Malaysia Berharap Kasus Pemukulan tak Pengaruhi Hubungan RI - Malaysia

Jakarta- Sesuai hukum berlaku, jika ada pengaduan, Pemerintah Malaysia akan mengambil tindakan tegas terhadap aparat kepolisian yang melakukan pemukulan terhadap wasit karate Indonesia.

Pemerintah Malaysia berharap kasus tersebut tidak berpengaruh pada hubungan kedua negara khususnya terkait pengiriman TKI.

Hal tersebut disampaikan oleh Menlu Malaysia Datuk Seri Syed Hamid Bin Jaafar Albar usai menghadiri perayaan 50 tahun hubungan RI - Malaysia di Jakarta, Selasa (28/8).

Hamid mengatakan tidak ada satupun UU di Malaysia yang membenarkan tindakan oknum polisi yang melakukan pemukulan tanpa sebab.

"Saat ini kami sudah melakukan penelusuran data. Prosesnya akan diadakan bila sudah ada laporan. Biarkan polisi yang bekerja dan yang bersalah bertanggung jawab sesuai UU di Malaysia," kata Hamid.

Menurut dia, pihaknya sangat menyesalkan adanya kejadian tersebut. Ia menegaskan tindakan pemukulan tersebut sama sekali tak mencerminkan budaya orang Malaysia yang sebenarnya.

"Kita tidak senang bila ada hal semacam itu. Rasa-rasanya itu bukan cara Malaysia. Kami pastikan ada tindakan hukum untuk (tindakan) itu," tuturnya.

Ketika ditanya kejadian tersebut ditambah penganiayaan terhadap TKI berpengaruh pada hubungan kedua negara, Hamid mengatakan pihaknya sangat berharap situasi buruk tak terjadi pada hubungan negara.

Ia menjelaskan ada banyak kasus yang menunjukkan bahwa orang Malaysia melakukan hal buruk. Namun, ada kasus juga di mana TKI membuat masalah dengan tak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan Malaysia.

Karena itu, lanjutnya, peristiwa tersebut sebaiknya tidak menjadi alasan untuk memburuknya hubungan kedua negara.

"Banyak kerjasama kedua negara yang saling menguntungkan. Jadi kita tidak mau kejadian semacam ini mempengaruhi hubungan kedua negara," tandasnya.

"Tapi bukankah memang selama ini penganiayaan oleh orang Malaysia terhadap orang Indonesia sering terjadi, bahkan ada kesan stereotip Indonesia sebagai incompetent," tanya wartawan.

"Itu terjadi kalau kita hanya mau mengedepankan emosi, bukan fakta. Kalau pendapat seperti itu akan meminggirkan fakta banyak orang Indonesia yang menikmati kerja di Malaysia. Ini masalah kemanusiaan. Janganlah seolah-olah orang Malaysia itu pasti jahat. Masa kita tidak memberi peluang bagi terjalinnya hubungan antarkedua negara. Masa kita tidak memberi peluang bagi TKI untuk bekerja mencari rejeki di Malaysia," jawab Hamid.

"Lalu bagaimana dengan masyarakat dan media massa Malaysia yang menyebut Indonesia sebagai Indon. Padahal pihak Indonesia sudah melarang ungkapan yang bernada budak itu?" tanya wartawan lagi.

"Ini yang menjadi tugas media massa di Indonesia untuk membenarkan itu. Seringkali media massa yang membesar-besarkan ungkapan seperti itu, membesar-besarkan masalah. Padahal realitas tak seperti itu. Banyak TKI yang anggap Malaysia sebagai negeri yang tenang untuk hidup dan mencari rejeki. Di kalangan pekerja sendiri, biasa untuk memanggil Indon (untuk TKI) atau Bangla (untuk orang Bangladesh). Jadi saya kira biasa. Selain itu, pemerintah Malaysia juga sudah menganjurkan tidak menyebutkan Indon lagi. Kami sendiri selalu menyebut dengan `Indonesia`," jawabnya.

Lebih jauh, Hamid mengatakan kejadian semacam pemukulan bisa saja berulangkali terjadi, bahkan di Indonesia sekalipun. Hanya saja, lanjutnya, yang penting dilihat adalah bahwa pemerintah setempat sudah mengambil tindakan sesuai hukum yang berlaku.

"Yang penting kami sudah mengambil tindakan (atas kasus pemukulan dan penganiayaan TKI). Jangan silap, lima juta TKI berada di Malaysia hingga saat ini. Jangan karena masalah ini merusakkan apa yang sudah dilakukan dan dirasakan oleh TKI dan orang Malaysia," tandasnya.

Sumber : www.mediaindonesia.com
Kredit foto : pmr.penerangan.gov.my

Share

Tuliskan komentar Anda !