Pemerintah Tetapkan Sabtu 1 SYAWAL 1428 H

Jakarta- Hasil pengamatan bersama pemerintah, Nahdatul Ulama, PP Muhammadyah di Lhoknga, Makassar, Masjid Agung, Kupang, Boscha Lembang menunjukan hilal tidak terlihat di Indonesia bagian Barat dan Indonesia Timur. “hasil pemantauan di 33 lokasi dari Jayapura hingga Banda Aceh semua melaporkan tidak melihat hilal (bulan),” ujar Ketua Badan Hisab dan Rukyat, Muchtar Iljas.

Menurutnya Ijtima (pertemuan akhir bulan dan awal bulan baru) menjelang Syawal jatuh pada Kamis, 11 Oktober atau 29 Ramadhan pukul 12.14 WIB sehingga saat matahari terbenam posisi hilal tidak terlihat dengan ketinggian hilal minus nol derajat 30 menit hingga satu derajat diatas ufuk.

Keputusan tersebut disepakati dalam sidang yang dihadiri oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma‘aruf Amin, Nahdlatul Ulama Chotibul Uman, PP Muhammdyah Farid Ruskandar, Komisi VIII Tarmizi Taher, Menristek Kusmayanto Kadiman. Dengan demikian bulan Ramadhan digenapkan menjadi 30 hari (isti‘mal) dan 1 Syawal jatuh pada Sabtu 13 Oktober 2007.

Anggota  Badan Hisab Rukyat dari Planetarium Jakarta, Eddy Supriatna mengatakan, hilal tak mungkin terlihat karena jarak hilal (bulan) dan matahari terlalu dekat padahal kekuatan cahaya matahari 25 juta kali bulan.

 “Hilal akan tampak bila jarak sudut bulan dan matahari lebih dari tujuh derajat, sementara sekarang ini kondisi yang ada jaraknya hanya 4,5 derajat”, katanya.

Sementara itu Farid Ruskandar mengatakan, pihaknya sangat menghargai keputusan pemerintah dan Sidang Itsbat ini, namun tetap melakukan Idul Fitri seperti ditetapkan Muhammadiyah menurut Sistem Hisab, yakni Jumat 12 Oktober 2007.

Ketua MUI Ma‘ruf Amin menyatakan pihaknya untuk menentukan 1 Syawal 1428 H tergantung dari hasil sidang isbat dan menghimbau semua masyarakat Islam untuk dapat mematuhi keputusan pemerintah tersebut.

Hal senada juga dikatakan Chotibul Uman yang menyebutkan agar para nahdliyin untuk tidak menjadi resah apabila terjadi perbedaan hari pelaksanaan lebaran.

Menurutnya, semua komponen Ormas Islam di dalam negeri sama-sama ingin menjalankan syariah Islam, namun hanya metodenya yang berbeda. Untuk itu, jangan hanya karena metode padahal tujuannya sama, akhirnya menimbulkan perpecahan.

"Mestinya memang sebagai penengah dan pengambil keputusan terakhir tetap pemerintah, sementara Ormas mengajukan tanggal. Karena di seluruh penjuru dunia seperti itu. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita semua tetap bisa bersatu dan tidak menjadi perpecahan hanya karena perbedaan hari lebaran saja," ujarnya.

Sementara itu, juru bicara Dewan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ki Ageng Fatah Wibisono, menyatakan bahwa pihaknya tetap tidak akan mengubah keputusan.

Sesuai dengan fatwa Muhammadiyah yang telah dikeluarkan beberapa waktu lalu, lebaran tetap dilaksanakan pada esok hari (12/10). Meski demikian, pihaknya mengharapkan semua pihak untuk tetap bisa saling menghargai.

Paling tidak, kata dia, pemberian ucapan selamat hari raya merupakan salah satu bentuk ungkapan untuk menghargai perbedaan. "Jika Pak Menteri Agama bersedia mengirimkan surat ucapan selamat lebaran, hal itu merupakan sebuah contoh yang bagus tentang toleransi dan menghargai perbedaan," katanya.

Sumber : Indosiar.com

Share

Tuliskan komentar Anda !