Sabtu, 21 November 2026 |Ahad, 10 Jum. Akhir 1448 H
Pengunjung Online : 2.516
Hari ini
:
62.160
Kemarin
:
95.893
Minggu kemarin
:
821.392
Bulan kemarin
:
11.429.130
Anda pengunjung ke 105.216.314 Sejak 01 Muharam 1428 ( 20 Januari 2007 )
AGENDA
Belum ada data - dalam proses
Berita
29 oktober 2007 04:49
Gaung Sumpah Pemuda Mulai Menghilang
Sujiwo Tejo (Budayawan).
Jakarta- Kelahiran Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, yang merupakan salah satu tonggak sejarah berdirinya Republik Indonesia, tampaknya mulai dilupakan. Beberapa tahun belakangan ini gaung Sumpah Pemuda menghilang, seperti yang terjadi menjelang 28 Oktober 2007 ini.
Melihat kenyataan itu, Barisan Pemuda Peduli Rakyat (BPPR) pun terusik untuk melakukan kegiatan renungan pada Sabtu (27/10) malam di Tugu Proklamasi, Jakarta. "Pemilihan tempat renungan juga merupakan simbolik mengadukan kondisi negara yang sudah `sakit` ini kepada Bapak Proklamator kita, karena para pemimpin negeri ini sudah lagi tidak bisa diharap sebagai pengayom masyarakat," ujar Ketua Umum BPPR, Yudhie Rohcitayadi, usia renungan Sumpah Pemuda, Sabtu (27/10) malam.
Yudhie mengatakan para pemuda yang dulunya dikenal sebagai aktivis sudah jatuh ke jurang materialisme yang sulit terkontrol. Mereka, kata dia, terjerumus pada politik praktis yang tujuannya mencari kedudukan dan materi. BPPR pun merasa prihatin atas sikap para pemuda saat ni.
Menurut Yudhie, BPPR dibentuk sebagai organisasi sosial yang melakukan kagiatan-kegiatan nyata membantu masyarakat kecil, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Di pedesaan, misalnya, organisasi ini berusaha membantu masyarakat yang memerlukan air dengan membangun irigasi atau pompanisasi, desa yang memerlukan listrik dengan menyediakan listrik dengan tenaga surya. Sedangkan di perkotaan, misalnya membantu pedagang sayur keliling yang kebanyakan tidak memiliki gerobak sayur. "BPPR tidak akan terlibat dan melibatkan diri dalam politik praktis," paparnya.
Yudhie juga menegaskan bahwa acara renungan yang digelar sampai tengah malam menjelang 28 oktober 2007 itu, tidak dihadiri oleh tokoh-tokoh politik atau tokoh yang telah dikenal masyarakat. Ini menunjukkan bahwa BPPR tidak mau terkontaminasi oleh keadaan yang sudah `busuk`. "Jangan sampai ada yang menilai bahwa BPPR adalah underbouw suatu kelompok atau tokoh tertentu. BPPR adalah underbouw masyarakat yang tertindas," ujarnya.
Budayawan, Sujiwo Tejo, yang mengikuti renungan itu menyebutkan Indonesia adalah negara yang melanggar konstitusinya. Misalnya, sudah ada Undang-undang Pendidikan yang menyebutkan bahwa biaya pendidikan sebesar 20 persen dari anggaran belanja negara, di mana kalau dijalankan, pendidikan dasar sampai menengah bisa gratis, tapi hal itu tidak dilakukan pemerintah. "Para pemimpin negara sudah dipenuhi penyakit, sehingga tidak bisa lagi berpikir jernih untuk memikirkan masyarakat," ujar Sujiwo.
Sumber : www.republika.co.id Kredit foto : www.detikhot.com