Friday, 20 November 2026 |Friday, 9 Jum. Akhir 1448 H
Visiteurs en ligne : 0
aujourd hui
:
10.564
Hier
:
95.893
La semaine dernière,
:
821.392
Le mois dernier
:
11.429.130
Vous êtes le visiteur numéro 105.216.314 Sejak 01 Muharam 1428 ( 20 Januari 2007 )
AGENDA
No data available
News
19 oktober 2007 05:35
Ismeth Abdulllah: Jangan Gegabah Bentuk DK
Batam- Setelah disetujuinya Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) menjadi Undang-undang untuk payung hukum Free Trade Zone di Batam, Bintan dan Karimun oleh DPR RI, Gubernur Kepri Ismeth Abdullah mengemukakan pemerintah daerah tidak boleh gegabah dalam pembentukan dewan kawasan (DK).
”Kita sekarang tidak boleh asal bentuk saja. Kita tidak boleh gegabah, karena ini akan diusulkan ke Presiden,” ujar Ismeth Abdullah di Tanjungpinang, di sela-sela menerima tamu saat acara Open House Lebaran, Sabtu (13/10).
Sekarang ini lanjut mantan Ketua Otorita Batam ini, yang penting undang-undang baru sudah jelas, pasal yang mengatur sudah jelas. untuk menentukan langkah selanjutnya harus dilakukan dengan baik.
Karena itu mulai sekarang pemerintah daerah juga telah mulai membahas tentang pembentukan dewan kawasan ini. Pertemuan telah dilakukan satu kali dan pertemuan berikutnya dilanjutkan dalam waktu dekat ini. Ismeth juga mengatakan beberapa hari lagi, konsultasi ke menteri-menteri terkait juga akan dilakukan.
”Kita ingin dewan kawasan ini betul-betul efektif dan berfungsi di daerah,” ungkapnya.
Dengan dibentukanya nanti dewan kawasan, lanjut Ismeth, semua persoalan harus bisa diselesaikan dengan baik di daerah. Bahkan, Ismeth menegaskan tidak boleh ada yang tidak selesai. “Kita tidak ingin dewan kawasan mandul,” tegasnya.
Keinginan dari gubernur ini juga merupakan keinginan daripada pihak investasi. Karena itu, gubernur menginginkan dalam dewan kawasan nanti, ada unsur pusat di dalam. Supaya urusan yang berhubungan dengan pusat tidak menemui kendala yang berarti. Meski begitu, Ismeth menegaskan daerah juga tidak boleh terlalu bergantung pada pusat.
“Karena yang berperan besar dalam dewan kawasan nanti adalah daerah,” tegasnya sembari merinci mulai dari keamanan, bea cukai, imigrasi, perpajakan dan lainnya. Semua instansi itu harus digabungkan dalam satu kesatuan. Langkah pada kesatuan gerak, misi dan visi untuk wujudkan iklim investasi yang kompetitif. “Juga yang bebas hambatan,” urainya.
Dengan demikian, lanjut Ismeth, perubahan ke arah yang lebih baik pada investasi Batam, Bintan dan Karimun akan terjadi. Karena semua persoalan harus dapat diselesaikan di daerah.
”Kita perlu payung dari pusat, kita minta juga (orang) dari pusat, supaya hal-hal dari pusat tidak terkatung-katung, jadi memang semua konsepnya telah disiapkan,” katanya.
Ismeth juga mengakui kalau pihaknya telah menggelar rapat dengan pihak terkait di daerah seperti dari dewan, Otorita Batam, pemerintah daerah. Kenyataannya kata orang nomor satu di Kepri ini tidak sulit.
”Hanya masalahnnya memberi bobot saja dan juga ada badan pekerja dan tim teknis masalah hukum dan masalah tenaga kerja dan lainnya,” ungkapnya.
Terkait siapa saja yang ditempatkan di dewan kawasan nantinya, Ismeth mengaku belum bisa berkomentar. Karena pihaknya masih menerima masukan. Termasuk dari para pengusaha. Ia menyebutkan kewenangannya sebagai gubernur juga tidak punya kewenangan penuh untuk menentukankan siapa saja yang duduk di dewan kawasan. ”Gubernur kan hanya mengusulkan ke Presiden dan Beliau (SBY, red) adalah penentunya,” katanya.
Kris Wiluan Diusulkan Masuk
General Manager (GM) sekaligus Direktur Operasi PT Kabil Indonusa Estate (KIE), OK Simatupang mengatakan, dunia usaha bersyukur atas telah disahkannya UU Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan dan Karimun (BBK). Pasca disahkannya UU FTZ tersebut, langkah selanjutnya yang perlu diperhatikan ialah mengenai pembentukan Dewan Kawasan (DK) dan Badan Pengelola Kawasan. Personel yang duduk di DK harus bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan berdedikasi. Untuk personel DK, OK Simatupang berpendapat alangkah baiknya jika Kris Wiluan, Owner Citramas Group masuk dalam DK.
”Kita harapkan Gubernur bijak untuk menempatkan orang-orang terbaik yang duduk dalam Dewan Kawasan (DK), dan alangkah baiknya jika Pak Kris (Bos sekaligus pemilik Citramas Group, red) . Kalau orang-orang yang duduk di DK masih seperti yang kemarin, maka UU FTZ tidak akan berhasil. Sebaliknya, orang-orang yang duduk di DK maupun Badan Pengelola Kawasan (BPK) harus jauh dari korupsi terutama KKN,” ujar OK Simatupang kepada Batam Pos, baru-baru ini.
Ketika ditanya apakah ia bersedia masuk dalam DK jika ditunjuk, OK Simatupang mengaku akan menerima. “Kalau OK Simatupang ditunjuk, maka jika itu demi kepentingan masyarakat kenapa kita menolak,” ucapnya. Namun begitu, OK Simatupang mengaku, masih banyak figur yang lebih baik dan lebih layak untuk duduk baik dalam DK maupun Badan Pengelola Kawasan.
”Masih ada tokoh lain seperti Pak Kris Wiluan yang layak untuk duduk di DK atau Badan Pengelola Kawasan, dan alangkah baiknya jika Pak Kris yang duduk di situ (DK atau Badan Pengelola Kawasan, red),” ucapnya.
OK Simatupang beralasan, Kris Wiluan adalah sosok yang menjadi investasi yang besar bagi Provinsi Kepri sehingga pantas duduk di DK atau Badan Pengelola Kawasan. “Pak Kris Wiluan itu pakar, pelaku usaha yang berhasil tidak hanya di Kepri tapi di Indonesia.
Itu yang menjadi barometer kita kenapa Pak Kris pantas duduk di DK atau Badan Pengelola Kawasan,” terangnya.
Di luar usulan tentang nama Kris Wiluan untuk duduk di DK atau Badan Pengelola Kawasan, OK Simatupang juga secara tegas mengatakan, personel yang duduk di DK juga bukan orang yang berpolitik.
”Ini pendapat saya, kalau bisa personel di DK itu bukan orang berpolitik. Pertanyaannya kan tentu kenapa bukan orang berpolitik?
Jawabannya adalah supaya bisa 100 persen memilikirkan FTZ BBK dan bukan mikir yang lain-lain,” katanya tegas. Ketika ditanya apakah pengusaha sudah memberikan konsep dan saran yang diserahkan ke Gubernur, OK Simatupang mengaku hal tersebut sudah sejak lama dilakukan.
Dalam kesempatan itu, OK juga secara khusus menyinggung, perjuangan panjang dan melelahkan hingga disahkannya UU FTZ adalah keberhasilan yang harus disyukuri.
Namun, OK Simatupang mengingatkan pentingnya kerja keras pasca disahkannya UU FTZ tersebut. “Tanpa kerja keras maka UU FTZ tidak akan ada artinya, dan kita tidak akan sampai pada apa yang diinginkan FTZ itu sendiri,” paparnya.
Sumber : Batam Pos Kredit foto : members.virtualtourist.com