Close
 
Kamis, 24 Juli 2014   |   Jum'ah, 26 Ramadhan 1435 H
Pengunjung Online : 1.990
Hari ini : 15.190
Kemarin : 2
Minggu kemarin : 157.256
Bulan kemarin : 128.832
Anda pengunjung ke 96.935.511
Sejak 01 Muharam 1428
( 20 Januari 2007 )
AGENDA
  • Belum ada data - dalam proses

 

Berita

18 agustus 2007 03:15

Bahasa Asing Ancaman Paling Serius Musnahnya Bahasa Indonesia

Bahasa Asing Ancaman Paling Serius Musnahnya Bahasa Indonesia

Medan- Kepala Balai Bahasa Medan Prof Dr Amrin Saragih PhD, MA mengatakan bahasa asing merupakan ancaman paling serius musnahnya bahasa Indonesia.

“Persoalan bahasa sangat kompleks, namun dianggap biasa saja. Padahal, 80 persen kemajuan emosi, cara berpikir masyarakat ditentukan bahasa,” ucap Amrin Saragih pada sosialisasi rancangan undang-undang (RUU) Kebahasaan kerjasama Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Pusat Bahasa dan Balai Bahasa Medan di Auditorium Hotel Garuda Citra Medan, Jalan Sisingamangaraja Medan.

Ia menjelaskan, persoalan bahasa yang terjadi sering terabaikan sehingga menimbulkan banyak kritik yang yang memberdayakan, makanya seharusnya bahasa itu menjadi kebangaan untuk mengangkat marwah dan martabat bangsa di pentas internasional.

Menurutnya, kemajuan komunikasi memicu masyarakat berlomba-lomba berbahasa asing sehingga bahasa asing diuntungkan, kondisi ini kontras dengan bahasa Indonesia yang tertinggal.

Dicontohkannya, masyarakat lebih banyak menggunakan istilah asing seperti merk dagang, cara berpikir,dan stuktur. Makanya, cepat atau lambat menjadi pemusnah bahasa Indonesia.

Kecanggihan Pakar

Amrin yang juga dosen Pascasarjana Unimed ini menjelaskan, sebenarnya bahasa Inggris tidaklah bahasa terhormat, tapi bahasa buruh yang sering dijajah.

Namun karena kecanggihan pakar dan kerja keras orang Inggris membawa pada tingkat dunia. “Hal ini sangat mungkin dilakukan rakyat Indonesia untuk mengangkat marwah dan martabat bangsa, makanya diperlukan UU Kebahasaan yang menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia,” ucapnya.

Ia juga mengungkap, kondisi bahasa daerah sangat memprihatikan ibarat lampu redup menuju kematian. Ada 731 bahasa daerah, 5 di antaranya mati sehingga hilang cara peradaban, cara berpikir suatu komunitas tertentu.

Menurutnya, kematian bahasa daerah tidak terlepas karena masyarakat dicekoki dengan bahasa asing dan tidak adanya UU yang menjadi payung hukum.

Terancam

Sementara Dr Sugiono Kepala Bidang Pengembangan Pusat Bahasa Depdiknas, mengatakan dari data UNESCO, ada sekira 139 bahasa daerah yang terancam punah, dan 14 telah mati dan tidak digunakan lagi.

Menurutnya penyebab mati bahasa daerah yakni perperangan, perkawinan antar etnis dan bencana alam.

Data yang paling banyak bahasa daerah terancam, lanjutnya Maluku 22 terancam, 11 mati, Papua Barat dan Kepulauan Halmahera 67 terancam, 11 mati, Sulawesi 36 terancam, 1 mati, Sumatera 2 terancam, 1 mati, Timor-Flores dan Bima-Sumbawa 11 terancam tapi masih digunakan.

Dia mengajak masyarakat Indonesia untuk mengingat kembali Sumpah Pemuda dimana rakyat sepakat menjunjung bahasa persatuan yakni Bahasa Indonesia.

Menurutnya, bahasa daerah letak satu level lebih rendah dari bahasa Indoensia karena Bahasa Indonesia diharapkan bisa mengikat semua etnis yang memiliki semua bahasa daerah.

Menurutnya, Balai Bahasa juga kesulitan untuk mempertahankan dan mengembangkan bahasa daerah, karena dari 736 bahasa daerah yang mau diajarkan, kalau semua diajarkan barangkali setiap sekolah berbeda dengan bahasa daerah yang diajarkan. Makanya, di serahkan ke daerah mana yang pantas dan yang asli diutamakan.

Sugiono memberikan solusinya agar bahasa daerah tetap terpelihara dan dapat dikembangkan yakni lewat pengajaran dan Peraturan Daerah (Perda).

Perda yang membuat aturan lebih khusus, kalau perda tidak membuat aturan berarti tidak perduli, tapi kalau Pemda membuat berarti mereka perduli.

Pada kesempatan yang sama, mantan Atase Kebudayaan RI di Australia, Prof Dr DP Tampubolon dalam sarannya berharap UU Kebahasaan sangat tepat, hanya saja jangan ada kandungan yang dipaksakan dan menyebabkan timbulnya perpecahan.

Dalam RUU Kebahasaan yang akan disahkan salah satu butirnya berbunyi: “Dalam pidato kenegaraan yang disampaikan di dalam dan luar negeri harus menggunakan bahasa Indonesia”.

Sumber : www.analisadaily.com
Kredit foto : www.pbase.com


Dibaca : 1.758 kali.

Tuliskan komentar Anda !