Vous êtes le visiteur numéro 105.216.314 Sejak 01 Muharam 1428 ( 20 Januari 2007 )
AGENDA
No data available
News
31 agustus 2009 01:30
Dianggap Menghina Raja Thailand, Dihukum 18 Tahun
Bangkok, Thailand - Sebuah pengadilan di Bangkok, Thailand, Jumat (28/8), menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara kepada seorang aktivis atas dakwaan menghina keluarga kerajaan dalam pidato selama demonstrasi politik. Daranee Charnchoengsilpakul (46), aktivis itu, dikenai dakwaan melanggar undang-undang lese majeste. UU ini bisa memberi hukuman penjara 3-15 tahun bagi siapa pun yang ”mencemarkan nama baik, menghina, atau mengancam Raja, Ratu, Pewaris Takhta, atau Walinya”.
Daranee, yang bernama julukan Da Torpedo karena gaya bicaranya yang agresif, ditahan tanpa uang jaminan sejak Juli 2008. Pengadilan menjatuhkan hukuman masing-masing enam tahun penjara untuk tiga pernyataan yang dianggap menghina monarki. Pernyataan itu dia katakan saat demonstrasi politik beberapa waktu lalu. Daranee adalah mantan wartawan yang menjadi aktivis pendukung mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra.
Mengenakan seragam penjara warna oranye, Daranee tersenyum dan mengacungkan tanda kemenangan dengan jarinya pada kamera ketika dia dibawa petugas dari ruang sidang. Daranee ditangkap Juli tahun lalu setelah memberi sebuah pidato sangat keras mengenai kudeta 2006 yang menggulingkan Thaksin. ”Ini yang saya perkirakan akan terjadi. Saya akan naik banding,” katanya.
Lese majeste, atau menghina monarki, adalah pelanggaran serius di Thailand. Rakyat mengagung-agungkan Raja Bhumibol Adulyadej (81). Setiap orang bisa mengajukan pengaduan terhadap siapa pun yang melanggar. Persidangan dimulai Juni dan tertutup ”karena alasan keamanan nasional”. Menurut Amnesty International, hal itu membahayakan keadilan.
Sebelum sidang pemeriksaan pertama, Daranee mengatakan, pidatonya ditujukan kepada para jenderal yang menggulingkan Thaksin. Dia mengatakan tidak berusaha untuk menggulingkan monarki serta menegaskan bahwa dia mendukung ”sebuah monarki yang berkelanjutan seperti di Inggris dan Jepang”. (AP/Reuters/AFP/DI)