Sabtu, 21 November 2026 |Ahad, 10 Jum. Akhir 1448 H
Pengunjung Online : 4.453
Hari ini
:
80.396
Kemarin
:
95.893
Minggu kemarin
:
821.392
Bulan kemarin
:
11.429.130
Anda pengunjung ke 105.216.314 Sejak 01 Muharam 1428 ( 20 Januari 2007 )
AGENDA
Belum ada data - dalam proses
Berita
06 sepember 2007 05:45
Masyarakat Adat Nyatakan Kelola Lingkungan Secara Lestari
Izin Ranperda Karhutla Dicabut
Pekanbaru- Dicabutnya ijin Ranperda Karhutla untuk menjadi sebuah perda oleh Mendagri, cukup mengejutkan masyarakat adat Riau. Mereka nyatakan bahwa masyarakat adat memiliki aturan pengelolaan lingkungan secara lestari.
Tokoh Masyarakat Adat Melayu Riau, Tenas Effendy usai kegiatan diskusi panel tentang pers dan budaya melayu yang ditaja PWI Riau rabu (5/9) di Gedung RCI, menyatakan bahwa justru masyarakat adat memiliki sistem pengelolaan lingkungan secara lestari. Dan aturan adat tersebut dijunjung tinggi oleh masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan.
”Dalam aturan masyarakat adat Melayu, ada pembagian fungsi lahan. Yaitu lahan untuk pemukiman, lahan untuk peladangan dan lahan untuk hutan rimba larangan. Dalam aturannya, masyarakat adat hanya bisa mengelola lahan untuk pemukiman dan peladangan saja. Sementara untuk kawasan rimba larangan, masyarakat adat sangat menjaga betul kelestariannya,” kata Tenas.
Disinggung tentang pengelolaan lahan, Tenas menegaskan bahwa aturan adat melayu sangat ketat. Jika mengelola sebuah lahan adat, maka masyarakat adat dilarang keras untuk mengganggu kelestarian lingkungan area lain. ”Untuk itu seharusnya saat melakukan pencabutan ijin Ranperda Karhutla menjadi sebuah peraturan daerah, pemerintah pusat seharusnya melakukan dialog dengan masyarakat adat di Riau. Karena sebenarnya tatanan aturan adat melayu jauh lebih ketat dibandingkan dengan tatanan hukum perundang-undangan. Sebenarnya masyarakat adat Melayu sangatlah taat hukum. Selain itu, masyarakat Melayu juga tidak pernah berprasangka buruk kendati tidak diajak berdialog saat ijin Ranperda Karhutla menjadi sebuah Perda dicabut mendagri,” katanya.
Disinggung tentang aturan adat Melayu terkait kehutanan, ada 3 jenis hutan dalam aturan adat Melayu. Yaitu fungsi hutan sebagai marwah (tak berhutan berarti tak bermarwah), sumber nilai budaya (tak berhutan berarti tak berbudaya) dan fungi hutan sebagai sumber ekonomis.
Untuk menebang kayu di hutan saja, tambah Tenas, banyak ketentuan adat yang mengaturnya. Tak boleh menebang yang ujung pohon, tak boleh menebang batang dasar dan lain sebagainya.
Sementara itu, Direktur Scale Up, Achmad Zazali kepada Riauterkini menegaskan bahwa menyikapi pembatalan Perda Karhutla oleh Depdagri (no.188.341/2010/sj,25-8-07). Scale Up meminta pemerintah pusat untuk mencari solusi bagi peladang tradisional untuk keberlanjutan kehidupan mereka (sumber pangan dan pendpatan), karena larangan membakar ini memberi dampak pada jutaan masyarakat petani di desa-desa di Riau.
“Berbeda dengan perusahaan yg memiliki teknologi (alat berat) untuk membersihkan lahan tanpa bakar. Bagi masyarakat tradisional, membakar sebelum ditanam padi/karet/sawit dilakukan karena tidak ada teknologi seperti perusahaan. Dan kalau lahan tak dibakar ya… tidak bisa ditanami, karena semak akan cepat kembali tumbuh,” katanya.
Karena itu Scale Up meminta pemerintah dan pihak-pihak yang menolak perda ini memikirkan & memahami nasib jutaan petani di pedesaan, dan mencari solusi segera.jangan hanya bisa menolak. karena jika tidak, ia yakin akan terjadi gejolak sosial di Riau.
Kendati demikian, Scale Up memahami bahwa posisi Indonesia akan disorot dunia internsional dan akan ditekan pada pertemuan internasional 112 negara di Bali Desember 2007 mendatang dalam rangka membahas isu pemanasan global/perubahan iklim. Jadi sebenarnya pembatalan ini tak lepas dari ketakutan Indonesia akan tekanan internasional. Tapi bagaimana nasib petani di pedesaan, apa mereka akan dikorbankan?
Sumber : Riau Terkini Kredit foto : Koleksi Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu