Kerajaan Paling Demokratis di Nusantara

Warisannya dapat dilihat dalam bentuk Masjid Agung, benteng kuno, dan Istana Badia di kota Buton alias Baubau. Masjid ini mampu menampung 520 jamaah, dibangun pada abad ke-16. Hingga kini masih kokoh. Sedangkan benteng dengan meriam-meriam kuno, merupakan saksi perjuangan melawan penjajah Belanda. Baubau, berjarak 114 mil laut dari Kendari, dapat dicapai sekitar lima jam dengan kapal laut yang hampir setiap hari bertolak ke sana. Ongkosnya Rp sekitar 40.000-an per orang. Baubau kini kota administratif, cukup fasilitas buat pengunjung. Ada penginapan berbagai kelas. Juga restoran. Pulau Buton seluas 450.000 kilometer persegi, berpenduduk sekitar 400.000 jiwa. Kini jumlahnya bertambah 82.000, karena banyak pengungsi dari Ambon.

Selain memiliki tempat wisata bersejarah, Buton juga punya perairan yang elok dengan terumbu karangnya. Banyak pelancong asing berwisata bahari sekalian menyaksikan festival keraton yang diselenggarakan sekali setahun. Dalam ritual itu, para tokoh adat memamerkan barang-barang peninggalan kesultanan, lambang kebanggaan Buton. Kerajaan Buton berdiri permulaan abad ke-13, dan mulai berkembang pada abad berikutnya. Disebut-sebut, Ratu Wakaaka dari Cina yang menikah dengan Pangeran Sibatara dari Majapahit acap bertamu ke Buton sepanjang tahun 1335-1353. Pada abad ke-16, kebudayaan Islam masuk ke sini. Raja Murhum yang memerintah Buton saat itu memeluk Islam. Kerajaan pun berubah menjadi kesultanan, dan Murhum, raja ke-6 Buton diangkat sebagai sultan pertama dengan gelar Qaimuddin. Ia memerintah selama 46 tahun (1538-1584).

Dalam perkembangannya, Kesultanan Buton mulai menerapkan tradisi demokrasi. Kekuasaan sultan dikontrol oleh Sara, sebuah lembaga yang beranggotakan 22 tokoh adat. Jika sultan lancung, Sara akan menegur, memecat bahkan mengadilinya. Semua kisah itu tertuang dalam Kitab Martabah Tujuh, yang sekaligus menjadi undang-undang dasar Kesultanan Buton. Kitab yang disusun pada masa Sultan Dayanu Ikhsanuddin (1597-1631) itu hingga kini tersimpan rapi di Istana Badia. Nama Sultan Dayanu -Raja Buton paling demokratis- diabadikan sebagai nama sebuah perguruan tinggi swasta di Baubau. Menurut cerita, ketegasan Sara menimbulkan "korban". Sultan Mardana Ali yang memerintah tahun 1654 menerima hukuman berat dari lembaga ini, karena dianggap berkhianat. Mungkin bukan hukuman mati, tapi syahdan, sultan ke-8 itu tewas oleh kekuatan gaib dalam sebuah ritual pengadilan.

Nasib Kesultanan Buton boleh dibilang berakhir tahun 1960, ketika pemerintah menetapkan Buton sebagai kabupaten. Sejak itulah tradisi kesultanan memudar. La Ode Manarfa, putra sultan ke-38, La Ode Muhammad Falihi, tak lagi tinggal di Istana Badia. Putra mahkota itu kini berumur 83 tahun, dan menjabat Rektor Universitas Dayanu Ikhsanuddin. Satu-satunya yang masih bertahan adalah lembaga Sara, cuma perannya sudah jauh bergeser. La Ode Abdul Muchil, yang kini Imam Masjid Agung Keraton, juga merangkap Ketua Sara. Tradisi turun-temurun yang masih terpelihara adalah tatacara salat Jumat di Masjid Agung. Sara bertindak sebagai "panitia". Mereka memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjaga ketertiban, menabuh beduk, muadzin, khatib, dan lain-lain. Mereka mengenakan serban seragam dengan kopiah putih, dan memegang "tongkat komando" yang disebut katuko. Seusai salat para anggota Sara berdoa di halaman masjid untuk kesejahteraan rakyat. Tradisi lainnya, upacara raatibu, yakni tahlil bersama selama sepekan. Biasa dilakukan kalau ada musibah, misalnya ketika berjangkit wabah penyakit.

Sumber: www.buton.web.id

Tuliskan komentar Anda !