Close
 
Rabu, 10 Juni 2026   |   Khamis, 24 Dzulhijah 1447 H
Pengunjung Online : 3.499
Hari ini : 39.630
Kemarin : 25.426
Minggu kemarin : 227.151
Bulan kemarin : 9.252.016
Anda pengunjung ke 105.216.314
Sejak 01 Muharam 1428
( 20 Januari 2007 )
IMAGE GALLERY
AGENDA
  • Belum ada data - dalam proses

 

Opini

11 mei 2009 06:41

Luo Di Sheng Gen, Bangkitnya Organisasi Tionghoa di Riau

Luo Di Sheng Gen, Bangkitnya Organisasi Tionghoa di Riau

Oleh Edwir Sulaiman

Etnis Tionghoa Indonesia adalah sebuah etnis yang terpaksa dipinggirkan dalam beberapa dekade sejarah Indonesia. Selain tidak memiliki banyak pilihan, mereka juga tidak mampu memberikan apresiasi lebih untuk negeri ini. Akibatnya, proyek diskriminatif tersebut berakar seperti serabut. Untunglah, masa orde itu telah berlalu, menjadi sebuah angin yang melukis sejarah negara yang bermerek Indonesia. Kini semuanya tampak sama, tidak ada pembeda, tidak juga ada penyekat, yang ada hanya untuk meruntuhkan sisa-sisa tembok diskriminasi itu dengan sebuah perjuangan, kembali menata, menempatkan sesuatu pada tempat semestinya.   

Memang pekerjaan itu tidak mudah. Ini diakui oleh Sidarta selaku orang yang dituakan di kalangan etnis Tionghoa Riau. Menurutnya, enam sampai tujuh tahun belakangan ini sejak era reformasi kehidupan masyarakat Tionghoa Riau kembali bergairah. Gairah dalam pengertian bahwa ada kesempatan yang sama bagi masyarakat Tionghoa untuk memberikan kiprahnya bagi masyarakat, pemerintah, dan bangsa ini.

``Sekarang sudah banyak tumbuh dan berkembang organisasi-organisasi kemasyarakatan Tionghoa yang ada di Riau. Memang dulunya organisasi ini juga ada, tapi sifatnya sembunyi-sembunyi seperti ada dan tiada. Karena memang kondisinya saat itu, kami memang tidak diberikan kesempatan dan pilihan lebih,``ungkapnya.

Saat ini saja organisasi kemasyarakat Tionghoa yang ada di kota Pekanbaru mencapai angka belasan. Mulai dari Ikatan Keluarga Tionghoa Pekanbaru (IKTP), Ikatan Keluarga Tionghoa Bengkalis, Rengat, Rohil, dan seluruh Kabupaten/kota yang syarakatan Tionghoa ini menyebar di seluruh Riau. Tidak heran dan jangan heran jika setiap ada peringatan hari-hari besar seperti 17 Agustus dan lainnya, masyarakat tionghoa juga ikut memeriahkannya. Budaya dan tradisi ini sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu setelah zaman reformasi bergulir.

Kalau sebelumnya memang masyarakat Tionghoa juga ikut merayakan. Namun keikutsertaan tersebut bukan atas sebuah kesadaran nasionalisme yang alami, namun dipaksakan sebab memang formula yang diterapkan pemerintah terdahulu, etnis Tionghoa tidak banyak diberikan pilihan untuk berkiprah. ``Kebersamaan kita makin kental. Bahkan untuk memperingati hari waisak ini, kita oleh Pemko Pekanbaru dilibatkan untuk dapat memberikan bantuan. Ini adalah sebuah pembuktian bahwa kebersamaan itu sangat indah. Keindahan itu hanya mampu diresapi dengan hati,``katanya. 

Luo Di Sheng Gen atau di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung adalah sebuah ungkapan yang beraroma kebersamaan, kepedulian, dan saling memiliki. Jika konsep, pola, dan pemikiran Luo Di Sheng Gen digunakan serta dipakai oleh seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Riau untuk bersama-sama membangun. Maka kesejahteraan hakiki yang diimpikan tercapai. Minimal dalam kehidupan yang saling memberi membagi, dan tidak membenci.

Sejarah     

Presiden Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur adalah pemimpin Indonesia pertama yang memulai reformasi bagi penghapusan segala peraturan yang bersifat rasis dan diskriminatif bagi masyarakat Tionghoa Indonesia. Tahun Baru Imlek dijadikan hari libur nasional dicetuskan oleh Presiden Megawati dan agama Khonghucu dikembalikan menjadi agama resmi di Indonesia oleh Presiden Yudhoyono, juga merupakan suatu kemenangan yang diperjuangkan berbagai organisasi Tionghoa di Indonesia.

Di samping hasil-hasil tersebut, masih banyak kelemahan dan kendala yang dihadapi organisasi-organisasi Tionghoa. Di antaranya masih langkanya pemimpin yang mempunyai integritas tinggi dan mempunyai visi jauh ke depan, serta Sumberdaya manusia yang memadai yang dibutuhkan untuk memimpin dan menggerakkan roda organisasi.

Kebanyakan pemimpin/ pengurus organisasi Tionghoa telah berusia lanjut dan merupakan pengusaha-pengusaha mapan. Untuk mengatasinya, para tokoh Tionghoa harus dengan legowo mau melakukan peremajaan kader-kader yang akan memimpin organisasi-organisasi tersebut.

Menurut pendapat beberapa kalangan, kalau organisasi-organisasi Tionghoa ingin harus dijadikan organisasi modern dan demokratis, yang mempunyai visi, misi, dan program yang jelas dan berorientasi ke bumi Indonesia, sesuai semboyan di mana bumi di pijak di situ langit di junjung. Dengan kata lain, organisasi-organisasi Tionghoa harus membawa seluruh anggotanya masuk ke dalam mainstream bangsa Indonesia tanpa harus menanggalkan identitas ketionghoaannya, dan bergandeng tangan dengan seluruh komponen bangsa lainnya membangun bangsa dan negara.

Organisasi-organisasi Tionghoa harus mau membuka diri dan melakukan kerja sama dan menggalang persahabatan dengan organisasi-organisasi di luar kalangannya agar tidak dituduh eksklusif.

Situasi yang kondusif bagi etnis Tionghoa harus digunakan untuk hal-hal yang positif, bukan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak ada gunanya dengan menghambur-hamburkan uang secara demonstratif. Justru organisasi-organisasi Tionghoa harus berani memperingatkan dan menindak anggotanya yang berperilaku tidak pantas di masyarakat, agar pengalaman buruk di masa lalu tidak terulang kembali.

Tunjukkan rasa empati kepada saudara-saudara sesama anak bangsa yang kurang beruntung dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial untuk meringankan penderitaan mereka. Buatlah program yang dapat meningkatkan pendidikan dan pendapatan serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.

Disahkannya Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia No 12/2006 dengan tegas menyatakan yang ada di Indonesia hanya WNI dan WNA, dan tidak ada lagi istilah pribumi dan non pribumi. Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan No 23/ 2006, yang membatalkan seluruh UU dan Staatsblad diskriminatif peninggalan Pemerintah Hindia Belanda yang telah membagi-bagi kedudukan hukum dan sosial bangsa Indonesia, telah melengkapi penghapusan hampir seluruh peraturan yang selama ini mendiskriminasi etnis Tionghoa.

Namun, selaras dengan hal-hal tersebut di atas, maraknya globalisasi dan berkembangnya RRC menjadi sebuah kekuatan ekonomi, politik, dan militer menuju negara adikuasa baru, dan semakin eratnya persahabatan Pemerintah RI dan RRC, menjadi batu ujian bagi loyalitas seluruh etnis Tionghoa di Indonesia. Apakah mereka benar-benar telah menjadi warga negara dan bagian integral bangsa Indonesia, atau masih mempunyai loyalitas ganda?

Demi kepentingan jangka panjang, organisasi-organisasi Tionghoa harus menjaga jarak dalam berhubungan dengan pemerintahan negara asalnya. Pengalaman masa lalu mengajari bahwa hubungan antarnegara setiap saat dapat mengalami pasang surut.

_________

Edwir Sulaiman adalah Wartawan/Jurnalis Suratkabar Riau Pos.

Sumber: http://www.riaupos.info
Kredit Foto: http://www.kontekaja.com


Dibaca : 2.029 kali.

Tuliskan komentar Anda !