Jumat, 26 Desember 2014   |   Sabtu, 4 Rab. Awal 1436 H
Pengunjung Online : 1.672
Hari ini : 13.331
Kemarin : 18.085
Minggu kemarin : 123.047
Bulan kemarin : 631.927
Anda pengunjung ke 97.492.686
Sejak 01 Muharam 1428
( 20 Januari 2007 )
IMAGE GALLERY
AGENDA
  • Belum ada data - dalam proses

 

Sejarah Melayu

Kerajaan Sungai Lemau


Peta Karesidenan Bengkulu

1. Sejarah

Sejarah Kerajaan Sungai Lemau bisa ditelusuri lewat penaklukan yang dilakukan oleh para Depati Tiang Empat atas sisa-sisa pelarian dari Kerajaan Sungai Serut. Kerajaan Sungai Serut merupakan sebuah kerajaan yang berkedudukan di Bengkulu Tinggi. Raja yang terkenal dari kerajaan ini adalah Raja Ratu Agung. Sepeninggal Ratu Agung, naiklah Anak Dalam Muaro Bengkulu menggantikan ayahandanya (Abdullah Siddik, 1980:62).

Pada masa Raja Anak Dalam Muaro Bengkulu, terjadi perang antara Kerajaan Serut dengan Kesultanan Aceh Darussalam (Kesultanan Aceh) yang kala itu diperintah oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Perang pada 1615 tersebut, terjadi karena pinangan Sultan Iskandar Muda terhadap Puteri Gading Cempaka ditolak oleh  Anak Dalam Muaro Bengkulu (Abdullah Siddik, 1980:63). Akibatnya, kerajaan Serut kalah dan hancur. Pasca kehancuran Kerajaan Serut, Anak Dalam Muaro Bengkulu, Puteri Gading Cempaka, dan beberapa pengikut setia (orang-orang Rejang Sabah) melarikan diri ke Gunung Bungkuk.

Selama di Gunung Bungkuk, tanpa diketahui secara jelas penyebabnya, Raja Anak Dalam Muaro Bengkulu menghilang. Dengan hilangnya Raja Anak Dalam Muaro Bengkulu, maka praktis hilang pula pimpinan atas sisa-sisa pelarian dari Kerajaan Sungai Serut. Kekosongan pimpinan ini agaknya didengar oleh pemerintahan Depati Tiang Empat yang berkedudukan di Bukit Barisan (Luak Lebong atau Ulu Bengkulu). Akhirnya Depati Tiang Empat pergi ke Gunung Bungkuk untuk menaklukkan orang-orang Rejang Sabah. Berakhirlah riwayat Kerajaan Serut.

Kesuksesan para Depati Tiang Empat dalam menaklukan sisa-sisa pelarian dari Kerajaan Serut ternyata menimbulkan permasalahan baru. Pasca penaklukan sisa-sisa pelarian dari Kerajaan Serut, di Ulu Bengkulu terjadi perselisihan di antara para Depati Tiang Empat. Perselisihan dipicu karena terjadi perebutan kedudukan pucuk pimpinan di antara para Depati Tiang Empat.

Akibat perselisihan yang tidak berkesudahan ini, digelarlah rapat yang menghasilkan keputusan untuk meminta bantuan dari Kerajaan Pagaruyung di tanah Minangkabau. Atas permintaan dari para Depati Tiang Empat, Kerajaan Pagaruyung mengirim Baginda Maharaja Sakti dari Sungai Tarap, wilayah kekuasaan Kerajaan Pagaruyung. Baginda Maharaja Sakti datang ke Ulu Bengkulu dengan disertai empat orang menteri (biksu), sembilan rakyat biasa, dan dua orang pengawal. Kejadian ini berlangsung sekitar 1625-1630 (Abdullah, 1980:65-66).

Baginda Maharaja Sakti berhasil menyelesaikan perselisihan di antara para Depati Tiang Empat. Bahkan karena dinilai sebagai orang yang bijaksana, para Depati Tiang Empat menabalkan Baginda Maharaja Sakti sebagai pimpinan mereka. Baginda Maharaja Sakti akhirnya dinobatkan sebagai Raja Kerajaan Sungai Lemau sekitar tahun 1625-1630 M. Nama Kerajaan Sungai Lemau dipilih karena Baginda Maharaja Sakti memilih pusat pemerintahan di muara Sungai Lemau (dekat Dusun Pondok Kelapa sekarang). (Abdullah, 1980:66). Kepemimpinan Baginda Maharaja Sakti di Kerajaan Sungai Lemau bertahan sekitar 30 tahun.

Setelah Baginda Maharaja Sakti turun tahta, naiklah putera beliau yang bernama Baginda Sebayan bergelar Tuan Pati Bangun Negara. Di masa pemerintahan Baginda Sebayan, dijalinlah hubungan dengan Sultan Ageng Tirtayasa, penguasa di Kesultanan Banten. Hubungan dua kerajaan terjadi sekitar tahun 1668 M (Abdullah, 1980:67). Alasan Baginda Sebayan menjalin hubungan dengan Kesultanan Banten adalah untuk mencari perlindungan. Bahkan kedatangan Baginda Sebayan ke Banten untuk menyatakan bahwa Kerajaan Sungai Lemau berada di bawah lindungan Kesultanan Banten (Abdullah, 1980:67). Dari hubungan tersebut, Baginda Sebayan mendapatkan gelar Pangeran Raja Muda dari Kesultanan Banten (Abdullah, 1980:69).

Menurut Abdullah (1980), pada masa pemerintahan Pangeran Raja Muda, untuk pertama kalinya di wilayah Kerajaan Sungai Lemau kedatangan kapal dagang berbendera Inggris.  Kapal tersebut masuk ke muara Sungai Bengkulu pada 24 Juni 1685. Atas persetujuan rakyat sekitar, para awak kapal diizinkan untuk turun ke darat. Tidak lama berselang, pada 12 Juli 1685 dibuat perjanjian untuk mendirikan bangunan dan perdagangan antara Pangeran Raja Muda dengan Komisaris Ralph Ord (wakil dari English East India Company of Merchants) (Abdullah, 1980:69-70). Selepas mengadakan perjanjian, Komisaris Ralph Ord bertolak ke Inderapura dan meninggalkan Benyamin Bloome sebagai kepala di Fork York (wilayah pendudukan Inggris yang diizinkan oleh pihak kerajaan) (Abdullah, 1980:70).

Pasca penandatanganan perjanjian, Inggris yang telah mendapatkan legalitas untuk mendirikan bangunan dan berdagang di Bengkulu (wilayah kekuasaan Kerajaan Sungai Lemau), segera membangun tempat pemukiman. Pada 1714-1719 Inggris membangun Benteng Fort Marlborough dan juga mendirikan benteng kecil di Muko-Muko bernama Anna (http://pelabuhankecil.blogspot.com/). Pembangunan Benteng Fort Marlborough dikerjakan oleh orang-orang India (sepehi) yang dibawa sebagai buruh dan tentara pembantu Kerajaan Inggris (Bambang, 1978/1979:22).


Pemandangan bagian selatan Benteng Fort Marlborough.
Lukisan dibuat oleh J.C. Stadler (1799)

Setelah turun tahta, Pangeran Raja Muda digantikan oleh Pangeran Mangku Raja. Di era pemerintahan Pangeran Mangku Raja, untuk kedua kalinya diadakan perjanjian perdagangan dengan pihak Inggris pada 17 April 1724 (Abdullah, 1980:76). Bagi Kerajaan Sungai Lemau, perjanjian tersebut sangat menguntungkan karena pemasukan ke kerajaan menjadi bertambah besar. Bisa dikatakan di masa inilah, pos keuangan di Kerajaan Sungai Lemau mencapai puncak kejayaan dengan melimpahnya pemasukan dari beberapa sektor seperti: bea cukai, premi, judi ayam, dan lain sebagainya.

Di sisi lain, pihak Inggris juga diuntungkan dengan. Dengan perjanjian ini, Inggris yang telah memiliki Benteng Fort Marlborough, semakin kuat.. Untuk semakin memperkuat kedudukannya tersebut, Inggris mendirikan pasar perdagangan yang dikenal sebagai Pasar Marlborough, sebuah kampung (setingkat dusun) yang diperuntukkan bagi penduduk non Bumiputera, seperti etnis Cina (Abdullah, 1980:77).

Keadaan ini semakin memperkuat kedudukan Inggris di wilayah Kerajaan Sungai Lemau. Pusat perdagangan yang sebelumnya dikendalikan oleh kerajaan, kini praktis mulai diambil alih oleh Inggris dengan didirikannya pusat perdagangan tandingan di Ujung Karang. Etnis Cina yang datang untuk turut serta mengadu nasib di Ujung Karang, ternyata memberikan andil yang cukup signifikan untuk memutar roda perekonomian, sehingga kendali perdagangan, pelan tapi pasti mulai diambil alih oleh Inggris.

Inggris juga memperkuat diri dengan memperbesar benteng dan menempatkan banyak meriam. Situasi ini membuat pihak Kerajaan Sungai Lemau tidak kuasa untuk mengusik keabsahan Inggris di sekitar Benteng Fort Marlborough. Bahkan Inggris mulai memperluas kekuasaan dengan mengakuisisi daerah sekitar benteng dan semakin meluas lagi sampai ke seluruh wilayah kekuasaan Kerajaan Sungai Lemau, bahkan sampai ke wilayah Bengkulu secara umum.   

Perkembangan situasi yang tidak menguntungkan ini memaksa pihak Kerajaan Sungai Lemau untuk membuat perjanjian dengan Inggris. Pada 4 Juli 1818 terjadi penandatanganan perjanjian antara Kerajaan Sungai Lemau yang diwakili oleh Pangeran Linggang Alam (pengganti Pangeran Mangku Raja) dengan Letnan Gubernur Inggris, Thomas Stamford Raffles. Di dalam perjanjian disebutkan bahwa secara resmi Kerajaan Sungai Lemau menyatakan sikap untuk berada di bawah pengaruh kekuasaan Inggris (Abdullah, 1980:84). Meskipun dilebur, kedudukan raja tetap dipertahankan dan tetap dianggap sebagai penguasa yang mewakili Kerajaan Sungai Lemau. Hanya saja kedudukan raja tersebut kini berada di bawah Pemerintahan Inggris di Bengkulu.

Sebagai kompensasi dari peleburan tersebut, Pangeran Linggang Alam dijadikan pegawai pemerintahan jajahan Inggris dengan pangkat regent (bupati) dan bertempat tinggal di Kota Bengkulu. Sebagai pegawai pemerintah, Pangeran Linggang Alam mendapat gaji 700 Ringgit Inggris per bulan. Perjanjian tersebut juga menyebutkan bahwa lada dapat dijual bebas (Abdullah, 1980:84).

Pasca penyerahan kekuasaan, kedudukan Pangeran Linggang Alam selaku wakil dari Kerajaan Sungai Lemau tetap bertahan sampai beliau mangkat pada 1833 (Bambang Suwondo, 1978/1979:8). Pangeran Linggang Alam tetap diakui sebagai wakil dari Kerajaan Sungai Lemau ketika berada di di dalam Dewan Pangeran (Pangeran Court). Sebelum beliau meninggal, terjadi perpindahan kekuasaan dari Inggris ke Belanda sebagai konsekuensi atas ditandatanganinya Traktat London pada 1824.

Traktat London merupakan perundingan antara wakil dari Pemerintah Britania Raya (Inggris) dengan Kerajaan Belanda. Seperti dikutip dalam E. Netscher (2002), perundingan tersebut dilakukan di London. Belanda diwakili oleh H. Hegel dan A.R. Falck dan Inggris diwakili oleh G. Canning dan C.W.W. Wynn. Di dalam perundingan yang telah dimulai sejak akhir 1823 tersebut, Inggris sejak awal telah menetapkan bahwa Malaka dan daerah sekitarnya termasuk Singapura akan berada di bawah kekuasaan Inggris. Sedang wakil dari Belanda, menginginkan bahwa kedua belah pihak akan berpegang pada garis yang dimulai dari pintu masuk ke Selat Malaka sejajar dengan Kedah atau 6˚ LU dan berakhir di Laut Cina Selatan pada ujung Selat Singapura, dan memasukkan pulau tersebut ke pihak Utara (Inggris), sedangkan pulau-pulau Karimun, Batam, Bintan, dan Riau ke sebelah selatan garis (pihak Selatan atau Belanda).  Pembagian wilayah pendudukan untuk Inggris dan Belanda, secara tersurat dapat dilihat dalam Traktat London yang ditandatangani pada 17 Maret 1824. Isi Traktat London tersebut, antara lain:

“Pasal 10.

Kota dan benteng Melaka beserta rantau jajahan takluknya dengan ini diserahkan kepada Kemaharajaan Britania Raya dan Raja Kerajaan Belanda berjanji, untuk dirinya dan untuk rakyatnya, tidak akan pernah mendirikan kantor dalam bahagian Semenanjung Melaka atau memperbuat perjanjian dengan raja-raja Melayu, kepala-kepala negara yang berkedudukan di semenanjung itu.

Pasal 12.

Z.M. Raja Belanda tidak akan mencampuri mengenai pendudukan Pulau Singapura oleh Kemaharajaan Britania Raya.

Imbangan dari itu, maka Kemaharajaan Britania Raya tidak akan mendirikan kantor di Kepulauan Karimun, atau di Pulau Batam, Bintan, Lingga atau lain-lain pulau yang terletak di sebelah Selatan Selat Singapura, dan tidak akan memperbuat perjanjian dengan kepala-kepala yang ada di situ.

Pasal 13.

Semua koloni, hak milik dan etablisemen, sebagai akibat pasal-pasal di atas ikut diserahkan, kepada perwira-perwira yang berkedaulatan pada tanggal 1 Maret 1825. d.s.b.” (E. Netscher, 2002:465-466).

Bersulihnya pemegang kekuasaan di Bengkulu dari Inggris ke Belanda, pada dasarnya tetap menyudutkan Kerajaan Sungai Lemau. Raja Kerajaan Sungai Lemau berada di bawah pengaruh Belanda. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi pergantian kepemimpinan dari Pangeran Linggang Alam kepada putera beliau bernama Putu Negara (Bambang, 1978/1979:8).

Secara de facto Putu Negara langsung dapat menggantikan kedudukan Pangeran Linggang Alam sebagai raja. Akan tetapi secara de jure (menurut pihak Belanda) baru terealisasi pada 1835. Pengangkatan dilakukan oleh Residen Bengkulu, De Vries sebagai wakil dari Gubernemen Hindia Belanda di Bengkulu yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Pemerintah Jajahan Belanda tertanggal 3 Agustus 1836 no. 5 (Abdullah, 1980:85). Atas pengangkatan tersebut, Putu Negara mendapat gelar Pangeran Muhammad Syah II (Bambang, 1978/1978:8).

Pengangkatan Pangeran Muhammad Syah II pada 1835 ternyata menjadi pengangkatan raja terakhir di Kerajaan Sungai Lemau. Pada 1861, berdasarkan Keputusan Pemerintah Jajahan Belanda tertanggal 5 Desember 1861, dikatakan bahwa Pangeran Muhammad Syah II atas permintaan sendiri meletakkan jabatan sebagai raja di Kerajaan Sungai Lemau. Setelah Pangeran Muhammad Syah II tidak memerintah, Belanda menggantikan kedudukan raja dengan datuk dan pasirah sebagai pelaksana bawahan (Bambang, 1978/1978:8). Dengan dihapuskannya kedudukan raja di Kerajaan Sungai Lemau, maka sejak itulah, secara de facto dan de jure, berakhirlah riwayat Kerajaan Sungai Lemau yang telah bertahan sekitar 200 tahun. 

2. Silsilah

Silsilah Kerajaan Sungai Lemau dapat ditemukan dalam beberapa buku, seperti Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Bengkulu (1978/197), Sejarah Sosial Daerah Kota Bengkulu (1984) dan Hukum Adat Rejang (1980). Hanya saja sedikitnya ketersediaan sumber untuk merangkai silsilah para raja yang telah memerintah di Kerajaan Sungai Lemau, membuat silsilah para raja di Kerajaan Sungai Lemau tidak bisa disajikan secara utuh. Berikut ini adalah silsilah para raja yang telah berhasil ditemukan:

  1. Baginda Maharaja Sakti (naik tahta sekitar 1625-1630).
  2. Baginda Sebayan bergelar Tuan Pati Bangun Negara atau Pangeran Raja Muda (gelar pemberian dari Kesultanan Banten) (memerintah kurun waktu 1668)
  3. Pangeran Mangku Raja (memerintah kurun waktu 1724)
  4. Pangeran Linggang Alam (memerintah sampai dengan 1833)
  5. Putu Negara bergelar Pangeran Muhammad Syah II (1833-1861).

3. Sistem Pemerintahan

Dalam perjanjian yang dilakukan antara Baginda Maharaja Sakti dan para Depati Tiang Empat, disepakatilah aturan tentang sistem pemerintahan yang berlaku di Kerajaan Sungai Lemau. Dikutip dalam Abdullah (1980:66), perjanjian tersebut adalah:

  1. Raja Ulu Bengkulu berdiri sendiri.
  2. Kalau ada musuh datang dari laut, maka merupakan tanggungan Raja Ulu Bengkulu untuk menghalaunya dan kalau ada musuh datang dari darat, maka Depati Tiang Empat yang menghadapinya.

Kalimat “Raja Ulu berdiri sendiri” dalam perjanjian di atas dapat dimaknai sebagai keabsahan seorang raja sebagai pucuk pimpinan tertinggi. Sedangkan penyebutan Kerajaan Ulu Bengkulu merupakan nama lain dari penyebutan Kerajaan Sungai Lemau.

Pembagian tugas antara raja dan para Depati Tiang Empat, pada perkembangannya kemudian melahirkan sistem pengaturan Adat Lembaga di wilayah kekuasaan Kerajaan Sungai Lemau. Sistem Adat Lembaga di Kerajaan Sungai Lemau disusun bertingkat berdasarkan banyak-sedikitnya jumlah penduduk yang mendiami wilayah tertentu.

Menurut Bambang Suwondo (1977/1978:16), diurutan paling bawah dari struktur pangaturan Adat Lembaga, terdapat dusun yang dipimpin oleh seorang kepala dusun yang disebut patai yang bergelar depati atau pangawa. Gabungan dari beberapa dusun disebut marga yang dipimpin oleh seorang pasirah. Di pusat kerajaan (kota), dusun disebut dengan pasar. Satu atau beberapa pasar dipimpin oleh seorang pemangku yag dibantu oleh seorang atau beberapa pemangku muda. Beberapa daerah kepemangkuan, diatur oleh seorang datuk. Lama jabatan seorang datuk ± 8 tahun.

Sebelum kedatangan Inggris dan Belanda, pengaturan Adat Lembaga diatur di dalam buku Undang-Undang Simbur Cahaya (Bambang, 1978/1979:8). Undang-Undang ini mengatur tentang kewajiban dan hak beberapa kepala Adat Lembaga, seperti patai, pasirah, dan datuk. Undang-Undang Simbur Cahaya merupakan produk dari Kerajaan Islam Palembang. Undang-Undang Simbur Cahaya disusun oleh Ratu Sinuhun (1622-1635), istri dari Pangeran Sido Ing Kenayan (1622-1630), salah satu Sultan di Kesultanan Islam Palembang. Undang-Undang Simbur Cahaya berlaku di seluruh Sumatera Selatan (http://wisatamelayu.com/dan http://melayuonline.com/).

Masih di seputar pengaturan Adat Lembaga, sebelum Inggris datang ke Bengkulu dan Kerajaan Sungai Lemau masih mengakui berada di bawah lindungan Kesultanan Banten, di Bengkulu telah terdapat empat marga, yaitu Sukau, Kembahang, Buai Kanjangan (Batu Brak), dan Blungu (semua marga ini terdapat di daerah Krui) (Bambang, 1978/1979:9).  

Saat Bengkulu berada dalam kekuasaan Inggris, sekitar tahun 1770 dibentuk suatu Dewan Pangeran (Pangeran Court) di Kota Bengkulu, sebagai dewan banding terhadap keputusan-keputusan perkara yang telah diputuskan oleh kepala-kepala dusun. Pangeran Linggang Alam duduk dalam Dewan Pangeran tersebut, akan tetapi kekuasaannya sudah jauh berkurang, meskipun beliau masih sangat dihormati dan mendapatkan tempat duduk di sebelah kanan Residen Inggris dalam upacara-upacara resmi (Abdullah, 1980:78-79).

Seiring dengan mulai berkuasanya Belanda di Bengkulu, sistem pemerintahan di Kerajaan Sungai Lemau mengalami perubahan. Pada 1838, Pemerintah Hindia Belanda di Bengkulu mulai menetapkan susunan pemerintahan sebagai berikut :

Bengkulu merupakan afdeling (daerah) Bengkulu yang terbagi ke dalam beberapa onder afdeeling, yaitu :

  1. Muko-Muko dengan 5 distrik
  2. Lais dengan 5 distrik
  3. Bengkulu
  4. Sekitar Bengkulu dengan 8 distrik
  5. Seluma dengan 5 distrik
  6. Manna dengan 5 distrik
  7. Kaur dengan 7 distrik
  8. Krui dengan 13 distrik
  9. Ampat Lawang termasuk Rejang Musi (Bambang, 1978/1979:9)

Format pemerintahan di atas selesai disusun ketika J. Walland (1861-1865) menjabat sebagai Asisten Residen di Bengkulu (Abdullah, 1980:86).

4. Wilayah Kekuasaan

Wilayah kekuasaan Kerajaan Ulu Bengkulu (Kerajaan Sungai Lemau) meliputi  Renah Pesisir di Utara sampai ke Air Urai (Kerajaan Inderapura), di selatan sampai Air Lempuing (Kerajaan Silebar), dan di timur Kerajaan Rejang Belek Tebo (Kerajaan Rejang di Bukit Barisan) (Abdullah, 1980:66).

Wilayah kekuasaan Kerajaan Sungai Lemau semakin meluas pasca penandatanganan perjanjian perdagangan antara Inggris dan Kerajaan Sungai Lemau pada 17 April 1724 (Abdullah, 1980:76). Perluasan wilayah tersebut kini meliputi, dari Sungai Bengkulu sampai ke perbatasan Kerajaan Anak Sungai (sebuah kerajaan yang mempunyai pusat pemerintahan di Muko-Muko) (William Marsden, 2008:285-300)

5. Kehidupan Sosial-Budaya

Kehidupan sosial-budaya di Kerajaan Sungai Lemau dapat ditinjau dari beberapa segi, misalnya pengaruh kerajaan tetangga dan kedatangan bangsa asing. Kehidupan budaya, khususnya adat istiadat hingga bahasa di Kerajaan Sungai Lemau, sedikit-banyak mendapat pengaruh dari beberapa pihak, seperti dari Kerajaan Melayu, Banten, Majapahit, Pagaruyung, sampai pengaruh dari bangsa asing seperti Inggris dan India.

Sebagaimana dikutip dalam Bambang (1977/1978:22), pengaruh kedatangan orang Inggris yang membawa orang-orang India (sepehi) ke Kerajaan Sungai Lemau pada abad ke-17, membawa pula pengaruh kebudayaan seperti tabot. Kebudayaan ini sampai sekarang masih dilestarikan oleh orang-orang Bengkulu sebagai kesenian rakyat yang dipertunjukkan antara tanggal 1-10 Muharram (Bambang, 1978/1979:22). Selain itu unsur Islam yang dibawa bersamaan dengan masuknya orang Aceh, Kerajaan Pagaruyung, dan hubungan dengan Kesultanan Banten, juga mempengaruhi kehidupan budaya di Kerajaan Sungai Lemau. Pengaruh tersebut terutama tampak pada tulisan Arab, baik tulisan Arab Melayu maupun tulisan Arab.

Masih di seputar agama, Menurut Benyamin Bloome, penguasa di Fork York (wilayah pendudukan Inggris yang diizinkan oleh pihak kerajaan), ketika perjanjian untuk mendirikan bangunan dan perdagangan ditandatangani oleh pihak Inggris dan Kerajaan Lemau pada 24 Juni 1685, di tempat tersebut para penduduk telah menganut agama Islam. Kesaksian Bloome ini kembali dilanjutkan bahwa perjanjian tersebut terjadi pada bulan puasa di mana para penduduk Kerajaan Sungai Lemau sedang menunaikan ibadah puasa. Selain itu, Bloome juga menyatakan bahwa ketika penduduk melakukan sumpah (di pengadilan adat misalnya) mereka mempergunakan Al-Qur‘an (Abdullah, 1980:70-71).

Khusus untuk Kerajaan Pagaruyung, hijrahnya orang-orang dari Kerajaan Pagaruyung ke Kerajaan Sungai Lemau, membawa pula adat istiadat yang biasa dilakukan di Minangkabau. Terutama di daaerah pesisir, pengaruh dari Kerajaan Pagaruyung tampak pada bahasa dan kesusasteraan, adat istiadat perkawinan, prinsip keturunan matrialineal, hukum waris mamak kemenakan, sistem pertanian, dan lain-lain (Bambang, 1977/1978:23).

Ketertarikan para pendatang untuk datang ke wilayah Kerajaan Sungai Lemau (Bengkulu), erat kaitannya dengan fungsi dan letak Bengkulu yag terkenal sebagai penghasil lada, cengkeh, kopi, dan hasil hutan yang telah terkenal sejak dahulu. Di samping itu, Kerajaan Sungai Lemau juga mempunyai letak strategis di Swarnnabhumi (Sumatera). Letak strategis tersebut  berguna untuk membangun kekuatan diplomatis bagi beberapa kerajaan, seperti Kesultanan Aceh dan Pagaruyung di sebelah utara, Kerajaaan Banten di sebelah selatan, Kerajaan Sriwijaya di Timur, dan Kerajaan Melayu di Jambi dan Riau (Bambang, 1977/1978:18).

Kedudukan Kerajaan Sungai Lemau sebagai bandar dagang di ujung bawah Pulau Sumatera juga memberikan daya tarik tersendiri bagi banyak bangsa untuk menanamkan pengaruh di sana. Mulai bangsa Aceh, Kesultanan Banten, sampai Inggris mencoba menjalin hubungan dagang dengan Kerajaan Sungai Lemau. Keuntungan ini dimanfaatkan dengan sangat baik oleh penguasa Kerajaan Sungai Lemau untuk membuat perjanjian dagang yang menguntungkan bagi perekonomian di Kerajaaan Sungai Lemau.  

Di bidang perekonomian, pemasukan ke kas Kerajaan Sungai Lemau mengalami kemajuan pesat ketika diadakan perjanjian perdagangan untuk kali kedua dengan Inggris pada 17 April 1724. Menurut Abdullah (1980:76), pasca penandatanganan perjanjian tersebut, penghasilan Kerajaan Sungai Lemau meningkat pesat. Pos-pos peningkatan penghasilan kerajaan didapatkan dari komisi dan premi (termasuk bea cukai kapal yang masuk ke pelabuhan) atas pengumpulan lada dari para pedagang Inggris. Selain itu kerajaan juga menarik pajak dari izin judi adu ayam, hasil-hasil denda yang dijatuhkan oleh pengadilan dan 10% pajak ternak, ditambah lagi bahwa semua kerbau jalang menjadi milik Pangeran Mangku Raja.

Dengan melimpahnya pendapatan yang diterima oleh Kerajaan Sungai Lemau, maka didirikanlah Balai Buntar. Dikemudian hari Balai Buntar dikenal sebagai lambang kebesaran dan kekuasaan Kerajaan Sungai Lemau (Abdullah, 1980:76). Di balai inilah, raja Kerajaan Sungai Lemau menerima para tamu agung.

(Tunggul Tauladan/ker/01/11-2009)

Referensi

A.B. Lapian & Soewadji Sjafei (Penyunting). 1984. Sejarah Sosial Daerah Kota Bengkulu. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sosial dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

Abdullah Siddik. 1980. Hukum Adat Rejang. Jakarta: Balai Pustaka.

Bambang Suwondo. 1977/1978. Adat Istiadat Daerah Bengkulu. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.

________________. 1978/1979. Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Bengkulu. Proyek Penelirian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

E. Netscher. 2002. Belanda di Johor dan Siak 1602-1865. Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dan Yayasan Arkeologi dan Sejarah “Bina Pusaka”. Diterjemahkan dari Bahasa Belanda. De Nederlanders in Djohor en Siak 1602 tot 1865. 1870. Diterjemahkan dari Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia oleh Wan Ghalib dkk.

William Marsden. 2008. Sejarah Sumatra. Jakarta: Komunitas Bambu. Diterjemahkan oleh Tim Komunitas Bambu dari History of Sumatra. 1996. Edisi ketiga. Kuala Lumpur : Oxford University.

Artikel di Internet

Budi Ariwibowo. “Sejarah Bengkulu”. Tersedia di http://pelabuhankecil.blogspot.com/. Diakses pada 12 November 2009.

“Sabokingking, Pemakaman Raja-Raja Islam di Palembang”. Tersedia di  http://melayuonline.com/). Diakses pada 13 November 2009

“Ziarah Ke Makam ‘Perempuan Pejuang Islam‘.” Tersedia di  http://wisatamelayu.com/. Diakses pada 13 November 2009

Sumber Foto

Bambang Suwondo. 1978/1979. Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Bengkulu. Proyek Penelirian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

William Marsden. 2008. Sejarah Sumatra. Jakarta: Komunitas Bambu. Diterjemahkan oleh Tim Komunitas Bambu dari History of Sumatra. 1996. Edisi ketiga. Kuala Lumpur : Oxford University.

Sumber Foto

Bambang Suwondo. 1978/1979. Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Bengkulu. Proyek Penelirian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

William Marsden. 2008. Sejarah Sumatra. Jakarta: Komunitas Bambu. Diterjemahkan oleh Tim Komunitas Bambu dari History of Sumatra. 1996. Edisi ketiga. Kuala Lumpur : Oxford University.

Dibaca : 18.398 kali.

Berikan komentar anda :

Silakan Login Untuk Komentar

Silakan Login atau Mendaftar terlebih dahulu jika anda belum menjadi anggota.

 Kolom untuk yang sudah menjadi member
Email
Password