Jumat, 20 November 2026 |Sabtu, 9 Jum. Akhir 1448 H
Pengunjung Online : 0
Hari ini
:
5.301
Kemarin
:
95.893
Minggu kemarin
:
821.392
Bulan kemarin
:
11.429.130
Anda pengunjung ke 105.216.314 Sejak 01 Muharam 1428 ( 20 Januari 2007 )
AGENDA
Belum ada data - dalam proses
Berita
15 desember 2007 10:16
Wagub Kepri: Tak Benar Ada Pulau Dijual
Wapres Desak Pemda Urus Pulau Terluar
Tanjungpinang- Wakil Gubernur Provinsi Kepri Muhammad Sani menegaskan isu ada pulau di Kepri dijual ke warga asing sama sekali tak benar. Pemprov Kepri telah meminta klarifikasi resmi kepada kepala daerah bersangkutan baik secara tertulis, lisan, maupun penegasan lain. Jawabannya tak ada pulau yang dijual ke warga asing.
”Kita tak saja memanggil, tapi meninjau langsung ke lokasi pulau dicurigai telah dijual. Ternyata, isu itu tak benar dan status kepemilikan pulau yang dipersangkakan masih milik Kepri,” tegas Muhammad Sani, Jumat (14/12).
Perlu dipahami, kata dia, sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, tak dibenarkan ada warga asing membeli pulau di Indonesia. Jika kenyataan di lapangan, ditemui ada warga lokal membeli sebuah pulau, keadaan tersebut diperbolehkan. Tapi, jika warga asing yang beli, ini tak boleh dan bertentangan dengan aturan yang ada.
Meski Pemprov Kepri memastikan tak ada pulau di Kepri telah lepas ke warga asing, Sani tetap memberi perhatian negatif ada upaya pihak tertentu menjual pulau ke warga asing. Sistem penjualan katanya memanfaatkan status kependudukan warga lokal dan yang menyediakan dana adalah pihak asing.
Untuk itu, katanya, untuk membatasi jangan sampai terjadi hal tersebut, perlu sosialisasi menyeluruh pada lapisan masyarakat terutama yang berada jauh dari pusat pemerintahan. ”Sosialisasi telah kita lakukan. Apa pun alasannya, pulau di Kepri tak boleh lepas ke tangan warga asing,” ulang Sani.
Sebagai wilayah berbatasan dekat dengan negara tetangga, Sani mengakui kecenderungan warga asing memiliki aset di Kepri tak bisa dipungkiri. Aset ini banyak jenis seperti kepemilikan rumah, usaha, dan sebagainya. Secara jauh tak tertutup kemungkinan memiliki sebuah pulau. Namun, meski keinginan memiliki terbersit, Sani mengulangi tak dibenarkan warga asing memilikinya. ”Jangankan beli pulau, beli rumah saja warga asing tak dibolehkan di Indonesia,” tegasnya.
Mantan Bupati Karimun tersebut mengingatkan kalangan notaris pembuat akta tanah mewaspadai pihak tertentu melakukan pengurusan kepemilikan secara besar-besaran. Kalau ada jual beli tanah dalam skop yang besar, harus berkoordinasi dengan pemerintah.
Peringatan juga diarahkan pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dan institusi lintas vertikal di Kabupaten/kota se-Kepri. Kata Sani, dalam mengambil keputusan harus melihat fakta dan data di lapangan.
Urus Pulau Terluar
Dari Jakarta, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pemerintah daerah lebih memperhatikan pulau-pulau terluar Indonesia yang dimilikinya. Meski kecil kemungkinan pulau-pulau tersebut disalahgunakan oleh pemerintah asing, namun pulau-pulau terluar tersebut memiliki makna ekonomis dan ideologis tinggi.
”Kita (Indonesia) kan punya 18 ribu pulau. Hanya 3 ribu pulau yang dihuni, jadi yang tidak dihuni masih 15 ribu. Memang bisa timbul kerawanan bila pulau-pulau kecil kita tidak diawasi pemerintah daerah yang membawahi pulau-pulau tersebut,” ujar Kalla dalam keterangan pers rutin Forum Wartawan Istana Wakil Presiden di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, kemarin (14/12).
Wakil Presiden mengaku telah menghubungi Mendagri Mardiyanto untuk menanyakan tentang kabar penjualan Pulau Panjang dan Pulau Meriam di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada warga asing. Berdasarkan keterangan Mendagri, investor hanya menawarkan puluhan hektare tanah di dua pulau tersebut melalui sebuah situs. ”Jadi sebenarnya bukan pulau yang dijual. Tapi karena pulaunya kecil, maka kalau tanahnya dijual sekian hektare, seakan-akan sudah seluruh pulau yang dijual,” terangnya.
Karena itu, Kalla yakin penjualan tanah di Pulau Meriam Besar seluas 5 hektare dan Pulau Panjang seluas 33 hektare itu tidak untuk dijual pada negara lain. “Saya tidak tahu mekanismenya, tapi pasti tidak dijual untuk dijadikan negara lain,” tegasnya.
Meski demikian, Kalla menghargai upaya pemerintah Nusa Tenggara Barat yang mengupayakan pembatalan penjualan dua pulau tersebut. ”Tindakam pemda membatalkan sudah tepat,” tuturnya.
Meski demikian, Kalla meminta pemda tidak hanya melakukan tindakan reaktif ketika mendengar wilayahnya dijual pada orang asing. Pemda diminta menindaklanjuti pembatalan penjualan pulau dengan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. “Pemda jangan hanya melarang penjualan, tapi juga harus menjaga jangan sampai dimanfaatkan orang asing untuk tujuan yang tidak benar. Kalau oleh penduduk setempat untuk pertanian, peternakan, atau perikanan tidak masalah,” katanya.
Depdagri saat ini juga masih memproses klarifikasi proses jual beli lima pulau di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, yakni Pulau Bawah, Pulau Cangkul, Pulau Merba, Pulau Elang, dan Pulau Lidi.