Natuna Resmi Tolak Daerahnya Arena Perang

Natuna- Bupati Natuna, Daeng Rusnadi menegaskan bahwa masyarakat Natuna resah rudal Singapura nyasar, ketika menggelar latihan perang di wilayahnya. ‘‘Kami juga takut mati. Siapa yang bisa menjamin rudalnya tidak nyasar,‘‘ kata Daeng dengan ekspresi kekhawatiran di wajahnya dan sorot mata yang nanar di hadapan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, HM Lukman Edi yang berkunjung ke Natuna, Kamis (14/6).

Hal ini menjadi salah satu alasan, Pemerintah Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, menolak keras daerahnya dijadikan arena perang oleh Singapura dan beberapa negara lainnya. Penolakan ini disampaikan dengan pernyataan resmi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dititipkan kepada Lukman Edi.

“Pak Menteri, tolong disampaikan pesan ini ke presiden. Kami menolak perairan kami dijadikan tempat perang,” kata Bupati Natuna Daeng Rusnadi lantang.

Alasan lain Daeng, di perairan Natuna yang berbatasan dengan empat negara yakni, Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja, terbentang pipa gas sepanjang 640 mil. Potensi gas alam di bawah laut juga sangat besar yang belum tereksplorasi.

“Bukan kami tak setia NKRI, tapi tugas saya kan melindungi rakyat dan wilayah sesuai UU pemerintahan daerah,” kata Daeng.

Selain itu, Daeng berani bertaruh kalau Natuna jadi daerah latihan perang, investor tidak akan mau masuk Natuna. “Mereka akan takut asetnya kena bom,” ungkap Daeng.

Lukman Edi berjanji menyampaikan pesan bupati itu ke presiden. “Masalah perjanjian itu sekarang sedang dibahas lagi oleh Menhan, Menlu, dan Panglima TNI dengan pihak Singapura. Pasti nanti ada keputusan yang terbaik yang tidak menyusahkan masyarakat,” kata Lukman.

Singapura Salah Persepsi 

Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda mengakui ada perbedaan persepsi antara pemerintah Indonesia dengan Singapura yang semakin meruncing. Indonesia akan mengajak Singapura membicarakan lagi implementasi Defence Cooperation Agreement (DCA)/perjanjian kerjasama pertahanan.

Menurut Hassan, Singapura tidak bisa memaksa untuk langsung menggelar latihan perang di wilayah Indonesia, sebelum ada persamaan persepsi tersebut. “Faktanya memang ada masalah yang tersisa dengan ditandatanganinya Defence Cooperation Agreement RI-Singapura. Jadi sebaiknya jangan terburu-buru,” kata Hassan di kantor presiden, Kamis (14/6).(tom/rdl/jpnn)

Sumber : http://www.riaupos.com/
Kredit foto : http://www.dweelle.de

Tuliskan komentar Anda !