Saturday, 21 November 2026 |Saturday, 10 Jum. Akhir 1448 H
Visiteurs en ligne : 5.304
aujourd hui
:
80.861
Hier
:
95.893
La semaine dernière,
:
821.392
Le mois dernier
:
11.429.130
Vous êtes le visiteur numéro 105.216.314 Sejak 01 Muharam 1428 ( 20 Januari 2007 )
AGENDA
No data available
News
16 februari 2009 01:15
Kadis Parbud: Pajak Online Tingkatkan PAD Pariwisata 200 Persen
Jakarta – Kepala Dinas Pariwisata dan KebudayaanDKI Jakarta, Arie Budiaman, menyatakan, penerapan pajak online akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata sampai dua kali lipat. Dia pun menepis keberatan Pengusaha Hotel dan restoran Indonesia (PHRI) terhadap penerapan pajak online.
"Saya yakin dengan sistem ini PAD dari sektor pariwisata bisa meningkat dua kali lipat," ujarnya, akhir pekan lalu. Tahun lalu, PAD yang disumbangkan sektor ini sebesar Rp 1,524 trililun dari total PAD DKI Jakarta 2008 sebesar Rp 19,2 triliun.
Arie pun menepis keberatan PHRI terhadap penerapan pajak online. “PHRI tidak perlu perlu khawatir rahasia keuangan perusahaan terbongkar. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda- red) tidak bermaksud mengobok-obok seluruh transaksi pengusaha. Saya jamin itu," ujarnya.
Seharusnya, kata Arie, dengan jaminan keamanan ini PHRI tidak keberatan. Dia pun menambahkan, pada hakekatnya dana pajak yang mereka kumpulkan dari konsumennya hanyalah titipan. “Yang besarnya 10 persen dari apa yang dikonsumsi pengunjung,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan Dispenda DKI Jakarta, Iwan Setiawandi, mengatakan, keberatan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) terhadap pembayaran pajak online, lantaran mereka belum memahami teknis pelaksanaannya.
Sebenarnya, kata dia, inti dari kebijakan ini untuk menghindari terjadinya kecurigaan antara wajib pajak dengan pemungut pajak dan sebaliknya. "Hakekatnya agar adil dan transparan. Supaya fair kita online kan," kata dia.
Terkait kecurigaaan PHRI bahwa penerapan sistem ini akan membuka rahasia perusahaan, Iwan menerangkan, sistem yang menghubungkan komputer kasir dengan jariangan Dispenda hanya dirancang untuk mendata dan memeriksa hal-hal terkait dengan objek pajak.
"Tidak akan masuk ke hal-hal yang bukan objek pajak. Mereka boleh khawatir. Tapi, kita akan terus melakukan sosialisasi," pungkasnya.
Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi B (Bidang Prekonomian) DPRD DKI, Ben Sitompul, justru curiga ketika sejumlah pengusaha menolak penerapan sistem ini. Dia mensinyalir para pengusaha bukanlah wajib pajak yang baik. "Jangan-jangan mereka yang takut ketahuan selama ini ngakalin pajaknya," tegasnya.
Bahkan, Anggota Komisi B, Tarmidi Edy Suwarno, mengusulkan, penerapan sistem pajak online diterapkan pada seluruh sektor. Dia meyakini, penerapan sistem pajak online bisa meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI dua kali lipat.
APBD DKI tahun 2009 sekitar Rp 22 triliun. "Bukan mustahil dengan sistem online, bisa meningkat menjadi Rp 40 triliun," ujarnya. c89/fif