Selasa, 27 Juni 2017   |   Arbia', 2 Syawal 1438 H
Pengunjung Online : 1.472
Hari ini : 6.944
Kemarin : 30.666
Minggu kemarin : 557.755
Bulan kemarin : 7.570.538
Anda pengunjung ke 102.693.619
Sejak 01 Muharam 1428
( 20 Januari 2007 )
IMAGE GALLERY
AGENDA
  • Belum ada data - dalam proses

 

Budaya Melayu

Hukum Adat Kelautan Kesultanan Serdang, Sumatra Utara


Kesultanan Serdang memiliki aturan-aturan hukum yang mengatur tentang tata cara kelautan/kebaharian yang berlaku di wilayah kekuasaannya. Undang-undang atau hukum adat kelautan/kebaharian Kesultanan Serdang ini merupakan warisan dari undang-undang Kesultanan Malaka yang disusun pada masa pemerintahan Sultan Muhammadsyah (1424-1444 Masehi).

1. Asal-usul

Bagi sebagian besar masyarakat di Semenanjung Melayu, laut merupakan anugerah Tuhan, tempat mencari nafkah untuk berkehidupan. Orang-orang yang tinggal di negeri-negeri pesisir di Semenanjung Melayu memang dikenal sebagai bangsa pelaut, mereka gemar menjelajah samudera, terutama untuk urusan perdagangan sekaligus misi kebudayaan. Selain itu, negeri-negeri di Semenanjung Melayu juga terkenal sebagai pusat-pusat perniagaan yang sering disinggahi kaum saudagar dari negeri-negeri lain untuk melakukan aktivitas transaksi.

Demikian pula dengan masyarakat yang tinggal di wilayah kekuasaan Kesultanan Serdang, Sumatra Utara (dulu Sumatra Timur) di mana sebagian besar rakyat Serdang yang tinggal di pesisir menggantungkan hidupnya pada hasil sumber daya laut. Oleh karena itu, Kesultanan Serdang merasa perlu merumuskan aturan-aturan yang terkait dengan hukum-hukum kelautan atau kebaharian di wilayah kekuasaannya. Undang-undang ini disusun sebagai rujukan untuk mengatur tata cara dan segala hal tentang aktivitas kelautan yang berlangsung di wilayah kekuasaan bahari Kesultanan Serdang.

Kesultanan Serdang adalah sebuah pemerintahan kerajaan bercorak Islam berdiri sejak tahun 1723 M dengan Tuanku Umar Johan selaku Sultan Serdang yang pertama. Riwayat berdirinya Kesultanan Serdang terkait erat dengan beberapa kerajaan lain yang ada di Semenanjung Melayu, termasuk Kesultanan Aceh Darussalam, Kesultanan Malaka, dan Kesultanan Deli.

Undang-undang atau hukum adat yang mengatur tentang kelautan/kebaharian di wilayah kekuasaan Kesultanan Serdang merupakan diadopsi dari peraturan serupa yang berlaku di Kesultanan Malaka. Undang-undang kelautan/kebaharian Kesultanan Malaka tersebut disusun pada masa pemerintahan Sultan Muhammadsyah yang bertahta pada kurun 1424-1444 M. Undang-undang ini harus dipatuhi oleh setiap kapal, tongkang, dan perahu-perahu yang tunduk di bawah Kesultanan Melaka. Hukum adat kelautan ini digunakan hingga abad ke-19 M, sebelum Belanda memasuki daerah pesisir timur Sumatra, termasuk wilayah Kesultanan Serdang.

2. Istilah dalam Hukum Adat Kelautan Serdang

Isi hukum adat kelautan Kesultanan Serdang memuat beberapa istilah yang seringkali disebut. Agar lebih mudah dalam mencerna isi hukum adat kelautan Kesultanan Serdang, ada baiknya apabila isitilah-istilah tersebut diuraikan terlebih dulu, Berikut ini adalah istilah-istilah yang lazim digunakan dalam rincian hukum adat kelautan Kesultanan Serdang:

a. Nakhoda, adalah kapten kapal yang bertugas memimpin kapal, mengurus administrasi kapal, dan menggaji juru tulis untuk mengurus surat-menyurat dan pembukuan. Nakhoda ibarat orang tua dan pemimpin di dalam kapal. Terkadang, seorang nakhoda sekaligus sebagai pemilik kapal dan berhak memberikan tumpangan kepada setiap orang yang ingin turut serta. Menurut adat, hal ini disebut dengan istilah “tolong-tolongan”. Selain itu, terdapat golongan yang berhak ditolong atau didahulukan oleh nakhoda. Pertama, orang yang memiliki beban muatan dan hendak diikutkan dalam kapal. Kedua, orang yang bersedia meminjamkan uang.

b. Orang menumpang, adalah orang yang hendak menumpang kapal dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain.

c. Malim atau mualim, adalah orang yang mengatur jalannya kapal. Mualim ibarat hakim di lautan karena bertanggungjawab dalam mengatur arah kapal agar sesuai dengan tujuan. Pada umumnya, terdapat dua orang mualim dalam satu kapal, yakni mualim besar dan mualim kecil (mualim ang). Mualim kecil bertugas mengurusi layar-layar kapal sesuai dengan arah angin. Mualim besar bertugas mengatur arah tujuan kapal dan wajib mengingat arah tujuan kapal yang benar.

Seorang Mualim juga harus mengetahui seluk-beluk kondisi lautan, letak pulau-pulau, arah angin, gelombang, arus, kedalaman lautan, posisi bulan dan bintang-bintang, tahun-tahun, musim-musim, teluk-teluk, tanjung, pantai-pantai, batu-batu karang, dan hal-hal teknis lainnya. Mualim memperoleh upah dari nakhoda, yakni sebagian dari muatan kapal sampai dengan harga satu setengah tail.

d. Juru Mudi, adalah orang yang mengemudikan kapal, dan bertanggungjawab untuk mengawasi serta mengatur semua senjata-senjata yang ada di dalam kapal. Apabila terjadi serangan, misalnya oleh bajak laut, seorang juru mudi harus berperan sebagai orang yang paling depan dalam menangkal serangan-serangan tersebut.

e. Juru Batu, adalah orang yang bertugas mengatur jangkar dan bertanggungjawab di kapal bagian depan.

f. Tukang, adalah pekerja rendahan di dalam perahu.Tukang ada beberapa macam jenisnya, antara lain: tukang agung (kepala tukang) bertugas membantu mualim untuk mengurusi layar-besar, tukang petak bertugas mengurus gudang, tukang kiri bertanggungjawab atas bagian kiri kapal, tukang tengah mengurus bagian tengah kapal, dan tukang kanan yang beroperasi di bagian kanan kapal.

g. Awak perahu, seorang pekerja biasa yang biasanya terdiri atas orang bekerja di kapal atas kesadaran sendiri, orang yang berhutang, atau hamba sahaya..

h. Kiwi (mala kiwi atau saudagar), adalah orang yang hendak menumpang kapal dengan tujuan untuk berdagang ke pelabuhan-pelabuhan tertentu. Seorang kiwi biasanya akan menitipkan barang muatannya ke dalam kapal. Menurut aturan, kiwi harus membayar sebesar tonnase yang mereka punyai kecuali jika mereka membantu nakhoda dalam urusan perniagaan, sebanyak 3 atau 4 tail (24 atau 30 dollar). Nakhoda pun akan memberi upah kepada kiwi yang membantunya, misalnya diberi sebagian dari isi kapal atau sesuai kesepakatan sebelumnya. Selain itu, para kiwi juga bisa berperan sebagai penasehat nakhoda jika sewaktu-waktu terjadi masalah di atas kapal.

i. Balai Lentang, adalah salah satu kawasan khusus di dalam kapal, yakni sebagai tempat untuk berkumpul, berdiskusi, dan konsultasi. Namun, tempat ini tidak boleh digunakan sembarangan, tidak seorangpun diperbolehkan masuk ke Balai Lentang, kecuali ada kebutuhan yang sangat penting atau menyangkut kepentingan bersama.

j. Balai Bujur, merupakan kawasan khusus di dalam kapal, yakni ruang yang ditempati untuk mengendalikan arah kapal. Orang yang pergi dan tinggal di tempat ini, akan dihukum 3 kali cambuk.

k. Puaran Lawang, merupakan kawasan khusus di dalam kapal, yaitu tempat tali-temali disimpan. Tidak seorangpun dibenarkan tinggal dalam Puaran Lawang, kecuali Nakhoda dan Tukang Agung, jika awak kapal ada yang pergi ke sana, maka ia akan dihukum 6 kali cambuk.

l. Alang Muka, merupakan kawasan khusus di dalam kapal, yakni yang berada di depan kabin. Orang yang boleh masuk ke wilayah ini adalah nakhoda, tukang tengah, tukang kanan, dan tukang kiri. Apabila ada awak kapal atau orang lain yang pergi ke Alang Muka, maka akan dikenakan hukuman 3 kali cambuk.

3. Konsep Hukum Adat Kelautan Serdang

Berikut ini adalah aturan-aturan yang termaktub dalam hukum adat kelautan Kesultanan Serdang:

a. Norma dan Hukum di Laut

Semua orang yang ada di atas kapal, termasuk nakhoda (kapten kapal), mualim (navigator), para tukang, para awak kapal, dan lain-lainnya harus menaati apa yang menjadi norma dan hukum adat-istiadat yang diberlakukan di pelabuhan atau selama berada di atas kapal. Apabila ada kapal yang berangkat ke lautan, semua orang di atas kapal harus patuh di bawah perintah nakhoda (kapten kapal). Pada saat perahu membentangkan layar, mualim akan memerintahkan anak-anak buahnya untuk berjaga-jaga, termasuk memastikan kondisi perahu dalam keadaan siap untuk berlayar.

Orang-orang yang diberi tugas untuk menjaga keamanan itu harus berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Jika terjadi hal-hal yang tidak diiinginkan, maka mereka wajib dihukum dan dikenakan denda, sebagai contoh adalah sebagai berikut:

  • Apabila kapal mengalami kondisi bahaya dan mengakibatkan kerusakan akibat kelalaian para petugas yang seharusnya berjaga, maka menurut undang-undang, mereka harus dihukum cambuk sebanyak 20 kali.
  • Apabila kapal sedang dalam kondisi menuju bahaya sedangkan para penjaga tidak mengetahui hal ini, maka mereka patut dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 8 kali.
  • Apabila para penjaga membiarkan ada kapal lain lewat tanpa memberikan isyarat, maka mereka akan dikenai hukuman cambuk sebanyak 7 kali.
  • Apabila penjaga yang seharusnya bertugas mengawasi para budak lalai dalam @pekerjaannya sehingga mengakibatkan budak-budak tersebut melarikan diri, maka penjaga yang bersangkutan harus dihukum cambuk sebanyak 60 kali.
  • Apabila petugas yang seharusnya menjaga agar kapal jangan sampai oleng dan jangan sampai banyak air yang masuk ke dalam kapal, lalai dalam menjalankan tugasnya, maka petugas tersebut dikenai hukuman cambuk sebanyak 15 kali.
  • Apabila para petugas yang berjaga tidak benar-benar memperhatikan keadaan di sekelilingnya sehingga terjadi kasus pencurian di dalam perahu, maka petugas itu akan dihukum cambuk sebanyak 2 kali oleh setiap orang yang ada di dalam perahu.

b. Aturan tentang Membuang Muatan ke Laut

Apabila diperkirakan akan terjadi badai, atau sedang terjadi badai, dan diharuskan membuang sebagian muatan ke laut untuk mengurangi beban kapal, maka akan diadakan suatu pembicaraan mengenai apa-apa saja yang ada di dalam kapal. Penumpang yang membawa barang muatan, baik berjumlah banyak ataupun sedikit, harus bersedia untuk membuang barang muatannya ke laut jika sudah disepakati dalam forum pembicaraan. Jika nakhoda lalai dalam mengumpulkan orang-orang yang membawa barang muatan dan begitu saja membuang barang muatan ke laut tanpa pandang bulu, maka nakhoda tersebut akan disalahkan dan patut memperoleh hukuman.

c. Aturan Jika Terjadi Kecelakaan Kapal

Apabila kapal berbenturan atau bertabrakan dengan sebuah kapal perang, di mana dapat menimbulkan korban jiwa, maka kesalahan ini harus ditanggung oleh semua orang yang ada di dalam kapal. Setiap orang harus membayar dengan jumlah yang sama. Hal ini berlaku tanpa terkecuali, baik untuk yang kaya maupun miskin, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun dewasa.

Apabila kapal mengalami kecelakaan dan terjadi tabrakan karena angin ribut, badai, terjebak di perairan yang dangkal, atau bersenggolan dengan kapal lain, dan mengakibatkan kapal tenggelam, terdapat undang-undang yang mengatur hal ini. Insiden itu tidak dianggap karena disebabkan oleh faktor alam (angin ribut) melainkan karena kelalaian orang-orang yang seharusnya bertanggungjawab (human error).

Jika misalnya akan terjadi angin ribut, sebaiknya diusahakan untuk menyelamatkan kapal demi menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar. Undang-undang menyatakan bahwa kerugian yang timbul karena insiden itu harus ditanggung dan dibagi dalam 3 bagian. Sebanyak 2/3 bagian harus ditanggung oleh orang yang dianggap paling bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan itu, sementara 1/3 lainnya menjadi tanggungan si pemilik kapal.

d. Aturan Memasuki Pelabuhan dan Berdagang

Apabila nakhoda ingin singgah di suatu bandar pelabuhan, pulau, atau pesisir, maka seharusnya diadakan musyawarah terlebih dulu. Jika disetujui, maka kapal bisa menuju tempat yang dikehendaki nakhoda tersebut. Apabila tidak diadakan musyawarah sebelum berlabuh, maka nakhoda dinyatakan telah melakukan kesalahan dan patut dikenakan sanksi.

Apabila kapal tiba di suatu bandar pelabuhan, maka yang pertama-tama diperbolehkan turun dari kapal untuk berdagang adalah nakhoda, yakni selama 4 hari, dan harus dikawal oleh sejumlah petugas yang ditunjuk. Setelah urusan dagangnya selesai, nakhoda diharuskan segera kembali ke kapal untuk melanjutkan tanggungjawabnya. Setelah nakhoda, selanjutnya adalah giliran kiwi (saudagar) yang diizinkan turun untuk berniaga selama 2 hari. Terakhir barulah semua orang yang ada di atas kapal turun untuk berdagang.

Apabila waktu yang ditentukan untuk berdagang telah berakhir dan nakhoda ingin membeli barang yang sudah dibawa ke atas kapal, maka tidak ada seorang pun diperbolehkan menawar harga lebih tinggi dari tawaran yang telah diajukan oleh nakhoda. Selain itu, nakhoda adalah orang pertama yang berhak mengetahui harga barang yang akan dijual. Apabila ada penumpang kapal yang membeli budak (hamba) wanita tanpa sepengetahuan nakhoda, maka nakhoda diberi hak untuk merampas budak wanita tersebut tanpa harus membayar ganti rugi.

e. Aturan tentang Penahanan Kapal

Apabila musim Kassia hampir usai, sedangkan nakhoda kapal lalai untuk berlayar, maka para saudagar akan menunggu dengan biaya sendiri selama 7 hari. Apabila setelah 7 hari itu nakhoda tidak juga berlayar, apalagi jika musim Kassia telah berakhir, maka nakhoda harus mengembalikan ongkos yang telah dikeluarkan oleh kaum saudagar.

Sebaliknya, apabila kaum saudagar yang menyebabkan keterlambatan pelayaran, sementara musim Kassia sudah hampir usai, maka nakhoda akan menunggu kapalnya selama 7 hari atas biaya sendiri. Apabila sudah lewat 7 hari dan kaum saudagar belum datang juga, maka nakhoda berhak memberangkatkan kapal tanpa harus menunggu lagi. Namun, nakhoda tidak mendapatkan ganti rugi apapun atas biaya yang dikeluarkan selama masa tunggu.

Menurut hukum, jika hampir terakhir musim Kassia, dan nakhoda perahu lalai berlayar, para kiwi akan menunggu, dengan ongkos sendiri selama 7 hari lewat itu, jika nakhoda tidak juga berlayar, dan musim sudah berakhir, harga yang dibayar untuk dibagi-bagikan mengenai muatan akan dikembalikan kepada para kiwi. Jika para kiwi yang menjadi sebab kelambatan itu, dan musim sudah hampir berakhir, maka nakhoda akan menunggu perahunya selama 7 hari atas biaya mereka, dan sehabis itu berhak berlayar tanpa mereka (jika mereka belum selesai), dan tidak ada yang dibayar atau diperbuat mengenai hal itu.

Jika musim tidak berapa jauh lagi, dan nakhoda sangat ingin untuk segera berlayar, ia harus memberitahukan hal itu kepada para kiwi, dan haruslah berunding dengan mereka untuk belayar dalam masa 7 atau 15 hari, dan jika para kiwi belum bersiap waktu itu, maka nakhoda berhak meninggalkan mereka di belakang dan segera berlayar.

f. Aturan tentang Hukuman Mati di Kapal

Terdapat empat perkara di atas kapal yang akan diancam dengan hukuman mati bagi pelakunya, yaitu:

1. Orang yang melakukan pemberontakan terhadap nakhoda.

2. Orang-orang yang membentuk komplotan untuk membunuh nakhoda.

3. Apabila ada orang yang membawa keris, sedangkan orang-orang lain tidak ada yang membawanya, dan orang yang membawa keris itu bertindak sewenang-wenang serta dicurigai akan melakukan tindakan yang membahayakan, maka setiap orang yang ada di kapal berhak untuk membunuh orang itu demi menghindarkan diri dari ancaman bahaya..

4. Apabila terjadi tindak pemerkosaan atau perzinahan.

g. Aturan tentang Perkelahian di Kapal

1. Apabila ada orang yang berkelahi di atas kapal, dengan maksud melukai lawannya namun luput dan justru mengenai bagian kapal, maka orang itu akan dikenakan denda 4 Pahar Petis Jawa.

2. Apabila ada orang yang berkelahi di bagian depan kapal dan menyerang sampai ke tempat di mana layar berada, maka si pelaku akan dihukum paling berat hukuman mati. Namun, apabila hal tersebut dapat dicegah, maka si pelaku hanya akan dikenakan denda sejumlah 1 Laksa, 5 Pakar Petis Jawa.

3. Apabila ada orang yang berkelahi dan saling mengejar sampai ke ke pintu kamar nakhoda, meskipun ia tidak mencabut kerisnya, si pelaku diperbolehkan dihukum mati. Namun, jika si pelaku minta ampun, maka hukumannya adalah membayar denda sejumlah 4 Pakar Petis Jawa dan memotong kerbau untuk pesta nakhoda.

h. Aturan tentang Pencurian di Kapal

1. Apabila ada laki-laki (yang bukan budak) ketahuan mencuri di atas kapal, baik mencuri emas, perak atau barang-barang berharga lainnya, maka ia akan dihukum sesuai dengan hukuman diberlakukan di darat.

2. Apabila orang yang mencuri itu adalah seorang budak, pertama-tama ia harus dipertemukan dengan tuannya, dan jika ternyata tuannyab tahu tentang pencurian itu dan tidak memberitahukannya kepada nakhoda, maka hukuman bagi si budak adalah potong tangan, sedangkan tuannya diharuskan membayar denda.

4. Nilai-nilai

Berlakunya hukum adat tentang kelautan di lingkungan wilayah kekuasaan Kesultanan Serdang mengandung nilai-nilai positif bagi keberlangsungan tata pemerintahan dan pola kehidupan masyarakat Serdang. Nilai-nilai tersebut antara lain:

a. Keteraturan tata pemerintahan. Adanya hukum adat tentang kelautan yang diterapkan di Kesultanan Serdang membuktikan bahwa tata kelola pemerintahan di kerajaan ini sudah teratur dan mencakup banyak bidang kehidupan masyarakat.

b. Keselamatan. Salah satu tujuan yang hendak dicapai dengan diterapkannya hukum adat tentang kelautan adalah untuk memberi jaminan keselamatan demi meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama di pelayaran.

c. Kedisplinan. Penerapan hukum adat tentang kelautan di Kesultanan Serdang secara langsung maupun tidak akan mendidik kedisplinan seluruh masyarakat atau pengguna transportasi laut di wilayah Kesultanan Serdang karena terdapat aturan-aturan beserta hukuman yang akan dijatuhkan.

d. Peningkatan ekonomi. Pemberlakukan hukum adat tentang kelautan, di mana di dalamnya juga mengatur perihal tentang aturan-aturan dagang, akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian di Kesultanan Serdang.

5. Penutup

Sudah dirumuskan dan diterapkannya hukum adat tentang kelautan menjadi salah satu bukti bahwa Kesultanan Serdang, bahkan sebelum kedatangan penjajah Belanda, sudah mempunyai tata pemerintahan dan pola kehidupan yang cukup teratur. Sektor bahari yang akan berpengaruh terhadap perekonomian Kesultanan Serdang sudah diperhitungkan mekanisme pengaturannya. Selain itu, keselamatan kerja dan kedisplinan para pemakai transportasi laut juga sudah dirumuskan dan dituangkan dalam peraturan resmi pemerintah Kesultanan Serdang.

(Iswara N Raditya/Bdy/01/03-2011)

Sumber Foto: http://willywonka36.wordpress.com

Referensi:

Tuanku Luckman Sinar Basarshah II & Wan Syaifuddin, 2002. Kebudayaan Melayu Sumatera Timur. Medan: USU Press.

Tuanku Luckman Sinar Basarshah II, Tanpa tahun. Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu di Sumatera Timur. Medan: Tanpa Penerbit.


Dibaca : 5.668 kali.

Berikan komentar anda :

Silakan Login Untuk Komentar

Silakan Login atau Mendaftar terlebih dahulu jika anda belum menjadi anggota.

 Kolom untuk yang sudah menjadi member
Email
Password