Rabu, 3 September 2014   |   Khamis, 8 Dzulqaidah 1435 H
Pengunjung Online : 2.625
Hari ini : 25.757
Kemarin : 22.071
Minggu kemarin : 167.818
Bulan kemarin : 677.761
Anda pengunjung ke 97.079.214
Sejak 01 Muharam 1428
( 20 Januari 2007 )
IMAGE GALLERY
AGENDA
  • Belum ada data - dalam proses

 

Budaya Melayu

Nagari: Pemerintahan Adat Minangkabau, Sumatra Barat


Nagari merupakan bentuk sistem kekerabatan dan pemerintahan yang terdapat dalam kehidupan adat masyarakat Minangkabau yang kebanyakan bermukim di Provinsi Sumatra Barat.

1. Asal-usul

Arti nagari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:771) adalah wilayah atau sekumpulan kampung yang dipimpin oleh seorang penghulu. Batas-batas wilayah nagari ditentukan oleh alam, seperti sungai, hutan, bukit dan sebagainya. Namun, agaknya batas-batas seperti ini sekarang tidak lagi signifikan dengan diterapkannya pembagian wilayah secara administratif. Keluasan wilayah nagari sama dengan luas tanah yang dimiliki oleh masing-masing suku pendiri nagari dan daerah kantong. Daerah kantong adalah tanah yang berada di antara tanah ulayat masing-masing suku (http://palantaminang.wordpress.com).

De Rooy dalam Amir MS (2001:47) menyebutkan nagari yang paling tua adalah Pariangan (wilayah ini sekarang masuk di Kabupaten Tanah Datar). Dari nagari inilah kemudian masyarakat Minangkabau menyebar dan menempati berbagai daerah. Daerah yang baru tersebut kemudian berkembang menjadi bentuk nagari baru, salah satu contohnya, menurut salah satu versi tambo, adalah Nagari Koto Gadang (Azizah Etek, et.al., 2007:4).

Sebelum bangsa Belanda menjejakkan kaki di tanah Sumatra, nagari merupakan sistem pemerintahan yang berdiri sendiri. Tidak ada pemerintah di atas nagari. Nagari merupakan “republik mini” yang diperintah secara demokratis oleh anak nagari, sebutan penduduk nagari (Etek, et.al., 2007:6). Dalam pemerintahan nagari, pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum berdasarkan pada musyawarah mufakat.

Sebagai masyarakat tradisional, anak-anak nagari menggantungkan mata pencaharian dari sawah, ladang, dan hasil ternak. Bahkan, tanah merupakan sesuatu yang tinggi kedudukannya dalam masyarakat Minangkabau. Orang nagari pantang menjual tanah karena tanah dianggap sebagai harta pusaka. Bertindak sebagai pengawas harta tersebut adalah Mamak yang bertugas mengawasi dan membagi-bagikan sawah kepada saudara-saudara perempuannya secara adil. Ketatnya peraturan adat dalam sistem nagari inilah yang mencegah terjadinya pembagian yang semena-mena. Hal tersebut menghindarkan adanya perselisihan antarkeluarga (Elizabeth E. Graves, 2007:14-15).

Kehidupan sosial masyarakat Minang diatur oleh hukum adat yang berlaku. Hukum adat tersebut adalah Undang nan Empat yang mengatur beberapa hal, yaitu: Undang-undang Luhak dan Rantau, Undang-undang Nagari, Undang-undang dalam Nagari, serta Undang-undang nan Duapuluh.  

Undang-undang Luhak dan Rantau adalah hukum adat untuk wilayah-wilayah Minang dan satuan genealogis penduduknya. Aturan ini berkembang beberapa daerah Minangkabau yang lebih dahulu berkembang, yaitu Luhak Agam, Luhak Limapuluh Koto, dan Luhak Tanah Datar.

Undang-undang Nagari memuat berbagai aturan pembentukan nagari. Bunyi undang-undang tersebut adalah: Nagari bakaampek suku/Dalam suku babuah paruik//Basawah baladang/babalai bamusajik/Balubuah batapian.

Undang-undang dalam Nagari mengatur tata kehidupan masyarakat dalam sebuah nagari. Undang-undang tersebut berbunyi: Barek samo dipikue, ringan samo dijinjing/Saciok bak ayam, sadancing bak basi/Sakik basilau, mati bajanguak/Salah batimbang, hutang babayie.

Undang-undang nan Duapuluh mengatur persoalan dalam nagari terkait dengan kriminalitas: jenis tindak kejahatan dan tuduhan dan dugaan tindak kejahatan. Beberapa tindak kejahatan yang disebutkan dalam undang-undang itu, antara lain membuat kekacauan umum, berbuat tidak senonoh, merampok, mencuri, menyerang dan membunuh, menipu, memberi bahan mengandung racun untuk membunuh, dan membakar bangunan atau rumah dengan sengaja (http://id.wikipedia.org)

Seiring perkembangan zaman, nagari bukan lagi merupakan bentuk pemerintahan yang berdiri sendiri. Sejak pemerintah Indonesia terbentuk nagari mengalami pasang-surut sampai saat ini. Saat ini, nagari merupakan pemerintahan di wilayah setingkat desa/kelurahan.

2. Proses Pembentukan Nagari

Pembentukan nagari melewati proses yang panjang, sepanjang sejarah kehidupan masyarakat tinggal di nagari tersebut. Pembentukan Nagari selalu berhubungan dengan proses persebaran penduduk, perpindahan, atau penggabungan kelompok masyarakat. Ada empat tahapan proses terbentuknya nagari, yaitu banjar, taratak, koto, dan akhirnya nagari (Akira Oki, 1978: 4).

a. Banjar

Banjar atau disebut juga kabul merupakan tahap awal pembentukan nagari. Masyarakat ini masih belum terlalu lama menetap di satu tempat dan masih tinggal di bangunan panggung sederhana bertiang empat (dangau). Penduduk yang tinggal di banjar hanya berasal dari satu suku dengan mata pencaharian berburu dan berladang.    

b. Taratak

Taratak mempunyai arti bercocok tanam, sedangkan kampung tempat para penduduknya tinggal disebut dusun. Di dusun ini tinggal dua suku asal. Dengan adanya dua suku yang berbeda ini, terbuka kemungkinan di antara mereka menikah dan mengembangkan keturunan. Setelah masyarakat dusun ini semakin berkembang, mereka akan turun ke kaki bukit dan bermukim di sana. Mereka cenderung memilih permukiman di pinggir sungai atau anak-anak sungai. Di antara mereka sudah mulai membangun rumah secara permanen. Perkampungan ini kemudian berkembang menjadi koto.

c. Koto

Koto terdiri dari tiga suku yang berbeda. Perkembangan penduduk tahap ketiga ini semakin pesat sehingga mereka membutuhkan lahan yang lebih luas. Biasanya, mereka akan mencari tempat-tempat yang lebih luas untuk perkampungan mereka. Namun, pilihan para penduduk ini tetap sama dengan permukiman sebelumnya, yaitu daerah-daerah di sekitar aliran sungai. Sebagian besar penduduknya sudah membangun rumah permanen. Perkembangan ini kemudian masuk pada tahap terakhir, yakni terbentuknya nagari.

d. Nagari

Ada empat suku asal yang menghuni permukiman ini yang sekaligus menjadi salah satu syarat terbentuknya nagari. Para penduduk mulai membangun permukiman yang lebih luas, aman, dan lebih nyaman. Masing-masing keluarga mulai menguasai tanah ulayat di hutan, ladang-ladang yang terletak di lereng-lereng bukit, dan sawah yang tak jauh dari perkampungan. Pada tahap ini, masyarakat mulai membentuk perangkat pemerintahan dan bentuk pemerintahan, meskipun dalam bentuk yang sederhana.

3. Syarat Pembentukan Nagari

a. Syarat Fisik

Amir M.S (2001:58-60) menyebut beberapa persyaratan fisik yang harus dipenuhi oleh sebuah nagari adalah sebagai berikut:

  • Basosok Bajurami

Basosok bajurami adalah syarat pertama yang harus dipenuhi untuk menjadi nagari, yaitu batas-batas kenagarian. Batas-batas ini ditentukan melalui musyawarah dengan para penghulu di nagari-nagari tetangga. Oleh karena itu, sebuah nagari harus mempunyai daerah asli atau daerah asal yang mereka lindungi dan pertahankan.

  • Balabuah Batapian

Balabuah batapian berarti nagari juga harus mempunyai sarana dan prasarana jalan lingkungan dan jalan penghubunga dengan nagari atau daerah lain. Selain itu, nagari juga harus mempunyai prasarana yang mendukung kelancaran transportasi di kanagarian tersebut.  

  • Barumah Batanggo

Masyarakat yang berdomisili di dalam sebuah nagari harus mempunyai rumah tangga atau tempat tinggal. Dalam masyarakat Minangkabau, rumah diperuntukkan bagi kaum ibu dengan anak-anaknya. Tempat tinggal masyarakat Minang adalah rumah panggung yang dinamakan rumah gadang. 

  • Bakorong Bakampuang

Bakorong bakampuang artinya nagari tersebut mempunyai tali pengikat yang menghubungkan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Dalam hal ini, biasanya dalam sebuah nagari penduduknya masih mempunyai ikatan keturunan menurut adat yang akan membuat mereka “satu rasa”. Hal tersebut menjadi salah satu ikatan solidaritas di antara anggota masyarakat. Bakorong bakampuang didasarkan pada pepatah: Korong kampuang mambatehkan dago dagi (Korong tempat menghabisi silang selisih), Kampuang tampek mahinggokkan sumbang salah (Kampung tempat kembali mengadukan nasib diri).

  • Basawah Baladang

Sebuah nagari juga harus mempunyai daerah persawahan dan perladangan sebagai sumber mata pencaharian bagi para warganya. Sawah dan ladang adalah lambang perekonomian masyarakat. Masyarakat Minangkabau menganggap tanah milik mereka sebagai sesuatu yang luhur. Setiap orang mempunyai tanah pusaka yang merupakan warisan leluhur mereka dan harus mereka jaga. Apabila ada yang melanggar batas-batas tanah pusaka tersebut, maka orang tersebut dianggap tidak mempunyai rasa malu dan kesopanan.

Ada sebuah pepatah yang menyebutkan bagaimana sawah dan ladang mendapat tempat tersendiri dalam masyarakat Minang:

Sawah ladang banda buatan

Sawah lah sudah jo lantaknyo

Ladang lah sudah jo rajinyo

Hak bapunyo ganggam ba masing-masing

Artinya:

Sawah ladang dan pengairannya

Sawah sudah ada patok batasnya

Ladang lengkap dengan silsilahnya

Hak berpunya milik masing-masing

  • Babalai Bamusajik

Sebuah nagari juga harus babalai bamusajik yang artinya mempunyai balai adat tempat menggelar musyawarah dan masjid sebagai tempat ibadah. Balai adat merupakan lambang keadilan dan perdamaian. Selain sebagai tempat pertemuan untuk membahas masalah-masalah kemasyarakatan secara umum, balai adat juga menjadi tempat untuk mendamaikan mereka yang berselisih. Perundingan tersebut dilakukan dengan penuh kejujuran, keadilan, dan rasa kekeluargaan.

Sedangkan masjid, sebagai lambang persatuan umat Islam, merupakan tempat untuk beribadah dan menyelenggarakan pendidikan, terutama pendidikan agama dan pendidikan moral. Balai adat dan masjid adalah dua hal yang wajib ada dalam sebuah nagari. Dua ruang inilah yang menjadi simbol untuk menuntun kehidupan masyarakat Minang.

  • Bapandam Pakuburan

Nagari harus mempunyai bapandam pakuburan atau pusara tempat berkubur. Pemakaman adalah unsur yang tidak bisa ditinggalkan oleh masyarakat dalam sebuah wilayah. Konsep pemakaman yang dikenal masyarakat Minang seperti masyarakat pada umumnya, yaitu mayat dikubur di dalam tanah.

b. Syarat Nonfisik

Nagari juga membutuhkan persyaratan nonfisik yang lebih mengarah pada aspek sosial masyarakat, misalnya dari segi suku, keturunan, struktur pemerintahan, dan lain-lain (Amir M.S, 2001:51-54). Beberapa syarat tersebut antara lain:

  • Kaampek Suku

Kaampek suku berarti bahwa suatu permukiman baru boleh disebut sebagai nagari kalau penduduk di permukiman tersebut sudah terdiri dari sekurang-kurangnya empat suku (empat silsilah keturunan) berbeda yang setiap suku mempunyai penghulu andiko. Keempat suku tersebut harus terdiri dari dua bagian suku yang tidak serumpun sehingga di antara kedua kelompok suku tersebut dapat melakukan perkawinan. Hal ini karena dalam perkawinan, masyarakat Minangkabau menganut paham eksogami-matrilineal, artinya seorang lelaki tidak boleh menikah dengan perempuan dari suku asalnya sendiri.

Proses pembentukan nagari sendiri bermula dari banjar, yang kemudian menjadi taratak (dusun), kemudian koto, baru nagari. Ada kemungkinan sebuah nagari hanya terdiri dari satu suku. Jika demikian, syarat tersebut tidak terpenuhi dan harus menggabungkan suku lain yang tidak serumpun.

  • Buah Paruik

Pengertian suku harus memenuhi persyaratan tersendiri, yaitu babuah paruik yang artinya satu garis keturunan. Struktur ini didasarkan pada garis matrilineal yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau. Urutan keturunan itu adalah niniek (yang berada di urutan paling atas terus ke bawah), gaek, uo nenek, mande, dan ego aku sebagai anak perempuan. Orang-orang yang se-niniek disebut orang yang sa-suku, orang-orang yang se-gaek disebut orang yang sa-puruik, orang-orang yang se-nenek disebut sa-jurai, dan orang yang se-ibu disebut orang yang sa-mande.

Beberapa istilah mengenai garis keturunan tersebut tidak sama di setiap wilayah, tapi secara umum pengertian beberapa istilah tersebut adalah:

  • Samande: anak-anak yang lahir dari ibu yang sama. Mande artinya ibu.
  • Sajurai: sama berasal dari satu nenek (uo) yang sama.
  • Saparuik: orang atau anggota keluarga yang berasal dari rahim seorang gaek yang sama dan masih merupakan bagian dari suku yang sama.
  • Sasuku: keluarga yang berasal dari niniek yang sama. Niniek menempati jenjang tertinggi dalam susunan sasuku. Dari niniek inilah suku berasal. Sehingga persyaratan mendirikan suku baru artinya harus bapuruik yang berarti dalam satu keluarga terdiri dari empat tingkat generasi, yaitu anak, mande, nenek, dan gaek.
  • Sepayung: kelompok di bawah satu “pelindung” atau satu pemimpin.
  • Sekampung: kelompok orang-orang yang tinggal dan berkelompok dengan suku lain di suatu wilayah. Pengertian sekampung lebih menekankan pada lokasi permukiman, bukan garis keturunan.
  • Seperinduan: saudara seibu (samande). 
  • Tuo Kampung

Ketika kumpulan sapuruik menjadi besar dan bertambah banyak keluarganya, mereka harus mengangkat seorang mamak tertua atau yang dituakan sebagai “Tua Kampung”. Tugas “tua kampung” antara lain mengurusi harta pusaka di bawah pengawasan penghulu suku. Jadi, tugas “tua kampung”  semacam panungkek atai pembantu penghulu suku namun tanpa gelar datuk.

Di beberapa wilayah, pembantu penghulu suku ini dinamakan dengan istilah tungganai. Oleh karena itu tungganai berarti “mamak rumah yang dituakan atau yang tua”. Pembantu penghulu suku ini sering juga disebut mamak pusako.

  • Tungganai

Semua saudara laki-laki dari ibu disebut mamak rumah, sedangkan saudara laki-laki tertua dari ibu disebut tungganai. Tugas tungganai adalah mengurus persoalan-persoalan dalam rumah tangga, baik dalam urusan harta pusaka, perkawinan, urusan pegang gadai, membimbing kemenakan, dan urusan lainnya. Tungganai juga mengatur pembagian tugas dalam hal tolong-menolong dan yang akan memegang permufakatan keluarga serta antarkeluarga.

4. Perangkat Nagari

Nagari mempunyai perangkat pemerintahan adat sendiri. Namun, saat ini pemerintahan adat tersebut tidak ada lagi. Perangkat pemerintahan dalam nagari terdiri dari empat jenis, yaitu:

a. Penghulu

Penghulu bertugas menghukum anak buah atau kemenakan yang bersalah dan melanggar adat.

b. Malin

Tugas perangkat ini adalah menghukum anak buah atau kemenakan atau anak nagari yang salah atau melakukan pelanggaran terhadap syarak.

c. Manti

Tugas manti adalah menyelesaikan dan memberikan sanksi ketika ada perselisihan di kalangan anak nagari.

d. Dubalang

Perangkat ini bertugas mengamankan nagari kalau terjadi huru-hara, keributan, maupun peperangan.

5. Pemerintahan Nagari

Setelah beberapa suku yang membentuk nagari tinggal dan menetap di suatu wilayah untuk/dalam waktu lama, mereka mulai membentuk suatu pemerintahan. Pemerintahan ini bukan dalam pengertian pemerintahan yang serumit dan ada sekarang ini. “Mamak rumah” yang paling tua mengepalai tiap-tiap keluarga mereka. Dari sini kemudian terbentuk pemerintahan suku yang tiap-tiap suku dikepalai oleh seorang penghulu. Penghulu harus menguasai persoalan keluarga dan ia bertindak sebagai penengah jika ada perselisihan antarsuku.

Semua kepala suku itulah yang nanti akan menangani hal-ikhwal persukuan dalam nagari. Penghulu yang mengepalai keluarga tertua disebut “penghulu andiko”. Kata “andiko” berasal dari bahasa Kawi yang berarti memerintah. Dalam kepemimpinannya, para penghulu selalu meminta pendapat dari keluarga-keluarga suku yang bersangkutan ketika menangani suatu masalah. Semua persoalan diselesaikan secara musyawarah.

Penghulu dipilih langsung oleh setiap suku dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang yang paling tua atau dituakan dan paling bijaksana. Pemilihan tersebut juga dilaksanakan secara musyawarah. Bentuk pemerintahan seperti ini sebenarnya merupakan bentuk demokrasi murni yang sudah dimiliki oleh masyarakat Minangkabau.

6. Nilai-nilai

Keberadaan sistem nagari sebenarnya mempunyai nilai-nilai bagi generasi saat ini meskipun saat ini konsep nagari sudah tidak menjadi tren, bahkan mulai punah. Beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam konsep nagari antara lain:

a. Nilai Pelestarian Budaya

Nagari merupakan salah satu bentuk kekayaan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau. Kebudayaan ini menjadi penting untuk dilestarikan sebagai salah satu bentuk kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau.

b. Nilai Demokrasi

Nilai-nilai demokrasi sudah berkembang di masyarakat Minangkabau sejak kemunculan masyarakat Minang itu sendiri. Hal tersebut tercermin dalam proses pemerintahan nagari di Minangkabau. Pemilihan kepala suku dan penyelesaian persoalan secara musyawarah merupakan bentuk ideal demokrasi. Nilai-nilai ini menjadi akar bentuk demokrasi di Indonesia. Bahkan, nilai-nilai demokrasi masyarakat Minang bukan hanya terlihat dari bagaimana mereka mengelola pemerintahan nagari, namun juga dalam kehidupan sehari-hari.

c. Nilai Sosial

Melihat proses terbentuknya nagari adalah melihat bagaimana proses terbentuknya dan perkembangan  masyarakat di wilayah tertentu. Pola perkembangan masyarakat, sejak nomaden hingga menetap dan kemudian membentuk pemerintahan dapat dipelajari dalam proses pembentukan nagari tersebut. Ikatan sosial masyarakat di sebuah nagari terjalin kuat karena mereka terdiri dari klan-klan yang sama dan terikat oleh ikatan kekeluargaan melalui kawin silang antarsuku.

5. Penutup

Nagari merupakan salah satu warisan peradaban Minangkabau yang layak untuk dilestarikan. Konsep kehidupan bermasyarakat dalam sebuah nagari dapat menjadi acuan bagi kehidupan masyarakat dan sistem pemerintahan di Indonesia.

(Mujibur Rohman/bdy/20/01-2011)

Sumber foto: www.travellerkit.com

Referensi:

Akira Oki, 1978. Social Changes in the Western Sumatran Villgae: 1908-1945. Disertasi. Canberra: Department of Pacific and Southeast Asian History, The Australian National University. [Online] Tersedia di http://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp [Diunduh pada 25 Januari 2011].

Amir M.S. 2001. Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.

Anonim, 2011. Adat Minangkabau. [Online] Tersedia di http://id.wikipedia.org [Diunduh pada 25 Januari 2011].

Azizah Etek, et al., 2007. Koto Gadang Masa Kolonial. Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara.

Departemen Pendidikan Nasional, 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Is Sikumbang, 2011. D. Nagari. [Online] Tersedia di http://palantaminang.wordpress.com [Diunduh pada 25 Januari 2011].

Dibaca : 12.287 kali.

Berikan komentar anda :

Silakan Login Untuk Komentar

Silakan Login atau Mendaftar terlebih dahulu jika anda belum menjadi anggota.

 Kolom untuk yang sudah menjadi member
Email
Password