Rabu, 18 November 2026   |   Khamis, 7 Jum. Akhir 1448 H
Pengunjung Online : 0
Hari ini : 21.743
Kemarin : 92.265
Minggu kemarin : 821.392
Bulan kemarin : 11.429.130
Anda pengunjung ke 105.216.314
Sejak 01 Muharam 1428
( 20 Januari 2007 )
IMAGE GALLERY
AGENDA
  • Belum ada data - dalam proses

 

Opini

09 februari 2007 11:34

Kebudayaan dalam Kebijakan Publik dan Politik Lokal

Kebudayaan dalam Kebijakan Publik dan Politik Lokal
Sebuah Pandangan terhadap Penetapan Perda Provinsi No. 36 Tahun 2001 Tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Riau

Oleh : Drh. H. Chaidir, MM.

Pendahuluan

Kebudayaan merupakan hal yang selalu diperkatakan orang pada zaman modern ini. Setiap kali orang-orang berbicara tentang kehidupan manusia, maka ujung dari pembicaraan itu akan bertumpu pada hal ihwal yang berkait-kelindan dengan kebudayaan, baik dalam pembicaraan politik, ekonomi, hukum, maupun tentang hal lain yang berhubungan dengan peri kehidupan manusia.

Dalam gerakan pembangunan yang berlangsung pada banyak negara, khususnya negara-negara maju, kita semua melihat, bahwa kebudayaan dijadikan pembingkai bagi pembangunan yang mereka laksanakan. Jepang adalah sebuah contoh, khususnya setelah kehancuran ekonomi dan politik setelah perang dunia II. Hingga kini, meski Jepang telah berdiri sebagai pilar ekonomi dunia dan menjadi negara teknologi terdepan, kebudayaan tetap inheren di dalamnya. Begitu juga dengan Korea Selatan, Cina, Amerika dan Eropa. Di Eropa misalnya, kebudayaan Yunani dengan semangat Hellenisme merupakan sumbet utama yang menjadi pembingkai bagi pembangunan yang mereka  lakukan. Semangat-semangat kebudayaan itulah, pada abad pertengahan, yang menjadi pemicu pencerahan, menjadi pelatuk Renaissance dan Humanisme, atau Aufklarung di Jerman. Melihat kenyataan bahwa beberapa negara, baik di Eropa, Amerika, maupun di Timur, menjadi maju karena membingkai pembangunan yang mereka lakukan dengan kebudayaan, maka sudah sepantasnya Riau -yang berhasrat menjadi negeri maju pada tahun 2020- juga membingkai pembangunan dengan semangat-semangat yang terkandung dalam kebudayaan Melayu.

Jika benar apa yang dikatakan pada ahli masa depan (futuristik), bahwa abad ke 21 merupakan abad kebudayaan (seni) sebagaimana yang diungkapkan oleh Naisbitt dan Patricia Aburdane dalam Megatrend 2000, maka menjadi suatu hal yang tepat kalau kebudayaan menjadi sebuah pilar utama penyenggaraan pembangunan. Lebih dari itu, dalam konteks Riau, keinginan memiliki sebuah kebudayaan Melayu yang agung, untuk membingkai segala aspek pembangunan, telah ditetapkan secara tegas dalam Visi Pembangunan Riau 2020. Untuk menyongsong visi ini, maka kebudayaan sebagai alas pembangunan memang harus dilakukan, dan  hanya dengan membingkai diri dengan kebudayaan, selain agama, maka kemajuan Riau yang bermartabat menjadi sesuatu yang niscaya.

Secara psikologis, pembangunan yang hanya mengedapankan gairah material semata akan cenderung mengarah pada sesuatu yang anomi. Jika itu pembangunan ekonomi, tanpa bingkai kebudayaan, maka ia akan bergerak ke arah homo homini lupus, jika hanya pembangunan hukum, tanpa kebudayaan, maka hukum hanya akan berfungsi penghakiman dan bukan penyadaran.

Dengan kebudayaan menjadi bingkai, dan kemudian dilaksanakan secara sungguh-sungguh, maka semua pembangunan akan bermain dalam ruang atau wilayah kesantunan. Akan tercipta dialog yang kesemuanya akan mengarah pada kemaslahatan bersama. Pembangunan yang hanya bersifat material akan melahirkan agresivitas, sesuatu yang anomi, dan serba massif. Maka dengan bingkai kebudayaan, seperti yang dikatakan oleh Edward W Said dalam Kekuasaan dan Kebudayaan (culture and imperialism), kebudayaan itu menjadi alat penetralisir perilaku masyarakat yang anomi, agresif, dan serba massif tersebut. Dengan kata lain, membingkai pembangunan yang sedang dan akan terus dilaksanakan dengan kebudayaan, berarti membuat benteng moral agar segala kemajuan yang kelak dicapai tidak menjadi sebuah kemajuan yang menghina, tidak menjadi sebuah kemajuan yang justru meluluh-lantakkan kesantunan dan kemanusiaan.

Kita tidak menyangkal bahwa pembangunan ekonomi dan industrialisasi telah banyak melahirkan kemajuan dan memberikan kesejehteraan secara material kepada masyarakat. Tapi bersamaan dengan kemajuan yang terjadi, ternyata tidak sedikit pula memberikan dampak buruk terhadap perilaku manusia yang menjadi pelakunya. Pembangunan pada hakekatnya bukan hanya sebuah upaya mencapai hasrat material, tapi lebih jauh juga mengemban tugas pemuliaan manusia. Oleh karena itu, maka pembangunan yang dilakukan, selain memiliki arah, juga harus diselenggarakan dalam sebuah bingkai yang ranggi, yaitu kebudayaan. Dengan demikian, pembangunan, seperti halnya revolusi, tidak akan memangsa anak-anaknya sendiri.

Perspektif Riau

Di Riau, kebudayaan telah menempatkan dirinya pada sebuah posisi yang sangat penting dalam pertumbuhannya. Sejak masa kemaharajaan Melayu yang besar, dari Kuantan hingga Siantan, seperti Riau-Lingga, Siak Sri Inderapura dan lainnya, gerakan kebudayaan memberikan kontribusi yang sangat penting atas segala sesuatu yang terjadi di Riau.

Kokohnya kebudayaan sebagai intrumen penting bagi perjalanan Riau dari masa lampau hingga saat ini, selain karena masyarakat Melayu memang mewarisi keranggian kebudayaan zaman berzaman, mulai dari abad ke-7 di Sriwijaya, juga memiliki latar belakang politik dan sejarahnya sendiri. Ketika kemaharajaan Melayu pada masa lampau berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial, maka kekuasaan raja menjadi hilang dari sudut pandang kedaulatan politik. Hilangnya kekuasaan ini kemudian membuat para Raja mengimplementasikan kekuasaannya melalui agenda-agenda kebudayaan. Dengan demikian, pada masa itu kebudayaan menjadi alat bagi segala hal, tak terkecuali sebagai media perlawanan. Keadaan itu kemudian, menjadikan kebudayaan lambat laun menjadi hal yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat, sehingga ianya berkembang secara pesat dari waktu ke waktu.

Bagi orang Riau, kebudayaan tidak hanya berhubung-kait dengan gerakan-gerakan, tapi ianya juga sudah menjadi untuk mengenal diri. Mengenal diri bagi orang Riau, di tengah sejumlah “arus” yang menghantam, merupakan hal yang sangat penting, karena dengan pengenalan diri yang cukup, orang Riau menjadi tahu apa yang hendak dilakukan. Mengelaborasi ungkapan Raja Ali Haji dalam Gurindam Duabelas, bahwa barang siapa mengenal diri maka akan mampu melakukan apa saja secara baik, jangankan untuk puak, negeri atau bangsa, bahkan dengan mengenal diri, seseorang akan sampai kepada Tuhan yang bahri.

Tidak mengherankan kalau kemudian pada abad ke-19, Riau banyak melahirkan tokoh-tokoh penting pada lapangan kebudayaan. Ada beberapa nama yang yang dapat kita sebut, seperti Raja Ali Haji, Raja Aisyah Sulaiman, Raja Ali Kelana, Khalid Hitam, dan lain sebagainya. Yang paling terdepan di antara semua nama itu, tentu saja Raja Ali Haji. Nama ini, dengan sejumlah karyanya, telah mengharumkan Riau, membesarkan nama Riau, lebih dari yang mampu dicapai oleh proses-proses politik dan ekonomi. Tak salah pula, kalau banyak pihak mengatakan, bahwa kebudayaanlah yang membuat Riau itu ada dalam pergaulan yang lebih besar.

Pada paruh ketiga abad 20, kebudayaan sekali lagi memberikan perannya dalam sebuah peristiwa yang kemudian mengukuhkan kita sebagai provinsi Riau. Dari berbagai sumber dan naskah-naskah yang ada (Dari Percikan Kisah Membentuk Provinsi Riau), Yayasan Pusaka Riau (2001), atau melalui pengakuan beberapa pelaku sejarah yang masih hidup, dijelaskan bahwa kebudayaanlah yang menjadi muasal gerakan pembentukan provinsi Raiu.

Dari diskusi-diskusi kebudayaan yang dilakukan di Tanjungpinang pada sekitar tahun 1955 itulah kemudian muncul sebuah kesadaran tentang diri yang berbeda dengan orang lain. Akhirnya semangat pengenalan terhadap diri itu dikonkritkan dengan membentuk lembaga perjuangan untuk membentuk provinsi Riau. Tidak hanya sampai di situ, setelah Provinsi Riau berdiri melalui Undang-undang Darurat tanggal 9 Agustus 1957, sekali lagi kebudayaan berdiri di garis depan dalam memperkenalkan Riau kepada publik, melalui persembahan kesenian yang dilakukan oleh anak-anak muda Riau yang berdiam di tanah Jawa.

Tidak hanya dalam lingkup Riau, bahkan dalam konteks ke-Indonesia-an, kebudayaan Melayu telah memberikan sumbangan dan peran yang sangat besar. Peran kebudayaan yang besar itu adalah dalam bentuk memberikan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu bagi Indonesia yang besar ini. Dengan fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka sudah semestinya kebudayaan menjadi “pakaian” untuk masa yang akan datang.

Perda No. 36 Tahun 2001: Kesadaran Kebudayaan

Melihat dan berangkat dari kesadaran penting dan besarnya peran kebudayaan bagi Riau, maka sudah pada tempatnya kalau kemudian kebudayaan dijadikan mahkota dengan pembangunan Riau ke depan. Oleh karena itu, setelah melalui sejumlah kajian, berbagai pertimbangan, serta menyerap aspirasi yang berkembang, maka pada tahun 2001, Provinsi Riau melalui pembahasan  yang cukup panjang di DPRD Riau, telah menetapkan sebuah visi besar, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 36 tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Riau, yang kemudian dikenal dengan nama Visi Riau 2020. Dalam visi tersebut, ada dua matlamat yang hendak dicapai, yaitu kemajuan ekonomi dan keranggian kebudayaan (Menjadikan Provinsi Riau sebagai Pusat Ekonomi dan Kebudayaan Melayu di Asia Tenggara pada tahun 2020).

Bagi Provinsi Riau visi kebudayaan tersebut pada hakikatnya adalah sebuah upaya untuk meletakkan diri dalam posisi sebagaimana mestinya, yang berangkat dari latar sejarah dan realitas kekinian Riau itu sendiri. Penetapan itu ibarat sebuah proses kembali pada kesadaran, setelah dalam kebijakan politik dan pembangunan sebelumnya, kebudayaan itu terpinggirkan. Dalam pengertian yang lain, penetapan visi itu seperti sebuah prosesi pulang ke alamat sejati, setelah terusir dan kemudian menjadi liar. Penetapan visi kebudayaan itu kemudian menjadi penuntun jalan bagi semua pihak, khususnya pemegang teraju kekuasaan, agar dalam setiap kebijakan dan setiap langkah yang dilakukan tidak keluar dari kearifan kebudayaan itu sendiri.

Setelah visi kebudayaan ditetapkan, tentu saja idealnya kepemimpinan dan pembangunan di Riau ke depan harus mengacu pada kebijakan tersebut, sehingga dengan demikian, matlamat pembangunan yang diselimuti kebudayaan menjadi sesuatu yang niscaya.

Pembangunan yang berbasis kebudayaan, meski sudah menjadi sebuah kebijakan, tidaklah dapat dilakukan seperti membalik telapak tangan, atau dalam bilangan waktu yang singkat. Pembangunan berbasis kebudayaan adalah sebuah pembangunan yang berkelanjutan, tiada pernah berhenti. Kemudian dari itu, pembangunan kebudayaan juga harus melibatkan banyak pihak, harus ada sejumlah prosesi dan instrumen yang mendukungnya secara bergemuruh, seperti tersedianya sumber daya menusia yang berkualitas dan kuatnya ekonomi. Tanpa dukungan unsur-unsur lain itu, hasrat pembangunan kebudayaan, yang sebesar dan semulia apapun, tetap tidak akan dapat diwujudkan.

Lebih lanjut, meski sudah menjadi kebijakan politik dan publik, pembangunan kebudayaan ini, secara lebih detail harus diimplementasikan lebih lanjut dalam program-program yang disusun secara baik sesuai kondisi, peluang dan tantangan yang ada. Selama beberapa tahun terakhir, sejumlah program memang telah disusun serta dilaksanakan. Beberapa dari program tersebut menunjukkan hasil yang cukup berarti, meskipun pada beberapa program masih perlu dilakukan perbaikan.

Beberapa program pengembangan kebudayaan sudah dilakukan secara baik dan berkelanjutan, antara lain dengan melakukan pembinaan sentra-sentra kebudayaan yang terdapat di daerah-daerah di Riau, memfasilitasi pengkajian-pengkajian kebudayaan, penerbitan buku-buku, mendukung lembaga-lembaga pendidikan kesenian swasta seperti Akademi Kesenian Melayu Riau (AKMR) dan lain sebagainya yang tak dapat dijelaskan satu persatu.

Dengan adanya program yang tepat, seperti yang disampaikan secara umum di atas, maka pembangunan kebudayaan Melayu akan dapat menuju sasaran secara lebih memungkinkan. Tentu saja, strategi dan program yang akan dibuat serta dilaksanakan itu, disesuaikan dengan kondisi kekuatan finansial yang dimiliki oleh Riau sendiri.

Beberapa Persoalan dan Peluang

Meskipun telah ada kesepakatan untuk menjadikan kebudayaan sebagai mahkota, namun seperti yang sudah disinggung di atas, pekerjaan kebudayaan ini bukan hal mudah karena harus melibatkan berbagai pihak dan instrumen pendukung. Ada berbagai persoalan yang menghadang dalam hal pembangunan kebudayaan ini, antara lain:

Pertama, belum memadainya sumberdaya manusia yang bergerak pada lapangan kebudayaan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Meskipun dewasa ini, mulai banyak kalangan yang memperhatikan kebudayaan, di luar pelaku kebudayaan yang ada, namun secara jujur harus kita akui, bahwa sumberdaya kebudayaan yang ada masih jauh dari mencukupi. Kurangnya minat sebagian masyarakat terhadap kegiatan kebudayaan itu disebabkan oleh banyak hal, seperti kurangnya pemahaman kebudayaan atau rendahnya aspresiasi, pengaruh psikologis sebagai akibat masa lalu (masa kekuasaan represif yang kurang menyukai sesuatu yang berbau lokal), sampai pada persoalan tidak tersedianya lembaga-lembaga baik formal maupun non formal yang menggesa agenda-agenda kebudayaan.

Kedua, belum memadainya alokasi finansial terhadap pembangunan kebudayaan itu sendiri. Kurangnya alokasi finansial bagi pembangunan kebudayaan ini, kita pahami sebagai suatu hal yang tidak berdiri sendiri. Pasca Orde Baru, Riau memasuki masa berikutnya dengan ketertinggalan hampir di segala bidang, seperti tingkat pendidikan yang rendah (lebih dari 60% tamat dan tidak tamat SD), tingkat kemiskinan yang cukup menakutkan (lebih dari 40%), minimnya sarana dan prasarana, dan berbagai kekurangan lain yang secara serentak meminta jawaban.

Selain dua persoalan di atas, ada lagi persoalan lain yang juga meminta kerja keras, seperti heterogenitas penduduk, arus globalisasi, dan sebagainya. Namun demikian, meski ada sejumlah persoalan yang menghadang, tak perlu membuat orang Riau cemas karena ada sejumlah peluang yang memungkinkan pembangunan kebudayaan Melayu itu tetap berlangsung.

Peluang yang menggembirakan itu, selain otonomi daerah yang memberikan kita kewenangan dalam menetapkan pembangunan, termasuk pembangunan kebudayaan, juga karena semakin hari kita menyaksikan gairah pembangunan kebudayaan itu kian menunjukkan birahi pada berbagai elemen. Jika dulu lembaga-lembaga swasta hampir tidak peduli dengan kebudayaan Melayu, saat ini sudah tampak perubahan yang cukup berarti. Begitu juga dengan kalangan muda, jika sebelumnya hanya terbius oleh hal-hal yang berada di luar kebudayaan Melayu, kini mulai memalingkan pandang dan mengubah arah menuju kebudayaan yang menjadi akar kehidupan mereka, yaitu kebudayaan Melayu. Jika peluang-peluang yang ada ini terus kita maksimalkan, maka kita percaya, pada masa depan kebudayaan akan menjadi bagian yang hidup, membesar bersama bidang-bidang yang lain.

Terlepas dari itu semua, paling tidak, dengan penetapan visi kebudayaan sebagaimana yang tertuang dalam Visi Riau 2020, kita telah mencoba memberikan alas dan sekaligus bingkai yang tepat bagi Riau dalam menghadapi masa depan. Kita telah melakukan proses menyemai benih, menancapkan akar tunggang ke tanah, dan mudah-mudahan ianya tumbuh menjadi sebuah pohon.

Pada akhirnya, semua terpulang kepada kita. Jika kita telah sepakat bahwa kebudayaan merupakan esensi, maka dalam kesepakatan itu ada sebuah tanggung-jawab semua pihak untuk menjayakannya. Tanpa keterlibatan semua pihak, apapun yang dirancang, sebaik apapun kebijakan, tetap tidak akan memberikan hasil yang baik. Sebaik apapun keinginan atau cita-cita yang hendak dicapai, kata Hernando De Soto dalam Masih Ada Jalan Lain: Revolusi Tersembunyi di Dunia Ketiga, jika tidak ada persatuan masyarakat (societal cohesiveness), maka ianya tidak akan berhasil.

Kebersamaan kita, inilah alas yang memungkinkan kita dapat sampai pada semua hal. Perjuangan kebudayaan ini meminta kepercayaan dan keterlibatan semua pihak. Mengelaborasi filsuf politik, Franz Fanon, maka kami hendak mengatakan; Kebudayaan kita adalah tanah kita, kitalah yang harus memperjuangkan. Jika bukan kita, maka siapa lagi?

Drh. H. Chaidir, MM.

Ketua DPRD Provinsi Riau

 


Dibaca : 4.487 kali.

Tuliskan komentar Anda !