Saturday, 21 November 2026 |Saturday, 10 Jum. Akhir 1448 H
Visiteurs en ligne : 4.328
aujourd hui
:
84.232
Hier
:
95.893
La semaine dernière,
:
821.392
Le mois dernier
:
11.429.130
Vous êtes le visiteur numéro 105.216.314 Sejak 01 Muharam 1428 ( 20 Januari 2007 )
AGENDA
No data available
News
05 desember 2007 05:50
Kapal Berbendera Asing Kuasai Indonesia
Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia.
Jakarta- Setiap tahunnya, Indonesia harus membayar kapal asing sebesar Rp100 triliun dan menghasilkan defisit pada transaksi berjalan. Sebab, sekitar 96,6% muatan angkutan laut asing dan 46,8% muatan laut dalam negeri dikuasai oleh kapal berbendera asing.
Hal itu terungkap dalam naskah akademik kondisi kelautan Indonesia yang dipublikasikan pada National Ocean Summit, di Jakarta, Rabu (5/12).
"Kita harus membayar jasa kepada kapal asing lebih besar, ketimbang mendapat penerimaan dari komoditi yang diekspor," sebut laporan itu.
Sementara dari sisi daya saing, pangsa muatan armada kapal nasional masih dangat rendah sekitar 5% untuk internasional dan 46% untuk domestik. Industri galangan kapal yang sebenarnya strategis karena memiliki rantai hulu hingga ke hilir pun masih belum mendukung geliat pelayaran nasional.
"Sistem pelabuhan saat ini hanya berperan sebagai cabang atau ranting dari Singapura atau pelabuhan luar negeri lainnya. Pelayanan yang diberikan pun tidak efisien, tidak aman dan tidak produktif. Ditambah rendahnya sumber daya manusia di industri ini."
Dengan kondisi tersebut, pemerintah diminta untuk mengeluarkan kebijakan fiskal dan pendanaan yang layak dan logis, untuk mendukung percepatan industri pelayaran. Saat ini, insentif fiskal dan kredit untuk angkutan nasional dinilai belum memadai sebagaimana yang ditawarkan oleh negara lain.
Perbankan juga diminta untuk menciptakan iklim investasi yang baik, melalui kebijakan perkreditan yang kondusif. "Kredit investasi dan kredit modal kerja dengan suku bunga tinggi, tidak ada subsidi suku bunga yang rendah, serta persyaratan kredit dengan equity 35% dan agunan pribadi, sangat memberikan industri perkapalan."
Kondisi tersebut merupakan satu dari sekian banyak problem kelautan Indonesia yang bertumpu pada tiga sub sektor utama, yakni industri pelayaran, perikanan dan pariwisata kelautan. Untuk itulah, sebanyak 16 menteri telah menyepakati lima poin penting upaya percepatan pembangunan kelautan Indonesia.
"Pelayaran menjadi salah satu faktor penting pembangunan ekonomi maritim kita yang diharapkan mampu meningkatkan daya saingnya pada 2025," Kata Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) yang sekaligus memangku posisi Ketua Dewan Harian Kelautan Indonesia Freddy Numberi.
Ke-16 menteri tersebut menyatakan kesepahaman dan dukungan mereka untuk pembangunan berkelanjutan kelautan Indonesia. Mereka terdiri dari Mendagri, Menlu, Menhan, Menkeu, MKP, Menhub, Mendiknas, Menteri ESDM, Menbudpar, Menperin, Mendag, Bappenas, Menristek, Menteri KLH, Meneg BUMN, dan Menteri PAN.
Sumber : Media Indonesia Kredit foto : www.inaport.co.id