Anda pengunjung ke 105.216.314 Sejak 01 Muharam 1428 ( 20 Januari 2007 )
AGENDA
Belum ada data - dalam proses
Berita
30 sepember 2007 07:34
Bekukan Keanggotaan Myanmar di Asean
Jakarta- Indonesia yang kini duduk sebagai anggota tidak tetap DK PBB sekaligus negara penting dalam Asean harus menggunakan pengaruhnya untuk membantu mengakhiri krisis kemanusian yang terjadi di Myanmar. Indonesia tidak bisa hanya berdiam diri dan membiarkan junta militer di negeri bekas jajahan Inggris itu membantai warganya tanpa proses hukum.
Desakan itu datang dari kalangan pro demokrasi Indonesia seperti Human Rights Working Group (HRWG), Kontras, Imparsial, dan Ikohi. “Apa yang terjadi di Burma adalah ancaman nyata terhadap penghormatan HAM dan demokrasi. Pemerintah Indonesia harus segera bertindak,” kata koordinator HRWG Rafendy Djamin, kemarin.
Dia menyebutkan harus ada intervensi kemanusian yang bisa dimainkan oleh Asean. Asean juga harus membekukan keanggotan Myanmar semenjak negeri pimpinan junta militer Jenderal Than Swee itu bergabung dengan Asean sejak 1998 lalu. “Harus dibekukan sampai demokrasi dipulihkan. Sudah lama kita menutup mata atas fakta kejahatan rezim di sana,” lanjut Rusdi Marpaung dari Imparsial.
Begitupun tindakan yang harus diambil DK PBB yang salah satunya fungsinya memelihara keamanan dan perdamaian dunia serta mengambil langkah pada setiap langkah yang mengancam perdamaian. “DK PBB pernah melakukan ini di Timor Timor paska jajak pendapat. Mereka juga harus segera melakukan hal serupa di Burma,” imbuhnya.
Desakan demokratisasi di Myanmar juga menjadi milik buruh di Indonesia. Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) akan menggelar aksi demo di depan Kedubes Myanmar di Jakarta besok. Aksi itu adalah rentetan dari aksi serupa sebelumnya. “Ini bentuk solidaritas kami bahwa rezim militer sudah waktunya dengar keinginan rakyatnya dan mereka harus turun,” kata ketua umum Kasbi Anwar `Sastro` Ma`ruf.
Hari ini 
Kemarin 
Minggu kemarin 
Bulan kemarin 
