Konflik RI-Malaysia Diciptakan

Jakarta-Terjadinya beberapa kali ketegangan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia, telah diciptakan oleh pemerintah otoriter yang sedang berkuasa di Malaysia saat ini. Segala cara dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Penegasan tersebut disampaikan mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim kepada wartawan, usai bertemu dengan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ginandjar Kartasasmita, di Jakarta, Jumat (16/11).

Pemimpin oposisi Malaysia dari Partai Keadilan ini dengan terang-terangan menuding Perdana Menteri Abdullah Badawi pemimpin yang otoriter yang telah membumikam kebebasan pers di Malaysia.

“Di antara sekian kasus yang pernah terjadi antara Malaysia dan Indonesia, bukan rakyat Malaysia yang salah,” terang Anwar Ibrahim di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta.

Menurut dia, rakyat Malaysia memiliki persepsi yang salah terhadap masyarakat Indonesia karena informasi yang didapat juga salah. “Persepsi yang salah itu terbentuk karena pers di sana (Malaysia, red) dikungkung penguasa,” ungkapnya.

Menurut Anwar, pemerintah Malaysia telah membendung arus informasi yang benar tentang Indonesia. “Bahkan, penyiksaan atau pembunuhan yang meminta korban orang Indonesia yang bekerja di Malaysia ditutup rapat,” katanya.  

Melalui media, pemerintah negeri jiran itu memberikan pemahaman bahwa protes dan kecaman pemerintah Indonesia selama ini hanya cemburu karena ekonomi Malaysia yang lebih baik. “Situasi seperti ini tentu memprihatinkan. Sebab, Malaysia dan Indonesia serumpun, yang seharusnya menjadi sahabat,” ujarnya.

Anwar juga menyebutkan, segala cara telah dilakukan pemerintah otoriter untuk mempertahankan kekuasaan mereka. “Mulai mencurangi pemilu hingga menyebutkan, reformasi yang terjadi di Indonesia hanyalah perang dan bakar, tidak pantas ditiru,” tuturnya.

Pemerintahan otoriter itulah, kata Anwar, yang siap melakukan kecurangan pemilu untuk mempertahankan kekuasaan mereka. “Itulah tujuan aksi 10 November lalu,” ujar Anwar menjelaskan aksi besar-besaran di Kuala Lumpur, Sabtu lalu (10/11).

Dalam aksi itu, ungkap Anwar, pendemo meminta jaminan pemilu raya yang bebas dan jujur. “Kami belum menuntut kebebasan pers seperti di Indonesia. Hanya jaminan pemilu raya bebas,” tegasnya.

Sebelum bertemu dengan Ginandjar kemarin, Anwar sempat menjadi pembicara dalam seminar, Kamis (15/11) malam di Hotel Borobudor, Jakarta. Seminar bertopik Reinventing Government itu diadakan United Nations for Government Program (UNGP).

Sumber : Riau Pos

Share

Tuliskan komentar Anda !