Kearifan Lokal di Aceh Dibutuhkan untuk Cegah Kemiskinan

Banda Aceh, NAD - Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Aceh Muhammad Nazar menyatakan, perlu kearifan lokal untuk mencegah agar masyarakat tidak malas bekerja dan menekan angka penduduk miskin di wilayah tersebut. "Kami sudah mewacanakan adanya sebuah aturan agar masyarakat tidak malas bekerja, sehingga angka kemiskinan tidak bertambah yakni melalui kearifan lokal," katanya di Banda Aceh, Kamis.

Hal itu diungkapkan Wagub menanggapi kedatangan ribuan warga menjelang meugang (hari penyembelihan hewan ternak) menyambut puasa Ramadhan ke kantor Gubernur Aceh. Kearifan lokal, katanya menambahkan, misalnya apa yang pernah dipraktekkan masa-masa Kesultanan Aceh tempo dulu. "Masa kesultanan tempo dulu, pihak kerajaan menggelar swepping untuk mencari setiap warga yang tidak mau bekerja. Dengan cara itu, maka seluruh penduduk memiliki aktivitasnya sehingga tidak ada rakyat yang miskin," kata Muhammad Nazar.

Kearifan lokal tersebut diharapkan dapat melahirkan aturan hukum misalnya dengan adanya sebuah Qanun (Perda) yang mengatur suatu "kewajiban" bekerja bagi setiap penduduk di provinsi ujung paling barat Indonesia itu. Jumlah masyarakat miskin di Provinsi Aceh yang dilanda bencana alam gempa bumi dan tsunami 26 Desember 2004 menurut data mencapai 23 persen dari total penduduk sekitar 4,6 juta jiwa. "Itu data Badan Pusat Statistik (BPS). Tapi, kami yakini angka kemiskinan di Aceh di bawah 20 persen, dengan indikator hampir seluruh penduduk di atas usia 15 tahun memiliki perangkat komunikasi (HP) dan warga menunaikan ibadah haji meningkat setiap tahun," kata dia.

Di pihak lain, Wagub menjelaskan, kedatangan ratusan warga ke kantor gubernur maupun sejumlah kantor bupati/walikota di Aceh itu merupakan salah satu persoalan sosial di provinsi berpenduduk se kitar 4,6 juta jiwa tersebut. "Kami prihatin dengan kondisi itu.Itu sudah terjadi setiap tahun menjelang puasa atau hari raya dan merupakan problem sosial," katanya.

Dia menambahkan bahwa yang datang untuk meminta bantuan atau hanya sekedar uang "daging meugang" itu bukan seluruhnya masyarakat miskin. "Kami yakin bukan hanya masyarakat miskin, tapi ada juga di antaranya kami sinyalir diorganisir pihak-pihak tertentu yang menggerakkan mereka datang minta bantuan ke pemerintah," kata dia menyebutkan.

Wagub menjelaskan tidak hanya di kantor, tapi juga sampai ada yang menginap di rumah dinas dan pribadi gubernur maupun wakil gubernur mengharapkan bantuan menjelang meugang. "Tapi itu semua kami sikapi dengan baik. Saya tidak mengusir jika ada masyarakat yang datang meminta bantuan. Tapi, kita juga tidak boleh membiarkan masyarakat larut dengan seperti itu," kata Muhammad Nazar. Oleh karena itu, katanya, sudah menjadi kewajiban Pemerintah Aceh untuk mengubah "kultur" masyarakat agar mereka tidak hidup dengan mengharapkan bantuan dari pemerintah. (Kom/Ant)

Sumber: http://oase.kompas.com
Kredit Foto: http://www.pbase.com/image/53342701

Share

Tuliskan komentar Anda !