Riau Pertama di Sumatera Implementasikan `MDGs`

Pekanbaru- Riau akan menjadi provinsi pertama di Sumatera mengaplikasikan standar pembangunan kesejahteraan masyarakatnya dengan mengacu pada program Mellinium Development Goals (MDGs) dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha sebagai partner.

Hal itu terungkap dalam simposium bertajuk, Bridging Government and Private Sector Contribution to Achieve MDGs, yang diselenggarakan PT Riau Andalan Pulp & Paper (Riaupulp) bekerja sama dengan Pemprov Riau di Hotel Aryaduta, Pekanbaru, Senin (19/11). Simposium yang diikuti sekitar 250 peserta dari berbagai kalangan dan menghadirkan 13 pembicara itu, dibuka Gubernur Riau HM Rusli Zainal yang diwakili Asisten III Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Ir Herliyan Saleh MSc.

Deputi Head of MDGs Support Unit UNDP Indonesia Abdurrahman Syebubakar juga membenarkan hal tersebut. Ia merasa gembira, karena Riau secara cepat sudah merespon program PBB tersebut.  “Belum banyak daerah di luar Jawa yang melaksanakannya. Riau yang pertama di Sumatera. Sedangkan daerah lainnya adalah NTB dan Sulawesi Utara,” katanya ketika tampil sebagai salah seorang pembicara.

Sementara Gubernur Riau (Gubri) dalam sambutan tertulisnya mengatakan, strategi pembangunan jangka pendek Riau 2003-2008 yang dikenal dengan K2I (Memberantas Kebodohan, dan Kemiskinan dan Pembangunan Infrastruktur), adalah juga implementasi dari sasaran program MDGs. Hasil-hasil yang dicapai sampai tahun 2007 menunjukkan Riau berhasil mendekati standar-standar dan kriteria yang dipakai MDGs. Karena itu, Pemprov Riau mendukung penuh upaya implementasi MDGs itu di Riau dan mendesak sektor swasta, khususnya dunia usaha terlibat penuh dan mendukung program tersebut melalui program CSR (Coorporate Social Responsibility) mereka.

Untuk mendukung MDGs, menurut Gubri, telah dilakukan berbagai langkah kongkret. Pertama, melaksanakan pembangunan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan ekonomi pedesaan. Dianggarkan untuk program pemberdayaan desa Rp500 juta per desa dengan tujuan membangun jiwa kewirausahaan.

Kedua, pemberantasan tuna aksara dan pengembangan pendidikan dasar. Dicapai dengan pembangunan berbagai sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan guru, serta peningkatan kesejahteraan guru. Keseriusan ini ditandai dengan pengalokasian dana yang cukup besar di APBD Provinsi dan kabupaten/kota. Bahkan melebihi yang ditetapkan Undang-undang Pendidikan Nasional.

Ketiga, pemenuhan kebutuhan fasilitas kesehatan masyarakat secara holistik. Hal itu ditempuh melalui pembangunan puskesmas plus, rekrutmen dokter, paramedis, dan bidan desa untuk wilayah terpencil. Selanjutnya, menjamin ketersediaan obat dan meningkatkan kesejahteraan dokter dan para medis lainnya. Terakhir menggalakkan kembali posyandu di seluruh pelosok daerah Provinsi Riau.

Keempat, pembangunan infrastruktur jalan, listrik, air, dan telekomunikasi. Perwujudan itu salah satunya dicapai dengan pembangunan jalan-jalan berkualitas melalui proyek multiyears yang telah dimulai sejak tahun 2003. Akses jalan yang menghubungkan seluruh kabupaten/kota se Riau itu terutama Pesisir Pantai Timur Sumatera menjadi basis perekonomian masyarakat.

Lebih lanjut dikatakan Abdurrahman, delapan sasaran MDGs itu, sebenarnya bukanlah hal baru. Hanya sekarang ini dikemas secara lebih baik dan terukur, serta dilaksanakan dengan target waktu dan ukuran yang jelas. “Tahun 2015 merupakan target akhir MDGs harus sukses, sehingga kita semua tahu, apa yang sudah dicapai, dan apa yang belum. Itulah yang membedakan dengan program-program sebelumnya,” lanjutnya.

Menurut Abdurrahman lagi, delapan sasaran MDGs itu lahir dari Deklarasi Mellenium yang disepakati oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September 2000 lalu, yang tujuannya anatara lain; membangun solidaritas internasional untuk pembangunan, kepedulian bersama terhadap isu-isu internasional, dan penegakan kembali nilai-nilai Fundamental. Deklarasi itu kemudian merumuskan delapan goal (sasaran), yakni pertama, menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Kedua,  pendidikan dasar untuk semua. Ketiga, mendorong kesetaraan jender. Keempat, menurunkan angka kematian balita. Kelima, meningkatkan kualitas kesehatan ibu yang melahirkan.  Keenam, memerangi HIV/AIDS, malaria,dan penyakit menular lainnya. Ketujuh, menjamin kelestarian lingkungan hidup. Kedelapan, mengembangkan kemitraan global.

Sangat Memadai  

Pembicara lain yang juga mengungkapkan kelegaannya melihat capaian Riau selama beberapa tahun terakhir ini, adalah Dr Ivan  A Hadar, Kordinator Target MDGs Nasional. Menurutnya, berdasarkan data-data yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik), banyak indikator dari delapan sasaran MDGs itu yang sudah dapat dicapai oleh Riau, sehingga Riau termasuk daerah yang cukup maju di Indonesia, seperti indikator angka kemiskinan, pendidikan, tingkat kesehatan masarakat, penanggulangan penyakit berbahaya, tingkat usia hidup, dan lainnya.

“Jika target MDGs adalah mengurangi 50 persen angka kemiskinan dari yang ada sekarang, Insya Allah Riau akan berhasil tahun 2015. Sekarang saja angka kemiskinan itu sekitar 12 persen,” lanjut Ivan yang pernah lama menjadi wartawan.

Sementara itu, Ketua Bappeda Riau Emrizal Pakis menyatakan optimismenya kalau target MDGs itu akan tercapai di Riau, jika semua pihak bisa bekerja sama. “Untuk itu Pemprov Riau minta dunia usaha saling bekerja sama dan berkordinasi dalam melaksanakan CSR-nya, sehingga sasaran, dana, dan kemampuan SDM yang ada dapat disinergikan,” kata Emrizal yang juga tampil sebagai pembicara.   

Dia mengaku lega, karena data-data yang diketengahkan pihak MDGs Indonesia sama dengan data yang dipakai oleh Pemprov Riau.  “Selama ini kita ribut dan selalu berdebat soal data, sehingga banyak program yang sulit berjalan karena perbedaan persepsi,” tambah Emrizal, yang dalam presentasinya mengetengahkan apa yang sudah dilakukan Riau, dan apa yang akan dilakukan tahun 2008, termasuk anggaran yang disediakan melalui APBD Riau dengan merujuk pada target MDGs tersebut.

Sedangkan PT RAPP sebagai salah satu perusahaan besar di Riau yang sudah melakukan berbagai upaya melalaui CSR-nya, yang juga sebagai penyelenggara simposium, memngetengahkan apa yang sudah mereka lakukan, baik melalui program Community Development (CD) sejak perusahaan itu berdiri, maupuun sekarang dalam format CSR. “Kami senang karena apa yang kami lakukan mendapat support dari Pemerintah Daerah,  UNDP dan MDGs,” kata Direktur RAPP Thomas Handoko. Pihaknya berjanji akan melakukan upaya yang lebih keras, termasuk penyedia anggaran, untuk ikut serta menyukseskan target MDGs 2015 itu.

Simposisum sehari itu juga mengetengahkan beberapa pembicara antara lain pakar pembangunan berkelanjutan Prof Dr RE Soeriaatmaja, Dr Dieter Brulez, Principal Advisor GTZ, Jerman, Fauzi Kadir MM, Tokoh Masyarakat Riau, Alifah Sri Lestari dari ESP- USAID, Dudi Refendi (WWF Riau),  Prof Firdaus LN Phd (Unri), dr Burhanuddin Agung (Dinas Kesehatan Riau), Muslim (Jikalahari Riau), dan Rida K Liamsi (Tokoh Pers).

Bertindak sebagai moderatror untuk empat sesi pembicaraan adalah Taufiqurrahman SE MSc (Unri), Ir Fachrunnas MA Jabbar (RAPP), Edyanus Herman Halim SE MSi (Unri) serta Fabby F Tumiwa (INFID).

Peran serta para peserta cukup besar, melalui berbagai sumbangan pikiran. Salah seorang yang sangat aktif dan kritis adalah Drs Tengku Lukman Jaafar, mantan Sekkretaris Daerah Riau dan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Riau yang mengungkapan pengalamannya selama menjadi pejabat dan pengamatannya sebagai tokoh masyarakat.

Simposiaum tersebut, melalui sebuah tim akan merumuskan berbagai pendapat yang dikemukakan dan menjabarkannya dalam bentuk rencana aksi, organisasi, serta program-program konkret  lainnya, agar dapat diimplmentaskan. “Segera dalam beberapa hari ini hasilnya akan diperoleh,” janjii Fachrunnas MA Jabbar, salah seorang Wakil Direktur RAPP, yang juga angota dewan pengarah simposium.

Sumber : www.riaupos.com

Kredit foto : Riau Terkini

Share

Tuliskan komentar Anda !