Rabu, 18 November 2026   |   Khamis, 7 Jum. Akhir 1448 H
Pengunjung Online : 0
Hari ini : 30.893
Kemarin : 92.265
Minggu kemarin : 821.392
Bulan kemarin : 11.429.130
Anda pengunjung ke 105.216.314
Sejak 01 Muharam 1428
( 20 Januari 2007 )
IMAGE GALLERY
AGENDA
  • Belum ada data - dalam proses

 

Opini

02 sepember 2009 04:06

Puak Melayu yang Terpencil dan Tertindas

Puak Melayu yang Terpencil dan Tertindas
Orang Melayu Cocos Keeling difoto oleh Senator Reg Withers
dalam sebuah kunjungan pada tahun 1976.

Oleh An. Ismanto

Orang dapat dengan mudah merujuk pada nama lokasi geografis di belakang istilah Melayu untuk memperoleh bayangan tentang seorang Melayu. Misalnya, Melayu Riau merujuk pada orang Melayu yang berasal, atau tinggal, atau mempunyai silsilah keturunan yang berhubungan dengan Riau. Tetapi kemungkinan besar kita akan berkerut kening ketika mendengar sebutan Melayu Cocos Keeling dan bertanya-tanya di mana gerangan Cocos Keeling berada.

Orang Melayu Cocos memang dapat dijumpai di Sabah, namun nama “Cocos” sendiri bukan nama asli wilayah tempat tinggal mereka. Kepulauan Cocos, atau disebut juga Kepulauan Cocos Keeling (Cocos Keeling Island), tanah kelahiran orang Melayu Cocos di Sabah sekarang ini, memang terletak jauh dari pusat perbincangan tentang kemelayuan.

Cocos adalah sebuah kepulauan mungil yang terdiri dari 27 pulau di Samudera Hindia, tepatnya di antara jalur pelayaran antara Sri Lanka dan Australia. Kepulauan ini terbagi menjadi dua bagian besar yang berupa atol, yakni North Keeling Island dan South Keeling Island. Hanya South Keeling Island yang dihuni manusia, yakni di Home Island dan West Island. Luas total kepulauan Cocos adalah 14,2 km2, sementara garis pantainya 2,6 kilometer dan permukaan tanahnya paling tinggi hanya 5 meter di atas permukaan laut. Tanaman yang tumbuh di kepulauan ini terutama adalah kelapa yang buahnya, baik sebagai buah kelapa segar maupun kopra, menjadi komoditas utama (wikipedia.com).

Penduduk Kepulauan Cocos terdiri dari orang-orang keturunan Melayu, yang seluruhnya beragama Islam, dan orang kulit putih. Bersama-sama keduanya menjadi mikronasion yang disebut sebagai Cocos. Jumlah orang Melayu di sini adalah 500 orang, sementara orang kulit putih keturunan Inggris hanya sekitar 100 orang. Orang Melayu Cocos tinggal di Home Island, sementara orang kulit putih, yang merupakan pejabat pemerintah dan menguasai jabatan-jabatan penting di perusahaan swasta di kepulauan ini, tinggal di West Island. Kedua pulau ini dihubungkan dengan perjalanan kapal feri selama setengah jam.

Kepulauan ini beribu kota Bantam, West Island, dan merupakan teritori Australia. Pemerintah federal di Canberra menempatkan kepulauan ini di bawah administrasi Departemen Kejaksaan Agung, yang selanjutnya menunjuk seorang administratur. Administratur Kepulauan Cocos sekaligus juga menjadi administratur di Pulau Christmas, teritori Australia lain yang juga terletak di Samudera Hindia.

Bahasa resmi teritori mungil dan terpencil ini tentu saja bahasa Inggris, tetapi dalam kenyataannya bahasa Melayu lebih banyak penuturnya karena jumlah orang keturunan Melayu lebih banyak. Pengaruh bahasa Melayu juga tampak dalam nama-nama jalan. Budaya Melayu yang kental dengan nuansa Islam juga tampak jelas dalam hidup keseharian, di mana para perempuan di kepulauan ini mengenakan kerudung jika beraktivitas di luar rumah. Selain itu, di kepulauan ini juga terdapat beberapa masjid (BBC News).

Sejarah singkat

Orang pertama yang singgah pertama kali di Kepulauan Cocos kemungkinan besar adalah Kapten William Keeling, yang konon pernah menjadi bawahan Sir Thomas Stamford Raffles pada saat terjadi pergantian kekuasaan dari Belanda ke Inggris di Jawa.

Namun, pulau ini baru berpenghuni sejak sekitar 1820-an, yakni ketika seorang petualang dan saudagar Skotlandia yang bernama John Clunies-Ross mendirikan perkebunan kelapa di kepulauan ini sambil membawa serta beberapa orang pekerja suku Melayu dari Sabah. John Clunies-Ross membayar para pekerjanya dengan mata uang rupee Cocos, yang merupakan inovasinya sendiri dan hanya berlaku di kepulauan ini sehingga para pekerja hanya dapat membelanjakan uang ini di toko yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan.

Pada 1886, Ratu Victoria mengakui kekuasaan setingkat vasal atau raja bawahan oleh dinasti John Cluines-Ross di Kepulauan Cocos. John Cluines-Ross memerintah sebagai vasal dan bertempat tinggal di istana yang diberi nama Oceania House. Pada 1955, pemerintah Australia mengambil alih kekuasaan dengan menerbitkan Cocos (Keeling) Islands Act 1955. Walaupun demikian, Kekuasaan dinasti kecil John Cluines-Ross terus bertahan hingga 1978, yakni ketika pemerintah dan serikat dagang Australia memaksa agar “raja” terakhir, yang juga bernama John Cluines-Ross, menjual negerinya kepada Australia seharga 2,5 juta pound. Penjualan ini rupanya juga didukung oleh PBB yang tidak menyukai rezim feodal yang telah berkuasa selama sekitar 150 tahun di Kepulauan Cocos (BBC News). Pada 1984, warga kepulauan Cocos memilih untuk melakukan integrasi penuh dengan Australia (cocos-tourism.com).

Pada tahun 1950-an, sebagian dari keturunan para pekerja Melayu melakukan re-emigrasi ke Sabah. Kini mereka dikenal sebagai Melayu Cocos dan populasinya mencapai sekitar 4000 orang atau delapan kali lipat daripada di tanah kelahiran mereka di Kepulauan Cocos (wikipedia.com). Sementara itu, mereka yang tetap tinggal dan berkembang di Kepulauan Cocos juga disebut sebagai Melayu Cocos.

Melayu Cocos yang Tertindas

Sidney Morning Herald (31/8/2009) memberitakan bahwa Kepulauan Cocos baru-baru ini dilanda ketegangan rasial. Pasalnya, orang Melayu di kepulauan itu dilarang berkomunikasi dengan bahasa Melayu pada saat jam kerja dan jam sekolah. Pelanggar dihukum membuat minuman teh di tempat kerja atau memungut sampah di halaman sekolah. Ketegangan tersebut memaksa Home Affairs Minister Brendan O`Connor mengunjungi teritori terpencil ini untuk bernegosiasi dengan pemerintah setempat dan warga.

O`Connor menjelaskan bahwa pemerintah Australia memberikan perhatian pada pendidikan para pelajar di Cocos dan memastikan bahwa mereka memperoleh pengajaran bahasa Inggris. Namun, O`Connor juga menyatakan bahwa “We recognise the unique nature of Cocos Island and accept the needs and the distinct place of the Malays. Their culture, religion and ethnicity has to be recognised."

Selain masalah bahasa tersebut, orang Melayu Cocos juga menghadapi masalah pengangguran. Walaupun listrik, air, dan biaya sekolah digratiskan di kepulauan ini, namun sekitar 50 persen dari angkatan usia kerja di kepulauan ini menganggur, sementara mereka yang telah memperoleh pekerjaan biasanya dibayar sangat rendah. Padahal, posisi geografis kepulauan ini menyimpan potensi turisme yang sangat besar.

Menurut reporter BBC, Nick Squires, pulau-pulau ini dari angkasa tampak seperti rangkaian mutiara yang melingkari sebuah opal raksasa berwarna hijau yang sebenarnya merupakan laguna (BBC News). Potensi turisme bahari ditopang terutama oleh pantai-pantai berpasir putih dan ombak yang tenang. Belakangan ini potensi ini terus dikembangkan, tetapi tarafnya masih permulaan. Menurut situs southtravel.com, saat ini sudah ada tujuh buah hotel dan resort di Kepulauan Cocos. Namun, situs resmi pemerintah setempat hingga kini masih dalam taraf “under construction”.

Memberdayakan Orang Melayu Cocos

Orang Melayu Cocos saat ini dapat dikatakan masih tertindas, baik dari segi budaya maupun ekonomi. Mereka yang tetap memilih tinggal di kepulauan ini dan tidak turut serta dalam re-emigrasi pada tahun 1950-an ke Sabah, Malaysia, berarti memilih untuk bertanah air di sini dan dengan demikian siap menanggung segala risiko.

Rupanya risiko dari pilihan itu mengambil wujud sebagai dominasi minoritas kulit putih. Kasus pelarangan komunikasi menggunakan bahasa Melayu dan fakta bahwa perkebunan kelapa dinyatakan pailit sejak 1997 (cocoa-tourism.cc), menempatkan orang Melayu Cocos dalam posisi yang serba terjepit. Satu-satunya diversifikasi ekonomi yang bisa dilakukan adalah turisme, karena perikanan dan pertanian yang selama ini dilakukan pun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan minimal.

Namun, walaupun turisme saat ini sedang dikembangkan, agaknya perlakuan semi rasis terhadap orang Melayu Cocos, sebagaimana yang tampak dalam pelarangan penggunaan bahasa Melayu, akan menyendat peran serta dan manfaat turisme bagi mayoritas ini. Home Affairs Minister O`Connor memang menjanjikan bahwa pemerintah federal akan tetap menghormati hak-hak dan warisan budaya orang Melayu Cocos serta perkembangan ekonominya, namun tanpa kontrol yang jelas, janji seperti ini tentu mudah sekali menjadi janji kosong.

Dengan demikian, strategi budaya dan ekonomi yang harus diterapkan adalah bahwa puak-puak Melayu yang lain maupun pihak-pihak lain yang peduli dengan pemberdayaan kelas-kelas yang tersubordinasi dalam masyarakat bersedia memberikan bantuan, dalam bentuk apa saja, bagi orang Melayu Cocos.

Salah satu bantuan yang dapat diberikan adalah melalui sarana online. Kepulauan Cocos adalah kepulauan yang terpencil dan sukar dijangkau secara fisik. Namun, ada kemungkinan bahwa komunikasi dan koneksi internet masih dapat dilakukan dengan kepulauan ini, sebagaimana yang terbukti dengan beberapa hotel di sini yang menyediakan fasilitas wi-fi. Fasilitas komunikasi inilah yang dapat dimanfaatkan.

Paling tidak, bantuan atau tawaran kerjasama telah dilakukan oleh MelayuOnline.com, walaupun baru sekadar me-relay berita (MelayuOnline.com versi bahasa Inggris, 31 Agustus 2009) dari media mainstream terbitan Australia. Namun, ke depan diharapkan bahwa situs-situs pemerhati budaya Melayu sedunia, baik MelayuOnline.com maupun situs-situs yang lain, dapat terus memberikan bantuan kepada orang Melayu Cocos di Kepulauan Cocos. Sebab, orang Melayu Cocos dan kebudayaannya di Kepulauan Cocos Keeling adalah bagian dari Melayu se-dunia dan seharusnya menjadi perhatian bersama.

__________

An. Ismanto adalah redaktur di MelayuOnline.com

Kredit Foto: http://uncommonlives.naa.gov.au


Dibaca : 2.996 kali.

Tuliskan komentar Anda !