Minggu, 22 November 2026 |Isnain, 11 Jum. Akhir 1448 H
Pengunjung Online : 0
Hari ini
:
24.794
Kemarin
:
111.904
Minggu kemarin
:
2.656.496
Bulan kemarin
:
11.429.130
Anda pengunjung ke 105.216.314 Sejak 01 Muharam 1428 ( 20 Januari 2007 )
AGENDA
Belum ada data - dalam proses
Berita
20 juli 2007 07:58
Satu Lagi, Pulau di Natuna Dikabarkan Dijual
Batam- Banyaknya jumlah pulau di Kabupaten Natuna yang mencapai 200-an pulau membuat pemerintah kurang sigap menjaga pulau, sehingga Bupati Natuna Daeng Rusnadi pun sempat membantah jika ada penjualan pulau di daerahnya.
Bukan hanya Pulau Bawah yang sudah dijual seharga Rp750 juta, ada lima pulau yang diduga sudah dijual. ”Salah satunya Pulau Ayam yang berada di Kecamatan Jemaja,” sebut Prof Dr Muhammad Zein kepada Batam Pos, Rabu (18/7) malam lalu.
”Saya langsung mendapatkan informasi dari warga Jemaja, bahwa ada lima pulau yang sudah dijual. Dan salah satunya adalah Pulau Ayam yang berada di Jemaja,” jelas Zein yang juga Ketua Badan Penyelaras Perjuangan Pembentukan Kabupaten Anambas.
Menurut dia, adanya penjualan pulau ini terjadi karena pengawasan pemerintah daerah sangat kurang. ”Rentang kendali antara pulau-pulau yang ada di Kepulauan Anambas dengan Ranai sebagai pusat pemerintahan sangat jauh. Sehingga dengan jauhnya rentang kendali itu membuat segala sesuatu termasuk penjualan pulau gampang terjadi,” ujar Zein.
Dengan demikian, kata Zein, pemerintah pusat harus segera menjadikan Anmabas Kabupaten untuk menjaga ratusan pulau di gugusan Anambas itu tetap aman. ”Dengan dijadikannya Anambas kabupaten, maka pengawasan akan lebih ketat dari pada saat ini. Bayangkan, dari Ranai ke Pulau Bawah yang dijual saat ini memerlukan waktu 15 jam. Itukan sangat jauh. Sehingga dengan jauhnya rentang kendali, Kabupaten Anambas itu mutlak adanya,” kata Zein.
Humas Kabupaten Natuna M Darwin ketika dihubungi Batam Pos, membenarkan adanya penjualan 5 pulau lagi. Tetapi, lima pulau itu dijual kepada warga negara Indonesia, bukan warga negara asing. ”Memang iya sudah dijual. Tetapi ke warga negara Indonesia,” jelasnya.
Ketika ditanya upaya Pemkab Natuna mengamankan pulau terluar, Darwin mengatakan Bupati Natuna Daeng Rusnadi baru satu minggu yang lalu meninjau pulau terluar. ”Hal itu dilakukan untuk menjaga pulau terluar itu,” ungkapnya.
Dia menyatakan tidak ada hubungan antara penjualan pulau di Natuna dengan dipercepatnya pembentukan Kabupaten Anambas. ”Karena terjadinya penjualan pulau itu disebabkan karena hukum pasar.
Tak Dijual ke Asing
Sementara itu, dalam perjumpaan dengan koran ini Senin lalu, Wakil Gubernur M Sani menegaskan, hingga kini belum ada satupun pulau di Kepri yang dijual ke warga asing. Namun demikian, Pemerintah Provinsi Kepri tetap akan turun ke lapangan mencari fakta.
”Jika dijual ke warga lokal, saya rasa tak masalah. Tapi, jika dijual ke warga asing tidak boleh. Kita akan turun ke lapangan menyelidikinya. Kita berharap, tak satupun pulau Kepri jatuh ke tangan pihak luar,’’ ujar M Sani, di kantor Gubernur Kepri.
Sebagai wilayah berbatasan dekat dengan negara tetangga, Sani mengakui kecenderungan warga asing memiliki aset di Kepri tak bisa dipungkiri. Aset ini banyak jenis seperti kepemilikan rumah, usaha, dan sebagainya. Secara jauh tak tertutup kemungkinan memiliki sebuah pulau.
Namun, meski keinginan memiliki terbersit, M Sani mengulangi tak dibenarkan warga asing memilikinya. ”Jangankan beli pulau, beli rumah saja warga asing tak dibolehkan di Indonesia. Lain hal jika kepemilikan atas nama warga lokal. Menurut saya tak mungkin warga asing mau melakukan,’’ ulang Sani.
Agar memastikan tak seorangpun warga asing memiliki pulau di Kepri, Ketua Dunia Islam Dunia Melayu (DMDI) Kepri ini, telah melaporkan semua dugaan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di Jakarta. Tindaklanjut dari laporan ini, pusat mengutus turun ke Kepri.
Sumber : www.batampos.co.id Kredit foto : students.ukdw.ac.id