Close
 
Minggu, 26 Oktober 2014   |   Isnain, 2 Muharam 1436 H
Pengunjung Online : 1.940
Hari ini : 19.993
Kemarin : 21.567
Minggu kemarin : 160.551
Bulan kemarin : 802.699
Anda pengunjung ke 97.273.162
Sejak 01 Muharam 1428
( 20 Januari 2007 )
AGENDA
  • Belum ada data - dalam proses

 

Artikel

21 juli 2011 04:02

Pancasila di Tengah Peradaban Melayu

Pancasila di Tengah Peradaban Melayu

Oleh Hudjolly, M.Phil.

Pendahuluan

Bulan kelahiran Pancasila telah berlalu. Masyarakat Melayu Indonesia pun akan disambut datangnya bulan kelahiran negara Republik Indonesia. Dua peristiwa tersebut merupakan contoh-contoh moment yang akan menjadi landasan berdirinya sebuah peradaban baru. Di setiap rumpun masyarakat Melayu, terselip moment-moment yang menjadi titik awal lahirnya peradaban baru Melayu modern. 

Setiap manusia di berbagai peradaban dan tradisi memiliki kecenderungan untuk membuahkan formulasi “kebenaran”. Formulasi ini akan menjadi tonggak peradaban. Form kebenaran itu sendiri tidak memiliki titik akhir. Kecenderungan manusia untuk mencapai kebenaran dilakukan terus-menerus karena dianggap bersifat fundamental dan bersifat monumental bagi kelangsungan kebudayaan manusia. Kecenderungan tersebut dapat terorganisir dalam suatu masyarakat, suku, klan, atau negara, bahkan yang tidak terorganisir (individual). Masyarakat besar terorganisir yang diberi nama negara, juga berusaha mencari dan merumuskan form kebenaran yang lahir dari rahim pemikiran masyarakatnya sendiri atau biasa disebut local wisdom.

Local Wisdom

Local wisdom tidak lain merupakan seperangkat pengetahuan dalam bentuk yang unik sebagai metode untuk mengatasi lingkungan sekitar manusia, sebuah instrumen bertahan hidup. Dalam pengetahuan bernama local wisdom, masyarakat membangun sistem sosial, kode interaksi sesama manusia, alam dan identitas lain. Nalar dalam local wisdom setara dengan fungsi ilmu pengetahuan modern bagi masyarakat sekarang. Nalar yang bekerja di balik pemahaman local wisdom adalah kombinasi antara metode deduktif dan induktif dengan pengajuan hipotesis, atau yang dikenal sebagai metode logico-hypothetico-verifikatif. Will Durant (1933) berpandangan bahwa tiap proses pengetahuan ilmu (nalar) dimulai dengan pemikiran mendalam dan diakhiri dengan seni. Dengan cara ini, suatu masyarakat dapat menjaga kelangsungan hidupnya.

Demi kelangsungan masyarakat terorganisir (negara), beragam corak local wisdom yang ada di dalamnya, termasuk ragam kebudayaan Melayu, diekstraksi menjadi suatu sistem nilai yang mengakomodir prinsip hubungan antar masyarakat yang cenderung berbeda-beda dalam membangun `peradaban`. Sistem nilai itu harus berbentuk padat, tertata, sekaligus berkarakter “lentur” terhadap perbedaan. Karakter lentur (terbuka terhadap diferensiasi tafsir) membuka peluang komunikasi antar sudut pandang peradaban yang berbeda agar terjadi pertukaran kesepahaman pemaknaan antar wisdom.

Secara lex generalis, keragaman budaya masyarakat Melayu mengandung original parts yang berlaku umum di semua corak wisdom, misalnya parts “penghormatan” atau “harga diri”. Secara faktual prinsip saling pengertian, penghormatan terhadap martabat manusia, azas kesetaraan berpendapat, azas bermusyawarah, rasa persatuan, dan sistem keadilan berbasis sosial merupakan bagian dari semua peradaban (berlaku umum), baik peradaban Melayu Indonesia, Melayu dunia, bahkan peradaban lain.

Secara lex specialis, khusus di Indonesia, sistem nilai itu dibakukan secara formal yakni: Kebhinekaan dengan Lima Prinsip Dasar. Bagi masyarakat besar bernama Indonesia, sistem nilai kebudayaan yang dibaku-formalkan (Pancasila) selanjutnya dibatinkan sebagai sistem filosofi (philosoficche gronslag) alias pandangan hidup masyarakat. Namun, pandangan hidup itu tetap perlu dibakukan dalam sistem formal tata konstitusionil masyarakat besar Indonesia. Domain konstitusional menjadikan pandangan hidup masyarakat itu bersifat “sakti” dan harus diterima oleh penghuni kolong Indonesia dan menjadi ideologi negara.

Sebagai pandangan hidup, Pancasila milik domain kebudayaan yang berkerabat dengan persepsi kosmologis, keyakinan, (wisdom) masyarakat Indonesia. Pancasila itu sendiri adalah produk kebudayaan masyarakat. Di tempat manapun di muka bumi ini, pandangan hidup meliputi 3 area: keyakinan manusia yang mengatur cara bertindak sehari-hari, berelasi dengan sesama, berelasi dengan alam, dan berelasi dengan identitas non manusia (Tuhan dan alam).

Relasi manusia yang meliputi tribuwana tersebut dikenal sebagai segitiga kebudayaan atau trilogi kebudayaan (Budiono Kusumohadidjojo, 2009) Sistem nilai yang mengatur relasi 3 dimensi kebudayaan: manusia, lingkungan/alam, superbeing (tuhan) yang memuat dimensi politik, kekuasaan, dan hukum. Di setiap masyarakat, tribuwana kebudayaan itu memiliki peran penting dalam interaksi politik, kekuasaan dan aturan (hukum). Dalam perspektif demikian, Pancasila tidak dapat didudukkan dalam pasungan “produk hukum yang termaktub dalam batang tubuh UUD 1945” atau dalam penjara “ideologi negara yang disakralkan”. Pancasila tidak ubahnya lokus penyatuan kebudayaan yang beragam dari masyarakat kepulauan, seluruh puak Melayu di Indonesia, atau sebagai forma dari sistem nilai yang inheren dengan setiap local wisdom masyarakat besar Indonesia.

Realitas peradaban menunjukkan bahwa kebudayaan Melayu Riau mengedepankan prinsip musyawarah mufakat saat memilih pemimpin. Masyarakat Melayu Bugis dalam sejarah peradabannya memegang spirit persatuan. Ketuhanan menjadi inti semua ritual budaya di tanah Melayu. Keadilan direpresentasikan dalam sistem-sistem sosial yang membagi penguasaan lahan, distribusi sumber daya alam, siklus perubahan kelas lain sebagainya. Penghargaan terhadap identitas manusia terdapat pada prinsip senasib sepenanggungan, setia kawan, dan seterusnya.

Setiap wisdom yang terdapat di antara puak-puak masyarakat Indonesia (Melayu dan non Melayu) dapat dicarikan kesepadanannya dengan Lima Prinsip Dasar Negara: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Permusyawaratan Mufakat, dan Keadilan Sosial. Jadilah sistem nilai dari lima prinsip itu sebagai pandangan hidup yang benar-benar wisdom (bijak) karena telah inheren dengan akar tradisi masing-masing, terbatinkan, dan bukan wisdom cangkokan yang menakutkan. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan lokus penyatuan keragaman budaya (Melayu dan non Melayu) di Indonesia.

National Wisdom

Secara etimologis kata Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta yang mempunyai arti “panca” artinya “lima” dan “sila” artinya “alas” dasar”. Secara terminologis istilah Pancasila artinya lima dasar atau lima alas untuk menyebut nama dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, istilah yang diusulkan Bung Karno saat sidang BPUPKI, 1 juni 1945. Dalam perkembangannya masyarakat besar Indonesia terus tumbuh berjumpa dengan kebudayaan global dan harus menerima perubahan dari local wisdom masing-masing.

Kebudayaan global memaksa trilogi kebudayaan global beserta semua kecenderungan politik, kekuasaan, hukum, dan corak pemikiran masyarakat dunia membanjiri ruang komunikasi kebudayaan masyarakat Indonesia yang telah disatukan dalam suatu sistem nilai. Sementara itu, tata sistem nilai yang disepakati bersama terlanjur dibaku-sakralkan by law sehingga sisi elastitas penafsirannya tersandung kepentingan yang lebih dominan. Jadilah sistem nilai itu kehilangan pijakan di antara akar kebudayaan lokal yang melahirkannya. Masyarakat yang hidup dalam lokus sistem nilai itu mulai merasakan benturan kebudayaan, culture shock, dan disorientasi identitas kebudayaan. Local wisdom tidak lagi dikenali sebagai milik dirinya sendiri, penggunaannya semakin sedikit, ditambah dengan fenomena terpinggirkannya wisdom oleh datangnya akurasi praktis teknologi.

Local wisdom atau pengalaman kolektif sejatinya dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan yang sifatnya terbatas pada pengetahuan nonsistemik (non ilmiah). Untuk disebut “pengetahuan ilmiah” (ilmu pengetahuan), pengalaman kolektif local wisdom disandarkan pada batasan konsesus tertentu yang diakui oleh komunitas penerima syarat ilmiah tersebut. Komunitas politik dan representasi kekuasaan Indonesia telah menerima dan mengakui ekstraksi sistem local wisdom bernama Pancasila (national wisdom) sebagai basis utama peradaban yang didirikan di atasnya. Secara paradigmatik, national wisdom telah memenuhi syarat ilmiah. Syarat ilmiah lain yaitu kumpulan pengetahuan yang terdiri dari 4 hal sistematis: adanya pertanyaan awal dan klasifikasi data, memuat pernyataan umum dari keragaman data dan menghubungkan dengan pernyataan teoritis yang mungkin tersedia sebelumnya, lalu membuat simpulan umum atas semua hubungan tersebut disertai verifikasi (Karl Raymund Popper, 1998).

Pertanyaan utama dalam national wisdom tentang kosmologi penciptaan dihipotesakan oleh identitas ketuhanan. Relasi dalam tiga segitiga kebudayaan disistematisasi dalam klasifikasi data: relasi manusia yang harus bersatu, berkeadilan, bermufakat. Simpulan relasi tersebut dapat diamati secara langsung dan terverifikasi. Logika standardisasi ilmu yang diterapkan komunitas sains dapat diterapkan secara memadai dalam bidang kebudayaan. Batas-batas ilmu pengetahuan dapat dikenali dengan mengakui bahwa sifat prosedur-prosedur ilmiah itu sendirilah yang menempatkan batas-batas serta relevansi hasil-hasil pengetahuan (Jerome R. Ravertz, 2007).

Kualifikasi keilmuan inilah yang memungkinkan membaca national wisdom atau ekstraksi sistem nilai (Melayu Nusantara dan non Melayu) secara multitafsir. Dalam banyak hal, local wisdom telah menyumbang karakter unik kepada national wisdom. Namun Lima Prinsip Dasar sistem nilai tersebut masih harus dibreakdownkan ke dalam subprinsip dan aplikasi yang berkesesuaian dengan spirit wisdom di tingkat lokal manapun.

National wisdom tidak perlu memangsa local wisdom, sebaliknya, local wisdom itulah penyusun national wisdom. Secara ontologis, national wisdom merupakan programme yang ditopang oleh kode-kode algoritma local wisdom masyarakat Melayu dan non Melayu. Melalui sistem seperti itu, Lima Prinsip Dasar berfungsi sebagai sistem pandangan hidup yang dapat dipelajari, dikembangkan sesuai tuntutan zaman dan dibatinkan oleh anggota masyarakat. Sebagai pandangan hidup, national wisdom harus mampu menyediakan jawaban atas persoalan yang mengitarinya, minimal memberikan perspektif. Dengan cara itu, national wisdom menjadi sesuatu yang aplikatif dan bukan dipaksakan ke dalam unit keragaman kebudayaan.

Cara beradanya national wisdom inheren dengan ritus peradaban lokal masyarakat Indonesia. Struktur epistemologinya pun sama dengan epistemologi yang beroperasi pada pengetahuan lokal. Perbedaannya hanya terletak pada luas cakupan dan bobot operasional epistemologi national wisdom yang mencakup, misalnya mother of laws, atau meminjam bahasa Huston Smith (1985) dikembangkan sebagai sistem ideologi nasional yang ditegakkan dalam integritas sistem kenegaraan. Dalam mekanisme epistemologi yang sama dengan nalar kebudayaan nusantara itulah maka akar metafisis Pancasila tidak hanya bersumber dari suasana kebatinan (geislichenhintergrund) atau hakikat dari produk formal UUD 1945 melainkan menerabas jauh ke dalam sistem kosmologi masyarakat nusantara beserta semua aksioma metafisis yang mendirikan corak-corak kebudayaan di Indonesia. Produk formal masyarakat besar bernegara (undang-undang dasar) bersifat purifikasi sistematis dari pola nalar kebudayaan yang masih general.

Di dalam pola nalar kebudayaan yang general, sekat-sekat pembagian hak-kewajiban individu dan sosial masih sangat tipis ditambah lemahnya pengaturan penguasaan aset di antara pemegang otoritas kebudayaan terhadap anggota komunitasnya, aturan kontestasi sosial tidak tertata secara detail eksplisit yang dapat dimintai pertanggungjawaban sporadis. Lantaran aksioma metafisisnya menerabas ke seluruh peradaban nusantara, national wisdom (Pancasila) semestinya memiliki tanggungjawab aksiologis kepada kelangsungan kebudayaan seluruh puak, hal ini berbeda dengan tanggung jawab aksiologi local wisdom yang ditujukan hanya kepada masyarakat tempat wisdom tersebut hidup. Artinya nilai-nilai lokal diakui dan dipayungi secara formal sebagai identitas, sistem yang hidup dalam local wisdom dilindungi dan diberi hak untuk berkembang atau eksis menurut caranya masing-masing. Inilah kontrak sosial peradaban Melayu modern (dan non Melayu) di Indonesia. Kontrak sosial berarti penguasa dari masyarakat besar Indonesia telah membuat perjanjian dengan rakyat (Albert E, 1961). 

Kontrak kebudayaan sangat penting karena pada beberapa tradisi, sistem-sistem relasi budaya horisontal sudah dibangun sedemikian apik dengan mekanisme pertanggungjawaban sosial yang sangat khas pula. Sebagiannya lagi telah menyusun suatu bentuk perangkat operasional yang memandu bagaimana seseorang berada, bersikap, menyusun aksi individual pada suatu kontestasi sosial atau jabatan. Konsep Tat wan asi (Bali) adalah sekedar contoh dua puak tradisi Melayu yang menjabarkan mekanisme keadilan sosial dalam kerangka yang operasional.

Sistem nilai national wisdom dan sistem nilai local wisdom mestilah plug and play. Tat wan asi berdiri di atas semangat tertinggi penghargaan kemanusiaan “saya adalah kamu”. Sayangnya dalam aktualitas kebudayaan Melayu Indonesia kontemporer, konsep solidaritas kemanusiaan yang lebih menjunjung kolektivitas daripada individualitas merupakan kepingan inti sel peradaban yang hilang.

Keping Peradaban yang Hilang

Penetrasi aktif national wisdom terhadap local wisdom menandakan keterkejutan budaya. Tata nilai yang dibakukan perlahan berubah, demikian pula local wisdom terus mengalami perubahan akibat interaksi dengan kebudayaan global. Akselarasi atas kedua tata sistem nilai yang semestinya saling melengkapi kerapkali sulit terjadi. Hasilnya adalah ketegangan budaya: national wisdom berlari ke arah pemapanan sistem nilai sedangkan local wisdom meluncur ke arah pengulangan tradisi.

Keterkejutan itu dapat terlihat pada pemaknaan-pemaknaan pandangan hidup berbasis local wisdom yang semakin kabur. Predikat “berperadaban” atau “berkebudayaan tinggi” yang kini diterapkan secara massal ke seluruh puak kebudayaan menggunakan ukuran yang datang dari kebudayaan global, bukan dari wisdom setempat. Kemakmuran, misalnya, diukur ketika semua pelaku kebudayaan telah bercelana model terbaru, tidak bertelanjang dada, tidak menggunakan atribut lokal dan sanggup berbelanja di mall. Budaya dengan segala simbolnya diartikan sebagai ketertinggalan yang identik dengan kondisi “belum berperadaban tinggi”, “belum berbudaya maju”. Berperadaban adalah memetropolitankan nalar sosial masyarakat Kalimantan, Sulawesi, Papua, Sumatra dan seterusnya.

Standar berperadaban dirujukkan pada parameter global dan masyarakat kita (terutama Melayu Indonesia) menerimanya sebagai peradaban (cangkokan). Kemampuan berbelanja (pertumbuhan mall), perubahan gaya hidup (konsumsi), mengisolasi orang sakit dari lingkungan (membeli jasa rumah sakit) itulah peradaban. Kemampuan-kemampuan konsumsi-termasuk membeli duplikasi tradisi--telah melenyapkan arti pentingnya elan vital nalar tradisi local wisdom.

Nalar kebudayaan Melayu yang menjunjung martabat manusia, meletakkan kehormatan lebih tinggi dari pencapaian sukses materi tidak lagi dipelajari dan diterapkan dalam sistem hidup manusia Melayu modern masa kini. Padahal tanpa harga diri, tindakan-tindakan negatif yang membahayakan peradaban seperti korupsi, mafia hukum, semakin merajalela. Penumpukan kekayaan dianggap perbuatan prestatif karena bisa meningkatkan kemampuan konsumsi. Sedangkan mempertahankan adat, memelihara asketisisme samadengan tidak mampu mendongkrak konsumsi masyarakat sehingga dicap budaya terbelakang (kurang berperadaban).  

Apa dampaknya? Hasil dari delusi ini dapat kita lihat pada urusan produksi pangan yang mengikuti logika konsumsi, yakni cenderung mengalirkan barang ke daerah yang berkemampuan konsumsi tinggi, daerah rendah konsumsi tidak mendapat aliran. Rendah konsumsi berarti tidak dapat mengakses produk apapun (tidak mampu membeli) jadilah kekurangan gizi, rawan pangan, endemi sosial sebagai potret sosial daerah-daerah yang mempertahankan adat lokal. Di sinilah problem aplikasi prinsip sila kelima dari national wisdom.

Semangat mengejar ketertinggalan atas nama globalisasi telah menerbangkan kesadaran kolektif national wisdom. National wisdom yang digadang sebagai puncak prestasi kebudayaan masyarakat Melayu Indonesia dan masyarakat besar nusantara yang terbahasakan dalam tradisi-tradisi terdahulu untuk mempertahankan identitas kolektif, tidak dapat menjadi rumah bernaung local wisdom. Sebut saja logika `isolasi` semua jenis orang sakit telah membongkar kesadaran nerbula tradisi masyarakat nusantara bahwa melahirkan bayi di rumah sendiri kini disebut perbuatan tidak sehat. Peradaban bidang kesehatan berarti kemampuan mengkonsumsi jasa-jasa yang menyerupai `layanan medis`, seperti menghuni kamar rumah sakit, membeli selang infus dan seterusnya. Bandingkan dengan logika kesehatan dalam local wisdom: kesehatan adalah keselarasan trilogi kebudayaan manusia, dapat diciptakan dari bilik-bilik rumah, berbaur dengan pelestarian tata nilai setempat.

Dari sudut pandang tradisi, hidup dalam kesinambungan budaya adalah kebahagiaan dan kemakmuran itu sendiri, menghidupkembangkan tradisionalitas sama dengan berperadaban. Cara pandang ini merupakan strategi survivalitas batin/psikis yang bersifat transendent dan strategi bertahan hidup secara organis (survival biologis). Dua strategi tersebut menciptakan kesinambungan tradisionalitas berupa perangkat tata nilai local wisdom yang mengatur perilaku setiap peran individu dalam masyarakat dan peran masyarakat besar terhadap anggota komunitasnya.

Mekanisme kesinambungan nalar local wisdom menentukan cara memandang kemanusiaan, membuat manusia menemukan titik balik tentang cara membangun relasi antara manusia (berkemanusiaan), alam, dan apa yang dia percayai (berKetuhanan Yang Maha Esa). Dalam struktur di atas, sudah sepatutnya national wisdom menjadi jangkar agar peradaban versi local wisdom tidak hanyut ditelan arus globalisasi yang bermuara ke arah konsumerisme. Pancasila menjadi benteng bagi kelangsungan peradaban Melayu Indonesia dan sebaliknya kebudayaan Melayu nusantara mewarnai corak tata nilai masyarakat besar yang disatukan dalam teritori Indonesia.

Bagaimana cara mengawinkan corak tradisi ke dalam tata nilai yang dibakukan itu? Nalar tradisi telah terbukti berhasil membatinkan sedemikian rupa perangkat-perangkat adat yang mengawasi setiap anggota adat. Tradisi Melayu mengkondisikan hidup individual agar tidak bertentangan dengan sistem nilai tradisi yang berlaku di suatu wilayah. “Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung”. Melalui cara ini kerekatan masyarakat terjaga (sila persatuan) karena tidak ada sistem dominasi dalam hal konsumsi.

Hubungan kemasyarakatan berbasis kebersamaan, bukan perlombaan mencapai tingkat konsumsi tertinggi. Hal ini berlawanan dengan kemakmuran rasa cangkokan yang memaksa individu-individu dalam suatu ruang kebudayaan berkompetisi untuk menggapai keberhasilan konsumsi. Persitegangan dan kecemburuan sosial sebagai propaganda simbolik akan memantik sengketa sosial dalam skala yang luas, perbedaan identitas budaya jadi alasan berkonflik.

Penutup

Kalimat “Dengan rahmat Allah...dan didorong oleh keinginan luhur...“ menunjuk struktur rohaniah kebudayaan kita--bahwa rasa keadilan, kemakmuran, kesamaan kedudukan, dan kesadaran bermasyarakat--dan struktur sosial berjalinkelindan tiada terpisahkan dalam prinsip teleologis Ketuhanan, sebagaimana teleologis masyarakat Melayu: merujuk pada ketaatan terhadap Tuhan. Membangun peradaban berarti membiarkan esensi local wisdom selalu ada di dalam masyarakat. Setiap manusia yang berperadaban Melayu pastilah selaras dengan Pancasila, sekalipun ia bukan orang Indonesia, dan setiap orang yang berPancasila pastilah ia selaras dengan kebudayaan Melayu.

Hudjolly,M.Phil, Peminat Kajian Tradisi 

Referensi:

Avey, Albert E. 1961. Handbook in the History of Philosophy. New York: Barnas &  Noble, Inc.

Budiono Kusumohadidjojo, 2009. Filsafat Kebudayaan. Yogyakarta: Jalasutra.

Durant, Will, 1933. The Story of Philosophy. New York: Simon & Schuster.

Notonagoro, 1974. Pancasila Dasar Filsafat Negara Indonesia. Jakarta: Pantjuran  Tudjuh.

__________, 1984. Pancasila Dasar Filsafat Negara. Cetakan ke-6. Jakarta: PT Bina  Aksara.

Popper, Karl Raymund, 2008. Logika Pemikiran Ilmiah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Ravertz, Jerome R., 2008. Filsafat Ilmu, Sejarah dan Ruang Lingkup Bahasan.  Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Smith, Huston, 1985. The Religions of Man. Alihbahasa: Saafroedin Bahar. Jakarta: PT  Midas Surya Grafindo.   

Sumber Foto: http://www.swatt-online.com/


Dibaca : 4.596 kali.

Tuliskan komentar Anda !