Anda pengunjung ke 105.216.314 Sejak 01 Muharam 1428 ( 20 Januari 2007 )
AGENDA
Belum ada data - dalam proses
Berita
11 sepember 2007 06:30
10 Pulau tak Berpenghuni di Rokan Hilir Rawan Sengketa dengan Malaysia
Pekanbaru- Sebagai daerah yang langsung berbatasan dengan luar negeri, Riau memiliki sejumlah pulau yang rentan sengketa antarnegera. Paling tidak di Kabupaten Rohil saja terhdapat 10 pulau.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Riau menggelar Rapar Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Perbatasan Antarnegara, Senin (10/9) di Hotel Pangeran Pekanbaru. Rakor tersebut dihadiri seluruh instansi terkait masalah teritorial, termasuk dihadiri Kasubdit Tata Ruang Pulau-pulau Kecil dan Perbatasan Ditjen Kelautan, Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil, Sapta Putra Ginting.
Dalam Rakor tersebut dipaparkan adanya 10 pulau kecil tanpa penghuni yang masuk dalam gugusan kepulauan Arwah di wilayak Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), yang meskipun bukan masuk pulau terluar, namun memiliki potensi kerawanan, termasuk rawan sengketa dengan Malaysia yang langsung berbatasan dengan wilayah tersebut.
"Sekarang mungkin belum, tetapi seiring dengan gencarnya Malaysia menambah luas daratannya, maka terjadi pergeseran garis pantai dan itu bisa menimbulkan masalah perbatasan bagi kita," ujar Ketua Panitia Rakor dari BAPPEDA Riau Herdi Salioso di sela-sela Rakor.
Karena itu, Pemprov Riau mengusulkan agar kesepuluh pulau tanpa penghuni itu masuk dua program pembinaan pulau terluar, terlebih kesepuluh pulau tersebut selama ini hanya dijaga empat personil TNI-AL.
Sementara itu Sapta Putra Ginting menjelaskan, bahwa kesepuluh pulau di Rohil tersebut memang bukan termasuk pulau terluar, sebab pulau terluar di kawasan tersebut adalah Pulau Berhala di Provinsi Sumatera Utara, namun memang gugusan kepulauan Arwah rentan terjadi berbagai pelanggaran yurisdiksi, seperti pencurian ikan dan penyelundupan.
Mengenai program pengembangan pulau tertinggal, seperti pemasangan titik dasar, tidak mungkin dilakukan, tetapi kemungkinan peningkatan intensitas patroli harus dilakukan.
Lebih lanjut Sapta menjelaskan, pemerintah akan mengupayakan pemberdayaan masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar dengan berbagai program, seperti penyediaan listrik, dan peralatan tangkap ikan bagi nelayan. "Kalau mereka di sana bertani, kita akan bantu alat pertanian. Yang penting sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat," jelasnya.
Selama ini, menurut Sapta telah dua pulau terluar Indonesia yang telah masuk wilayah Malaysia, yakni Pulau Simpadan dan Ligitan, sementara 12 pulau saat ini statusnya masih dalam sengketa. Seperti Pulau Berhala, di Sumut, Pulau Nipah dan Pulau Sekatung di Kepri.
Sumber : www.riauterkini.com Kredit foto : www.tempointeraktif.com