Saturday, 21 November 2026 |Saturday, 10 Jum. Akhir 1448 H
Visiteurs en ligne : 2.299
aujourd hui
:
60.472
Hier
:
95.893
La semaine dernière,
:
821.392
Le mois dernier
:
11.429.130
Vous êtes le visiteur numéro 105.216.314 Sejak 01 Muharam 1428 ( 20 Januari 2007 )
AGENDA
No data available
News
28 juni 2007 03:25
Natuna Masuk Daerah Strategis
Jakarta– DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP-PPK) menjadi UU. Dengan UU tersebut, pemerintah akan menetapkan sejumlah wilayah sebagai kawasan strategis nasional, termasuk di antaranya adalah perairan Natuna.
Kesepakatan untuk pengesahan itu diambil dalam rapat paripurna DPR yang digelar di gedung DPR RI, kemarin. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengetok palu sebagai tanda persetujuan pengesahan setelah 10 fraksi yang ada di DPR menyampaikan pandangan umumnya dan secara bulat menyetujui pengesahan UU tersebut. Pada kesempatan itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi saat menyampaikan pidato tanggapan pemerintah mengatakan, UU tersebut akan menjadi payung hukum bagi pemerintah untuk melindungi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang bersifat strategis.
Menurut Freddy, sumber daya pesisir dan pulau-pulau yang bersifat strategis itu di antaranya adalah wilayah-wilayah yang termasuk dalam ekosistem pesisir yang unik dan menjadi situs warisan dunia yang letaknya ada di wilayah hukum NKRI.
’’Untuk itu, pemerintah sudah merencanakan beberapa calon kawasan strategis nasional tertentu, antara lain pulau-pulau kecil terluar yang menjadi tempat titik dasar, Sulu (Sulawesi), Raja Ampat (Papua), Natuna, Kepulauan Seribu dan Kepulauan Sangihe,” bebernya.
Dia menambahkan, untuk melindungi kawasan strategis nasional itu, maka UU PWP-PPK telah mengatur adanya memuat sanksi cukup tegas dengan ancaman pidana penjara minimal dua tahun dan maksimal 10 tahun atau denda minimal Rp2 miliar dan maksimal Rp10 miliar. Sedangkan tindakan yang dapat dikenai sanksi sesuai UU PWP-PPK itu antara lain kegiatan penambangan ataupun eksploitasi terumbu karang di Kawasan Konservasi, serta penggunaan bahan peledak dan bahan beracun.