Puan Negeri Sunting Karya

Judul Buku	:	Puan Negeri Sunting Karya
Penulis	:	Tim Pusat Data dan Informasi Perempuan (Pusdatin Puanri)
Penyelaras Bahasa	:	Mahyudin Al Mudra, S.H.,M.M.
Penerbit	:	Adicita Karya Nusa, Yogyakarta
Cetakan	:	Pertama, Desember 2009
Tebal	:	xii +146 halaman
Ukuran	:	24,4 x 27,6 cm

 

Buku berjudul Puan Negeri Sunting Karya ini berkisah tentang kekaryaan istri gubernur Riau semasa mendampingi suami masing-masing dalam bertugas. Peran istri gubernur Riau mulai periode 1958-1960 hingga 2003-sekarang tersebut dianggap penting untuk didokumentasikan agar dapat diteladani oleh puan-puan negeri Riau.

Para penulis tulisan-tulisan yang terhimpun dalam buku ini adalah sejumlah perempuan Riau yang tergabung dalam lembaga Pusdatin Puanri, sebuah lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang penyediaan data dan informasi tentang perempuan Riau dalam berbagai aspek kehidupan. Buku ini adalah buku ketiga yang terbit atas kerjasama Pusdatin Puanri dengan Pemerintah Provinsi Riau. Dua buku sebelumnya adalah Mutiara yang Terjaring (2007) dan Direktori Perempuan Riau (2009).

Setelah reformasi bergulir, gelegak politik Indonesia diramaikan dengan wacana agar kaum perempuan negeri ini diberi peran yang lebih luas di kancah politik, khususnya pemberian kuota 30% untuk perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini dikarenakan perempuan Indonesia masih dianggap sebagai kelas dua, yaitu pribadi yang dianggap tidak memiliki kecakapan dalam memimpin. Padahal, tidak demikian adanya. Sejarah membuktikan bahwa bangsa ini pernah dipimpin oleh tokoh-tokoh perempuan, misalnya Cut Nya’ Dien, Dewi Sartika, Kristina Marta Tiahau, dan Roehana Kudus.

Kesadaran inilah yang dimiliki oleh kaum perempuan yang tergabung dalam Pusdatin Puanri. Mereka sadar bahwa kaum perempuan harus berusaha sendiri agar dunia mengetahui tentang peran mereka. Meskipun istri para gubernur Riau tidak menjadi pemimpin, namun peran mereka cukup besar dalam kepemimpinan suami masing-masing.

Buku ini memiliki dua tujuan. Pertama, ingin memposisikan para istri gubernur sesuai dengan perannya, yaitu sebagai orang yang memiliki kewajiban untuk menjadi pendamping suami dan membantu kegiatan sang suami. Tugas ini disandang oleh perempuan mana pun, namun yang membedakan adalah jenis kegiatan yang dibantu oleh seorang istri gubernur. Karena seorang gubernur memiliki tugas menjalankan pemerintahan di provinsi, maka sang istri dituntut ikut berperan aktif membantu tugas-tugas tersebut. Jika sang gubernur berhasil dalam menjalankan roda pemerintahnnya, maka hal itu dapat dipastikan tidak terlepas dari peran istrinya. Akan tetapi bukan berarti bahwa hal ini menegaskan salah satu perspektif dalam penulisan sejarah tentang “orang besar” (h. 1).

Tujuan kedua dari buku ini adalah agar generasi muda Riau, khususnya perempuan, meneladani istri para gubernur mereka yang telah berjuang mengemban amanah rakyat Riau (h. 2). Oleh karena itu, bagi kaum perempuan Riau, dikarenakan ikatan emosional mereka terhadap kebudayaannya, nampaknya “wajib” membaca buku ini.

Keistimewaan buku ini adalah informasi (kalau bukan curhatan) yang tersedia di dalamnya. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat memperoleh informasi mengenai kaum perempuan tentang kehidupan mereka sendiri. Informasi dari istri para gubernur Riau mungkin merupakan sesuatu yang belum pernah diketahui oleh publik Riau dan merupakan sesuatu yang baru dan mencerahkan.

Secara metodologis, tema perempuan yang ditulis oleh perempuan dapat dianggap seimbang karena para penulis tentu akan bersikap netral (tidak bias gender) dalam menilai sosok kaumnya sendiri. Jika terjadi pengurangan atau penambahan informasi, maka itu hanyalah kekurangakuratan penulis saja, bukan disengaja, misalnya karena ini sebuah proyek “penguasa” maka harus dibuat semua terlihat baik.

Para narasumber (istri gubernur) dalam buku ini cukup dapat mengungkapkan dengan jujur suka duka mereka dalam menemani suami masing-masing. Hal ini biasanya sulit terwujud karena mereka adalah publik figur sehingga mereka gampang tergoda untuk mengungkapkan hal yang baik-baik saja sementara yang buruk ditutup rapat, apalagi suami dari salah satu dari perempuan yang ditulis hingga kini masih menjabat sebagai gubernur. Dapat dimaklumi jika mereka tidak mengungkap keburukan suaminya.

Terlepas dari itu semua, apa yang dilakukan oleh Pusdatin Puanri ini secara umum dapat dianggap sebagai bentuk perlawanan mereka terhadap dominasi peran laki-laki dalam sebuah konstelasi kekuasaan. Bentuk perlawanan ini tersirat dari tujuan penerbitan buku ini yang ingin memunculkan peran perempuan dalam keberhasilan seorang gubernur Riau, peran yang umumnya tidak dilihat sejarah.

Jika semangat perlawanan ini benar adanya, hal ini perlu didukung dan diapresiasi melalui program-program nyata di masyarakat karena hingga saat ini isu keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan di negeri ini hanya nyaring di wacana tapi mentah diimplementasi. Semoga usaha Pusdatin Puanri tidak hanya berhenti sampai di sini karena memang perjuangan kaum perempuan bangsa ini masih panjang.

(Yusuf Efendi/Res/27/05-10)