Rabu, 23 Agustus 2017   |   Khamis, 30 Dzulqaidah 1438 H
Pengunjung Online : 1.207
Hari ini : 20.086
Kemarin : 74.347
Minggu kemarin : 334.268
Bulan kemarin : 10.532.438
Anda pengunjung ke 103.044.551
Sejak 01 Muharam 1428
( 20 Januari 2007 )
IMAGE GALLERY
AGENDA
  • Belum ada data - dalam proses

 

Sejarah Melayu

Kesultanan Pasir (Sadurangas)

Kesultanan Pasir pada awalnya berada di Sadurungas, kemudian pindah ke Pasir Belengkong. Kesultanan yang didirikan oleh pelarian dari Kerajaan Kuripan ini mempunyai hubungan yang kuat dengan Kesultanan Banjar dengan status sebagai daerah taklukan.


Lambang Kesultanan Pasir

1. Sejarah

a. Sejarah Awal Kerajaan Pasir

Sejarah Kerajaan Pasir (Sadurangas) tidak bisa dipisahkan dari perang saudara yang melanda Kerajaan Kuripan yang terjadi sekitar abad ke-16 (http://kesultanan_pasir.tripod.com/). Akibat perang saudara tersebut, dua panglima perang Kerajaan Kuripan, yaitu Temenggung Duyung dan Tukiu (Tokio) tersingkir hingga melarikan diri ke daerah yang bernama Sadurangas di Kalimantan Timur. Dalam pelariannya, kedua panglima perang Kerajaan Kuripan tersebut membawa seorang bayi perempuan yang kemudian dikenal dengan nama Putri Betung. Bayi ini adalah anak perempuan dari Aria Manau, sahabat Temenggung Duyung dan Tukiu (http://kesultanan_pasir.tripod.com/).

Aria Manau yang mengetahui bahwa putrinya diselamatkan oleh Temenggung Duyung dan Tukiu akhirnya menyusul ke Sadurangas. Bersama dengan istrinya, mereka memutuskan untuk menetap di Sadurangas. Di tempat ini, para pelarian dari Kerajaan Kuripan tersebut membuat semacam perkampungan. Setelah menetap sekian lama di Sadurangas, nama Aria Manau mulai dilupakan orang dan dia lebih dikenal dengan nama Kakah Ukop yang berarti orang tua pemilik kerbau putih yang bernama Ukop sementara sang istri dikenal dengan nama Itak Ukop (http://kesultanan_pasir.tripod.com/).

Perkampungan yang didirikan oleh para pelarian dari Kerajaan Kuripan tersebut lama-lama berubah menjadi besar. Beberapa orang (suku) akhirnya memutuskan untuk ikut serta menetap di Sadurangas. Melihat begitu pesat perkembangan perkampungan di Sadurangas, Temenggung Duyung, Tukiu, Aria Manau, dan istrinya bermusyawarah untuk mengangkat seorang pemimpin di Sadurangas. Kata mufakat kemudian didapatkan dengan mengangkat Putri Betung, yang saat itu telah dewasa, menjadi pemimpin di Sadurangas sekitar tahun 1575 Masehi (http://kesultanan_pasir.tripod.com/). Sejak saat itu, nama Kerajaan Sadurangas, kemudian Kerajaan Pasir, akhirnya mulai terdengar dan dikenal sebagai sebuah kerajaan yang mempunyai pusat pemerintahan di Sadurangas, hulu sungai Kandilo (Fidy Finandar, et.al., 1991:10).

Versi legenda menyatakan bahwa Putri Betung lahir bukan dari hasil perkawinan manusia melainkan dari sebutir telur yang tersimpan di dalam sebilah bambu (betung atau petung). Ketika masih bayi, Putri Betung hanya mau meminum susu dari kerbau putih (Tjilik Riwut, 1993:119). Di sini, terdapat kesamaan antara versi legenda dan fakta sejarah yang menceritakan tentang adanya kerbau putih, seekor hewan yang dipelihara oleh Aria Manau.

Putri Betung menikah dengan seorang keturunan Arab (kemungkinan adalah raja) bernama Pangeran Indera Jaya yang berasal dari Gresik (http://kesultanan_pasir.tripod.com/). Pernikahan ini dilaksanakan ketika Putri Betung telah menjadi ratu di Kerajaan Pasir. Ketika melangsungkan pernikahan, Pangeran Indera Jaya membawa sebongkah batu. Batu yang kini terletak di Kampung Pasir (Benua) tersebut dikenal dengan nama “Batu Indera Giri” dan dikeramatkan orang (http://kesultanan_pasir.tripod.com/).

Perkawinan antara Putri Betung dengan Pangeran Indera Jaya dikaruniai dua orang anak yang bernama Adjie Patih Indra dan Putri Adjie Meter (http://kesultanan_pasir.tripod.com/). Adjie Patih akhirnya menggantikan kedudukan ibunya sebagai raja di Kerajaan Pasir. Putri Adjie Meter menikah dengan seorang keturunan Arab dari Mempawah, Kalimantan Barat. Suami dari Putri Adjie Meter inilah yang kemudian membawa pengaruh bahkan menyebarkan ajaran agama Islam di Kerajaan Pasir sekitar tahun 1600 M (Riwut, 1993:120).

Pernikahan antara Putri Adjie Meter dengan seorang keturuan Arab dari Mempawah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Imam Mustafa dan Putri Ratna Berana (http://kesultanan_pasir.tripod.com/). Putri Ratna Berana kemudian dinikahkan dengan putra Adjie Patih Indra yang bernama Adjie Anum. Keturunan dari pernikahan antara Putri Ratna Berana dan Adjie Anum inilah yang nantinya akan menurunkan raja-raja di Kerajaan Pasir (http://kesultanan_pasir.tripod.com/).

b. Pengaruh Islam di Kerajaan Pasir

Ajaran agama Islam masuk ke Kerajaan Pasir bersamaan dengan perkawinan antara Putri Adjie Meter dengan seorang keturunan Arab dari Mempawah, Kalimantan Barat. Suami dari Putri Adjie Meter inilah yang kemudian membawa pengaruh bahkan menyebarkan ajaran agama Islam ke Kerajaan Pasir sekitar tahun 1600 M (Riwut, 1993:120).

Putri Adjie Meter adalah adik dari Adjie Patih Indra (memerintah antara tahun 1567 – 1607), raja Kerajaan Pasir setelah Putri Betung turun tahta. Hubungan yang erat antara kakak-adik inilah yang menyebabkan suami dari Putri Adjie Meter dapat leluasa memasukan pengaruh Islam ke dalam Keraton Kerajaan Pasir, sehingga sekitar tahun 1600 M, agama Islam telah menjadi agama negara di Kerajaan Pasir (Finandar, et.al., 1991:10). Hanya saja, penyebutan kesultanan belum lazim digunakan pada waktu itu karena gelar yang digunakan oleh penguasa tertinggi Kerajaan Pasir adalah “adjie” atau “aji”, bukan “sultan”. Penyebutan kesultanan baru lazim digunakan ketika Kesultanan Pasir diperintah oleh Sultan Panembahan Sulaiman I (Adjie Perdana) (1667 – 1680) (http://kesultanan_pasir.tripod.com/).

Pada masa pemerintahan Sultan Adjie Muhammad Alamsyah (Adjie Geger) (1703 – 1726) (pengganti Sultan Panembahan Sulaiman I) terjadi perang antara Kesultanan Pasir melawan suku bangsa yang disebut Hulu Dusun dan Hulu Sungai. Dalam perang ini, Istana Kesultanan Pasir dibakar oleh pasukan dari Hulu Dusun dan Hulu Sungai. Akibatnya, Sultan Adjie Muhammad Alamsyah memindahkan pusat pemerintahan Kesultanan Pasir ke Pasir Benua, sebuah daerah yang dekat dengan Pasir Belengkong (Finandar, et.al., 1991:10).

c. Dinamika Daerah Taklukan: Dari Kesultanan Banjar hingga Belanda

Daerah Pasir – yang kemudian menjadi Kerajaan Pasir -- telah menjadi daerah taklukan Kesultanan Banjar yang berdiri pada tanggal 24 September 1526 (M. Suriansyah Ideham et al. [eds.], 2003). Sebagai daerah taklukan, Kerajaan Pasir yang kemudian menjadi kesultanan diwajibkan untuk mengirimkan upeti setiap tahun kepada Kesultanan Banjar berupa 10 kati emas urai, beras, dan padi (Finandar, 1991:11).

Kebijakan pengiriman upeti tersebut dianggap terlalu memberatkan rakyat di Kesultanan Pasir. Sultan Sepuh I Alamsyah (Adjie Negara) (1736 – 1766) berangkat ke Kesultanan Banjar untuk meminta keringanan pengiriman upeti. Melalui langkah diplomasi, Sultan Sepuh I Alamsyah berhasil menawarkan solusi bahwa Kesultanan Pasir tidak lagi harus mengirimkan upeti setiap tahunnya kepada Kesultanan Banjar, tetapi sebagai konsekuensinya, Kesultanan Pasir harus mengirimkan upeti 50 kati emas urai. Sultan Banjar memberikan waktu selama 1 tahun kepada Sultan Sepuh dan rakyatnya untuk menambang emas dan memberikannya kepada Kesultanan Banjar (Finandar, 1991:11).

Usaha Sultan Sepuh dan rakyat Kesultanan Pasir tidak sia-sia. Mereka berhasil menambang emas dan menyerahkannya kepada Sultan Banjar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Atas dasar kesepakatan ini, pada masa pemerintahan Sultan Sepuh, Kesultanan Pasir bisa menjadi daerah merdeka, dalam arti tidak wajib menyerahkan upeti setiap tahunnya kepada Kesultanan Banjar.

Status sebagai sebuah negara yang merdeka bagi Kesultanan Banjar bertahan sampai masa pemerintahan Sultan Ibrahim Alam Syah (Adjie Sembilan) (1766 – 1786). Setelah Sultan Ibrahim Alam Syah meninggal dunia, kedudukannya digantikan oleh Ratu Agung (1786 – 1788). Pada masa pemerintahan Ratu Agung, Kesultanan Banjar menjadi taklukan Pemerintah Hindia Belanda (VOC).

Status Kerajaan Pasir sebagai daerah taklukan Pemerintah Hindia Belanda (VOC) dimulai ketika Belanda membantu Sultan Tahmidillah II dalam perang melawan Pangeran Amir. Perang ini adalah perang perebutan tahta yang terjadi di Kesultanan Banjar. Dalam perang tersebut, Sultan Tahmidillah II dibantu oleh Belanda sedangkan Pangeran Amir dibantu oleh orang-orang Bugis. Di akhir perang, yang terjadi pada tanggal 14 Maret 1786, kekuatan gabungan Sultan Tahmidillah II dan Belanda berhasil mengalahkan kekuatan gabungan Pangeran Amir dan orang-orang Bugis. Pangeran Amir akhirnya tertangkap dan dibuang ke Ceylon (Srilanka) (Helius Sjamsuddin, 2001:35 dan 41).

Belanda meminta sejumlah kompensasi kepada Sultan Tahmidillah II berupa lada, emas, permata (intan), serta izin untuk mendirikan kantor di Tabanio, Hulu ungai, Pulau Kaget, dan Tatas. Permintaan ini dilakukan setelah peperangan berakhir. Perjanjian antara Kesultanan Banjar yang diwakili oleh Sultan Tahmidillah II dan Belanda yang diwakili oleh Kapten Christoffel Hoffman ditandatangani pada tanggal 13 Agustus 1787 (Sjamsuddin, 2001:36).

Salah satu poin penting dari perjanjian itu yang menunjukkan bahwa Belanda telah menanamkan pengaruh yang kuat di Kesultanan Banjar adalah pengalihan kedaulatan atas Kesultanan Banjar kepada Belanda dan penyerahan bagian-bagian penting dari Kesultanan Banjar yang kemudian menjadi wilayah Belanda. Daerah tersebut, menurut Pasal 6 perjanjian 13 Agustus 1787, membentang dari pantai timur Kalimantan ke barat, termasuk Pasir, Pulau Laut, Tabanio, Mendawai, Sampit, Pembuang, dan Kota Waringin dengan lingkungan sekitar dan daerah taklukannya, serta sebagian dari desa Tatas (Sjamsuddin, 2001:38).

Kesultanan Pasir secara de facto telah menjadi daerah taklukan Belanda melalui perjanjian tanggal 13 Agustus 1787 tersebut. Belanda sebenarnya tidak mengetahui kesepakatan yang telah terjadi sebelumnya (pada masa pemerintahan Sultan Sepuh) bahwa Kesultanan Pasir sebenarnya telah menjadi daerah yang merdeka dan bukan lagi sebagai daerah taklukan Kesultanan Banjar. Meskipun demikian, Belanda tetap meminta pengakuan kedaulatan atas Kesultanan Pasir.

Penyerahan kedaulatan Kerajaan Pasir kepada Belanda baru dilakukan pada masa pemerintahan Sultan Adam II Adjie Alamsyah (Adjie Adil) (1843 – 1853). Ketika ditabalkan sebagai sultan, untuk pertama kalinya A.L. Weddik, Residen Banjarmasin yang berpangkat Komisaris Gubernemen Belanda menghadiri acara penabalan (Finandar, 1991:14). Pada waktu penabalan, Belanda mengikat secara de jure Kesultanan Pasir melalui kontrak politik yang berisi:

  1. Kesultanan Pasir mengakui sebagai daerah yang termasuk ke dalam wilayah jajahan Hindia Belanda.
  2. Kesultanan Pasir menyatakan sumpah setia kepada Kerajaan Belanda dan taat kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda.
  3. Kesultanan Pasir tidak akan mengadakan hubungan langsung ataupun membuat perjanjian dengan negara lain. Selain itu, musuh dari Belanda juga menjadi musuh Kesultanan Pasir (Finandar, 1991 :14).

d. Perlawanan terhadap Belanda

Perjanjian politik antara Sultan Adam II dan Pemerintah Hindia Belanda yang diwakili oleh A.L. Weddik ternyata tidak sepenuhnya ditaati oleh Sultan Adam II. Beberapa kerjasama dengan pihak asing tetap dilakukan oleh Sultan Adam II tanpa sepengetahuan Pemerintah Hindia Belanda.

Salah satu kerjasama dengan pihak luar tersebut adalah kerja sama antara Sultan Adam II dengan seorang pedagang keturunan Arab dari Semarang yang bernama Syeh Syarif Hamid Alsegaf. Pedagang ini sering membawa pistol dan senapan untuk Sultan Adam II. Keduanya kemudian menjalin persahabatan yang dikukuhkan dengan perkawinan antara Syeh Syarif Hamid Alsegaf dengan kemenakan sultan bernama Aji Musnah. Bahkan, Syeh Syarif Hamid Alsegaf kemudian diangkat menjadi Menteri Kesultanan dan diberi gelar Pangeran (Finandar, 1991:15).

Sultan Adam II juga menjalin hubungan dengan seorang pedagang lainnya bernama La Kumai dari Sulawesi Selatan. La Kumai kemudian dikawinkan dengan putri almarhum Sultan Mahmud Han Alamsyah (Adjie Karang) (1815 – 1843) yang bernama Aji Rindu. La Kumai kemudian juga diangkat menjadi Menteri Kesultanan dan bergelar Pangeran Mas (Finandar, 1991:15).

Salah satu tujuan kerjasama yang dilakukan oleh Sultan Adam II adalah membantu gerakan perlawanan di Kesultanan Banjar pimpinan Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari. Sultam Adam II membantu gerakan dengan cara menyuplai senjata melalui gerakan bahwah tanah. Belanda yang mengetahui langkah-langkah Sultan Adam II mengambil tindakan tegas dengan menangkap dan kemudian membuang Sultan Adam II ke Banjarmasin (Finandar, 1991:16). Belanda beralasan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Sultan Adam II telah melanggar perjanjian politik yang telah disepakati sebelumnya.

“Pembangkangan” terhadap perjanjian politik terus menjalar sampai pewaris Kesultanan Pasir selanjutnya naik tahta, yaitu Sultan Sepuh II Alamsyah (Adjie Tenggara) (1853 – 1875). Di era pemerintahan Sultan Sepuh II, kebijakan Kesultanan Pasir sepaham dengan kebijakan Kesultanan Banjar yang melawab kepada Belanda. Perebutan tahta yang terjadi antara Sultan Tamjidillah II dengan Pangeran Hidayatullah ternyata menjalar pula ke Pasir. Sultan Sepuh secara tegas berada di belakang Pangeran Hidayatullah yang nyata-nyata mempunyai kedudukan yang sah sebagai pewaris tahta Kesultanan Banjar -- lain halnya dengan Sultan Tamjidillah II yang merupakan putera dari seorang selir yang tidak berhak untuk naik tahta. Pembangkangan ini semakin diperkuat dengan naiknya Sultan Tamjidillah II yang merupakan buah karya Belanda. Sultan Tamjidillah II dianggap sebagai pemimpin boneka buatan Belanda yang bertujuan untuk mengatur Kesultanan Banjar agar tunduk pada kekuasaan Belanda.

Penyebab utama keberpihakan Kesultanan Pasir kepada Pangeran Hidayatullah dan Kesultanan Banjar adalah Pangeran Antasari. Dalam sengketa perebutan tahta yang kemudian menimbulkan Perang Banjar (1859-1905) tersebut, Pangeran Antasari dipercaya oleh Pangeran Hidayatullah untuk menjadi penghubung antara istana, pemimpin pergerakan di daerah, dan rakyat. Beliau menghimpun dan menggerakkan para pemimpin daerah beserta pengikutnya, mulai dari Muning, Benua Lima, Tanah Dusun, sampai Pasir.

Pemimpin perlawanan pada Perang Banjar adalah Pangeran Antasari meskipun pucuk pimpinan tertinggi yang diakui oleh rakyat Kesultanan Banjar kala itu adalah Pangeran Hidayatullah. Keterangan ini merujuk pada pernyataan Residen von Bertheim yang menjuluki Pangeran Antasari sebagai “Pemimpin Pemberontakan”, jauh hari sebelum pertempuran pertama dalam Perang Banjar meletus pada tanggal 28 April 1859 (Sjamsuddin, 2001:115).

Pada saat Perang Banjar meletus, banyak pengikut Pangeran Antasari yang disembunyikan oleh Sultan Sepuh II maupun sultan setelahnya di Kesultanan Pasir. Tindakan inilah yang membuat Belanda menjadi murka karena selain tidak mentaati perjanjian politik yang ditandatangani pada masa pemerintahan Sultan Adam II Adjie Alamsyah (Adjie Adil) (1843 – 1853), Kesultanan Pasir juga memberikan tempat persembunyian bagi pengikut Pangeran Antasari yang merupakan musuh Belanda – dalam perjanjian tertera bahwa musuh Belanda adalah juga musuh dari Kesultanan Pasir.

Belanda tidak segera mengambil tindakan yang tegas untuk menyikapi “pembangkangan” dari beberapa sultan tersebut. Belanda hanya mewajibkan kepada para sultan yang memimpin Kesultanan Pasir untuk melakukan pelayanan sebaik-baiknya dalam hubungannya dengan urusan pemerintahan, khususnya yang berhubungan dengan perintah Residen Banjarmasin. Sikap “lunak” Belanda ini tetap tidak ditaati oleh para Sultan Pasir. Kesabaran Belanda sampai pada puncaknya ketika terjadi suatu peristiwa di masa pemerintahan Sultan Muhammad Ali (Adjie Tiga) putera Sultan Mahmud Han Alamsyah (Adjie Karang) (1876 – 1898).

Kejadian ini berawal dari tindakan Sultan Muhammad Ali yang memberikan kelonggaran kepada para pegawainya untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadhan. Akibat kelonggaran tersebut, beberapa perintah dari Residen Banjarmasin kurang mendapatkan pelayanan yang baik. Residen Banjarmasin yang mendapatkan laporan dari Asisten Residen yang mengadakan penyelidikan di Kesultanan Pasir kemudian memerintahkan kepada Sultan Muhammad Ali untuk datang ke Banjarmasin dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Di luar dugaan Residen Banjarmasin, Sultan Muhammad Ali menolak untuk datang ke Banjarmasin. Bahkan, dengan tegas Sultan Muhammad Ali menyatakan bahwa urusan pemerintahan serta kebijakan di dalamnya yang menyangkut Kesultanan Pasir menjadi kewenangan Sultan Pasir, bukan kewenangan Belanda. Menghadapi sikap Sultan Muhammad Ali ini, Belanda kemudian mengambil tindakan tegas dengan menangkap dan membuang Sultan Muhammad Ali ke Banjarmasin. Sultan Muhammad Ali akhirnya meninggal di tempat pembuangan (Finandar, 1991:16-17).

e. Masa Akhir Kesultanan Pasir

Setelah Sultan Muhammad Ali dibuang ke Banjarmasin, terjadi kekosongan pimpinan pemerintahan di Kesultanan Pasir. Belanda kemudian mengangkat Sultan Muhammad Ali (Adjie Tiga) yang dinobatkan sebagai sultan di Muara Pasir. Akan tetapi rakyat Kesultanan Pasir menolak sultan baru yang dinobatkan oleh Belanda ini. Rakyat kemudian mengangkat Sultan Abdur Rahman Alamsyah (Adjie Timur Balam) yang dinobatkan di Benua (http://kesultanan_pasir.tripod.com/).

Untuk mengatasi situasi yang semakin tidak kondusif di Kesultanan Banjar, maka Belanda mengambil tindakan tegas dengan mengambil alih pemerintahan di Kesultanan Banjar dalam periode tahun 1898 – 1899. Situasi  di Kesultanan Banjar akhirnya dapat diredakan setelah rakyat dan Belanda setuju untuk mengangkat sultan baru bernama Pangeran Ratu Raja Besar pada tahun 1899 (Finandar, 1991:17 dan http://kesultanan_pasir.tripod.com/).

Dalam menjalankan pemerintahnnya, Pangeran Ratu Raja Besar mempercayakan urusan antara Kesultanan Pasir dengan Residen Banjamasin, J. Broes, kepada beberapa orang menterinya, yaitu Pangeran Mangku Jaya Kesuma, Pangeran Jaya Kesuma Ningrat, Pangeran Panji Nata Kesuma, dan Pangeran Dipati. Di antara keempat menterinya tersebut, hanya Pangeran Mangku Jaya Kesuma yang mendapat kepercayaan yang lebih besar untuk berhubungan dengan J. Broes (Finandar, 1991:17-18).

Pada perkembangan kemudian, ternyata J. Broes lebih mempercayakan urusan pemerintahan Kesultanan Pasir kepada Pangeran Mangku Jaya Kesuma daripada Pangeran Ratu Raja Besar. Atas dasar kepercayaan inilah, J. Broes akhirnya membuat surat pelimpahan kepercayaan yang berkembang menjadi surat pengalihan kekuasaan dari Pangeran Ratu Raja Besar kepada Pangeran Mangku Jaya Kesuma (Finandar, 1991:20-21).

Pengukuhan pengalihan kekuasaan Kesultanan Pasir dari Pangeran Ratu Raja Besar kepada Pangeran Mangku Jaya Kesuma diwakilkan kepada seorang overste dan asisten residen sebagai wakil dari Residen Banjarmasin. Kedua pegawai Pemerintah Hindia Belanda ini datang ke Kesultanan Pasir menggunakan tiga buah kapal yang lengkap dengan serdadu militer untuk mengantisipasi pergolakan yang mungkin terjadi sehubungan dengan pengalihan kekuasaan tersebut. Serah-terima kekuasaan akhirnya terjadi dan Pangeran Mangku Jaya Kesuma naik tahta dan bergelar Sultan Ibrahim Chaliluddin (Adjie Medje) (1899–1908) (Finandar, 1991:17 dan http://kesultanan_pasir.tripod.com/).


Sultan Ibrahim Chaliluddin

Sultan Ibrahim Chaliluddin ternyata tidak dikehendaki oleh rakyat Kesultanan Banjar. Semua kebijakan yang dikeluarkan oleh Sultan Ibrahim Chaliluddin tidak ditaati oleh rakyat, misalnya kebijakan untuk menarik belasting (pajak). Sebenarnya, Sultan Ibrahim Chaliluddin telah melakukan beberapa hal untuk menarik simpati rakyat, misalnya dengan mengangkat Aji Nyesei yang bergelar Pangeran Jaya Kesuma Ningrat, putra dari Pangeran Nata Panembahan Sulaiman (seorang pewaris tahta yang memilih untuk tidak menggunakan haknya dan memberikan haknya kepada kemenakannya, yaitu Sultan Abdur Rahman Alamsyah) untuk diangkat menjadi raja muda (Finandar, 1991:21). Akan tetapi semua upaya dari Sultan Ibrahim Chaliluddin tetap tidak bisa menarik simpati rakyat.


Aji Nyesei bergelar Pangeran Jaya Kesuma Ningrat

Melihat sikap rakyat yang kurang kooperatif terhadap kebijakan kesultanan, Sultan Ibrahim Chaliluddin mulai putus asa dalam memimpin Kesultanan Pasir. Apalagi Sultan Ibrahim Chaliluddin mendengar bahwa Pemerintah Hindia Belanda akan menerapkan kebijakan baru, yaitu mengadakan peraturan heerendients atau kerja rodi yang mewajibkan rakyat di Kesultanan Pasir untuk bekerja selama 20 hari tiap tahun, di samping kewajiban untuk membayar belasting (Finandar, 1991:22).

Sultan Ibrahim Chaliluddin menilai bahwa rakyat di Kesultanan Pasir yang kurang dapat dikendalikan olehnya akan bersikap semakin melawan dengan adanya peraturan yang akan diterapkan oleh Belanda tersebut. Di sisi lain, Sultan Ibrahim Chaliluddin juga tidak mampu melawan perintah dari Pemerintah Hindia Belanda karena statusnya sebagai daerah taklukan yang harus melaksanakan segala kebijakan yang datang dari Pemerintah Hindia Belanda melalui Residen Banjarmasin. Sebagai jalan keluar, karena merasa sudah tidak mampu lagi untuk memimpin Kesultanan Pasir akibat dari berbagai tekanan, Sultan Ibrahim Chaliluddin mengajak para petinggi Kesultanan Pasir untuk bermusyawarah. Dalam musyawarah tersebut, Sultan Ibrahim Chaliluddin menyarankan agar para petinggi dan kerabat Kesultanan Pasir menyerahkan pemerintahan Kesultanan Pasir kepada Pemerintah Hindia Belanda dengan meminta ganti rugi bagi para bangsawan yang berhak atas pewarisan tahta Kesultanan Pasir (Finandar, 1991:22).

Sebagian peserta musyawarah setuju dengan usul dari Sultan Ibrahim Chaliluddin, tetapi sebagian lainnya tidak setuju. Pangeran Jaya Kesuma Ningrat tidak setuju apabila Kesultanan Pasir diserahkan kepada Belanda karena pada suatu saat dia akan menjadi sultan. Pangeran Panji Nata Kesuma bin Sultan Abdur Rahman juga tidak setuju dengan saran tersebut karena Kesultanan Pasir adalah pusaka turun-temurun yang harus diperintah oleh zuriat para Sultan Pasir. Di pihak lain, Aji Meja Pangeran Menteri, Pangeran Mas, dan Pangeran Dipati menyetujui usul dari Sultan Ibrahim Chaliluddin untuk menyerahkan Kesultanan Pasir kepada Belanda (Finandar, 1991:23).

Musyawarah akhirnya memutuskan untuk menyerahkan Kesultanan Pasir kepada Belanda dengan kompensasi memberikan ganti rugi sejumlah uang kepada para bangsawan Kesultanan Pasir. Pada bulan Oktober 1907, melalui perantara Civil Gezaghebber (kepala pemerintahan sipil) Tanah Grogot, Kapten Droest, Residen J. Van Weerk memberitahukan kepada Sultan Pasir bahwa permohonan permintaan ganti rugi atas seluruh hak Kesultanan Pasir diterima baik oleh Pemerintah Hindia Belanda di Batavia. Uang ganti rugi tersebut diputuskan oleh Pemerintah Hindia Belanda sebesar N.F. 377.267 (N.F.=Nederlands Florin) (Finandar, 1991:24).

Pada bulan April 1908, uang sebesar N.F. 377.267  yang dikirim oleh Pemerintah Hindia Belanda di Batavia telah diterima oleh Gezaghebber Tanah Grogot (Finandar, 1991:25). Selanjutnya, Gezaghebber Tanah Grogot memanggil Sultan Ibrahim Chaliluddin untuk mengumpulkan para bangsawan untuk diberi ganti rugi. Dalam pertemuan yang digelar kemudian, Gezaghebber Tanah Grogot mengeluarkan suatu akte tentang penyerahan Kesultanan Pasir kepada Pemerintah Hindia Belanda. Sejak ditandatanganinya akte penyerahan tersebut, secara de jure Kesultanan Pasir resmi diserahkan kepada Pemerintah Hindia Belanda.

Beberapa bangsawan yang tidak setuju dengan penyerahan tersebut memutuskan untuk mengadakan perlawanan. Pangeran Panji, Panglima Sentik, dan beberapa bangsawan lainnya bergabung bersama-sama dengan rakyat untuk mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Para bangsawan ini mengangkat Pangeran Panji Nata Kesuma sebagai sultan kesultanan Pasir yang sah.

Perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Panji berlangsung antara tahun 1908-1912. Perlawanan ini berakhir karena Pangeran Panji tertangkap dan kemudian dibuang ke Banjarmasin (Finandar, 1991:28). Tertangkapnya Pangeran Panji tidak menyurutkan timbulnya perlawanan serupa. Pada tahun 1913, seorang pengikut Pangeran Panji bernama Matjanang melancarkan perlawanan terhadap Belanda.


Bendera Perang Kesultanan Pasir

Sejalan dengan bergolaknya rakyat Pasir menentang Belanda, berdiri cabang Sarekat Islam (SI) pada tahun 1914 di wilayah Pasir. Para orator SI kemudian mendekati para bangsawan Pasir untuk menguatkan keberadaan organisasi ini di daerah Pasir. Karena merasa tertarik dengan propaganda dari para orator SI, para bangsawan Pasir akhirnya bergabung dengan SI. Bahkan, Sultan Ibrahim Chaliluddin menduduki posisi sebagai Presiden SI sedangkan adiknya yang bernama Pangeran Menteri menjadi wakil presiden. Keberadaan SI semakin kuat dan besar ketika Pangeran Ratu Raja Besar juga ikut serta masuk menjadi anggota SI (Finandar, 1991:28).

Melalui SI, para bangsawan tersebut ternyata mendapatkan pencerahan dan sadar politik. Kesadaran berpolitik inilah yang akhirnya menjadi kesadaran bersama untuk membangun kekuatan dalam menghadapi Belanda. Para bangsawan yang sebelumnya setuju dengan penyerahan Kesultanan pasir, kini berbalik sadar bahwa tindakan yang mereka ambil semata-mata hanya menguntungkan Belanda. Mereka kini mulai melancarkan berbagai perlawanan dari pedalaman Pasir.

Pangeran Ratu Raja Besar, Andin Ngoko, Andin Gedang, Andin Dek, Pangeran Singa, Wana, Sebaya, Pangeran Jaya Kesuma Ningrat, dan Pangeran Perwira melancarkan perlawanan fisik mulai dari Teluk Apar, Teluk Adang, Pasir Benua, sampai pedalaman sungai Kadilo. Di sisi lain, Sultan Ibrahim Chaliluddin terus menggempur Belanda melalui aksi politik di bawah naungan SI. Perpaduan perlawanan fisik dan perlawanan politik ini mampu membuat Belanda kewalahan dan terpaksa meminta bantuan pasukan dari Banjarmasin pada tahun 1916 (Finandar, 1991:28).

Perlawanan para bangsawan Pasir berakhir dengan tertangkapnya para pemimpin pergerakan pada akhir tahun 1916. Bahkan, melalui Surat Keputusan Gubernemen tertanggal 19 November 1917 No. 43, Partai Sarekat Islam dibubarkan. Semua pengurusnya dinyatakan bersalah karena dituduh menghasut rakyat Pasir untuk mengadakan perlawanan. Melalui Surat Keputusan Gubernemen tertanggal 31 Juli 1918 No. 25, Pemerintah Hindia Belanda menetapkan dan memutuskan:

  • Sultan Ibrahim Chaliluddin dihukum buang seumur hidup ke Teluk Betung,
  • Pengeran Menteri dihukum seumur hidup dan diasingkan ke Padang,
  • Pangeran Perwira dihukum 10 tahun dan diasingkan ke Banyumas,
  • Aji Nyesei bergelar Pangeran Jaya Kesuma Ningrat dihukum 10 tahun dan diasingkan ke Banjarmasin,
  • Pangeran Singa dihukum 10 tahun dan diasingkan ke Garut,
  • Andin Dek dan Andin Ngoko masing-masing dihukum 10 tahun dan diasingkan ke Aceh dan Sawah Lunto,
  • Andin Gedang, Sebaya, dan Wana masing-masing dihukum 10 tahun dan diasingkan ke Cilacap, Semarang, dan Blitar (Finandar, 1991:31-32).

Para pemimpin pergerakan perlawanan terhadap Belanda ini hampir semuanya meninggal dunia dalam pembuangan, kecuali Andin Dek dan Pangeran Jaya Kesuma Ningrat yang selamat menjalani hukuman dan kembali lagi ke Pasir.

Setelah meletusnya perlawanan rakyat dan bangsawan, Belanda meningkatkan penarikan pajak, pembatasan kesempatan memperoleh pendidikan (bahkan tidak pernah didirikan sekolah di Pasir), dan pengawasan secara ketat terhadap segala aktivitas rakyat. Berbagai tekanan yang dialami rakyat Pasir ini membuat kesempatan untuk bangkit melawan Belanda praktis tertutup sama sekali. Sesudah tahun 1917, rakyat Pasir tidak mampu mengadakan perlawanan (Finandar, 1991:32-33).

2. Silsilah

Berikut ini adalah nama raja/ sultan yang pernah memerintah di Kerajaan Pasir.

  • Ratu Putri Petung / Putri Di Dalam Petung (Sri Sukma Dewi Aria Manau Deng Giti) (1516 – 1567)
  • Raja Adjie Mas Patih Indra (1567 – 1607)
  • Raja Adjie Mas Anom Indra (1607 – 1644)
  • Raja Adjie Anom Singa Maulana (1644 – 1667)
  • Sultan Panembahan Sulaiman I (Adjie Perdana) (1667 – 1680)
  • Sultan Panembahan Adam I (Adjie Duwo) (1680 – 1705)
  • Sultan Adjie Muhammad Alamsyah (Adjie Geger) (1703 – 1726)
  • La Madukelleng (Arung Matoa dari Wajo, Bugis, Makasar) (1726 – 1736)
  • Sultan Sepuh I Alamsyah (Adjie Negara) (1736 – 1766)
  • Sultan Ibrahim Alam Syah (Adjie Sembilan) (1766 – 1786) *
  • Ratu Agung (1786 – 1788)
  • Sultan Dipati Anom Alamsyah (Adjie Dipati) (1788 – 1799)
  • Sultan Sulaiman II Alamsyah (Adjie Panji) (1799 – 1811)
  • Sultan Ibrahim Alamsyah (Adjie Sembilan) (1811 – 1815)*
  • Sultan Mahmud Han Alamsyah (Adjie Karang) (1815 – 1843)
  • Sultan Adam II Adjie Alamsyah (Adjie Adil) (1843 – 1853)
  • Sultan Sepuh II Alamsyah (Adjie Tenggara) (1853 – 1875)
  • Pangeran Adjie Inggu (Putra Mahkota) putera Sultan Sepuh II Alamsyah (Adjie Tenggara) (1875 – 1876)
  • Sultan Abdur Rahman Alamsyah (Adjie Timur Balam) putera Sultan  Adam II Adjie Alamsyah (Adjie Adil) (1876 – 1896) *
  • Sultan Muhammad Ali (Adjie Tiga) putera Sultan Mahmud Han Alamsyah (Adjie Karang) (1876 – 1898) **
  • Kevakuman pemerintahan kesultanan (diambil-alih Pemerintah Belanda) (1898 – 1899)
  • Pangeran Ratu Raja Besar (1899)
  • Sultan Ibrahim Chaliluddin (Adjie Medje) (1899–1908) (http://kesultanan_pasir.tripod.com/)

3. Sistem Pemerintahan

Sejak berdirinya Kerajaan Pasir yang kemudian menjadi Kesultanan Pasir, wilayah Pasir telah menjadi taklukan Kesultanan Banjar. Konsekuensi dari sebuah daerah taklukan adalah menjalankan semua kebijakan yang telah diputuskan oleh daerah induk (Kesultanan Banjar). Dalam urusan dengan pemerintahan, segala hal yang berkenaan dengan pengambilan kebijakan di Kesultanan Pasir harus mendapatkan persetujuan (izin) dari Kesultanan Banjar, termasuk di dalamnya dalam urusan pengangkatan sultan.


Pakaian kebesaran sultan

Selain tunduk dan patuh kepada Kesultanan Banjar, untuk urusan dalam negeri, Sultan Pasir juga memiliki beberapa perangkat pemerintahan. Di bawah kedudukan sultan, terdapat menteri yang bertugas untuk menjalankan perintah sultan. Perintah ini kemudian diteruskan kepada para kepala daerah yang disebut dengan gelar pangeran. Selain menjadi pemimpin daerah, seorang pangeran juga bertugas untuk menginformasikan dan menjalankan perintah dari menteri. Selain menjalankan perintah sultan, menteri juga bisa bertugas sebagai duta negara yang menggantikan fungsi sultan jika ada urusan ke luar daerah, misalnya ke Kesultanan Banjar ataupun ke tempat Residen Banjarmasin pada masa pendudukan Belanda.

Pada masa penjajahan Belanda, wilayah Kalimantan secara umum dibagi ke dalam dua karesidenan yang terdiri dari beberapa swapraja atau daerah bekas kerajaan/kesultanan (gewest). Kedua karesidenan ini adalah Keresidenan Westerafdeling van Borneo dengan ibukota Pontianak dan Keresidenan Zuide en Oosterafdeling van Borneo dengan ibukota Banjarmasin (http://kesultanan_pasir.tripod.com/).

Ketika Belanda berkuasa atas Kesultanan Pasir sebagai kompensasi atas bantuan Belanda terhadap Kesultanan Banjar, secara struktur pemerintahan, wilayah Kesultanan Pasir dimasukan ke dalam de afdeeling Pasir en de Tanah Boemboe Landen, yaitu sebuah afdeeling yang termasuk ke dalam wilayah Keresidenan Zuide en Oosterafdeling van Borneo dengan ibukota Banjarmasin. Menurut Staatblaad tahun 1898 no. 178, wilayah Afdeeling Pasir en de Tanah Boemboe, dengan ibukota Kota Baru, terdiri dari daerah-daerah “leenplichtige landschappen”, yaitu: Pasir, Pegatan, dan Koesan (http://id.wikipedia.org/).

Atas dasar pengaturan tersebut, Sultan Pasir wajib memberikan laporan tentang kondisi pemerintahan dan segala kebijakan yang diambil, bahkan dalam urusan internal kesultanan kepada Residen Banjarmasin. Dalam hal ini, kedudukan Sultan Pasir dianggap sebagai kepala gewest saja. Akan tetapi jika berada di lingkungan kesultanan, kedudukan sultan merupakan kedudukan tertinggi.

4. Wilayah Kekuasaan


Peta wilayah Kesultanan Pasir

Wilayah Kesultanan Pasir sejak pemerintahan Putri Betung (1575 M) sampai dengan dihapuskan oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1908, meliputi daerah yang sekarang ini disebut Kabupaten Pasir dan Penajam Paser Utara. Luas wilayah Kesultanan Pasir mencakup sekitar 14.937 Km2 atau 1.579.366 Ha, yang terdiri dari luas daratan 1.391.200 Ha dan luas perairan laut 188.166 Ha. Kesultanan Pasir berbatasan dengan beberapa wilayah, yaitu:

  1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Balikpapan di Provinsi Kalimantan Timur yang pada saat itu berada dalam wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura,
  2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan,
  3. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah,
  4. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Makasar.

Luas wilayah Kerajaan Pasir diperkirakan juga meliputi sebagian kecil wilayah yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan saat ini, mengingat berdirinya kerajaan ini tidak terlepas dari daerah Kuripan (Amuntai) yang berada di wilayah Kalimantan Selatan. Akan tetapi pada perkembangan selanjutnya wilayah Kesultanan Pasir sedikit berkurang karena wilayah timur Kalimantan Selatan ini menjadi daerah terpisah (berdiri sendiri), yaitu menjadi Kerajaan Tanah Bumbu (http://id.wikipedia.org/wiki/).

Dari mulai berdirinya Kesultanan Pasir sampai masa berakhirnya kesultanan ini, telah terjadi beberapa kali perpindahan pusat kerajaan, yaitu:

  1. Kuripan (sekarang Amuntai, Kalsimantan Selatan) adalah tempat asal-muasal Kerajaan Pasir,
  2. Desa Lempesu atau dikenal dengan nama Sadurangas (27 KM dari Tanah Grogot, Kalimantan Timur) merupakan pusat kerajaan untuk pertama kalinya,
  3. Gunung Sahari (1 Km sebelah selatan Museum Istana Sadurangas terletak di  Kecamatan Pasir Balengkong, Kalimantan Timur),
  4. Benuwo (Pasir Belengkong, Kalimantan Timur),
  5. Tanah Grogot (Pasir, Kalimantan Timur) (http://kesultanan_pasir.tripod.com/).

Referensi

“Asal usul Kerajaan Pasir (Sadurangas)” diunduh dari http://kesultanan_pasir.tripod.com pada tanggal 30 Mei 2010.

“Masa penjajahan Belanda dan Jepang” diunduh dari http://kesultanan_pasir.tripod.com pada tanggal 30 Mei 2010

“Afdeeling Pasir en de Tanah Boemboe”, diunduh dari http://id.wikipedia.org pada tanggal 30 Mei 2010.

“Masa Pemerintahan Kerajaan/Kesultanan Pasir” diunduh dari http://kesultanan_pasir.tripod.com pada tanggal 28 Mei 2010

“Nama Raja/ Sultan Pasir (sadurangas) dan tahun memerintah : Versi Adjie Banni S.F. CH., A.Md” diunduh dari http://kesultanan_pasir.tripod.com pada tanggal 22 Mei 2010.

Fidy Finandar, et.al., 1991. Sejarah perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme di Kalimantan Timur. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

Helius Sjamsuddin, 2001. Pegustian dan Temenggung: Akar sosial, politik, etnis, dan dinasti. Jakarta: Balai Pustaka.

M. Suriansyah Ideham et al. (eds.), 2003. Sejarah Banjar. Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan. Tersedia di:  http://salwanto.blogspot.com diunduh pada tanggal 8 Februari 2010.

Tjilik Riwut, 1993. Kalimantan membangun. Yogyakarta: Tiara Wacana.

“Kesultanan Pasir” diunduh dari http://id.wikipedia.org pada tanggal 30 Mei 2010.


(Tunggul Tauladan/01/06-2010)

Sumber foto:

Dibaca : 36.811 kali.

Komentar untuk "kesultanan pasir"

20 Marc 2010. iptahudin
asalamu alaikum. salam kenal saya orang sumatera selatan Suku semende..... saya sangat menyenangin situs ini pa lagi aku bisa mempelajari sejarah perkembangan bahasa melayu.... supaya ada dasar pengetahuan bahasa, untuk merebut kembali kebudayaan kita yang di ambil orang.
29 Jan 2011. Budi Koriansyah
Tulisan sejarah mengenai kesultanan Paser ini banyak yang perlu diluruskan, dan tidak berdasarkan sumber2 sejarah yang ada di daerah paser. Mengenai Sejarah Paser sebenarnya pernah di bukukan dalam bahasa Indonesia sekitar thn 1970 - 1980 an, berdasarkan kitab Raja-Raja Paser yang berhuruf Arab gundul berbahasa Paser. Dan perlu saya luruskan Kerajaan Sadurengas yang kemudian berubah menjadi Kesultanan Paser, tidak pernah menjadi wilayah taklukan Kesultanan Banjar. Tapi Kerajaan Sadurengas memang pernah bersekutu dengan Kesultanan Banjar tahun 1077 H, pada masa Pemerintah Aji Perdana bin Aji Anom Singa Maulana (1077 - 1090 H) yang bergelar Penembahan Sulaiman, untuk membasmi gerombolan tanah dusun. Gerombolan ini merupakan sisa pelarian pengikut raja Sukarama, raja Kuripan terakhir yang di gulingkan oleh Pangeran Samudera, keponakannya sendiri, dengan bantuan dari Kerajaan Sadurengas yang di pimpin oleh Khatib Dayyan. Setelah Pangeran Samudera menang, maka ia memenuhi janjinya untuk mendirikan Kerajaan Islam di Banjar dan naik tahta dengan gelar Sultan Suriansyah. Persekutuan antara Kesultanan Banjar dan Kerajaan Sadurengas berakhir pada tahun 1106 H pada masa Kerajaan Sadurengas diperintah ole Aji Duo bin Aji Anom Singa Maulana (1090 - 1114 H) yang bergelar Penembahan Adam.
08 Marc 2011. Budi Koriansyah
Tulisan sejarah Paser ini terkesan sangat merendahkan suku Paser..!! Terus terang saya sebagai orang asli Paser dan keturunan Raja Paser (bukan keturunan dari sultan Ibrahim Kholiluddin yg di angkat Belanda dan menjual Paser ke Belanda), merasa tersinggung dengan tulisan ini, karena saya tahu persis mengenai sejarah suku saya berdasarkan peninggalan2 dari keturunan saya. Perlu di ketahui Kerajaan Paser tidak pernah menjadi taklukan Kesultanan Banjar. Hendaknya menulis sejarah mengenai suatu wilayah harus berdasarkan sumber2 sejarah yang valid dari daerah tersebut serta obyektif, bukan berdasarkan dan terkesan meng-agung2-kan komunitas suatu wilayah/suku (banjar) dgn merendahkan wilayah/Suku lain (Paser). Perlu diketahui Sejarah Paser sudah pernah dibukukan dalam bahasa Indonesia pada th 1980 yang di tulis oleh Adji Sayyid Assegaf, yang merangkum berdasarkan sumber2 Kitab Raja-Raja Paser yang berbahasa Paser berhuruf Arab dan tulisan2 dari penulis2 sebelum nya.
31 Okt 2012. aji ligiman kusuma
asal tulis aja nih orang, udah tulis silsilah gak lengkap,tulis sejarahnya banyak yang tidak bener, gimana mau tulis sejarah kalau gak bener semua, kalau mau buat cerita itu cari bukti yang benar dulu,nara sumber yang bener, baru tulis cerita,
08 Apr 2013. Adjie Benni Sarief Firmansyah Chaliludin
Asalamu'alaikum Wr. Wb. Penulis yang terhormat, senang sekali membaca tulisan Anda ini, namun ada beberapa hal yang cukup mengganjal saya dalam masalah hegemonitas satu suku dengan suku lainnya yang hanya dimuat dari satu kejadian saja, padahal ada banyak kejadian lainnya yang justru terbalik keadaannya. Mudah-mudahan penulis dapat melengkapinya sehingga cukup berimbang dan menceritakan sejarah sejarah secara jujur, adil dan apa adanya sesuai fakta. Kemudian terkait tulisan yang ada di http://kesultanan_pasir.tripod.com terutama tentang Sejarah Sultan Ibarhim Chaliludin dan Kesultanan Paser, perlu saya jelaskan terutama pada akhir-akhir ini telah terjadi pemutarbalikan fakta dimana Sultan Ibrahim Chaliludin dianggap sebagai sultannya Belanda seperti yang ada dalam komentar sebelum saya ini. Perlu diketahui tulisan yang ada dalam situs tersebut diambil dari BUKU RESMI PEMERINTAH INDONESIA yang diterbitkan oleh KEMENTERIAN PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA tahun 1953 dengan judul buku REPUBLIK INDONESIA PROPINSI KALIMANTAN. Kata Sambutan dalam buku tersebut ditulis oleh Dr. MURDJANI selaku Gubernur Kepala Daerah Kalimantan pada saat itu yang dibuat di Bandjarmasin, achir Maret 1953. Tulisan yang terkait dengan sejarah raja-raja di kalimantan ada pada BAB VI, khusus mengenai Kerajaan Paser tercantum pada halaman 405 s.d 409. Selain buku itu, tulisan yang ada di situs ini pun didasarkan pada dokumen-dokumen ASLI yang saya miliki yang dibuat oleh pemerintah Belanda, Jepang dan Indonesia yang sampai saat ini saya simpan dengan baik di rumah saya. Buku resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia tersebut terbit hanya berselang 19 tahun setelah Sultan Ibrahim Chaliludin wafat atau hanya 9 tahun setelah Ratu Waroe (istri Sultan Ibrahim Chaliludin wafat)artinya saat buku itu ditulis oleh Pemerintah Indonesia saat itu, masih ada PELAKU SEJARAH YANG MASIH HIDUP dan menjadi sumber rujukan pemerintah dalam membuat buku tersebut. Semakin dekat sebuah buku sejarah dibuat dengan sebuah kejadian maka akan semakin dekat dengan kebenarannya (validitasnya), namun sebaliknya semakin jauh sebuah buku sejarah dibuat dengan tahun kejadiannya maka akan semakin rentan dengan distorsi (perubahan) dan distorsi tersebut akan semakin parah ketika hanya merujuk pada cerita-cerita kakek/neneknya yang bahkan tidak tahu kejadian sebenarnya karena tidak didasari dari sebuah dokumen resmi. Tentunya sejarah akan dibuat berdasarkan keinginan, kepentingan, dan maksud-maksud lainnya yang justru merusak sejarah yang sebenarnya. Marilah kita jujur, adil, dan berfikir secara sehat. Tempatkanlah sejarah seperti apa adanya, tidak ditambah atau dikurangi hanya untuk kepentingan sesaat saja. Saya tidak ingin mencari tahu siapa yang benar dan salah, tapi sebagai salah seorang keturunan Sultan Ibrahim Chaliludin yang selama ini berdiam diri tidak ingin banyak bicara merasa terpanggil untuk meluruskan sejarah ini apa adanya dan semoga Allah SWT memperlihatkan kepada kita semua kebenaran dari sejarah ini. Dan saya sangat yakin bahwa Allah akan memperlihatkanNya. Mari kita ambil hikmah dari apa yang pernah dilakukan oleh para pendahulu kita bukan mengorek-orek kesalahan yang justru mencoreng muka sendiri. Jujur dan Adilah sejak dari hati dan fikiran.
09 Apr 2013. Adjie Benni Sarief Firmansyah Chaliludin
Kontroversi Sejarah Sultan Ibrahim Chaliluddin Oleh : Adjie Benni Sarief Firmansyah Chaliludin Adanya pernyataan-pernyataan terkait dengan sejarah Sultan Ibrahim Chaliludin, saya sebagai salah seorang keturunan ke-4, setelah sekian lama kami dari keturunannya tidak pernah ingin berpolemik akhirnya tergerak hati juga ingin menyampaikannya. Apalagi pemberitaan tersebut terlihat begitu tendensius dan menyudutkan bahkan memutarbalikan fakta-fakta yang sebenarnya. Sultan Ibrahim Chaliludin adalah Sultan terakhir Kerajaan Sadurangas/Kesultanan Paser yang tidak bisa terbantahkan. Adanya segelintir orang yang memutarbalikan fakta yang sebenarnya bermula ketika pemerintah Indonesia saat itu, setelah tergulingnya pemerintahan era Orde Baru memunculkan gerakan-gerakan di daerah yang bisa menimbulkan perpecahan dalam tubuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk meminimalisir gerakan-gerakan tersebut pemerintah pada tahun 1999 mengeluarkan peraturan terkait dengan otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang salah satunya mengakui hak adat budaya daerah. Sejak munculnya Undang-undang tersebut maka mulai bermunculanlah putra-putra daerah menjadi pemimpin daerah dan di banyak tempat yang masih memiliki atau pernah menjadi sebuah kerajaan/kesultanan di masa lalu, dibangkitkan lagi sebagai sebuah bentuk lembaga adat atau kerajaan/kesultanan (di beberapa daerah bekas kerajaan/kesultanan yang masih terpelihara dengan baik sampai saat ini, keberadaan mereka itu diakui pemerintah sebagai sebuah bentuk daerah istimewa). Kemunculan bekas kerajaan/kesultanan tersebut bukan bertujuan untuk memisahkan diri dari NKRI tapi diakui pemerintah sebagai bentuk dari kekayaan budaya nusantara namun dalam perjalannya itu, selain menimbulkan khasanah budaya daerah yang kaya nilai historis memunculkan pula sisi negatifnya yaitu munculnya klaim atas siapa yang paling berhak menjadi penerus dari bekas kerajaan/kesultanan tersebut. Banyak terjadi perselisihan diantara keturunannya untuk saling klaim siapa yang paling berhak dan pantas meneruskannya. Orientasi kekuasaan (menjadi bupati, walikota, atau Gubernur) dalam satu wilayah kadang menjadi pemicu semakin memperparah keadaan tersebut. Selain yang berorientasi pada kekuasaan ada juga yang berorientasi pada harta kekayaan, ladang usaha, dll. Adalah sangat ironis dan picik sekali jika itu menjadi tujuan utama dan hanya berfikir untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu saja, memanfaatkan klaim keturunan untuk dijadikan alat mengejar kekuasaan dan harta semata. Sejarah Sultan Ibrahim Chaliludin telah ditulis resmi oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 1953 oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia dengan judul bukunya “Republik Indonesia Propinsi Kalimantan”. Buku itu merupakan “Buku Peringatan Kalimantan” yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia saat itu dalam bentuk sejilid untuk setiap Propinsi (kalimat tersebut termuat dalam kata sambutan Djawatan Penerangan Propinsi Kalimantan). Buku Republik Indonesia Propinsi Kalimantan adalah Buku Peringatan VII TAHUN KALIMANTAN yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia. Dalam Buku tersebut, pada Bab VI tentang Sedjarah Radja-Radja di Kalimantan pada halaman 405-409 mengisahkan Keradjaan Pasir dimana di dalamnya juga memuat sejarah Sultan Ibrahim Chaliluddin. Kata Sambutan dari buku ini ditulis oleh Dr. Moerdjani selaku Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Kalimantan dan Kolonel Sadikin selaku Panglima Territorium VI, sebagai pembesar tertinggi Pemerintah Sipil dan Ketentaraan. Tentunya buku ini dibuat oleh Pemerintah Indonesia tidak asal terbit tapi berdasarkan kajian ahli-ahli sejarah dan saksi sejarah yang saat itu masih hidup. Sultan Ibrahim Chaliludin wafat pada tahun 1930, sedangkan istri beliau, Ratu Waroe wafat pada tahun 1944, artinya pada saat buku tersebut disusun oleh Pemerintah Indonesia saat itu, saksi-saksi sejarah ada yang masih hidup, hanya terpaut 23 tahun kurang setelah wafatnya Sultan Ibrahim Chaliludin, bahkan hanya terpaut kurang dari 9 tahun sejak wafatnya Ratu Waroe. Pemerintah Indonesia tidak punya kepentingan untuk merekayasa sejarah Sultan Ibrahim Chaliluddin, jadi apa yang ditulis dalam buku tersebut adalah benar dan sesuai dengan fakta apa adanya. Tidak ditambah atau pun dikurangi, apalagi saat buku tersebut disusun masih banyak saksi sejarah yang masih hidup. Mana mungkin pemerintah Indonesia membuat sebuah sejarah bohong saat itu, apalagi saat itu Pemerintah Indonesia masih berumur jagung dan belum begitu stabil keadaanya. Belanda saat itu masih tetap merongrong pemerintah Indonesia dengan agresi-agresi militernya. Propinsi Kalimantan sendiri saat itu masih cukup muda bergabung dengan Republik Indonesia (Kalimantan bergabung secara resmi dengan Indonesia tanggal 10 April 1950 ~ lihat halaman 17 dalam buku tersebut) jadi adalah menjadi suatu kekeliruan jika pemerintah Indonesia saat itu berani membuat sejarah bohong. Jika buku tersebut dianggap bohong maka Presiden saat itu, Soekarno dan Menteri Penerangan saat itu harus mempertanggungjawabkannya karena buku itu adalah buku sejarah yang diterbitkan resmi oleh Pemerintah Indonesia. Adanya buku-buku sejarah Sultan Ibrahim Chaliluddin yang muncul belakangan ini memuat cerita sejarah yang tidak sama dengan yang ditulis oleh buku resmi Pemerintah Indonesia bahkan menjungkir balikan fakta yang sebenarnya patut saya sesali. Apalagi buku tersebut ditulis oleh orang-orang yang tidak mengetahui persis sejarah yang sebenarnya dari Sultan Ibrahim Chaliluddin tapi berdasarkan cerita dari mulut ke mulut yang muncul belakangan bahkan hanya dari cerita kakek/neneknya yang hidupnya saja tidak sejaman dengan Sultan Ibrahim Chaliluddin dan parahnya lagi buku-buku tersebut muncul dan diterbitkan oleh kalangan yang mengatas namakan keturunan Kesultanan Paser yang tidak didasari dengan bukti-bukti otentik sejarah Kesultanan Paser. Saya tidak tahu persis apa maksud dibalik semua ini, karena merekalah yang tahu alasannya mengapa membuat cerita sejarah yang jauh menyimpang dari yang sebenarnya bahkan menjungkirbalikan fakta dan sejarah yang sebenarnya terjadi. Selain buku resmi pemerintah Indonesia tersebut, atas jasa-jasanya, Sultan Ibrahim Chaliluddin pada tanggal 13 Agustus 1999, pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Presiden Republik Indonesia saat itu BJ. Habibie mengeluarkan Keppres RI No. 077/TK/TAHUN 1999 dan menganugerahi Sultan Ibrahim Chaliluddin Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama Nomor : 3638/VI/1999. Hal ini membuktikan bahwa Sultan Ibrahim Chaliluddin adalah seorang yang berjasa besar terhadap NKRI bukannya penghianat seperti yang diisukan selama ini. Tentunya Presiden Indonesia tidak akan sembarangan mengeluarkan Tanda Bintang Jasa Utama, kalau kemudian ada yang berfikir sebaliknya artinya menganggap Presiden Indonesia saat itu telah melakukan kebohongan publik dan bisa dituntut karenanya. Karena telah lalai mengeluarkan sebuah penghargaan pada seseorang yang tidak berhak mendapatkannya. Apakah hal ini tidak cukup bukti bahwa Sultan Ibrahim Chaliluddin itu bukan sultannya Belanda tapi seorang pejuang. Terkait dengan ditunjuknya beliau (Sultan Ibrahim Chaliluddin) sebagai Presiden Sarikat Islam Indonesia Wilayah Timur oleh para sesepuh dan ulama saat itu menunjukan bahwa Sultan didukung oleh kalangan ulama. Apakah anda menyangsikan keputusan para ulama saat itu sehingga memilih Sultan Ibrahim Chaliluddin sebagai pemimpin SI. Tidakkah anda tahu bahwa peperangan yang terjadi di Paser saat itu lebih dikenal dan didokumentasikan oleh Belanda sebagai Perang Pemberontakan SI, dan tidak bisa disangkal lagi, pimpinan SI saat itu (Sultan Ibrahim Chaliluddin) dianggap pihak Belanda adalah orang yang paling bertanggung jawab atas terjadinya peperangan tersebut. Dan tentunya adalah wajar jika tanggung jawab itu akan melekat pada diri ketuanya yaitu Sultan Ibrahim Chaliluddin, maka Sultan Ibrahim Chaliluddin pun ditangkap dan diasingkan oleh pihak Belanda. Saya menghormati dan menghargai jasa-jasa dari para pendahulu kita, tidak terkecuali dari raja-raja atau sultan-sultan yang pernah berkuasa di Kerajaan Sadurangas/Kesultanan Paser. Apa yang terjadi pada diri beliau ini semuanya, pada jaman kolonial Belanda pernah menjadi korban kelicikan Belanda. Apa yang terjadi pada diri Sultan Mohamad Ali (berdasarkan buku tersebut saat Kesultanan Pasir terpecah menjadi 2 bagian yaitu Sultan Abdurrachman yang dinobatkan rakyat di Benoa dan Sultan Adji Mohamad Ali yang dinobatkan Belanda di Muara Pasir) tetap saya hormati dan junjung tinggi keduanya sebagai Sultan yang pernah berkuasa di Kesultanan Paser. Karena pada intinya meski pun Sultan Adji Mohamad Ali dinobatkan Belanda pada akhirnya beliau ini pun menjadi korban Belanda. Jadi siapa pun itu dan dari keturunan Sultan keberapa pun itu, kita ini saudara kalau kita telisik asal usul mereka itu semuanya memiliki garis keturunan dan darah yang sama, mengapa diantara kita harus saling menjatuhkan? Bukankah lebih indah menjalin tali silaturahim ketimbang mencari perbedaan dan membuat jurang pemisah? Berpolemik hanya akan menguras tenaga saja, mari kita junjung tinggi persaudaraan dan berfikir positif untuk kemajuan Indonesia pada umumnya dan kesejahteraan rakyat Paser pada khususnya dengan berbuat sesuatu yang nyata daripada hanya berkata-kata. Terkait dengan adanya isue bahwa Sultan Ibrahim Chaliluddin tidak memiliki keturunan seperti yang selama ini beredar, perlu saya jelaskan bahwa pada dokumen resmi pemerintah Jepang yang berkuasa saat itu (dokumen bertahun 1944 resmi dan aslinya masih saya simpan di rumah saya) secara jelas dinyatakan bahwa Sultan Ibrahim Chaliluddin memiliki anak, dan salah seorang cucu dari Sultan Ibrahim Chaliluddin yaitu kakek saya Pangeran Adjie Ahmad Mulia diberi ijin secara tertulis oleh pihak Jepang untuk menguburkan neneknya, Ratu Waroe (istri Sultan Ibrahim Chaliluddin) untuk dimakamkan di tanah pekuburan Raja-Raja Kalimantan di Joglo, Cianjur – Jawa Barat. Isue Sultan Ibrahim Chaliluddin tidak memiliki anak muncul belakangan, jauh setelah Sultan Ibrahim Chaliluddin dan Ratu Waroe wafat dan isue tersebut dihembuskan disaat para pelaku sejarah dan saksi sejarah telah wafat. Namun dokumen itu telah menjadi saksi sejarah yang tidak bisa terbantahkan bahwa Sultan Ibrahim Chaliluddin memiliki keturunan. Mengenai isue Sultan Ibrahim Chaliluddin hanya memiliki anak angkat saja, mari kita kembali ke jaman penangkapan Sultan oleh Belanda sampai diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat. Saat ditangkap oleh Belanda seluruh anggota keluarga Sultan (istri & anaknya) beserta pembesar kerajaan diangkut menggunakan kapal perang Belanda. Saat ini, isue yang beredar adalah Sultan hanya memiliki beberapa anak angkat dan salah satunya Pangeran Abdul Wahid. Kalau Sultan memiliki banyak anak angkat, mengapa hanya Pangeran Abdul Wahid (anak Sultan) saja yang ada di keraton saat penangkapan oleh pihak Belanda tersebut terjadi? Kemanakah anak-anak angkat yang lainnya? Apakah mereka tidak serumah dengan Sultan? Mengapa Belanda hanya menangkap Pangerah Abdul Wahid saja? Kalau Pangeran Abdul Wahid adalah anak angkat, mengapa anak-anak angkat lainnya tidak ditangkap oleh Belanda? Bukankah adalah sebuah kecerobohan kalau Belanda hanya menangkap satu anak angkat saja, sedangkan anak angkat lainnya tidak ditangkap? Hal ini menjadi bukti kuat lainnya selain Dokumen Jaman Jepang yang saya miliki tersebut bahwa Sultan memang memiliki anak asli (Pr. Abdul Wahid) dan selain itu Sultan juga mengangkat anak angkat lainnya yang tidak berada di keraton sepanjang hari. Sungguh tidak terpuji dan keji, hanya karena kepentingan tertentu, ada pihak yang sengaja membuat isue bahwa Sultan tidak memiliki keturunan sehingga, keberlangsungan kesultanan jatuh pada pihak lain, yang bukan dari keturunan sah Sultan Ibrahim Chaliluddin yang saat ini masih ada. Terkait dengan adanya isue bahwa Sultan Ibrahim Chaliluddin dan istri beliau, Ratu Waroe saat terjadi penangkapan membawa seluruh hartanya, perlu saya garis bawahi Sultan ketika ditangkap Belanda pada satu malam di bulan Pebruari tahun 1916 sampai terakhir diasingkan dan wafat di Cianjur, Jawa Barat tidak membawa harta berlimpah seperti yang selama ini beredar. Sultan di Cianjur hanya menempati satu rumah selama pengasingannya di Cianjur. Semua barang-barang kerajaan ditinggalkan di keraton, beliau hanya membawa barang secukupnya. Kalaulah beliau membawa seluruh hartanya maka keturunan beliau di Cianjur sudah pasti akan kaya raya tidak perlu bersusah payah mencari pekerjaan, cukup menjadi pengusaha saja. Kenyataannya lain, keturunan Sultan di Cianjur tidak ada yang kaya, semua hidup biasa-biasa saja, baik yang bekerja di instansi pemerintah maupun swasta. Sewaktu saya berkunjung (Maret 2013) ke Paser, Kalimantan Timur, saya bertemu dengan salah seorang cucu yang mengaku salah satu anak angkat dari Sultan Ibrahim Chaliludin (bernama ibu Zahra, istri dari bpk. Azan yang merupakan Wakil Ketua dari K3P = Kerukunan Keluarga Kerajaan Paser) mengatakan pada saya, bahwa saat masih kecil (menurut pengakuannya, beliau lahir tahun 1954) dia tinggal dibekas keraton kesultanan Paser yang sekarang menjadi Museum Keraton Sadurangas, saat beliau tinggal disana, banyak sekali benda-benda kerajaan yang tersimpan disana termasuk beberapa buah peti yang berisi permata katanya, namun saat ini benda-benda tersebut raib entah kemana. Dari hasil pembicaraan saya tersebut diatas saya bisa menarik kesimpulan, artinya pada saat itu sekitar tahun 50-an, benda-benda kerajaan masih tesimpan di keraton. Lalu siapa yang mengambil semua itu, bukankah Sultan & Istrinya juga sudah wafat? Keturunannya? Keturunan yang mana? Saya sebagai salah satu keturunan yang sah dari Sultan Ibrahim Chaliluddin untuk pertama kalinya datang kesana sejak Sultan Ibrahim meninggalkan keraton. Dan perlu saya tegaskan pula bahwa tidak pernah ada satu pun keturunan Sultan yang pernah kesana sampai akhirnya saya pada bulan Maret 2013 berkesempatan untuk datang dan berkunjung ke Keraton. Karena sudah cukup lama terpisah, selama disana saya berusaha untuk mencari tahu apakah masih ada saudara-saudara saya yang tinggal disana untuk menjalin tali silaturahim saja, tidak lebih dari itu. Tapi saya begitu kaget sewaktu disana karena banyak sekali cerita-cerita yang tidak sejalan dengan sejarah dan fakta yang sebenarnya. Bahkan saya mendengar ada dokumen-dokumen atas nama Sultan Ibrahim Chaliluddin yang dikuasai oleh pihak tertentu bukan oleh pemilik sahnya. Meski saya miskin, saya tidak tertarik dengan kekuasaan dan harta tapi menjadi sedih ketika Kakek Buyut saya, Sultan Ibrahim Chaliluddin didiskreditkan, diputar balikan faktanya bahkan dianggap tidak punya keturunan dan harta beliau (dokumen atas nama Sultan Ibrahim Chaliluddin) disana pun dikuasai oleh pihak-pihak tertentu yang selama ini justru anti menentang sejarahnya dan mendiskreditkannya. Marilah kita bijaksana saudaraku, berlaku bijaklah sejak kita lahir. Salam hormat untuk seluruh keturunan Sultan Paser Wassalam Adjie Benni Sarief Firmansyah Chaliludin
15 Apr 2013. Adjie Benni Sarief Firmansyah Chaliludin
Betulkah Sultan Ibrahim Chaliluddin telah menjual Kesultanan Paser? Oleh : Adjie Benni Sarief Firmansyah Chaliludin Segelintir orang dengan tujuan entah apa, menyadur tulisan saya yang ada di situs http://kesultanan_pasir.tripod.com dan kemudian dengan seenaknya (entah disengaja atau tidak) memelintir cerita sejarah tersebut dengan mengatakan Sultan Ibrahim Chaliludin menjual Kesultanan Paser pada Belanda. Seperti juga pada tulisan saya sebelumnya tentang “Kontroversi Sejarah Sultan Ibrahim Chaliluddin”, tulisan yang ada disitus ini pun didasarkan pada buku resmi pemerintah Indonesia yang diterbitkan tahun 1953 dengan judul “Republik Indonesia Propinsi Kalimantan”. Sebelum saya membahas tentang kontroversi penjualan Kesultanan Paser kepada Belanda, saya akan mengajak Anda dulu untuk kilas balik memahami bagaimana proses pembuatan situs tersebut saya buat pada tahun 2002. Saat pertama kali saya merancang isi situs tersebut pada sekitar tahun 2000-an sampai menjelang tahun 2002, sumber referensi (selain dokumen milik pribadi yang saya miliki) yang terkait dengan Kerajaan Sadurangas/Kesultanan Paser sangat minim sekali yang beredar di Internet (Silakan Anda bertanya pada sejarawan Belanda yang bernama Donald P. Tick yang menghubungi saya saat itu sekitar tahun 2003-2004 untuk meminta data-data Kesultanan Paser yang begitu sulit didapatkannya). Sewaktu saya menginputkan kata kunci “Sultan Ibrahim Chaliludin atau pun Sultan Ibrahim Khaliluddin” atau kata kunci variasi lainnya yang terkait dengan informasi Kesultanan Paser, tak ada satu pun halaman yang dimunculkan oleh mesin pencari Google tersebut. Begitu pun dengan situs pencari lainnya. Informasi yang terkait dengan Kerajaan Sadurangas/Kesultanan Paser saat itu hanya muncul di situs Taman Mini Indonesia Indah, itu pun hanya sekilas saja, tidak spesifik, hanya menyebutkan adanya Kesultanan Pasir di Kalimantan Timur selain Kesultanan-Kesultanan lainnya yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur. Situs yang saya buat (http://kesultanan_pasir.tripod.com) adalah merupakan satu-satunya situs yang mengupas dan menceritakan kerajaan Pasir saat itu. Berbeda sekali dengan kondisi saat ini, dimana informasi yang terkait dengan Sultan Ibrahim Chaliluddin dan Kerajaan/Kesultanan Paser telah begitu mudah didapatkan dari mesin pencari Google. Informasinya tentang “terjualnya” (perhatikan tulilsan kata terjual yang diberi tanda petik) saya muat sama persis seperti yang ada dalam buku resmi terbitan pemerintah Indonesia tersebut. Kalau saja saya ingin bertindak picik, tentunya kisah sejarah tentang “terjualnya” Kesultanan Paser tersebut tidak perlu saya munculkan, bahkan sebisa mungkin saya hapus. Tapi tidak saya lakukan, saya ingin menuliskan cerita sejarah itu apa adanya tanpa adanya rekayasa demi untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu saja. Namun apa yang terjadi setelah itu, banyak sekali tulisan-tulisan yang belakangan berdedar di internet atau pun buku yang mengutip tulisan saya itu tidak secara utuh dan hanya mengambil kata “terjualnya” Kesultanan Paser dengan kalimat Sultan Ibrahim Chaliluddin telah Menjual Kesultanan Paser kepada Belanda. Baik, saya akan kutip ulang tulisan tersebut sesuai dengan apa yang ada di buku resmi Pemerintah Indonesia tanpa mengurangi satu huruf pun atau mengubah satu ejaan pun. Dikutip dari Buku Republik Indonesia Propinsi Kalimantan pada halaman 409 alinea ke-4. “Akan tetapi walaupun demikian, bagi pihak Belanda belum djuga merasa puas dengan Sultan jang baru itu dan tetap mempunjai keinginan untuk mendjadikan Keradjaan Pasir mendjadi daerah langsung jang diperintah oleh Belanda, apa pula sikap dan tjara Sultan tidak begitu mudah dipengaruhi dan diperalat Belanda, karena Sultan Ibrahim Chaliluddin mempunjai pengaruh besar dan fanatik pada agama Islam, maka Belanda dengan mempergunakan akal busuknja mengadu-dombakan kalangan anak-anak bangsawan Pasir, sehingga timbul seakan-akan hendak terdjadi perebutan kekuasaan. Keadaan jang demikian ini dipergunakan Belanda seakan-akan mempertundjukkan sikap dan budi baiknja untuk mengatasi keadaan, dengan djalan membudjuk Sultan serta Bangsawan-bangsawan lainnja untuk sementara waktu menjerahkan kekuasaannja pada Pemerintah Belanda dan sementara itu diberi pengganti kerugian kepada Sultan dan beberapa anak bangsawan lainnja sedjumlah f. 375.000.- (tiga ratus tudjuh puluh lima ribu rupiah), jang terdjadi pada tahun 1906, dimana kemudian oleh pihak Belanda dikatakan, bahwa Keradjaan Pasir telah dibeli oleh Pemerintah Belanda.” Mari kita lihat kalimat itu satu persatu dengan teliti : 1. “Belanda berkeinginan untuk menjadikan Kerajaan Pasir menjadi daerah langsung yang diperintah oleh Belanda”. Hal ini menunjukan bahwa Belanda saat itu tidak sanggup dan berani secara terang-terangan mengambil alih kekuasaan kerajaan (berkonfrontasi langsung secara fisik) dari tangan Sultan Ibrahim Chaliluddin. 2. “Sikap dan cara Sultan tidak mudah dipengaruhi dan diperalat Belanda”. Hal ini menunjukan bahwa Sultan Ibrahim Chaliluddin bukannya Sultannya Belanda bahkan Sultan Ibrahim Chaliluddin adalah orang yang sangat sulit untuk dipengaruhi atau diperalat oleh Belanda. 3. “Sultan Ibrahim Chaliluddin mempunyai pengaruh besar dan fanatik pada agama Islam”. Hal ini menunjukan Sultan Ibrahim Chaliluddin adalah orang yang taat beragama Islam jadi wajar kalau para sesepuh dan ulama saat itu mendukung beliau menjadi Sultan di Kerajaan Pasir, bahkan dikemudian hari setelah Sultan terpaksa harus turun tahta pun, para alim ulama tersebut bahkan menjadikan beliau sebagai pimpinannya dengan memilihnya sebagai Presiden Sarikat Islam (SI). Jadi ada segelintir orang yang menganggap Sultan tidak didukung kalangan ulama menjadi terbantahkan karenanya. 4. “Belanda menggunakan akal busuknya mengadu-dombakan kalangan anak-anak bangsawan Pasir, sehingga timbul seakan-akan hendak terjadi perebutan kekuasaan”. Hal ini menandakan bahwa pada saat itu situasi dan kondisi kerajaan ada dalam masa kritis dimana antar anak bangsawan telah saling menjurigai dan saling tuduh akan terjadinya perebutan kekuasaan. Dan hal ini pun mengandung pengertian bahwa diantara anak-anak bangsawan tersebut ada yang sudah terhasut dan bahkan mungkin bekerja sama dengan Belanda. 5. “Belanda dengan akal busuknya membujuk Sultan serta Bangsawan-bangsawan lainnya untuk sementara waktu menyerahkan kekuasaannya pada pemerintah Belanda”. Pertama, penyerahan kekuasaan itu hanya bersifat sementara, dan tidak ada transaksi jual-beli kerajaan saat itu. Kedua, Hal ini menunjukan sikap dan jiwa negarawan Sultan Ibrahim Chaliluddin bahwa Sultan lebih memilih mundur dan meletakan tahtanya untuk sementara waktu daripada timbul perselisihan diantara anak-anak bangsawan Pasir saat itu. Karena kalau saja Sultan saat itu menolak menyerahkan sementara kekuasaannya, bukan tidak mungkin akan terjadi perang saudara dan saling bunuh diantara anak bangsawan Pasir untuk saling berebut kekuasaan. Bukankah ini tindakan yang begitu bijak yang dilakukan Sultan saat itu demi menjaga keutuhan dan persatuan keluarga dan keberlangsungan kerajaan (ingat perjanjian ini hanya bersifat sementara sampai suasana di kerajaan menjadi kondusif). Sebuah pilihan yang cukup sulit saat itu bagi Sultan, antara bertahan menjadi raja dengan risiko terjadinya pertumpahan darah antarsesama anak bangsawan Pasir atau memilih turun tahta sementara waktu, demi menjaga keutuhan kerajaan. Dan Sultan lebih memilih turun tahta sementara waktu. Tidakkah ini sebuah pilihan yang cukup bijaksana pada saat itu? 6. “dan sementara itu , Belanda memberi pengganti kerugian kepada Sultan dan beberapa anak bangsawan lainnya sejumlah f. 375.000.-“. Perhatikan kalimat itu baik-baik, untuk kerelaannya Sultan turun tahta untuk sementara waktu (bukan untuk dijual atau terjadi transaksi jual-beli) Belanda kemudian mengganti kerugian kepada Sultan dan beberapa anak bangsawan lainnya. Ini menandakan bahwa Sultan tidak sendirian menerima uang kerelaannya untuk melepaskan sementara waktu tahtanya itu demi keutuhan kerajaan, tapi juga merelakan uang pengganti tersebut untuk berbagi bersama-sama dengan anak bangsawan Pasir lainnya. Apakah ini tidak ironi? Sultan yang dengan terpaksa harus turun tahta untuk sementara waktu tapi orang lain (anak bangsawan Pasir lainnya) ikut menerima ganti ruginya? Jadi disini siapa sih sebenarnya yang telah menjadi korban konspirasi busuk ini? Sultan, Belanda, atau Anak Bangsawan Pasir lainnya yang berkonspirasi dengan Belanda? Mari kita jujur menilainya dengan hati nurani yang bersih! 7. “dimana kemudian Belanda mengatakan Kerajaan Pasir telah dibeli”. Hal yang sudah cukup jelas. Bahwa tidak pernah ada transaksi jual-beli kerajaan saat itu. Belandalah yang dikemudian hari mengklaim secara sepihak bahwa telah terjadi transaksi jual-beli kerajaan sehingga kerajaan dinyatakan telah dibeli oleh Belanda. Dan karena hal ini jugalah, Sultan merasa telah dikhianati oleh Belanda hingga kemudian Sultan mengorganisir perjuangan melawan Belanda. Perang melawan Belanda tersebut didukung rakyat Paser yang mulai terjadi bulan Juli tahun 1915 sampai akhir tahun 1916, dimana Belanda menyebutkan dalam dokumentasi resminya sebagai Perang Pemberontakan SI (selengkapnya lihat situs saya http://kesultanan_pasir.tripod.com. Perang itu sendiri dimulai dengan permintaan Sultan terhadap Pangeran Singa Maulana (Panglima Wana) yang ada di Modang - Paser Utara untuk mengatur perlawanan terhadap tentara Belanda yang ada di Tanah Grogot pada pertengahan tahun 1915. Perang itu tidak begitu saja terjadi, ada pemicunya dan ada otak intelektual di balik semua itu. Walau pun pada awalnya Sultan berpura-pura baik terhadap Belanda tapi akhirnya ketahuan juga, bahwa Sultan Ibrahim Chaliluddin inilah yang sebenar yang menjadi otak intelektual dibalik perang perjuangan rakyat Paser tersebut sehingga pada bulan Pebruari tahun 1916, Sultan ditangkap dan diasingkan oleh Belanda. Pertanyaannya adalah kenapa fakta sejarah tersebut telah dikaburkan dengan menghilangkan peran Sultan Ibrahim Chaliluddin pada masa peperangan tersebut? Apakah peperangan itu timbul dengan sendirinya tanpa adanya sebab musababnya, tanpa ada otak intelektual dan tanpa ada pemimpinnya? Apakah penangkapan Sultan pada bulan Pebruari 1916 (saat peperangan itu terjadi/ dipertengahan era peperangan melawan Belanda) itu hanya kebetulan saja waktunya tanpa terkait dengan peristiwa peperangan tersebut sehingga peran Sultan pada peristiwa tersebut oleh segelintir orang kemudian dihapuskan? Adalah benar, bahwa peperangan tersebut adalah perang perjuangan rakyat Paser, bukan hanya Sultan saja tapi seluruh rakyat Paser, tapi apakah fakta sejarah tersebut kemudian layak untuk menghapus peran Sultan Ibrahim Chaliluddin dalam perang melawan Belanda tersebut? Beberapa tulisan yang muncul belakangan ini dan menghapuskan peran Sultan dalam peperangan tersebut terkesan aneh, seperti ingin menutupi sejarah yang ada bahkan memutar balikan fakta yang sebenarnya terjadi. Wallahualam, hanya Allah yang tahu apa maksud dan tujuan dari mereka ini semua.
11 Okt 2013. Dadang Hikmat
Ass. Bapak Adjie BSFC Perkenalkan saya, zuriat generasi III Sultan Hidayatoellah, sultan terakhir yang diasingkan ke Cinjur thn 1863. 1). Saya tertarik dan sangat mengapresiai komentar tentang leluhurnya. 2) Keadaan yang mirip terjadi juga dalam penulisan Kesultanan Banjar, bahkan akhir2 ini banyak buku2 pelajaran Tk SMU sudah merasa perlu untuk memuat sejarah Kesultanan Banjar. 3). Apakah sudah tahu bahwa di komplek Makam St. Hidayatoelah dan makam Pr. Ibrahim Chaliluddin, apakah itu makam beliau. 4). Tanggal 23 Nov 2013, ada acara Haul di makam tepatnya jl. Pr. Hidayatullah, kampung Joglo - Cianjur. Hp. o812 8601 9338. Teria kasih. Wasalam
12 Nov 2013. Adjie Benni Sarief Firmansyah Chaliludin
waalaikumsalam wr. wb., 1. terima kasih atas apresiasi yang Bapak berikan; 2. betul Pak, sangat disayangkan sekali kalau sejarah ditulis hanya berdasarkan kepentingan pihak-pihak tertentu saja dengan tidak mempertimbangkan fakta dan realitas sejarah yang ada. Mudah-mudahan usaha pelbagai pihak untuk meluruskan sejarah dengan selalu mengedepankan fakta sejarah yang sesungguhnya seperti yang terjadi pada leluhur kita dapat terealisasikan dengan cara-cara bijak, luhur dan terhormat; 3. Ya, itu adalah makam tempat dimana Sultan Ibrahim Chaliluddin dan Pangeran Hidayatoellah dimakamkan, tepatnya di daerah Joglo, Cianjur, Jawa Barat dan menjadi tempat yang dibawah pengawasan Dinas Pariwisata Kabupaten Cianjur; Terakhir pada tanggal 18 Oktober 2013 yang lalu, kami kedatangan rombongan dari pengurus K3P (Kerukunan Keluarga Kesultanan Paser) dan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Paser, Kalimantan Timur yang berkenan untuk bertemu dengan kami, keturunan Sultan Ibrahim Chaliludin dan sekaligus berziarah ke makam beliau. Kebetulan pada acara tersebut, saya ditunjuk keluarga besar untuk menjadi juru bicara keluarga Sultan Ibrahim Chaliluddin yang tinggal di Cianjur, Jawa Barat; 4. Terkait dengan Haul, mungkin Bapak bisa menghubungi langsung pengurus Yayasan Pangeran Hidayatoellah yang ada disebelah makam, yaitu Bapak Bonang; No HP beliau akan saya kirimkan melalui pesan singkat kepada Bapak Terima kasih, Wassalam Adjie Benni S. F. Chaliludin (085722954499)
29 May 2014. Beben Sarentes
no komen
23 Feb 2015. rizaldi
really good
10 Aug 2016. hadi setiadi
Ben, tolong cariin dokumen atau kwitansi yg syah (otentik) penyerahan uang ganti rugi dari Pemerintah Hindia Belanda kepada Kesultanan Pasir. Tanpa dokumen yg syah tsb, itu riwayat tsb diatas oleh pengadilan Mahkamah riwayatnya ini bisa dianggap cerita dongeng yg tidak berarti apa apa

Berikan komentar anda :

Silakan Login Untuk Komentar

Silakan Login atau Mendaftar terlebih dahulu jika anda belum menjadi anggota.

 Kolom untuk yang sudah menjadi member
Email
Password