Saturday, 21 November 2026 |Saturday, 10 Jum. Akhir 1448 H
Visiteurs en ligne : 1.792
aujourd hui
:
53.409
Hier
:
95.893
La semaine dernière,
:
821.392
Le mois dernier
:
11.429.130
Vous êtes le visiteur numéro 105.216.314 Sejak 01 Muharam 1428 ( 20 Januari 2007 )
AGENDA
No data available
News
21 januari 2009 06:45
Revitalisasi Budaya Melayu
Peraturan Daerah untuk Selamatkan Kerajaan
Yogyakarta - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 yang menegaskan perlunya daerah bertanggung jawab terhadap pemeliharaan aset-aset keraton dan kerajaan, seharusnya cepat diimplementasikan melalui peraturan daerah (perda), atau peraturan kepala daerah.
Kebijakan, selain sebagai payung hukum yang kuat untuk mendesak kepedulian Pemkab atau Pemprov, juga merupakan wujud kepedulian terhadap perawatan, pemeliharaan, dan pengembangan kerajaan berserta aset-asetnya.
Tak bisa dimungkiri, nyaris semua bangunan kerajaan dan keraton, saat ini dalam kondisi sekarat. Hal itu dikemukakan Pangeran Ratu Gusti Suryansyah, Raja Kerajaan Ismahayana Landak, Kalimantan Barat, Selasa (20/1).
Ia mengemukakan itu dalam Silaturahmi Raja-raja Melayu Peran Raja-raja dalam Revitalisasi Budaya Melayu di Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu (BKPBM), Yogyakarta. Kegiatan ini dalam rangka Milad (Ulang Tahun) ke-2 www.melayuonline.com, portal informasi tentang Melayu terbesar di dunia.
Menurut Gusti Suryansyah, ia meyakini bahwa nyaris semua daerah yang memiliki kerajaan atau keraton, belum merespons Permendagri Nomor 39 Tahun 2007. Permendagri itu tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah.
Padahal, pemerintah tahu bagaimana kondisi kerajaan-kerajaan, dan tahu bahwa aset-aset kerajaan adalah potensi pariwisata yang bisa dimanfaatkan. Namun banyak bangunan kerajaan yang kini tinggal tiang-tiangnya saja, dan pemerintah daerah tetap tak tergerak ucapnya.
Kerajaan Landak yang terdiri atas tiga bangunan utama yang umurnya sudah 300-an tahun, misalnya, kini hanya dua bangunan yang bisa dirawat . Alasannya klasik, yakni keterbatasan dana. Selama ini perawatan bangunan diemban kerabat kerajaan.
Satu bangunan yang lain , yah apa mau dikata, tinggal menunggu saat untuk ambruk. Bahkan aliran listrik telah diputus sejak tahun 2002 karena kerajaan tak sanggup membayar. Jadi kalau malam, gelap, ujarnya.
Agar daerah mau membantu pemeliharaan kerajaan di wilayahnya, harus ada kerabat kerajaan yang duduk di jajaran legislatif dan eksekutif. Bangunan Kerajaan Sanggau, Kalimantan Barat, misalnya, baru direvonasi tahun 2003, ketika Gusti Arman (Raja Kerajaan Sanggau) duduk menjadi anggota DPRD setempat.
Ketika bisa duduk dalam jajaran legislatif, barulah kami punya banyak amunisi guna memperjuangkan kepentingan kerajaan, dan bisa berharap ada hasilnya . Kondisi semacam ini sebenarnya bisa dikikis ketika daerah mempunyai kebijakan terhadap kerajaan, ujar Arman.
Raja dan kerajaan-kerajaan di Nusantara yang mengemban tugas sebagai benteng terakhir penjaga budaya Melayu, tentu saja berhak mendapat perhatian pemerintah. Seorang raja, menurut Sultan Iskandar Mahmud Badarudin, Raja Kesultanan Palembang Darussalam, harus berjuang agar nilai-nilai budaya dan moral masyarakat tetap terjaga.
Mahyudin Al Mudra, selaku Pemangku BKPM, prihatin bahwa nilai-nilai budaya Melayu yang karena terkikis, kini hanya menyisakan ekspresi kebudayaan seremonial, semisal pentas, festival, dan pameran, dengan peserta kerajaan dan keraton se-Nusantara. Ini menandakan tindakan konkret revitalisasi budaya melayu harus cepat dilakukan.
Aris Arif Mundayat, Kepala Pusat Studi Sosial Asia Tenggara Universitas Gadjah Mada, yang juga moderator acara, berpendapat, kerajaan-kerajaan perlu membentuk lembaga yang berfungsi seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ini agar kepentingan dan pemikiran kerajaan bisa lebih punya kesempatan d iperhatikan pemerintah pusat, dan dicari solusinya.
Yuhastina Sinaro, Public Relations BKPBM mengatakan, kerajaan-kerajaan di Malaysia diperhatikan betul oleh pemerintah setempat. Mereka (Malaysia) sadar bahwa kerajaan dan asetnya adalah potensi wisata. Dan mereka sudah memanfaatkannya, ujarnya.(PRA)