Interkultural versus Kuasa Kolonial dalam Kajian Kemelayuan

Yogyakarta, MelayuOnline – Hari kedua sesi pertama Workshop Diaspora Melayu dengan tema “Revisiting Malay Diaspora for Malay World Networking” yang digelar selama dua hari, yaitu pada hari Senin dan Selasa, tanggal 18 – 19 Januari 2010, bertempat di Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu (BKPBM), Jalan Gambiran, No. 85 A, Yogyakarta,menampilkan dua pembicara. Kedua pemateri itu adalah Prof. Dr. Awang Hasmadi Awang Mois dari Departmen of Sociology – Anthropology Universiti Brunei Darussalam (UBD) dan Dr. Aris Arif Mundayat, Direktur Pusat Studi Sosial Asia Tenggara - Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (PSSAT – UGM) sekaligus Konsultan BKPBM dan www.MelayuOnline.com. Sedangkan An Ismanto, Redaktur www.MelayuOnline.com, bertindak sebagai moderator.

Prof. Dr. Awang Hasmadi Awang Mois membuka hari kedua Workshop Diaspora Melayu dengan memaparkan kertas kerja berjudul “Malaysia dan Indonesia: Di Sebalik Metafora Saudara Serumpun dan Sebangsa”. Dalam paparannya, Prof. Awang menguraikan bahwa Melayu tidak bisa menafikkan hubungannya dengan bangsa Eropa. Melayu yang dimaksud di sini terutama konsep Melayu dalam pandangan politik, terutama atas lahirnya sejumlah negara rumpun Melayu, khususnya Indonesia dan Malaysia. Seperti diketahui, Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat setelah menyatakan lepas dari penjajahan Belanda, demikian pula dengan Malaysia yang merdeka dari pendudukan Inggris.

Menurut pendapat Prof. Awang, tidak semua warisan penjajah adalah hal yang buruk. Ada sejumlah peninggalan yang justru berperan penting dalam kehidupan masyarakat di Malaysia maupun Indonesia. Beberapa warisan kolonial yang dianggap besar pengaruhnya di antaranya adalah sistem pendidikan, sistem politik, sistem birokrasi, dan yang lebih utama, menurut pandangan Prof. Awang, adalah perbatasan yang menegaskan wilayah negara Malaysia dan Indonesia. Namun demikian, lanjut Prof. Awang, tidak dapat dihindarkan bahwa peninggalan kolonial telah membentuk dan mempengaruhi pemikiran masyarakat di Malaysia maupun di Indonesia.

Prof. Awang berkesimpulan bahwa meskipun Malaysia dan Indonesia sudah terpisah, diasuh, dan terdidik oleh dua bangsa Eropa dengan gaya serta acuan yang berbeda, namun pemimpin dan penduduk kedua negara itu tetap menganggap dan melihat diri  mereka sebagai “saudara” dan “sebangsa”. Bahkan, tambah Prof. Awang, sebelum Malaysia dan Indonesia merdeka, telah terbersit sebuah gagasan besar untuk membentuk negara Melayu Raya meski ide ini tidak pernah menjadi kenyataan.

Interkultural dalam Kemelayuan

Setelah Prof. Awang memaparkan pemikirannya, sebagai pembicara kedua adalah Dr. Aris Arif Mundayat. Berbeda dengan pendapat Prof. Awang, Konsultan BKPBM ini melihat bahwa faktor utama yang menyebabkan adanya salah kaprah dalam kajian kemelayuan adalah justru dogma kolonial yang ternyata masih banyak digunakan sampai sekarang.

Menurut pandangan Dr. Aris, diaspora bangsa Melayu sebenarnya telah membangun konsep kemajemukan Melayu di masa lampau. Akan tetapi, dalam perkembangannya kemudian, imajinasi dunia Melayu modern yang notabene merupakan negara pascakolonial, terbelah dan menjadi polisentrik berdasarkan kepentingan politik identitas, baik dilandasi oleh agama, wilayah politik kenegaraan, maupun etnis. Keterbelahan imaginasi kemelayuan tersebut, tambah Dr. Aris, sepenuhnya berakar dari historisitas masing-masing wilayah yang kemudian memberi dampak terhadap dunia Melayu masa kini.

Dr. Aris menyimpulkan bahwa rumpun Melayu pada dasarnya merupakan bangsa yang memiliki kebudayaan hibrid dan sekaligus hal ini merupakan akar dari kemajemukan rumpun bangsa tersebut. Dalam perspektif kajian budaya, kata Dr. Aris, hibriditas ini merujuk pada pengertian yang luas mengenai identitas yang beragam, persilangan, percampuran pilihan, pengalaman lintas batas, dan gaya yang kesemuanya itu berkaitan dengan pola diaspora atau migrasi suatu bangsa yang secara intensif hidup di dunia komunikasi aktif antar budaya, multikulturalisme, dan lenyapnya batas-batas sosial dan budaya. “Secara positif, kita dapat mengatakan bahwa hibriditas ini adalah pelumas dari pergesekan sejumlah kebudayaan yang beragam tanpa kecurigaan yang berlebih,” papar Dr. Aris.

”Dalam beberapa hal, polisentrik oleh kolonial seringkali membawa kita pada perbincangan mengenai aspek kemelayuan di dunia Melayu yang cenderung jatuh pada pendefinisian apakah Melayu itu yang Islam atau tidak, apakah Melayu itu adalah mereka yang berada di Semenanjung Malaya atau di luar itu, atau apakah orang Melayukah Jawa itu, merupakan perdebatan yang tidak berhenti semenjak Hang Tuah hingga kini,” tegas Dr. Aris. Dalam situasi ini, tambahnya, apa yang disebut dengan Melayu menjadi entitas budaya yang dikontestasikan oleh banyak pihak, sehingga maknya menjadi labil dan tidak pernah pasti. “Di tengah ketidakpastian makna itulah imajinasi dunia Melayu terbelah sehingga cenderung membentuk tatanan Melayu yang polisentrik, yaitu pemusatan makna kemelayuan yang tersebar, beragam, dan terbelah, tergantung pada bagaimana orang mendefinisikannya sesuai basis dengan primordialisme politik mereka,” tutur Dr. Aris.

Politik pecah-belah yang diterapkan oleh bangsa-bangsa kolonial ternyata masih menyisakan dampak hingga kini. Dampak buruk yang paling kentara, tentu saja termasuk cara pandang tentang kemelayuan, adalah sengketa yang sering terjadi antara Malaysia dan Indonesia yang notabene sama-sama merupakan negara yang pernah lama berada di bawah cengkeraman kolonial. Dr. Aris menilai, baik Malaysia maupun Indonesia sama-sama mengalami sindroma negara pascakolonial. Indonesia, sambungnya, memunculkan heroism syndrome sebagai negara pascakolonial yang membangun identitas bangsa dengan konfrontasi, sementara Malaysia juga mengalami sindroma negara pascakolonial dalam bentuk krisis kebudayaan karena Islamisasi yang pernah menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme yang ternyata menghabisi kebudayaan lokal. “Ini adalah wajah masyarakat rumpun Melayu yang terbelah oleh negara pascakolonial, masing-masing mengembangkan gagasan yang pada dasarnya keluar dari bingkai kemelayuan dan justru masuk ke dalam konflik yang sebenarnya tidak perlu terjadi,” sesal Dr. Aris sembari memungkasi uraiannya.

(Iswara NR/03/01-2010)

Share

Write your comment !