Dalam konteks khusus, uleebalang adalah suatu jabatan administratif yang diberikan kepada orang-orang yang berasal dari golongan bangsawan di masyarakat Aceh untuk memimpin sebuah kenegerian atau nanggroe, yaitu wilayah setingkat kabupaten dalam struktur pemerintahan Indonesia sekarang. Uleebalang digelari dengan gelar Teuku untuk laki-laki atau Cut untuk perempuan. Akan tetapi, pada perkembangannya kemudian, uleebalang dimaknai secara lebih luas, yaitu kedudukan sebagai pejabat tinggi dalam pemerintahan kerajaan-kerajaan di Aceh, baik pada masa sebelum maupun setelah kedatangan Islam.

Uleebalang rata-rata terdiri dari orang-orang yang bersifat terbuka dan kosmopolit. Strata pendidikan mereka yang tinggi dan pergaulan mereka yang luas membuat para uleebalang menjadi mudah bersosialisasi dan termasuk terbuka dalam menerima pengaruh dari luar. Pada masa kolonial Belanda, uleebalang menjadi pihak yang berada di garis depan dalam menjalin hubungan dengan orang-orang asing.

Peran yang dilakoni para uleebalang ini justru membuat citra mereka di beberapa kalangan, terutama kalangan ulama, menjadi buruk dan bahkan sering dituduh sebagai pengkhianat alias antek penjajah. Faktor lain yang tidak kalah menentukan adalah politik devide et impera atau siasat pecah-belah yang diterapkan Belanda selama penjajahan di Aceh. Kesepakatan atas suatu kontrak politik antara Belanda dengan pihak kerajaan memang seringkali melibatkan para uleebalang.

(Iswara N. Raditya/ensi/43/02-2010)

Sumber Bacaan:

• A. Hasjmy. 1961. Ichtisar susunan dan sistem Keradjaan Atjeh di zaman Sultan Iskandar Muda. Banda Aceh: Tidak Diterbitkan.
• Nur Agustiningsih. “Konflik ulama-uleebalang 1903-1946 dan pengaruhnya terhadap perubahan sosial di Aceh”, dalam Digital Library, Perpustakaan Digital Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo. Diunduh pada tanggal 26 Februari 2010 dari http://digilib.uns.ac.id.