Program Revitalisasi Perkebunan di Sumut

Medan- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) diminta lebih proaktif terhadap program revitalisasi sektor perkebunan yang dicanangkan sejak satu tahun lalu, karena bahan baku olah karet (bokar) sudah sangat kritis.

Kondisi bokar di daerah ini sudah sangat minim. Untung saja ada pasokan dari daerah lain seperti Riau dan Palembang. Jika terus bergantung pada pasokan dari daerah lain Sumut akan kelabakan.

Hal itu diungkapkan Ketua Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Sumut H Fauzi Hasballah menjawab wartawan seusai Temu Pengusaha Karet di Hotel Danau Toba Medan, Selasa (26/6).

Kegiatan yang digelar Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) bekerja sama dengan Disperindagsu dihadiri Kepala BPEN diwakili Rizal Setiadi dan Ketua Gapkindo Pusat diwakili Suharto.

Fauzi mengatakan bila program revitalisasi ini gagal dilaksanakan di Sumut yang dikenal sebagai produsen karet nomor dua di Indonesia setelah Palembang, tidak mungkin bisa bersaing dengan Kamboja dan Filipina 10 tahun mendatang.

Bisa dibayangkan program revitalisasi perkebunan di Kamboja seluas 500 ribu hektare lahan dan Pilipina 50 ribu hektare. Padahal kedua negara tetangga ini sebelumnya tidak dikenal sebagai produsen karet.

Fauzi menilai Pemda terkesan kurang responsif terhadap program revitalisasi perkebunan. Ini terbukti hingga saat ini belum diinventarisasi lahan-lahan bagi kepentingan program yang digagas setahun lalu itu.

Padahal pemerintah pusat melalui perbankan katanya sudah menyiapkan dana sebesar Rp12 triliun. Itu belum lagi dari Amartha Amerika Serikat yang mencapai 13,5 juta dolar AS untuk program revitalisasi sektor perkebunan termasuk pertanian, perikanan dan biofuel

“Namun kami tidak mengerti kenapa program gemilang dan peluang yang cukup menjanjikan bagi pertumbuhan ekonomi ini terkesan lamban dalam pelaksanaannya,” ujar Fauzi yang juga salah seorang pengusaha perkebunan karet ini.

Dia melukiskan pemerintah memberi kemudahan bagi yang mengikuti program revitalisasi perkebunan berupa subsidi bunga 5-6 persen dari tingkat suku bunga 10 persen.

Ditanya tentang produksi karet Sumut, Fauzi menyebutkan 450 ribu ton/bulan. Kalau 10 tahun lalu produksinya mencapai 700 ribu ton. Sedangkan produksi karet Palembang meningkat drastis mencapai 550-600 ribu ton/bulan.

“Negara tujuan ekspor antara lain China, Amerika Serikat, Jepang dan Eropa,” jelas Fauzi seraya mengakui kebutuhan karet dunia terus meningkat dan kita harus mampu bersaing dengan negara-negara lain.

Suhairil Latief BA, Staf Pengajar Pusat Pelatihan Pengembangan Ekspor (P3ED) Sumut mengakui program revitalisasi sektor perkebunan terhambat masalah kepemilikan tanah. “Sehingga pihak perbankan masih ragu-ragu mengucur dana bagi pengembangan program tersebut,” katanya saat menjadi pembicara dalam kegiatan tadi.

Menyinggung peluang ekspor karet alam Indonesia di pasar internasional, mantan Kasi Ekspor Disperindag Sumut ini mengatakan dengan terjadinya kenaikan minyak mentah dunia, menyebabkan harga karet sintetis lebih mahal sehingga harga karet alam juga naik.

China sebagai produsen sepeda motor dan mobil, sebut Suhairil, membutuhkan karet alam mencapai 850 ribu-900 ribu ton/tahun. Bukan hanya itu perkembangan bidang medis di negara maju juga mendorong permintaan sarung tangan karet bagi keperluan rumah sakit semakin tinggi.

Namun dia mengingatkan pemerintah harus berhati-hati saat ini. Soalnya China sedang menjajaki industri perkebunan karet di tanah air. Sementara Burma, Vietnam dan Kamboja akan menyaingi hasil produksi karet dunia pada 2025. ”Justru itu program revitalisasi perkebunan segera direalisir,” ujar Suhairil.

Sumber : analisadaily.com
Kredit foto : e-learning.untan.net

Share

Write your comment !