Masyarakat Adat Minta Bhinneka Tunggal Ika Terus Ditegakkan

Jakarta- Masyarakat Adat meminta semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila dan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 terus ditegakkan di negeri ini. Mereka khawatir semangat itu menipis dan digantikan dengan penyeragaman.

Sejumlah masyarakat adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika menyampaikan harapan dan kekhawatiran itu saat diterima Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Ruang GBHN, Senin (30/6). Hadir juga dan memberikan dukungan sejumlah lembaga swadaya masyarakat, seperti Koalisi Perempuan Indonesia dan Our Voice.

Mereka diterima Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita, didampingi Wakil Ketua DPD Laode Ida serta anggota DPD GKR Hemas, Benyamin Bura, dan Ratu Cicih Kurniasih.

”Kami datang untuk memperjuangkan Indonesia agar tetap sebagai negara bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika,” ucap Nia Syarifudin dari Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika.

Wakil masyarakat adat yang hadir, seperti dari suku Dayak Siang (Kalimantan Tengah), suku Rimba Dalam (Jambi), suku Naulu (Pulau Seram, Maluku Tengah), masyarakat adat Cigugur (Jawa Barat), dan masyarakat adat Papua, mengeluhkan berbagai diskriminasi yang mereka terima selama ini. Mereka juga mengkhawatirkan upaya penyeragaman yang terus meluas.

Masyarakat adat umumnya mengeluhkan kepada DPD soal sikap pemerintah yang masih belum mau mengakui pencantuman keyakinan mereka dalam dokumen resmi kenegaraan. (SUT)

Sumber : cetak.kompas.com (01 Juli 2008)
Kredit foto : Harian Kompas

Share

Tuliskan komentar Anda !