PM Lee: ASEAN Tidak Dapat Berdiam Diri, Ketua MPR RI: Perlu Diberi Sanksi Keras

Singapura- Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengatakan, Jumat (28/9), Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) tidak dapat berdiam diri atau tidak mau terlibat terhadap apa yang sedang terjadi di Myanmar.

Singapura sebagai negara yang kini memegang jabatan sebagai ketua Komite ASEAN telah berkonsultasi dengan sejumlah anggota lainnya, demikian disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri.

Lee mengatakan, situasi di Myanmar yang sedang berlangsung saat ini bentrok antara pemerintah dengan pengunjuk rasa akan memberikan implikasinya bagi ASEAN dan seluruh negara di wilayah itu.

"Karenanya tidak sepantasnyalah ASEAN berdiam diri atau tidak mau terlibat dalam persoalan itu."

Lee menelepon sejumlah pemimpin ASEAN lainnya antara lain Perdana Menteri Thailand Surayud Chulanmont, Perdana Menteri Malaysia Abdullah Badawi, Presiden Pilipina Gloria Arroyo Macapagal, Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung serta Sultan Hassanal Bolkia dari Brunei untuk menyampaikan kekhawatiran Singapura atas situasi di Myanmar.

Sejumlah pemimpin ASEAN lainnya juga menyampaikan rasa prihatinnya akan situasi di Myanmar dan kekhawatiran akan dampaknya bagi ASEAN.

Para pemimpin ASEAN sepakat dengan Lee," Bahwa ASEAN harus mengeluarkan pernyataan yang jelas dan mendesak pemerintah Myanmar mencari penyelesaian masalah politik bagi rekonsiliasi nasional tanpa melibatkan kekerasan di dalamnya.

Mereka sepakat pentingnya misi utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa Ibrahim Gambari untuk bertemu dengan pemerintah Myanmar dan bekerja sama dengan pihak PBB untuk mencari jalan keluarnya secara damai.

Di New York saat berlangsung sidang umum PBB, Menteri Luar Negeri Singapura, George Yeo sedang berunding dengan rekan-rekannya dari untuk segera melakukan aksi bersama yang terkoordinasi.

Negara-negara ASEAN adalah Brunei, Kambodia, Singapura, Thailand, Indonesia, Pilipina, Malaysia, Vietnam, Laos, Myanmar.

Protes

Sementara itu lebih 1.000 orang Myanmar berkumpul di luar kedutaan negara mereka di Malaysia, Jumat (28/9), untuk melakukan aksi protes terhadap tindakan keras pemerintah dalam menumpas aksi anti pemerintah di negara mereka.

Mereka berteriak dalam bahasa Burma dan Inggris, membawa poster-poster yang berbunyi ‘Jangan bunuh biksu-biksu kami‘ dan ‘Hentikan tindakan keras.‘

Mereka juga membawa gambar-gambar tahanan pemimpin pro demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi. "Kami inginkan demokrasi," teriak mereka.

Para pelaku unjukrasa mengatakan mereka dari partai oposisi yang dipimpin Aung San Suu Kyi, yakni Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), di samping dari kelompok-kelompok Myanmar lainnya termasuk organisasi payung Kekuatan Demokrasi Seluruh Burma (ABDF).

"Aksi protes ini untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa pemerintah jahat telah menindak keras para biksu," kata Kyaw Kyaw Min, yang mengaku sebagai seorang pengungsi Myanmar dan anggota NLD kepada AFP.

"Kami ingin masyarakat internasional menghentikan semua itu. Kami berharap PBB bisa menghentikannya."

Pasukan keamanan Kamis masih ‘menyapu‘ seluruh kota besar Myanmar, menewaskan sembilan orang termasuk seorang wartawan Jepang, dan menahan ratusan orang lainnya dalam tindakan keras terhadap para pelaku unjuk rasa anti-pemerintah yang dimulai 10 hari sebelumnya.

Kyaw Kyaw Min mengatakan, 2.000 orang turut bergabung dalam aksi protes di Malaysia, namun polisi memperkirakan hanya sekitar 1.200 orang.

Sekitar 10 anggota kepolisian Malaysia dengan menenteng tameng huru-hara dan mengenakan helm berdiri di antara para pelaku aksi protes yang berteriak-teriak dan di gerbang kedutaan Myanmar.

Dalam satu pernyataan mereka, para demonstran mengatakan bahwa mereka ‘mengutuk keras tindakan keras rezim jahat terhadap aksi demonstrasi yang dilakukan secara damai serta mendesak rezim untuk mengatasi krisis tersebut secara damai."

Mereka juga menyerukan perlunya tekanan-tekanan internasional terhadap junta, dan menuntut rezim militer untuk membebaskan para tahanan politik dan memulai melakukan dialog.

Malaysia merupakan negara penampung pekerja migran asal Myanmar dalam jumlah besar, dan banyak di antara mereka datang secara ilegal.

Beri Sanksi Keras

Sementara itu Ketua MPR Hidayat Nur Wahid di Pasuruan, Jumat (28/9) menyatakan, prihatin atas tindakan represif yang dilakukan Junta Militer Myanmar terhadap para pendemo pro demokrasi yang terdiri atas warga sipil dan para biksu. Untuk itu, Myanmar perlu diberi sanksi keras.

Hidayat Nur Wahid mendesak pemerintah RI segera menyampaikan kritik yang sangat keras terhadap Junta Militer Myanmar. Sebagai rasa solidarias sesama anggota ASEAN, pemerintah RI yang juga sebagai anggota DK PBB, diminta segera mendesak digelarnya sidang Luar Biasa ASEAN untuk menjatuhkan sanksi yang keras terhadap Junta Milter Myanmar.

Ia menyebutkan, sanksi yang patut untuk dijatuhkan terhadap penguasa Myanmar adalah memberikan hukuman terhadap Junta Militer yang telah melakukan tindakan represif terhadap para pendemo pro demokrasi yang terdiri dari para warga sipil dan biksu.

Serta menerbitkan resolusi yang memberikan peringatan keras, atau bahkan mencoret Myanmar dari keanggotan ASEAN. "Momentum ini harus dimanfatkan pemerintah Indonesia," katanya menegaskan.

Sumber : http://analisadaily.com/
Kredit foto : ms.wikipedia.org; prasetya.brawijaya.ac.id

Share

Write your comment !