Minggu, 16 Agustus 2026 |Isnain, 2 Rab. Awal 1448 H
Pengunjung Online : 0
Hari ini
:
192
Kemarin
:
23.793
Minggu kemarin
:
179.363
Bulan kemarin
:
11.454.048
Anda pengunjung ke 105.216.314 Sejak 01 Muharam 1428 ( 20 Januari 2007 )
AGENDA
Belum ada data - dalam proses
Berita
24 november 2010 02:00
Cagar Budaya Lombok Barat Segera Direnovasi
Lombok Barat, NTB- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum segera melakukan renovasi cagar budaya di Kabupaten Lombok Barat.
"Dalam perencanaan 2011 kami mengajukan renovasi untuk kawasan Pura Lingsar dan Gerung sebagai ibu kota Kabupaten Lombok Barat," kata Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Provinsi NTB Ananto di Giri Menang, Selasa (23/11).
Ananto yang ditemui saat ekspose program tersebut mengatakan pada 2011 DPU NTB mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp750 juta dari Kementerian Pekerjaan Umum.
Dana tersebut rencananya akan dibagi menjadi dua kegitan, yakni Rp500 juta untuk perencanaan renovasi Pura Lingsar termasuk jalan dan fasilitas pendukung lainnya.
"Sedangkan yang Rp250 juta akan dipergunakan untuk perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) dan lahan parkir di kawasan Gerung," katanya.
Ia menjelaskan, dana sebesar Rp750 juta tersebut merupakan dana tahap awal khusus untuk perencanaan, sedangkan pembangunan fisiknya akan dianggarkan secara bertahap mulai 2012 dan direncanakan berjalan hingga tiga tahun ke depan.
"Program ini bertujuan untuk menjaga dan melestarikan cagar budaya yang ada di masing-masing kabupaten/kota di NTB, tanpa merusak bangunan asli," katanya.
Menurut Ananto, sebelumnya program renovasi cagar budaya di Kabupaten Lombok Barat sudah dilakukan terhadap Taman Narmada yang merupakan peninggalan Kerajaan Karang Asem yang berjalan selama empat tahun.
"Sementara program yang sedang berjalan saat ini adalah renovasi Taman Suranadi yang pada tahun 2011 akan mulai pembangunan fisik dengan dana Rp1,4 miliar," katanya.
Ia menambahkan, dalam setiap pelaksanaan program renovasi cagar budaya ini, pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan Badan Purbakala agar tidak menyalahi aturan. (Ant/OL-3)