Monday, 4 May 2026   |   Monday, 17 Dzulqaidah 1447 H
Online Visitors : 0
Today : 9.125
Yesterday : 26.680
Last week : 192.091
Last month : 15.288.374
You are visitor number 105.216.314
Since 01 Muharam 1428
( January 20, 2007 )
AGENDA
  • No data available

 

News

27 februari 2008 06:52

Prioritaskan Pengembangan Objek Wisata di Pontianak Timur

Kurangi Pengangguran dan Keluarga Miskin
Prioritaskan Pengembangan Objek Wisata di Pontianak Timur
Obyek wisata Istana Kadriyah di Pontianak.

Pontianak- Tingkat pengangguran dan jumlah penduduk keluarga miskin di Kecamatan Pontianak Timur (Pontim) masih tinggi. Masalah tersebut menjadi salah satu prioritas dalam rencana pembangunan dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2009. Demikian diungkapkan Walikota Pontianak, dr H Buchary A Rahman dalam membuka Musrenbang di Pontianak Timur, kemarin.

Tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin ini sebagian besar berada di Kelurahan Dalam Bugis. Di sana terdapat sebanyak 1250 rumah tangga miskin, dengan kualitas tenaga kerja yang rendah. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai buruh dan nelayan. Sebagian masyarakat miskin tinggal di kawasan kumuh. Di Kelurahan Dalam Bugis terdapat 5,3 hektar area pemukiman kumuh, Parit Mayor seluas 6 hektar, Tanjung Hulu seluas 13,68 hektar, Tanjung Hilir seluas 7,8 hektar, Banjar Serasan 13,78 hektar, Tambelan Sampit seluas 9,75 hektar, dan Saigon seluas 6,5 hektar.

Banyaknya rumah tangga miskin ini juga menyebabkan terjadinya masalah gizi buruk, misalnya di Kelurahan Tambelan Sampit, Dalam Bugis, Tanjung Hulu dan Banjar Serasan.

Buchary mengungkapkan masalah lainnya yaitu kepadatan penduduk di Pontianak Timur cukup tinggi. Kelurahan Tanjung Hilir merupakan kelurahan dengan kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 32.773 perkilometer persegi.

”Yang perlu diperhatikan juga masalah terbatasnya pendidikan, rendahnya mutu pendidikan,” ujar Buchary.

Buchary menuturkan arah kebijakan pembangunan di kawasan Pontianak Timur yaitu pengembangan objek budaya dan wisata, serta pengembangan industri kecil dengan mewujudkan lingkungan industri kecil (LIK). Hanya saja, kesadaran masyarakat terhadap hukum dan penegakan hukum di kelurahan yang ada lemah.

”Untuk mengembangkan objek wisata yang perlu adalah kesadaran hukum untuk menciptakan rasa aman. Selain itu, pengelolaan daya tarik wisata juga tidak dilakukan secara professional. Makanya, kita buat arah kebijakan,” kata Buchary.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Pontianak Dapil Pontianak Timur, M Arif SAg menambahkan yang paling penting dibicarakan dalam musrenbang ini adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pendidikan. ”Maka itu, kita meminta hal tersebut diprioritaskan,” kata Arif, di Pontianak Timur, kemarin.

Sumber : www.pontianakpost.com
Kredit foto : Koleksi Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu


Read : 3.733 time(s).

Write your comment !