam kunjungan ke Riau bersama-sama Kapolri dan Jaksa Agung. Ternyata Ketua MA, tidak ikut dalam rombongan yang berkunjung ke Riau itu.
Sumber : www.riaupos.com Kredit foto : www.maanystavat.fi