|
Pada masa pemerintahan Sultan Ala ad-Din Riayat Syah al-Kahar yang berkuasa pada periode tahun 1577 hingga 1589 Masehi, Kesultanan Aceh Darussalam sudah memiliki undang-undang yang terangkum dalam Kitab Kanun Syarak. Undang-undang ini berbasis pada ajaran yang termaktub dalam Alquran dan Hadits serta mengikat seluruh rakyat Kesultanan Aceh Darussalam. Kitab Kanun Syarak memuat berbagai aturan mengenai kehidupan rakyat Aceh, termasuk dalam bidang politik dan pemerintahan, kehidupan beragama, sosial, dan ekonomi. Penerapan undang-undang yang terdapat dalam kitab Kanun Syarak masih diberlakukan pada masa pemerintahan sultan-sultan Aceh Darussalam yang berikutnya. Pada era kepemimpinan Sultan Ala al-Din Mansur Syah (1577-1589), misalnya, Kanun Syarak dijadikan pedoman dasar untuk syarat-syarat pemilihan pegawai kerajaan dan tata aturannya. Bahkan, Kanun Syarak juga digunakan sebagai acuan yang harus diamalkan oleh seluruh rakyat. Kitab Kanun Syarak mengandung nilai-nilai undang-undang dan ketatanegaraan. Di samping itu, gaya sastra yang terdapat di dalamnya menguatkan sifat Kanun Syarak sebagai sebuah naskah lama yang sangat berharga. Tafsiran sastra dalam pembahasan mengenai undang-undang dan ketatanegaraan dapat dijadikan bahan kajian dalam penelitian sejarah. (Iswara N. Raditya/ensi/34/02-2010) Sumber Bacaan: - Abdullah Sani Usman. 2005. Nilai sastera ketatanegaraan dan undang-undang dalam Kanun Syarak Kerajaan Aceh dan Bustanus Salatin. Bangi: Penerbit UKM.
- Al Yasa Abubakar & M. Daud Yoesoef. “Qanun sebagai peraturan pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”, diunduh pada tanggal 26 Februari 2010 dari http://www.legalitas.org/incl-php.
- Rusdi Sufi & Agus Budi Wibowo. 2006. Kerajaan-kerajaan Islam di Aceh. Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
|
Hari ini 
Kemarin 
Minggu kemarin 
Bulan kemarin 
