Catatan dari Festival Banggai

Oleh Amin Abdullah

Festival Banggai adalah festival yang melibatkan 2 kabupaten, hampir 32 kecamatan, dan 800-an seniman dihelat di Salakan, ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan, mulai dari tanggal 9-16 Mei 2009. Salakan adalah ibukota kabupaten yang dimekarkan dari Kabupaten Banggai (sebelumnya ibukota kabupaten tersebut berada di Kota Banggai). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah diundang untuk menghadiri festival tersebut sekaligus penulis diundang untuk menjadi salah satu dewan pengamat dan sekaligus memberikan workshop seni budaya.

Festival Banggai menjadi unik dan penting karena membuktikan bahwa wilayah kebudayaan memang berbeda dengan wilayah administratif pemerintahan. Walaupun kini sudah terbagi dalam dua kabupaten yang terpisah sejak beberapa tahun yang lalu, rumpun budaya Banggai, Balantak, Saluan (Babasal) dulunya berada dalam satu wilayah adminsitratif Kabupaten Banggai yang beribukota Luwuk.

Festival yang diikuti oleh hampir seluruh kecamatan di dua wilayah kabupaten itu akhirnya menjadi upaya untuk mempererat kembali simpul-simpul budaya tersebut tanpa perlu dipengaruhi oleh terpisahnya wilayah administratif politik. Apalagi kemudian festival ini dirangkaikan dengan perayaan hari ulang tahun (Kerajaan) Banggai yang ke-406 sebagai bagian dari Kesultanan Ternate yang jatuh pada tanggal 16 Mei 2009. Di sini terlihat, ikatan memori kolektif sejarah dalam sebuah bekas wilayah kerajaan yang sama diharapkan dapat semakin memperkuat persatuan itu.

Festival Banggai yang melibatkan dua kabupaten dan dirangkaian dengan hari jadi Banggai mulai diadakan tahun 2001 dan terakhir dapat dilaksanakan pada tahun 2002. Setelah itu terputus. Masing-masing kabupaten membuat festival dan merayakan hari jadi (Kerajaan) Banggai sendiri-sendiri. Atas prakarsa Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banggai Kepulauan Drs Muis Abdul Latif MPd, Festival Banggai diadakan lagi tahun ini untuk kemudian rencananya dilaksanakan secara bergantian di kedua ibukota kabupaten.

Kebudayaan yang berbasis pada kesamaan sejarah dan unsur-unsur budaya (sistem kepercayaan, sistem sosial, teknologi, seni, bahasa, dll) diharapkan menjadi perekat dan dapat melampaui serta mencairkan ketegangan yang ditimbulkan akibat persoalan-persoalan dalam administratif politik. Bukan kapasitas penulis untuk membicarakan konflik yang sempat terjadi ketika pemindahan ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan dari Banggai (sebuah pulau) ke Salakan (sebuah pulau yang lain). Namun, yang dapat penulis katakan adalah sebuah festival bisa berfungsi sebagai diplomasi kebudayaan untuk meredam konflik. Dengan dihadiri oleh kedua Bupati masing–masing, Tomundo (Raja) Banggai, serta Raja Ternate yang diundang secara khusus, maka festival ini dapat dipandang sebagai salah satu langkah penting untuk menyudahi persoalan yang ada dan lebih berkonsentrasi pada persoalan–persoalan pembangunan yang ada di depan.

Dari sinilah penulis memahami mengapa usulan penulis kepada seniman dan budayawan Banggai untuk sedikit mengubah format festival diterima oleh mereka. Penulis memberi usulan agar sedikit-demi sedikit mengurangi aroma lomba kebudayaan pada festival ini. Karena, bila aroma lomba yang dipertahankan, maka dapat mengakibatkan peserta datang ke arena festival dengan semangat untuk saling mengalahkan satu sama lain, bukan untuk saling memahami satu sama lain. Padahal, fungsi festival ini justru untuk meredam konflik dan kembali menjadi perekat rumpun budaya Babasal (Banggai, Balantak, Saluan), menjadi sarana untuk memahami varian–varian budaya yang ada serta perkembangan pembinaan seni budaya yang ada di setiap kecamatan di Banggai.

Olehnya, workshop seni yang diadakan setiap pagi pada saat pelaksanaan festival lebih dirasa penting daripada sibuk mempertahankan bahwa penampilan sebuah kecamatan adalah yang terbaik. Karena workshop seni berisi komentar dewan pengamat atas penampilan dari setiap kecamatan. Dewan Pengamat tidak memosisikan diri sebagai “dewan juri” yang memutuskan salah benar atau menang kalah. Tetapi sebagai teman diskusi yang kritis untuk mengomentari hasil pertunjukan setiap kecamatan. Adapun hasil diskusi itu dikembalikan lagi ke setiap pembina seni budaya di kecamatan untuk mengkajinya lebih mendalam, mengambil yang dirasa perlu dan membuang yang dianggap tidak perlu. Dewan pengamat tidak mengharuskan komentar-komentarnya menjadi “ajaran baru” dalam mengembangkan seni budaya.

__________

Amin Abdullah adalah Praktisi Seni dan Kebijakan Kebudayaan Kepala Seksi Pembinaan Kesenian dan Perfilman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.

Sumber: http://www.radarsulteng.com
Kredit Foto: http://www.kabarindonesia.com

Tuliskan komentar Anda !