Multiculturalism in Vietnam

Yogyakarta, Melayuonline.com - Bertempat di ruang A 201 Fakultas Ilmu Budaya -Universitas Gadjah Mada (FIB-UGM), kemarin (20/10), Pusat Studi Sosial Asia Tenggara (PSSAT) UGM bekerja sama dengan Laboratorium Antropologi untuk Riset dan Aksi (LAURA) menggelar diskusi bertemakan “Multiculturalism in Vietnam”. Diskusi ini menghadirkan pembicara Nguyen Thanh Tuan, Kepala Southeasts Asian Studies USSH, Vietnam Nasional University (VNU) dan Dr. Aris Arif Mundayat, Direktur PSSAT UGM serta moderator Hendro Kumoro, M.Hum, Dosen Sastra Nusantara FIB-UGM.

Diskusi ini memiliki dua tujuan, yaitu pertama, memperkenalkan wajah keberagaman budaya masyarakat Vietnam, baik dari sisi agama, suku bangsa, wilayah, maupun ekonomi. Kedua, mendorong mahasiswa UGM, baik ditingkat S1, S2, maupun S3 untuk melakukan studi tentang Vietnam. “Hal ini penting untuk disampaikan karena selama ini studi tentang Vietnam masih sedikit dilakukan oleh mahasiswa UGM. Oleh karena itu, PSSAT UGM dan VNU akan membantu mencarikan beasiswa bagi mahasiswa tersebut”, kata Mas Aris, panggilan akrab Dr. Aris Arif Mundayat.

Vietnam adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang memiliki kekayaan budaya menakjubkan. Saat ini, Vietnam dihuni oleh 54 suku bangsa yang berada dalam enam daerah budaya berbeda, yaitu Bac Bao, Tag Bac, Viet Bac, Trung Bo, Tai Nguyen, dan Nambo Chia. Enam daerah budaya ini tersebar dalam tiga wilayah yang dibagi oleh pemerintah Kolonial Prancis, yaitu:

1. Wilayah Utara yang dihuni oleh suku bangsa Bac Bao, Tag Bac, dan Viet Bac. Wilayah ini banyak mendapat pengaruh budaya dari India yang masuk pada abad 1 M dan China yang masuk pada abad 3 M. Dengan pengaruh seperti itu,  penduduk di wilayah Utara ini banyak yang menganut agama Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu.
2. Wilayah Tengah yang dihuni oleh suku bangsa Trung Bo. Kondisi budaya di wilayah ini hampir sama dengan wilayah Utara.
3. Wilayah Selatan yang dihuni oleh suku bangsa Tai Nguyen dan Nambo Chia (Melayu). Wilayah Selatan ini banyak mendapat pengaruh dari Arab yang masuk pada abad 9 M dan Barat yang masuk pada abad 19 M, sehingga penduduknya banyak beragama Islam dan Kristen.

Seusai paparan dari para pembicara, dalam sesi diskusi muncul sebuah pertanyaan menarik, yaitu apakah negara Vietnam ikut campur dalam kehidupan beragama masyarakatnya? Misalnya, apakah Departemen Agama atau setiap masyarakat harus mencantumkan agama yang dipeluknya dalam kartu identitas mereka seperti halnya dalam KTP warga Indonesia?

Nguyen Than Tuan lantas menjawab, bahwa negara Vietnam membebaskan warganya untuk memeluk atau tidak memeluk agama. Bahkan, orang yang tidak beragama pun dianggap sebagai agamanya, sehingga di KTP warga Vietnam yang ditulis hanya ada dua kategori, yaitu agama dan non agama. Dalam KTP juga tidak disebutkan status perkawinan seseorang, karena seorang warga Vietnam baru diperbolehkan memiliki KTP setelah menikah dan berumur di atas 18 tahun, dengan demikian mereka yang memiliki KTP pasti sudah menikah.

Yusuf Efendi (brt/09/08-10)

Tuliskan komentar Anda !