Yang Terbungkam di Balik Konflik Poso

Banyak kalangan menganggap konflik Poso sebagai konflik horizontal antaragama. Benarkah demikian? Jika ditelusuri lebih jauh, konflik tersebut tidaklah sesederhana itu, karena secara faktual melibatkan persaingan antaretnik, baik lokal maupun pendatang, ditambah lagi dengan kepentingan politik sipil maupun militer, juga masuknya kekuatan luar seperti laskar jihad maupun satuan-satuan TNI dan Polri yang bertugas saat konflik terjadi.  

Secara historis, konflik Poso lebih dipicu oleh kesenjangan politik pemerintahan dan sosial ekonomi. Beralihnya tampuk kekuasaan di kawasan Poso dari pemerintah kolonial Belanda kepada pemerintah Indonesia melahirkan konsekuesni nyata, yaitu bergesernya kepemimpinan politik dari etnis lokal (suku Pamona) ke etnis pendatang (Jawa, Bali, Makasar, dan Bugis). Bergesernya penguasaan atas sumber daya politik ke tangan etnis pendatang dapat dilihat dari proses rekrutmen pegawai negeri sipil daerah setempat, yang banyak ditentukan oleh etnis pendatang.

Sementara di lain sisi, bergesernya kekuasaan politik juga berimplikasi pada kegiatan ekonomi di Poso, dari Poso Kota (lama) ke Poso Kota (baru) yang banyak dihuni etnis pendatang. Ada kecenderungan bahwa berpindahnya pusat pemerintahan selalu diiringi dengan bergesernya pusat-pusat perekonomian dan perdagangan yang mengikuti pusat-pusat pemerintahan tersebut. Dengan demikian, telah terjadi akumulasi kegiatan politik dan ekonomi di pusat pemerintahan baru, di mana mayoritas pendatang yang Muslim menjadi pihak yang dominan.

Kesenjangan kehidupan politik dan ekonomi yang berkepanjangan itulah—yang oleh Gerry van Kliken, peneliti dari Koninklijk Instituut voor Taal (KITLV) Belanda—dianggap sebagai pemicu konflik Poso. Pendapat Kliken tersebut hendak meluruskan pemahaman yang selama ini keliru, di mana sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa konflik Poso dipicu oleh perkelahian dua kelompok pemuda yang beda agama. Konflik dua kelompok pemuda tersebut menjadi indikasi bahwa potensi konflik sebenarnya sudah tertanam kuat dalam kehidupan masyarakat Poso. Insiden sehari-hari yang semestinya bisa diselesaikan secara damai tersebut kemudian berujung pada munculnya konflik antarkelompok yang berlangsung secara massif.

Konflik Poso meletus sejak 1998 dan dinyatakan mereda pada tahun 2003. Konflik tersebut telah menewaskan ratusan orang dan menyebabkan lebih dari 5.000 rumah hangus. Sekarang, konflik Poso barangkali sudah dianggap selesai. Namun, sebagai sebuah tragedi kemanusiaan, konflik tersebut belum bisa dikatakan sepenuhnya tuntas.   

Sejak konflik meletus, kehidupan masyarakat Poso berubah drastis. Masyarakat Poso, dari berbagai lapisan sosial, jenis kelamin dan jenjang usia terseret masuk ke dalam pusaran konflik berdarah yang memilukan. Hampir semua penduduk Poso dipaksa terlibat konflik, dari yang sekadar bertahan hingga menyerang dengan alasan mempertahankan diri. Belum lagi mereka harus menanggung ketidakpastian hidup pasca konflik akibat luluhlantaknya sarana-sarana vital penyangga kehidupan.

Jika kita semua bersedia jujur dan melihat kondisi sebenarnya pasca konflik, tidak ada pihak yang paling dirugikan dari konflik ini melebihi kerugian yang ditanggung oleh kaum perempuan dan anak-anak. Sayangnya, tulisan-tulisan yang dihasilkan untuk menjelaskan konflik tersebut masih sangat sedikit yang berpihak kepada kepentingan dua kelompok tersebut. Hampir semua narasi tulisan itu milik kaum “laki-laki” dewasa. Sedikit sekali ruang artikulasi bagi perempuan dan anak-anak.

Sistem sosial dan budaya telah menyingkirkan mereka untuk ikut bersuara. Keterbatasan mereka terhadap penguasaan atas sarana-sarana vital kehidupan membuat mereka terkondisikan untuk menggantungkan hidup kepada pihak lain. Dalam kondisi serba tak menentu, tak sedikit perempuan Poso merelakan diri untuk menjalin hubungan gelap dengan para prajurit TNI dengan harapan kelak dapat dinikahi untuk mendapatkan nasib yang lebih baik. Jadi, tidak mengherankan ketika di Poso saat ini kita menjumpai banyak perempuan muda yang memiliki anak di luar ikatan perkawinan lantaran sosok laki-laki yang dipercaya dapat mengubah nasib mereka telah ingkar janji.

Yang tak kalah mengenaskannya adalah kondisi anak-anak Poso korban konflik yang harus menanggung penderitaan di luar kemampuan mereka untuk mengatasinya, karena banyak orang tua yang seharusnya melindungi mereka telah meninggal menjadi korban konflik yang memilukan itu. Masa-masa indah untuk bermain dengan teman sebaya dan hak untuk memperoleh pendidikan yang layak juga terampas. Belum lagi minimnya pusat-pusat rehabilitasi untuk trauma psikologis yang keberadaannya sangat dibutuhkan anak-anak korban konflik. Penanganan-penanganan psikologis yang sekarang ini dilakukan baik oleh LSM-LSM maupun lembaga-lembaga pemerintah belum banyak memecahkan persoalan, karena memang kehadirannya dapat dikatakan terlambat. Peristiwa-peristiwa kekerasan saat konflik berlangsung sudah terlanjur menawan kesadaran anak-anak Poso, menyesaki memori mereka, sehingga dorongan untuk membayangkan hari depan yang lebih baik nyaris tidak ada lagi.

Dengan demikian, membicarakan kekerasan dalam sudut pandang perempuan dan anak-anak korban konflik merupakan upaya untuk menyingkap narasi kesenyapan yang dialami mereka. Dengan menggunakan kerangka berpikir fenomenologi untuk melihat nasib pihak “yang di-lain-kan”, buku ini berupaya mengalirkan semangat tersebut, menyuarakan kembali suara-suara lirih para korban, sehingga kejadian-kejadian sehari-hari yang paling memilukan itu dapat diketahui oleh publik.

Penulis menelusuri aspek tragis konflik Poso lewat ingatan-ingatan dan kisah-kisah yang ada dalam kelompok perempuan dan anak-anak. Dalam catatan pengantarnya, St. Sunardi mengatakan bahwa ingatan-ingatan dan kisah-kisah itu bisa disebut tragis karena dua alasan. Pertama, berbagai ingatan dan kisah lahir dari peristiwa-peristiwa yang tidak bisa dibayangkan kembali. Kekerasan berupa pelecehan seksual yang dilakukan oleh aparat keamanan dan perjuangan hidup selama pelarian di hutan, misalnya, berada di luar kemampuan korban untuk menanggungnya. Kedua, pengalaman itu telah membekas dalam ingatan dan selalu muncul kembali sampai sekarang. Dalam sebuah sesi pendampingan yang dilakukan penulis, banyak anak-anak Poso masih menunjukkan ekspresi trauma yang mendalam. Hal ini terlihat pada gambar-gambar yang dibuat oleh anak-anak Poso, yang memunculkan tema-tema seputar kekerasan, seperti rumah terbakar, pembunuhan, senjata, dan sebagainya. Dengan demikian, penderitaan yang dialami para korban tidak berhenti saat berbagai pihak tidak lagi terlibat dalam konflik terbuka (hlm. 9-10).

Kehadiran buku ini diharapkan dapat membantu semua pihak yang terlibat dalam pemulihan masyarakat pasca konflik. Hal ini terlihat pada fokus penulisnya yang berbasis pada kepentingan korban, sebuah perspektif yang berusaha memecah dominasi kebijakan program pemulihan masyarakat pasca konflik yang berbasis pada pendekatan politis dan fisik semata.

Lebih dari sekedar pemetaan tentang wacana konflik, fokus utama buku ini adalah menyajikan pengalaman dan harapan korban, perempuan dan anak-anak, dalam bentuk narasi-narasi lirih hasil konstruksi para korban. Narasi perempuan korban konflik yang dipaparkan dalam buku ini memuat pengalaman-pengalaman personal perempuan yang merangkum tema-tema seputar pelecehan seksual, menjadi orang tua tunggal dari anak hasil kumpul kebo dengan aparat keamanan, hingga menjadi kepala rumah tangga karena suami terbunuh saat konflik. Sama serius dan pentingnya, pada kasus anak-anak korban konflik yang kehilangan haknya atas pendidikan, makanan bergizi, dan kesempatan bermain. Ini adalah pengalaman eksistensial manusia, yang masih dianggap sebagai tempelan saja dalam kebijakan-kebijakan pemulihan berbasis politik.  

Secara garis besar, buku hasil penulisan ulang tesis penulisnya ini berusaha mengusung tiga misi utama guna mendobrak wacana dominan milik kaum laki-laki dan pihak pemenang. Pertama, menempatkan perempuan sebagai pelaku, aktor dari konflik Poso dengan angkat senjata, menjadi kepala keluarga, hingga menjadi mediator rekonsiliasi sehingga mereka bukan sekedar pecundang. Kedua, mendobrak historiografi para pemenang yang mengabaikan peran perasaan, dan peran para korban. Dan ketiga, mendobrak penggambaran sejarah konflik Poso dengan mengangkat wacana tertindas dari perempuan dan anak-anak.

Afthonul Afif, Peneliti di Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu.

20 oktober 2016 07:07

Kerajinan Tenun Daerah Riau

05 oktober 2016 07:07

Permainan Rakyat Kabupaten Kuantan Singingi

10 oktober 2016 07:07

Raja dan Kerajaan dalam Kepustakaan Melayu

15 oktober 2016 07:07

Ornamen Sebuah Pengantar

« Index Resensi Buku

Kembali ke atas