Konflik Politik dan Prospek Demokrasi di Thailand

Yogyakarta, Melayuoline.com - Hari ini, Selasa, 22 Juni 2010, bertempat di Ruang 202 lantai 2 Gedung PAU UGM, Jl. Teknika Utara, Barek, Yogyakarta, Pusat Studi Sosial Asia Tenggara (PSSAT) mengadakan diskusi bulanan bertemakan “Konflik Politik dan Prospek Demokrasi di Thailand”.

Diskusi menghadirkan 2 (dua) orang pembicara, yaitu: Dr. Eric Hiariej (Dosen Hubungan Internasional Fisipol UGM dan Wakil Direktur Pusat Studi Sosial Asia Tenggara) dan Tri Susdinarjanti MA (Peneliti PSKP dan alumnus School of Human Rights Studies and Social Development, Mahidol University, Thailand) serta diikuti oleh lebih kurang 15 orang peserta.

Mbak Tri, panggilan akrab Tri Susdinarjanti MA, menyampaikan bahwa kudeta atas PM Thaksin Sinawatra pada bulan September 2006 merupakan titik awal dari beragam konflik politik yang terjadi di Thailand dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir yang melahirkan pergantian kepemimpinan dari Gen. Surayud Chulanont hingga PM Abhisit Vejjajiva sekarang ini. Kudeta atas Thaksin tersebut sebenarnya disebabkan oleh faktor internal, yaitu penjualan saham Shin Corporation milik keluarga Thaksin kepada Temasek Holdings milik Singapura yang memicu kontroversi di Thailand.

Konflik yang sering terjadi di salah satu negara rumpun Melayu ini, di masa yang akan datang akan mempengaruhi demokrasi di Thailand. Keberadaan raja dalam berbagai kudeta yang terjadi dinilai sangat tidak netral. Untuk itu, peran raja mungkin perlu dihilangkan, misalnya dengan cara menjadikan Thailand sebagai negara monarki konstitusional.

Menurut Mas Eric, panggilan akrab Dr. Eric Hiariej, konflik yang terjadi di Thailand dilihat dari sisi kepemimpinan Thaksin sangat unik. “Bayangkan bagaimana Anda memiliki seorang pemimpin yang korup tetapi dicintai rakyat. Seperti diketahui, Thaksin dalam kepemimpinannya mengeluarkan kebijakan populis, yaitu rakyat dapat berobat di rumah sakit mana saja, hanya cukup membayar 30 Baht. Jumlah ini dinilai rakyat Thailand sangat murah dan Thaksin dianggap Baik. Kebijakan ini sangat membekas dalam kehidupan rakyat yang hidup di perdesaan Thailand. Wajar jika Thaksin dibela oleh orang-orang yang berasal dari perdesaan. Mereka rela tinggal di mall-mall Bangkok selama satu bulan.”

Dalam konteks kehidupan demokrasi di Thailand, Mas Eric menambahkan bahwa Thailand memiliki sejarah gerakan sosial dan proses modernisasi yang lebih dulu dibandingkan Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat Thailand diharapkan akan banyak belajar dari apa yang mereka alami.

Diskusi bulanan PSSAT ini berjalan dengan santai dan akrab. Beberapa peserta memberi komentar bahwa apa yang terjadi di Thailand dipengaruhi oleh beberapa pihak, seperti militer, kelas menengah, dan yang paling penting adalah sosok Raja Bumibol. Dalam konteks demokrasi, konflik diperlukan agar terus berkembang asalkan tidak mengarah kepada kekerasan.

(Yusuf Efendi/brt/07/06-10)

Share

Tuliskan komentar Anda !