Ironis, Pemerintah Ingkari Lembaga Adat

Kutai Barat, Kaltim - Yohanes, Kepala Adat Kampung Kelumpang, Kecamatan Mook Manaar Bulat, Kutai Barat (Kubar), mengaku kecewa karena biaya berobatnya tidak mendapat penggantian. Padahal, pemerintah selama ini menjanjikan penggantian itu terhadap semua aparat kampung, termasuk lembaga adat.

“Kami sangat kecewa, biaya berobat di rumah sakit tidak diganti pemerintah. Penggantian hanya untuk aparat kampung dan badan permusyawaratan kampung (BPK),” sebut Yohanes. Ia mengaku sudah mendatangi Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kubar dan dapat kepastian bahwa anggaran penggantian biaya berobat bagi lembaga adat tidak diadakan. Penggantian hanya untuk aparat kampung dan BPK.

Kepala Bidang Pemerintahan Kampung BPM Kubar Misran Effendi S membenarkan, alokasi dana pergantian berobat bagi lembaga adat tahun 2009 belum teranggarkan. Tahun sebelumnya yakni 2007-2008 memang pernah dianggarkan. “Tapi kami akan usulkan kembali tahun 2010 nanti, agar lembaga adat juga mendapat pergantian biaya berobat,” sebut Misran Effendi.

Sementara Kepala Bina Sosial Setkab Kubar Toni Imang menyebutkan, pihaknya akan membantu asalkan biaya pergantian berobat dibuktikan dengan kwitansi diajukan kepadanya. Hanya saja, besaran biaya berobat maksimal Rp2,5 juta per orang. Jika pun, harus dirujuk ke rumah sakit di luar Kubar dan memerlukan biaya besar, dia akan meminta kebijakan Bupati. “Apalagi kalau ada lembaga adat yang tergolong tidak mampu, bisa saja membuat surat keterangan tidak mampu (SKTM), pasti akan dibantu biaya berobatnya,” sebut Toni Imang. (rud)

Sumber: http://www.kaltimpost.net
Kredit Foto: http://cybertravel.cbn.net.id

Write your comment !