Saturday, 21 November 2026   |   Saturday, 10 Jum. Akhir 1448 H
Visiteurs en ligne : 2.565
aujourd hui : 54.952
Hier : 95.893
La semaine dernière, : 821.392
Le mois dernier : 11.429.130
Vous êtes le visiteur numéro 105.216.314
Sejak 01 Muharam 1428
( 20 Januari 2007 )
AGENDA
  • No data available

 

News

10 november 2008 02:47

Pemerintah Perlu Menghargai Jasa Raja di Nusantara

Pemerintah Perlu Menghargai Jasa Raja di Nusantara

Yogyakarta- Budayawan Emha Ainun Nadjib yang akrab dipanggil Cak Nun berpendapat, pemerintah perlu menghargai jasa raja-raja di Nusantara. Jauh sebelum Indonesia merdeka, setiap raja telah berperan dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Namun sayangnya, jasa dan keberadaan raja-raja tersebut kini cenderung dilupakan.

Pendapatnya itu dikemukakan, antara lain, karena konstitusi negara belum memberikan penghormatan terhadap kerajaan. Salah satu contohnya, menurut Cak Nun, belum adanya pengakuan keistimewaan terhadap Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

”Letakkan para raja pada tempat yang semestinya. Mereka telah rela membuang feodalisme dan berjuang untuk demokrasi, itu harus dihargai,” ujar Cak Nun, Sabtu (8/11) malam, saat ditemui di Bentara Budaya Yogyakarta.

Pilar negara

Kerajaan, kata Cak Nun, perlu diperhatikan dalam rangka salah satu pilar negara. ”Setiap kerajaan memiliki kekuatan dan peran sebagai pemangku adat. Pilar lain bagi keberlangsungan negara adalah rakyat, kaum intelektual, tentara, dan kekuatan agama,” ujarnya, seraya menambahkan, hingga kini hanya kaum intelektual dan tentara yang dinilai telah berfungsi sebagai pilar negara.

Penghargaan bagi raja di Nusantara, lanjut Cak Nun, tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi.

”Negara maju seperti Belanda dan Inggris pun tetap menghargai keberadaan raja-raja mereka,” katanya mengingatkan.

Sejarah perjuangan

Terkait keistimewaan DIY, Cak Nun mengatakan bahwa keistimewaan DIY tidak sekadar penegasan status terkait kepemimpinan DIY dengan penetapan atau pemilihan. Yang lebih penting, keistimewaan itu mempertimbangkan sejarah perjuangan serta budaya.

”Akomodasi Sultan Hamengku Buwono IX terhadap berdirinya negara Indonesia harus dihargai. DIY juga layak disebut ibu kota kebudayaan,” ungkap Cak Nun.

Bicara soal rencana Raja Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X untuk maju ke kancah nasional sebagai calon presiden, Cak Nun mengatakan, pemilihan pemimpin di Indonesia masih didominasi tender politik. Calon presiden, misalnya, harus menyepakati tawar-menawar politik dari partai politik yang mengusungnya di pemilu.

Mekanisme konstitusi di Indonesia, katanya, masih belum membuka peluang bagi calon yang tidak bersedia larut dalam tender politik. (WKM)

Sumber : http://cetak.kompas.com/ (10 November 2008)
Kredit foto : http://www.geocities.com/kaukusjakarta/


Read : 2.440 time(s).

Write your comment !