Friday, 20 November 2026 |Friday, 9 Jum. Akhir 1448 H
Online Visitors : 4.241
Today
:
71.337
Yesterday
:
114.972
Last week
:
821.392
Last month
:
11.429.130
You are visitor number 105.216.314 Since 01 Muharam 1428 ( January 20, 2007 )
AGENDA
No data available
News
26 juli 2007 09:16
Bahasa Daerah Perlu Perda
Makassar— Upaya keras para cendekiawan dan budayawan untuk mempertahankan dan melestarikan bahasa-bahasa daerah yang ada di Sulawesi Selatan, tampaknya bukan sekadar isapan jempol. Buktinya, dalam Kongres Bahasa-bahasa Daerah Sulawesi Selatan I Tahun 2007 yang berlangsung di Hotel Clarion sejak 22 Juli lalu, pakar-pakar bahasa dan budaya daerah sepakat mendesak pemerintah untuk segera membuat peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang bahasa daerah, termasuk Bugis dan Makassar.
Harapan adanya sebuah aturan khusus soal bahasa daerah itu, ditelorkan melalui rekomendasi kongres yang disampaikan saat penutupan kongres oleh Sekretaris Provinsi Sulsel, HA Muallim. Dalam rekomendasinya, peserta kongres meminta pemerintah membuat dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang revitalisasi, upaya mempertahankan, mengembangkan bahasa dan sastra daerah Sulawesi Selatan.
Implementasi yang diharapkan muncul dari Perda itu, antara lain; bahwa bahasa daerah harus dijadikan mata pelajaran wajib untuk muatan lokal pada tingkat pendidikan usia dini, pendidikan dasar, serta pendidikan menengah. Selain itu, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui dinas pendidikan, perlu menyelenggarakan pelatihan pembelajaran bahasa dan sastra daerah untuk guru bahasa dan sastra daerah.
Kongres juga meminta pengangkatan guru bahasa dan sastra daerah sebagai prioritas utama menurut kebutuhan. Penyampaian rekomendasi yang dibacakan salah seorang panitia, Prof Dr M Rafi Tang, dilakukan sebelum penutupan kongres, Rabu, 25 Juli, di Hotel Clarion, Makassar.
Selain mendesak adanya Perda, kongres juga merekomendasikan kepada pemerintah provinsi bersama pakar bahasa agar mendorong penelitian dalam upaya memodifikasi aksara Bugis-Makassar menjadi sebuah aksara yang sempurna dan relevan untuk kebutuhan masyarakat Sulawesi Selatan.
Pembentukan Dewan Bahasa-bahasa Daerah Sulsel di setiap kabupaten/kota yang berwenang mempersiapkan kongres setiap empat tahun dan melaksanakan kegiatan revitalisasi, mempertahankan, dan mengembangkan bahasa daerah, juga menjadi salah satu item rekomendasi.
“Kongres ini juga merekomendasikan Pencanangan Gerakan Bangga Berbahasa Daerah (GBBD),” kata Prof Dr M Rafi Tang.
Menanggapi rekomendasi yang menjadi keputusan kongres, Muallim yang mewakili Gubernur Sulsel, menegaskan, saat ini, kondisi bahasa daerah, berdasarkan kongres memang sementara terpuruk. Makanya, dibutuhkan upaya pengembangan agar tidak punah.
Rekomendasi pembuatan perda bahasa daerah ini, menurut Muallim yang juga ketua panitia kongres, cukup tepat. “Tapi ini baru sebatas proses saja. Rekomendasi tidak berarti langsung gol,” katanya.
Sebelum penutupan, Muallim memang sempat melontarkan wacana perda bahasa daerah ini. Ia mengambil contoh kasus di Jawa, khususnya di Yogyakarta. Menurut mantan penjabat bupati Lutra ini, di daerah Jawa, bahasa daerah betul-betul menjadi hal penting. Bahasa daerah dalam hal ini bahasa Jawa, dijadikan pengantar publik, baik pada kuliah maupun rapat. “Tapi kalau kita, masih ada perasaan gengsi,” ujarnya.
Sebelum penutupan kemarin, masih dilaksanakan satu acara sebagai rangkaian kongres. Sesi tersebut menghadirkan Prof Dr Halide, Prof Dr H Parawangsa, H Abdul Muttalib, JP Pakendek, serta Prof Nurdin, selaku pembicara dan moderator. Di sesi terakhir ini, peserta kongres mengusulkan agar bahasa Tator juga menggunakan aksara lontarak. Pasalnya, selama ini, aksara untuk bahasa Tator masih tidak jelas.
Sumber : www.fajar.co.id Kredit foto : www.clarionhotelmakassar.com