Saturday, 21 November 2026 |Saturday, 10 Jum. Akhir 1448 H
Visiteurs en ligne : 5.524
aujourd hui
:
95.209
Hier
:
95.893
La semaine dernière,
:
821.392
Le mois dernier
:
11.429.130
Vous êtes le visiteur numéro 105.216.314 Sejak 01 Muharam 1428 ( 20 Januari 2007 )
AGENDA
No data available
News
07 november 2007 05:41
Tanda Jasa Jangan Lambangkan Etnik
Banda Aceh- Nama atau simbol gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan (GTK) hendaknya mencerminkan kemajemukan bangsa, bukan justru menjadi manifestasi identitas etnik tertentu. Ini menjadi penting, sebab dalam konteks merajut nasionalisme bangsa, hal tersebut menjadi tidak sehat.
Demikian antara lain dikatakan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dalam pertemuan dengan Tim pansus RUU tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan DPR-RI di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Senin (5/11). Turut hadir unsur Muspida dan DPR Aceh, pimpinan lembaga daerah seperti MAA dan MPD, serta pejabat lainnya.
Pansus yang dipimpin Bomer Pasaribu mengunjungi Aceh dalam rangka mencari informasi, masukan, saran, dan pendapat dari berbagai elemen masyarakat Aceh untuk merampungkan penyusunan draft RUU tersebut. Tim tersebut beranggotakan sepuluh orang anggota DPR plus tiga staf.
Salah satu contoh identitas etnik tertentu yang terdapat dalam simbol atau nama gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, sebut Gubernur, adalah sebagian besar nama dan simbol berbagai gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan ditulis dengan bahasa sanskerta atau bahasa jawa jawi, di mana bahasa tersebut sangat sulit dipahami oleh daerah lain. “Karena itu, ke depan kita sarankan agar hal seperti itu dapat dihilangkan,” ujar Irwandi.
Dalam praktik pemberian GTK selama ini, menurut Gubernur, pihaknya menilai masih ada kelemahan. Seperti dalam pemberian gelar pahlawan dan piagam penghargaan satya lencana karya satya, lanjutnya, gelar tersebut harus diusul terlebih dulu oleh keluarga yang bersangkutan untuk pahlawan, dan oleh yang bersangkutan sendiri untuk satya lencana karya satya. “Untuk ini kiranya perlu dibentuk suatu komisi atau badan yang diberikan tugas khusus untuk menangani masalah ini,” saran Irwandi.
Kecuali itu, Gubernur juga menyatakan, proses pemberian gelar pahlawan nasional harus dilihat secara lebih rasional khususnya yang berkaitan dengan seberapa besar jasanya kepada negara disertai syarat-syarat, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus.
Di samping gelar dan tanda kehormatan yang sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tambah Irwandi, pihak merasa perlu adanya penamaan dan pemberian gelar dan tanda kehormatan yang diserap dari berbagai daerah untuk menjadi gelar dan tanda kehormatan secara nasional.
Sebagai contoh, berbagai negara dengan penuh pengabdiannya untuk kepentingan kemanusiaan telah memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat Aceh, baik dalam masa darurat maupun pascatsunami. “Kepada negara-negara tersebut, kiranya secara kenegaraan perlu diberikan penghargaan atau tanda jasa tsunami.
Demikian juga halnya dalam penyelesaian konflik Aceh, negara Finlandia dan CMI (crisis management initiative) telah membantu menjadi inisiator dan fasilitator perdamaian Aceh yang melahirkan MoU damai Helsinki. Karenanya negara RI semestinya perlu memberikan tanda jasa yang dapat dikenang sepanjang sejarah bangsa.
Sementara itu, Bomer Pasaribu mengatakan, Aceh merupakan daerah pertama yang dikunjungi untuk mencari masukan bagi RUU pemberian gelar kehormatan dan tanda jasa yang baru. “Kami siap menampung semua masukan dan aspirasi yang berkembang dalam pertemuan di Aceh. Masukan ini nantinya akan menjadi bahan tambahan bagi kami dalam upaya merampungkan RUU ini,” ujarnya.
Penyusunan RUU ini dilakukan berdasarkan rapat paripurna yang dikukan DPR-RI beberapa waktu lalu dan persetujuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain tim yang terdiri dari anggota DPR-RI, dalam menyusun RUU ini kami juga dibantu oleh tiga menteri yaitu Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Sosial Bachtiar Hamzah.
Dikatakan, tim yang dibentuk tersebut juga bertujuan untuk menggabungkan dewan tanda jasa dan kehormatan menjadi satu dan ditempatkan di tingkat nasional dan provinsi. Untuk itu, diperlukan adanya sejumlah masukan dari sejumlah provinsi untuk menperkuat RUU dimaksud.
Sumber : www.serambinews.com Kredit foto : www.pbs.org