Jumat, 20 November 2026   |   Sabtu, 9 Jum. Akhir 1448 H
Pengunjung Online : 2.175
Hari ini : 48.161
Kemarin : 114.972
Minggu kemarin : 821.392
Bulan kemarin : 11.429.130
Anda pengunjung ke 105.216.314
Sejak 01 Muharam 1428
( 20 Januari 2007 )
AGENDA
  • Belum ada data - dalam proses

 

Artikel

25 juli 2007 08:57

Melayu dan Masa Depan Riau

(Ke Arah Pembentukan Provinsi Melayu Riau)
Melayu dan Masa Depan Riau

Oleh : Dr. H. Alfitra Salamm APU

Kita tahu, pada masa kejayaan Kerajaan Melayu, pengaruhnya, bukan ekspansi dalam pengertian militer, —karena orang Melayu tidak memiliki semangat “kekerasan”—, tersebar ke wilayah yang luas. Berdasarkan catatan, maka Kultur Melayu, tersebar ke sebagian besar wilayah Indonesia, seperti beberapa tempat di Jawa, hampir keseluruhan Kalimantan, sebagian di Sulawesi, sebagian yang lain hingga Bali, Lombok, Nusa-Tenggara, bahkan hingga ke beberapa wilayah di Maluku. Di luar Indonesia, Kultur Melayu menyebar hingga Filipina, Muangthai, dan beberapa tempat di Asia Tenggara lain. Pada zamannya, kita juga mengenal kerajaan-kerajaan Melayu yang terkenal hingga memberikan pengaruh yang luas. Sikap satria Hang Tuah dan Hang Jebat, dalam banyak hal, dapat dijadikan model dalam pengembangan karakter Kultur Melayu tersebut.

Barangkali, Malaysia adalah salah satu contoh negara yang belajar banyak dari kejayaan tersebut sehingga saat ini Malaysia memiliki dan memberikan preseden yang baik bagaimana seharusnya kultur Melayu dikelola dan dijadikan sebuah model bagaimana mengelola sebuah negara. Terlepas bahwa Malaysia bukan Riau, dan terlepas dari sejumlah faktor negatif lain dalam pelaksanaan bernegara di Malaysia, maka ada baiknya kita berpikir bagaimana seharusnya Kultur Melayu dikelola dan sekalgius dijadikan suatu model kebudayaan masa depan. Peluang untuk itu, dan harus dilakukan dengan kemantaban hati, adalah justru dari orang dan masyarakat Riau itu sendiri.

Tidak perlu disangkal, saat ini, Kultur Melayu, walaupun dikelola dengan penuh semangat dan optimis oleh sejumlah orang di Riau, atau di luar Riau, tetapi gerakan dan aktivitas yang menjunjung Kultur Melayu tersebut masih merupakan gerakan elitis, bahkan pada tingkat tertentu masih “politik-ekonomi”, sporadis, dan tidak terkoordinasi dengan baik. Itulah sebabnya, perlu dipikirkan, diaktualisasikan, dipraksiskan, direalisasikan, suatu kendali pada tingkat provinsi untuk membangun kembali “kejayaan” kultur Melayu, agar pengaruhnya dapat dirasakan kembali oleh seluruh masyarakat Indonesia, agar keberadaannya dapat dirasakan manfaatnya bagi pelaku Kultur Melayu.

Itu pula sebabnya, jauh-jauh hari sebelumnya, saya pernah mengatakan perlunya praksis kerja nyata bagi terealisasinya suatu kendali yang terpadu, koordinatif, sistematis, dan transparan bagi terlaksananya sesuatu yang saya sebut sebagai Provinsi Melayu Riau (PMR). Dengan pengedepanan Melayu pada kata sebelum Riau, dimaksudkan sebagai satu pengedepanan pada persatuan dan persaudaraan di antara berbagai kepentingan, kepentingan ekonomi, politik, ideologi, ras dan suku, golongan, dan sekaligus sebagai strategi kebudayaan, sehingga Kultur Melayu menjadi suatu kekuatan dan kontrol penting dalam kehidupan bermasyarakat di antara Kultur Melayu itu sendiri, dan terlebih-lebih sebagai kekuatan penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia.

Untuk mewujudkan keberadaan PMR sebagai “forum” persatuan dan persaudaraan tersebut, ada beberapa persyaratan akademis, teknis, konseptual, dan sejumlah aturan lainnya (UU (Qonun) dalam pengertian yang luas), yang diharapkan menjadi semacam “buku keramat ” bagi terlaksananya PMR tersebut secara bertanggung jawab. Artinya, jika terdapat berbagai masalah dan kendala dalam pelaksanaannya, maka “buku keramat” tersebut dapat dijadikan sandaran dalam mencari solusi terhadap berbagai masalah yang muncul di kemudian hari.

Negara Amerika, sebuah masyarakat yang sangat maju, dengan sejumlah perbedaan yang beragam di tingkat individual maupun masyarakat, dengan ideologi yang sangat berbeda di tingkat politik, ekonomi, dan sosial, tetapi dalam pelaksanaan bermasyarakat dan bernegara, jika mereka punya masalah, maka mereka kembali ke buku putih yang telah disepakati oleh masyarakat Amerika itu sendiri. Artinya, kepercayaan, komitmen, kesepakatan, dan kesetian terhadap Buku Keramat (Naskahnya sedang kita garap bersama-sama) tersebut merupakan prasyarat mutlak agar reaktualisasi dan realisasi PMR dapat menjadi kenyataan yang menguntungkan berbagai pihak, bukan saja terutama bagi masyarakat Melayu, tetapi juga bagi NKRI.

Dalam persyaratan dan kelengkapan pembuatan naskah akademik yang juga meliputi persoalan teknis, konseptual, dan sejumlah aturan lainnya itu, selayaknya secara komprehensif mengatur cara-cara bagaimana Kultur Melayu dikelola, dikendalikan, dikembangkan, dan dipraksiskan. Hal itu selayaknya meliputi hubungan antara pertama, Negara dengan Provisi Melayu Riau, dalam persoalan hukum, ekonomi, politik, sosial, kebudayaan, dan sebagainya. Kedua dalam hubungan antar-provinsi, ketiga dalam hubungannya antara PMR dengan negara dan masyarakat manca negara, keempat, dalam hubungannya antara masyarakat dengan masyarakat, dan kelima dalam hubungannya antara individu dan masyarakat, dan antara individu dan individu, keenam bahkan dalam hubungannya antara masyarakat dengan dengan sumber daya alam.

Di samping itu, naskah akademis tersebut seharusnya secara komprehensif ikut mengatur secara teknis dan konseptual, bersandar pada Kultur Melayu, tentang berbagai hal yang mengatur kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dalam pengertian luas. Untuk keperluan itu, banyak naskah sumber-sumber Kultur Melayu yang dapat dibuka kembali, dipelajari, dimodifikasi, disesuaikan dengan kebutuhan perubahan dan tuntutan zaman. Artinya, tidak tertutup kemungkinan hal-hal yang pernah berlaku di zaman dahulu, sekarang tidak lagi dapat diterapkan, dan dirancang sebuah model yang lebih sesuai dengan masyarakat modern Melayu. Sebuah rancangan UU yang lebih demokratis, egaliter, berkeadilan, dan menjunjung tinggi etika Kultur Melayu yang relijius.

Pada ranah politik, perlu diatur dan dirancang sebuah model pemerintahan, baik pada tingkat pemerintahan daerah hingga ke tingkat desa, sesuatu yang khas Kultur Melayu. Pada ranah ekonomi, perlu dirancang suatu perundangan yang mengatur sistem ekonomi yang khas Kultur Melayu, yang secara signifikan mampu mengelola perekonomian, dan sumber-sumber ekonomi lainnya, sesuai dengan ciri khusus Kultur Melayu. Hal ini perlu segera dilakukan agar penetrasi negara (Indonesia) yang selama ini telah terjadi, dan kekuatan ekonomi kapitalisme, tidak terus menerus memperburuk keadaan politik dan sumber-sumber ekonomi di Melayu Riau. Politik Kultur Melayu seharusnya menjadi resistensi dari dua kekuatan tersebut, yang dianggap sangat tidak kondusif bagi masyarakat Melayu Riau. Akan tetapi, tentu saja dalam pelaksanaannya, politik Kultur Melayu tersebut harus dapat dijadikan model, dan kemajuan yang diperlihatkan secara konstan, sehingga keberadaan PMR memang dianggap lebih baik daripada sebelumnya.

Pada ranah sosial dan budaya, perlu diatur dan dirancang suatu model kehidupan masyarakat yang khas Kultur Melayu. Dalam hal ini tentu terdapat perbedaan-perbedaan kecil, berupa varian-varian untuk setiap lokal-lokal daerah di Melayu Riau itu sendiri. Hal itu tidak menjadi masalah karena pengaturan naskah akademik (Buku Kramat) tersebut lebih berpretensi pada pengelolaan berbagai varian tersebut menjadi sesuatu yang lebih terorganisir, terpadu, dan secara kualitatif dapat dikembangkan terus menerus. Dengan demikian, perancangan pengaturan tersebut tidak berpretensi “membakukan”, tetapi secara kreatif justru mengembangkan ranah sosial dan budaya tersebut dalam strategi dan koridor Kultur Melayu sehingga menjadi sesuatu yang berharga di tingkat dunia.

Hal yang lebih teknis dan tidak kalah pentingnya adalah upaya-upaya kesetiaan dan konsistensi terhadap perjuangan menegakkan Kultur Melayu secara konstan. Hal itu dapat dilakukan dengan memberikan fasilitas yang memadai, tunjangan-tunjangan bagi para pekerja dalam ranah-ranah yang telah disebutkan di atas, program-program sosialisasi dan kreasi, dan upaya kontrol terus menerus agar Kultur Melayu menjadi sebuah rumah yang menggairahkan, menyamankan, dan membuat orang terus menerus melakukan kerja-kerja produktif. Mempertimbangkan hal itu, selayaknya cita-cita tersebut harus diperjuangkan.

Dan sekarang, kita punya pekerjaan besar. Apakah hal itu bisa tercapai, sejalan dengan visi Riau 2020? Mari bersama-sama kita bekerja dan berkarya.

Dr H Alfitra Salamm APU, peneliti senior Lembaga Penelitian Indonesia (LIPI).

Sumber : www.riaupos.com
Kredit foto : Koleksi Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu



Dibaca : 1.978 kali.

Tuliskan komentar Anda !